<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Setengah Hati Menuju Ekonomi Hijau</title>
		<link>https://isyana.com/?p=59</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 07:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=59">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.</p>
<p>Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabella Teixeira, dalam sebuah konferensi pers menyatakan teks yang berhasil muncul dari KTT Bumi ini sebagai sebuah &#8220;kemenangan besar&#8221; dalam proses negosiasi internasional.</p>
<p>Dokumen sebanyak 49 halaman berjudul &#8220;The Future We Want&#8221; ini mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi baik oleh negara maju dan negara berkembang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau &#8216;ekonomi hijau&#8217;.</p>
<p>Hanya saja, kelompok masyarakat sipil, kelompok bisnis, bahkan delegasi dari banyak negara mengaku tidak puas dengan hasil teks ini karena lemahnya keputusan-keputusan politik yang terkandung dalam teks.</p>
<p>Tidak ada target waktu yang jelas akan kapan daftar pekerjaan dalam dokumen tersebut harus dipenuhi. Selain itu, negara maju juga tidak memberi kepastian atau malah harapan akan adanya dana-dana bantuan bagi negara miskin untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dengan alasan krisis keuangan zona Euro.</p>
<p>Belum lagi jika paragraf-paragraf di dokumen ini dicermati satu per satu, makin jelas terlihat kelemahan dokumen tersebut. Kelompok High Seas Alliance sudah menyoroti soal minimnya aspek perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional.</p>
<p>Banyak juga yang menyoroti hilangnya frasa &#8220;hak reproduksi&#8221; dalam dokumen tersebut, padahal mengatur jumlah populasi penting dilakukan untuk demi mengurangi beban planet Bumi. Dengan 7 miliar penduduk, kita hidup di planet yang kewalahan memenuhi kebutuhan kita.</p>
<p>Direktur Eksekutif WWF Lasse Gustavsson memberi gambaran, &#8220;Ini adalah realitanya. Bumi membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengganti sumber daya yang kita konsumsi dalam 12 bulan. Kita sudah kehilangan banyak spesies. Ada banyak utang ekologi, dan kini waktunya membayar.&#8221;</p>
<p>Direktur politik Greenpeace Daniel Mittler dan direktur eksekutif Oxfam Barbara Stocking sama-sama menyatakan bahwa negara berkembang tidak bisa diharapkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDG) tanpa bantuan finansial dari negara maju. Tetapi konferensi ini tidak menunjukkan adanya kemauan politik menuju bantuan keuangan tersebut maupun unsur-unsur perlindungan lingkungan yang kuat.</p>
<p>Negosiator dari Bangladesh Quamrul Chowdhury termasuk yang kecewa dengan hasil yang muncul dari Rio+20.</p>
<p>Membangun teknologi pangan, beralih ke teknologi energi yang terbarukan, atau menyediakan akses ke sumber-sumber air bersih tentu butuh biaya besar bagi negara miskin seperti Bangladesh, sementara negara-negara maju tidak menjanjikan baik keuangan maupun transfer hak paten untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. &#8220;Dokumen ini tidak ambisius, tidak punya instrumen kongkret untuk menerapkannya, dan tidak menentukan apa-apa.&#8221;</p>
<p>KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.</p>
<p>Chowdhury juga menyoroti tidak adanya definisi yang tajam dari &#8216;ekonomi hijau&#8217; dalam dokumen ini dan hal ini bisa berbahaya buat negara berkembang. Menurut direktur program Third World Network, kelompok pengamat pembangunan dan negara berkembang dalam negosiasi internasional, Chee Yoke Ling, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan melihat &#8216;ekonomi hijau&#8217; sebagai cara untuk menjual teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang. Ini tentu akan membebani negara berkembang dengan utang-utang belanja baru untuk membeli teknologi mahal demi beralih ke pembangunan ramah lingkungan.</p>
<p>Tetapi tak semuanya buruk. Sekjen United Nations Conference on Sustainable Development (Badan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan) Sha Zukang mengumumkan ada $513 miliar bantuan dana yang terdaftar dari berbagai institusi PBB atau antarpemerintah (seperti Bank Dunia), kerjasama bilateral, atau inisiatif swasta yang muncul dari konferensi ini.</p>
<p>Untuk beberapa isu, seperti perlindungan masyarakat adat, akses terhadap tanah dan pertanian organik, serta hak kecukupan pangan, dokumen ini juga cukup kuat. &#8220;Setidaknya, tidak ada yang merujuk ke promosi benih-benih transgenik,&#8221; ujar Chee Yoke Ling.</p>
<p>Tetapi, Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, &#8220;Apakah paragraf soal perlindungan masyarakat adat di dokumen ini akan berpengaruh ke semakin cepatnya pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Masyarakat Adat di DPR misalnya? Itu masih harus kita lihat.&#8221;</p>
<p>Meski kabur dan lemah, nyatanya dokumen ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki dunia untuk mencoba mengembangkan peta menuju ekonomi hijau.</p>
<p>Dan, seperti kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Rio de Janeiro, seusai konferensi ini masing-masing kementerian akan mempresentasikan visi mereka masing-masing akan ekonomi hijau. Definisi ekonomi hijau kini sangat tergantung pada masing-masing negara untuk mengartikannya.</p>
<p>Setidaknya, dari Hotel Copacabana Palace, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjanji untuk menyusun ulang kebijakan merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang bidang tambang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.</p>
<p>Kata Presiden, &#8220;Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan. Saya bertanggungjawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil.&#8221;</p>
<p>Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat diwawancarai di Rio de Janeiro soal ekonomi hijau juga menjawab bahwa Indonesia akan berusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi juga membangun industri olahan, sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru.</p>
<p>Keputusan ini mungkin akan menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia bisa beralih dari mengejar kekayaan ekonomi dengan cara-cara yang minim dampak terhadap lingkungan sementara di saat bersamaan bisa menjamin akses penduduknya yang rentan terhadap kekurangan pangan, air bersih, sumber listrik, serta kesejahteraan?</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/setengah-hati-menuju-ekonomi-hijau.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulitnya Lepas dari Candu Energi Murah</title>
		<link>https://isyana.com/?p=61</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. &#8216;Twitterstorm&#8217; itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=61">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. &#8216;Twitterstorm&#8217; itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil.</p>
<p>Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau Rp 9,4 kuadriliun setahun. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang diberikan banyak negara untuk mensubsidi bahan bakar fosil, harapannya, masyarakat jadi sadar dan mendorong pemerintahnya untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau program-program sosial lainnya.</p>
<p>Namun, seperti yang sudah terjadi di Indonesia dan Nigeria, sangat sulit untuk mengurangi bahkan menghentikan subsidi untuk bahan bakar fosil.</p>
<p>Pemerintah Indonesia dan Nigeria tahun ini sempat berusaha untuk mengurangi subsidi BBM dan hasilnya adalah penolakan besar-besaran dari masyarakat. Subsidi BBM di negara-negara berkembang menjadi bentuk insentif nyata untuk menggerakkan perekonomian.</p>
<p>Berbeda dengan di Amerika Serikat, subsidi pemerintah AS ke industri minyak tidak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, namun justru menguatkan industri minyak sehingga bisa menghambat investasi ke sektor energi terbarukan dan mendorong penggunaan BBM yang tidak terbatas.</p>
<p>Pada sebuah diskusi soal hambatan politik dalam mengurangi subsidi BBM di salah satu rangkaian acara KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan bahwa di Indonesia, mengurangi subsidi BBM menjadi masalah berlapis yang selalu diselesaikan pemerintah dengan solusi instan, yaitu menaikkan harga.</p>
<p>Salah satu faktor yang menyulitkan pengurangan subsidi BBM di Indonesia adalah tidak adanya rencana jangka panjang untuk melakukan hal tersebut. &#8220;Baru sebulan sebelum kenaikan BBM, Menteri ESDM datang ke DPR dan mengatakan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sebulan kemudian, kenyataannya berbeda. Masyarakat tentu bingung, apa yang terjadi? Apa yang berubah dalam satu bulan terakhir? Ini karena tidak ada kejelasan rencana jangka panjang.&#8221;</p>
<p>Selain itu, debat soal pengurangan subsidi juga selalu dipengaruhi soal isu pengelolaan BBM yang lebih baik dan korupsi. &#8220;Orang selalu berpikir bahwa jika pemerintah mengelola BBM dengan lebih baik dan efisien, serta mengurangi korupsi, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena nggak punya duit, maka harga BBM naik. Tentu tidak semudah itu. Kenaikan harga bisa tetap terjadi.&#8221;</p>
<p>Ada juga faktor kelas menengah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan bahan bakar murah dan punya kemampuan kuat untuk memobilisasi diri sehingga bisa menyatakan penolakan kuat mereka terhadap rencana ini.</p>
<p>Di satu sisi, subsidi BBM memang bisa menjadi pengeluaran yang merugikan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa bagi masyarakat miskin, mengurangi subsidi bisa langsung mengurangi daya beli mereka.</p>
<p>Yang perlu dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM adalah dengan memiliki rencana-rencana jangka panjang sehingga ada jaring pengaman berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda pula.</p>
<p>Mekanisme bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2005, menurut Fabby, adalah solusi jangka pendek yang cukup bagus untuk membantu rakyat miskin. Hanya saja, tidak bisa terus-terusan seperti itu.</p>
<p>Sementara bagi kelas menengah, seharusnya sudah ada sistem transportasi yang baik bagi mereka untuk menuju ke tempat kerja. Saat sistem transportasi sudah tersedia, maka kenaikan harga BBM tak akan membuat kelas menengah Indonesia terguncang. &#8220;Nah sistem transportasi ini kan harus direncanakan secara jangka panjang, tak bisa dibangun dalam 1-2 hari,&#8221; kata Fabby. Perencanaan jangka panjang seperti itulah yang belum dimiliki pemerintah ketika berencana menaikkan harga BBM.</p>
<p>Pemerintah sebenarnya sempat juga menawarkan konversi BBM ke BBG yang, Fabby menilai, cukup bisa diandalkan sebagai jaring pengaman dalam upaya mengurangi subsidi. Hanya saja, lagi-lagi, infrastruktur untuk konversi ini belum disiapkan.</p>
<p>Tentu saja, penanganan korupsi serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam akan membantu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat saat pemerintah mengurangi subsidi. Hal lain yang disoroti Fabby adalah bahwa masyarakat Indonesia sampai sekarang tidak mendapat akses ke analisis harga produksi minyak atau angka-angka subsidi yang transparan sehingga upaya menaikkan harga BBM selalu dicurigai motivasinya.</p>
<p>Dari daftar hal-hal di atas, jelas bahwa pemerintah harus menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum (lagi-lagi) memutuskan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM.</p>
<p>Transparansi di bidang subsidi BBM juga menjadi masalah utama di Amerika Serikat. Ada lima poin utama yang disampaikan oleh Peter Lehner, direktur eksekutif National Resources Defense Council.</p>
<p>Pemerintah AS adalah salah satu yang menginisiasi pengurangan subsidi buat industri minyak pada forum G-20, namun sampai sekarang pemerintahan Presiden Obama mendapati bahwa hal ini sangat sulit dilakukan.</p>
<p>Subsidi yang diberikan ke industri minyak, menurut Lehner, dibelanjakan untuk melobi para politisi dan senator atau kelompok-kelompok yang mendukung politisi tersebut. &#8220;Kita tidak tahu berapa banyak uang yang mengalir dari industri minyak ke politik.&#8221;</p>
<p>Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan resmi akan berapa sebenarnya jumlah yang diberikan pemerintah AS ke industri minyak mereka. Lalu ada subsidi-subsidi tidak langsung yang diterima industri minyak. Lehner menganalogikannya dengan membuang sampah. &#8220;Jika kita membuang sampah sembarangan, ada dendanya. Sementara karbondioksida dari minyak membuang polusi, menyebabkan asma, dan mereka gratis saja melakukan itu.&#8221;</p>
<p>Bahkan, di Amerika Serikat ada $120 miliar/tahun yang harus dibayar untuk biaya kesehatan masyarakat karena faktor polusi tersebut. &#8220;Ditambah dengan karbondioksida yang menyebabkan berubahnya pola cuaca, keaikan permukaan air laut, mungkin harga yang harus kita bayar untuk membiayai industri minyak bisa mencapai $10 triliun per tahun.&#8221;</p>
<p>Mengurangi subsidi BBM di Amerika Serikat juga berarti menghentikan monopoli industri minyak pada sektor transportasi. &#8220;Sekarang sama sekali tidak ada alternatif untuk BBM kendaran di Amerika Serikat selain bensin. Di Brasil kita bisa melihat ada ethanol atau mobil listrik,&#8221; kata Lehner.</p>
<p>Kuatnya monopoli industri minyak di AS bahkan berpengaruh pada tidak berkembangnya sektor transportasi publik di negara tersebut. Hasilnya, hampir semua orang memiliki mobil dan berkendara. &#8220;Jika kita mengurangi subsidi mereka, kekuatan politik mereka, maka kita tidak harus didikte oleh industri minyak bumi ini,&#8221; tambah Lehner.</p>
<p>Dari &#8216;badai&#8217; di Twitter soal permintaan mengakhiri subsidi BBM, Lehner mengambil kesimpulan. &#8220;Beberapa waktu lalu banyak orang tidak tahu bahwa BBM mereka disubsidi, kini banyak orang meminta penghentian subsidi BBM. Artinya orang-orang sebenarnya tertarik soal energi bersih, mereka juga tidak tahan dengan monopoli industri minyak, bahwa mereka ingin energi bersih, tidak hidup dalam ketakutan akan ancaman BBM habis.&#8221;</p>
<p>Tak bisa dipungkiri bahwa dunia sudah kecanduan dengan energi murah. Namun untuk melepaskan diri dari subsidi BBM tak semudah yang selalu dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, dengan menaikkan harga. Harus ada jaring-jaring pengaman yang diterapkan di masyarakat terlebih dahulu. Bahwa reformasi subsidi BBM juga berarti memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/sulitnya-lepas-dari-candu-energi-murah.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Artinya &#8216;Ekonomi Hijau&#8217;?</title>
		<link>https://isyana.com/?p=63</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Pada forum sidang umum di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dan menyatakan berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk melindungi lingkungan. Beberapa hal yang diajukan Presiden sBY sebagai bukti pada forum sidang umum PBB ini termasuk upayanya pada 2007 mengakomodasi negosiasi di forum PBB lain, Konferensi Perubahan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=63">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pada forum sidang umum di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dan menyatakan berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk melindungi lingkungan.</p>
<p>Beberapa hal yang diajukan Presiden sBY sebagai bukti pada forum sidang umum PBB ini termasuk upayanya pada 2007 mengakomodasi negosiasi di forum PBB lain, Konferensi Perubahan Iklim yang waktu itu berlangsung di Nusa Dua, Bali.</p>
<p>Presiden juga menyebut soal moratorium buat izin-izin baru atas hak-hak pembukaan hutan primer serta lahan gambut yang ia keluarkan pada 2011. Lalu menyebut juga soal Coral Reef Triangle atau konferensi terumbu karang yang berlangsung pada 2007. Menurut SBY dalam pidatonya, konferensi untuk menyelamatkan terumbu karang itu adalah inisiatif Indonesia.</p>
<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah satu dari 191 kepala negara yang datang dan berkumpul di Rio de Janeiro untuk mencoba merumuskan langkah-langkah menuju sebuah sistem ekonomi baru bernama &#8216;ekonomi hijau&#8217;.</p>
<p>Bumi, dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 miliar, tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan semua penduduknya. Bahwa kita hidup di planet yang sudah melebihi kapasitas dalam kemampuan memberi makan penduduknya</p>
<p>Ekonomi hijau diperlukan sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang kita kenal selama ini. Alasannya, sistem ekonomi yang kita jalani sekarang terbukti merusak lingkungan. Terlihat hutan-hutan dunia yang mulai habis, begitu pula stok ikan di lautan atau kerusakan terumbu karang, atau semakin tipisnya persediaan minyak bumi yang mendasari hampir semua aktivitas ekonomi serta energi kita.</p>
<p>Idealnya, sistem ekonomi hijau akan memastikan bahwa setiap negara, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, melakukannya dengan cara yang bertanggungjawab dan melindungi lingkungan.</p>
<p>Dalam forum sidang PBB tersebut, Presiden SBY mencoba meyakinkan bahwa, &#8220;Kepedulian terhadap lingkungan ada di jantung pembangunan Indonesia.&#8221; Presiden juga mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Indonesia menuju jalur pembangunan rendah karbon dan mulai beralih ke sumber energi terbarukan.</p>
<p>Ekonomi hijau, menurut SBY, adalah kesempatan untuk menghancurkan mitos bahwa pembangunan berarti menebang hutan, mengeluarkan polusi karbondioksida, atau menyebabkan kesenjangan ekonomi.</p>
<p>Kata-kata yang indah. Pasalnya, belum ada upaya jelas bagaimana Indonesia akan beralih ke ekonomi hijau. Salah satu yang dipamerkan Indonesia adalah keinginannya untuk mengurangi emisi karbondioksida sebanyak 26 persen pada 2020 dan 41 persen dengan bantuan internasional terutama dengan mempertahankan hutan dalam skema REDD.</p>
<p>REDD atau Reducing Emissions from Deforestation and Land Degradation adalah skema yang memungkinkan negara-negara maju untuk membayar negara berkembang atas jasa penyerapan karbon dari hutan-hutan di negara berkembang.</p>
<p>Menanggapi pidato Presiden SBY di Rio de Janeiro, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, &#8220;Tampaknya yang ditangkap pemerintah Indonesia justru kapitalisme hijau, berlawanan dengan konsep ekonomi hijau yang dipaparkan oleh lembaga lingkungan PBB, UNEP.&#8221;</p>
<p>Salah satu elemen ekonomi hijau yang dipaparkan UNEP adalah bagaimana agar upaya mengurangi kemiskinan di sebuah negara tidak mengancam kondisi lingkungan. Sementara di Rio de Janeiro, Presiden SBY, menurut Abdon, tidak mengemukakan soal konflik-konflik antara rakyat dan sumber daya mineral yang kini sering terjadi di Indonesia ke forum internasional.</p>
<p>Seperti kita tahu, konflik di Mesuji; Sape, Bima; atau Pulau Padang muncul di pemberitaan media di Indonesia dalam enam bulan terakhir. Belum lagi menghitung hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia, seperti orangutan, gajah, atau harimau, yang mati akibat konflik habitat dengan perusahaan sawit atau industri kayu atau menghitung pencemaran limbah ke alam dari sektor-sektor tersebut.</p>
<p>Padahal, konflik agraria, tergusurnya penduduk asli dari suatu daerah karena konsesi tambang atau hak pengelolaan hutan, bukanlah masalah yang hanya ada di Indonesia saja. Demo menentang tambang emas atau aktivitas perebutan lahan milik warga juga terjadi di Peru, misalnya.</p>
<p>&#8220;Indonesia harusnya mengangkat ini ke persoalan global, bahwa masalah-masalah konflik tanah atau sumber daya yang terjadi di negara berkembang adalah realita dunia dan bukan hanya di Indonesia saja. Masalah-masalah ini pun muncul karena rezim-rezim dan sistem dari negara maju. Kita tidak harus mengamini konsep green economy yang diajukan di sini. Kenapa kesannya sekarang kita hanya mengubah green economy jadi greed economy (ekonomi kerakusan). Yang saya lihat di sini mereka hanya jualan.&#8221;</p>
<p>REDD menurut Abdon memang bisa menjadi pintu masuk buat Indonesia ke ekonomi hijau. Hanya saja, saat ini, proyek REDD seolah menjadi cara utama bagi Indonesia untuk mendapat pendanaan dengan cara yang &#8216;hijau&#8217;. Padahal dokumen The Future We Want sebanyak 49 halaman yang menjadi hasil KTT Bumi ini menghasilkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals &#8212; SDG) yang mencakup isu-isu luas, lebih dari sekadar menjaga hutan tetap lestari untuk mendapat pemasukan.</p>
<p>Ada pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, kesehatan serta kesehatan reproduksi, sampai turisme, misalnya.</p>
<p>Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat ditanya soal arah ekonomi hijau Indonesia sebenarnya sudah menyebut soal pengembangan teknologi untuk energi terbarukan serta praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan. Namun dua aspek itu masih terlalu kecil jika dibanding dengan luasnya cakupan ekonomi hijau yang disebut dalam dokumen PBB.</p>
<p>Kambuaya menambahkan bahwa baru setelah kembali ke Indonesia nanti pemerintah akan melakukan pertemuan tingkat tinggi sendiri agar masing-masing kementerian menentukan langkah-langkah mereka menerapkan ekonomi hijau. Tetapi, ia menegaskan, tidak akan ada yang berubah dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. &#8220;(Ekonomi hijau) bukan berarti berhenti mengambil sumber alam, tetap mengambil sumber daya alam tapi tidak merusak. Silakan bekerja, tapi harus menjaga aturan lingkungan.&#8221;</p>
<p>Tampaknya benar, belum ada perubahan paradigma berarti dari cara pemerintah mengartikan ekonomi hijau. Bekerja seperti biasa.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/apa-artinya-ekonomi-hijau.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persekutuan Laut Venezuela dan Amerika Serikat</title>
		<link>https://isyana.com/?p=65</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 07:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, Venezuela biasanya berada di posisi yang sangat berlawanan, bahkan anti dengan kapitalisme Amerika Serikat. Maka, aneh ketika bisa ada persekutuan erat antara Venezuela dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di meja perundingan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Selasa (19/6) dini hari lalu. Hampir seminggu terakhir, delegasi dari 193 <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=65">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, Venezuela biasanya berada di posisi yang sangat berlawanan, bahkan anti dengan kapitalisme Amerika Serikat. Maka, aneh ketika bisa ada persekutuan erat antara Venezuela dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di meja perundingan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Selasa (19/6) dini hari lalu.</p>
<p>Hampir seminggu terakhir, delegasi dari 193 negara anggota PBB berkumpul di Rio de Janeiro dalam rangka pertemuan 10 tahun sekali membahas komitmen politik para pemimpin dunia untuk menentukan arah pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sekaligus memberi perlindungan pada lingkungan hidup.</p>
<p>Hasil yang diharapkan dari konferensi tingkat tinggi ini terangkum dalam dokumen berjudul &#8216;The Future We Want&#8217; atau &#8216;Masa Depan yang Kami Inginkan&#8217;.</p>
<p>Dokumen 49 halaman tersebut terbagi dalam beberapa paragraf soal sektor-sektor khusus seperti membangun ekonomi hijau, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, dan kesehatan. Nantinya, setiap kepala negara akan menandatangani dokumen ini di akhir konferensi dan mereka wajib menjalankan poin-poin dalam setiap bahasan ini di tingkat nasional.</p>
<p>Dokumen &#8216;The Future We Want&#8217; ini juga membahas soal perlindungan ekosistem kelautan. Pada bahasan inilah aliansi unik antara Venezuela dan Amerika Serikat terjadi. Di meja perundingan, Venezuela tiba-tiba saja mengambil posisi sama dengan Amerika Serikat dengan menghambat negosiasi sehingga yang kemudian muncul dalam teks adalah minimnya perlindungan laut lepas.</p>
<p>Entah apa yang menyebabkan Venezuela tiba-tiba menjadi sekutu buat Amerika Serikat. Padahal, di meja perundingan internasional, Venezuela masuk dalam kelompok negara berkembang G77 dan Cina (Indonesia masuk di kelompok negara berkembang ini juga) yang sudah mengambil posisi pro perlindungan kelautan yang kuat.</p>
<p>Kelompok negara kuat dalam negosiasi seperti Uni Eropa, Brasil, India, dan Afrika Selatan padahal sudah menyatakan pro perlindungan laut yang kuat. Amerika Serikat, bersama dengan Rusia, Kanada, Venezuela, dan Jepang, ada di posisi berlawanan.</p>
<p>&#8220;Entah apa yang terjadi di sini, di meja perundingan kami melihat Venezuela bekerja sangat erat membela kepentingan Amerika Serikat dan memecahkan diri dari kelompok G77. Apakah Chavez di usianya kini tiba-tiba jadi berpihak pada kapitalisme?&#8221; kata Matthew Gianni, penasihat politik dan kebijakan Deep Sea Conservation Coalition.</p>
<p>Hugo Chavez sendiri tentu tidak berada langsung di meja perundingan, adalah para negosiatornya yang mengambil posisi tersebut. Meski biasanya para negosiator mengambil posisi sesuai kebijakan politik masing-masing negara. Chavez akan datang ke KTT Bumi ini dan dijadwalkan berbicara di forum tingkat tinggi baru pada Kamis (21/6) sore.</p>
<p>Perlindungan laut lepas yang kuat akan membatasi praktik-praktik pengambilan ikan di laut secara berlebihan yang akan merusak ekosistem bawah laut, atau bahkan menguras stok ikan di lautan. Laut juga akan terlindungi dari praktik pertambangan bawah laut yang diprediksi akan makin banyak terjadi, seperti pertambangan nikel yang sedang mengancam kawasan laut Raja Ampat di Papua.</p>
<p>Tetapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Apa yang membuat mereka enggan memberi perlindungan kuat pada laut lepas dalam dokumen ini?</p>
<p>Menurut Gianni, salah satu alasannya adalah mempertahankan monopoli ekonomi dari industri obat-obatan di Amerika Serikat. &#8220;Ada hal yang bernama sumber daya genetik laut yang kemudian bisa diolah jadi bahan pembuat produk-produk farmasi,&#8221; kata dia.</p>
<p>Jika sumber daya genetik laut ini berasal dari spesies yang ditemukan di laut internasional dan ternyata bisa mengobati kanker misalnya, maka idealnya hak paten atas pengembangan obat ini adalah milik masyarakat internasional. Berbagi manfaat secara global.</p>
<p>Hanya saja, posisi pemerintah Amerika Serikat adalah ingin membiarkan perusahaan-perusahaan farmasi untuk pergi sendiri ke laut lepas, bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, tanpa aturan, dan kemudian menguasai hak paten atas obat yang mereka kembangkan dari spesies laut di perairan internasional.</p>
<p>&#8220;Industri farmasi kini mulai menyadari apa yang akan terjadi pada mereka jika ada traktat baru dalam perlindungan laut. Mereka tidak ingin mengembangkan obat yang salah satu bahannya adalah spesies laut, lalu 10 tahun kemudian dituntut untuk pelanggaran hak paten oleh masyarakat internasional. Mereka ingin kepastian,&#8221; ujar Gianni lagi.</p>
<p>Ahli biologi konservasi laut Universitas Oxford Alex Rogers juga mengatakan bahwa laut tidak bisa menunggu lebih lama. Pasalnya praktikpengambilan ikan berlebihan di lautan (overfishing) dan pengambilan ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut terus terjadi.</p>
<p>&#8220;Tidak ada alasan, selain kemauan politis, bagi negara-negara untuk tidak mengejar para pelaku kerusakan di laut tersebut. Kita sudah punya cukup teknologi untuk memantau kapal-kapal ikan yang melakukan praktik-praktik merusak laut tersebut, kapan dan di mana mereka melakukannya. Sayangnya, kita tidak bisa melihat langsung seperti apa kerusakan ekosistem bawah laut sehingga orang tidak menganggap ini penting,&#8221; kata dia.</p>
<p>Gianni juga menambahkan bahwa dengan perlindungan laut yang kuat ia mengharap terjadinya perubahan paradigma pada cara kita melihat lautan, lebih dari sekadar tempat mengambil ikan. &#8220;Kita kini tidak bisa lagi sekadar mengambil ikan di lautan, kita sudah punya cukup teknologi untuk memahami seperti apa ekosistem laut, lalu bagaimana kita bisa merencanakan mengambil ikan di ekosistem seperti itu dengan cara yang bertanggungjawab, kemudian bagaimana kita bisa menyisakan ikan di laut untuk tahun-tahun ke depan.&#8221;</p>
<p>Sayangnya, upaya AS, Venezuela, Rusia, Kanada, dan Jepang memastikan bahwa perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem laut tidak masuk dalam dokumen hasil akhir KTT Bumi di Rio de Janeiro. Mereka tampaknya berpikir bisa terus-terusan menyedot persediaan ikan di lautan sampai habis tak bersisa.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/persekutuan-laut-venezuela-dan-amerika-serikat.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berjudi Dengan Hutan Indonesia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=91</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan). Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=91">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan).</p>
<p>Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi akibat berbagai aktivitas industri, transportasi, dan ekonomi secara umum.</p>
<p>Meski begitu, di saat bersamaan, luas lahan kelapa sawit serta kawasan pertambangan masih terus bertambah. Bahkan, rencana induk pengembangan Kalimantan Tengah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai koridor energi dan perkebunan.</p>
<p>Bagaimana bisa di saat bersamaan, ketika Indonesia berniat menjaga kelestarian hutannya, tapi tak menghentikan aktivitas pertambangan atau perluasan lahan kelapa sawit di lahan yang sama? Tidakkah perlindungan hutan dan eksplorasi tambang serta perkebunan akan tumpang-tindih di wilayah tersebut? Apa logikanya?</p>
<p>Peneliti Inggris Larry Lohmann dari lembaga The Corner House yang berfokus pada politik energi mengatakan, pendekatan REDD+ dan pengembangan kelapa sawit di saat bersamaan memang tidak akan mungkin dilakukan. Bahkan, negara-negara yang tergiur dengan proyek REDD+ ini, seperti Indonesia, malah kemungkinan besar akan mengalami kerugian.</p>
<p>Pengembangan proyek REDD, menurut Larry, awalnya berdasar pada kegelisahan negara-negara maju soal perubahan iklim. Pembatasan emisi karbondioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan membatasi aktivitas ekonomi negara-negara maju tersebut. REDD menjadi dalih agar negara-negara maju tersebut tetap bisa mengeksplorasi bahan bakar fosilnya, sambil di saat bersamaan mengeluarkan biaya pada negara-negara berkembang untuk terus menjaga hutan.</p>
<p>Misalnya saja Norwegia, negara ini sudah memberikan $1 miliar pada Indonesia untuk melaksanakan proyek REDD di Kalimantan Tengah. Di saat bersamaan, Norwegia memiliki cadangan minyak bumi yang besar serta akvititas perkapalan yang mendukung ekonominya.</p>
<p>Dengan mengeluarkan uang untuk REDD ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, Norwegia tetap menggantungkan ekonominya pada aktivitas padat karbon seperti minyak dan perkapalan tersebut.&#8221;REDD ini hanya untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara maju, melindungi struktur industri energi yang makin besar,&#8221; kata dia di Jakarta, Senin (6/2).</p>
<p>Faktor kedua yang mendorong besarnya skema REDD adalah menjelang berakhirnya fase kapitalisme yang didominasi oleh Amerika Serikat, bahwa cara-cara lama untuk menghasilkan keuntungan tidak lagi berlaku.</p>
<p>Maka itu, dikembangkanlah cara-cara baru untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pendukung produktivitas sambil menghasilkan uang, salah satunya lewat pengembangan mekanisme pasar karbon.</p>
<p>Larry mencontohkan Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak kredit karbon. Ia melihat ada dua kelompok pembeli kredit karbon tersebut, kelompok pertama adalah industri dan manufaktur agar mereka tetap bisa berproduksi seperti biasa. Kelompok kedua, adalah bank-bank dan institusi keuangan asing yang kemudian akan menggunakan kredit karbon tersebut untuk berspekulasi dan meraih keuntungan.</p>
<p>Padahal, di saat bersamaan, harga karbon di pasaran terus turun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit yang ditawarkan. Cina, India, Meksiko, Brasil, dan Indonesia menawarkan banyak sekali kredit-kredit karbon ini atas dorongan dari mekanisme PBB. &#8220;Ini pasar yang sedang jatuh. Apa benar Indonesia akan mendapat uang? Karena sektor kredit karbon sekarang sedang rontok,&#8221; kata Lohmann.</p>
<p>Selain itu, ia juga menambahkan, kredit karbon dan REDD sebagai sebuah produk finansial sangat mudah dicurangi, sangat mudah memunculkan angka. Singkatnya, &#8220;Ini produk yang gila, karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dijual.&#8221;</p>
<p>Lohmann juga melihat berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia antara masyarakat lokal dengan aktivitas tambang dan perkebunan adalah tren global, bagian dari upaya negara-negara maju memaksimalkan keuntungan.</p>
<p>Bahkan penggunaan militer untuk mengamankan sektor-sektor tersebut, korupsi yang lebih rumit agar uang tetap mengalir ke elite pemerintahan di negara-negara berkembang, sampai memastikan pasokan bahan mentah, adalah pola-pola yang terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber alam.</p>
<p>Secara teori, hutan memang dapat menyerap karbon, tapi sampai sekarang tidak ada hitungan pasti bagaimana penyerapan emisi karbondioksida ini mampu mengurangi dampak perubahan iklim.</p>
<p>&#8220;Yang harus kita sadari, bahwa REDD tidak bisa mengkompensasi dampak energi fosil terhadap perubahan iklim, bahkan ketika kita mewajibkan REDD dilakukan di semua negara di dunia. Laut dan tanah juga tidak bisa menyerap karbon ini dengan cepat. Selain itu, minyak kelapa sawit tidak akan dapat menggantikan bahan bakar mineral. Satu-satunya cara menghentikan dampak perubahan iklim adalah dengan menghentikan pembakaran bahan bakar fosil.&#8221;</p>
<p>Tetapi, di dunia yang mendasarkan nyaris segala produktivitas dan aktivitasnya pada bahan bakar fosil, mungkinkah kita sama sekali berhenti menggunakan energi mineral tersebut?</p>
<p>Menurut Lohmann, ini adalah pertanyaan yang salah, karena dengan pola berpikir seperti ini, tentu tidak akan ada jawabannya.</p>
<p>&#8220;Kita harus mulai berpikir soal akar masalah perubahan iklim. Jika kita harus menghentikan bahan bakar fosil keluar dari tanah, kita harus mulai bertanya, kenapa kita butuh bahan bakar fosil? Konsekuensinya adalah kita harus mengganti sistem industri, transportasi global, dan sistem masyarakat seperti apa yang tidak akan bergantung pada bahan bakar fosil? Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih demokratis dalam penggunaan minyak bumi dan gas. Sekarang kita menghindari masalah utamanya. Ketika kita bicara tentang REDD, kita tidak bicara tentang perubahan iklim atau menyelamatkan lingkungan.&#8221;</p>
<p>Peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo juga menambahkan bahwa kita tidak memiliki kuasa soal keputusan-keputusan akan energi.</p>
<p>&#8220;Stabilitas keuangan negara didasarkan pada energi fosil yang sepenuhnya dikendalikan oleh sektor suplai, yaitu perusahaan-perusahaan eksplorasi. Contohnya seperti yang terjadi di Sape atau Mesuji, meski berbagai konflik itu muncul, tidak ada yang bisa memveto soal ratusan hak konsesi pertambangan. Jika kita mendasarkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dari sektor energi, apa yang akan kita bayar sebagai gantinya? Apakah kehancuran di sepanjang pesisir timur Sumatera?&#8221;</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/berjudi-dengan-hutan-indonesia.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menambang Habis Indonesia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=93</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertambangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ribuan petani, nelayan, kelompok adat, dan kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan di Jakarta, Kamis (12/1) kemarin. Mereka datang ke Istana Negara dan Gedung DPR menuntut agar pemerintah mengusut perampasan tanah serta berbagai konflik agraria lainnya. Bukan hanya di Ibu Kota, di Yogyakarta, Mataram, Makassar, Gorontalo, Semarang, dan Samarinda, Kalimantan Timur, kelompok masyarakat dari elemen-elemen serupa <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=93">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ribuan petani, nelayan, kelompok adat, dan kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan di Jakarta, Kamis (12/1) kemarin. Mereka datang ke Istana Negara dan Gedung DPR menuntut agar pemerintah mengusut perampasan tanah serta berbagai konflik agraria lainnya. Bukan hanya di Ibu Kota, di Yogyakarta, Mataram, Makassar, Gorontalo, Semarang, dan Samarinda, Kalimantan Timur, kelompok masyarakat dari elemen-elemen serupa juga menuntut penyelesaian akan konflik-konflik tanah yang memakan korban jiwa di Indonesia.</p>
<p>Konflik-konflik tanah tersebut biasanya menghadapkan warga dengan perusahaan pertambangan atau perkebunan. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya, Jumat (13/1) di Jakarta, sekitar 40 persen dari tanah yang terampas oleh perusahaan tambang adalah kebun/ladang/sawah yang menjadi sumber penghidupan warga yang berkonflik.</p>
<p>Pertambangan bukan hanya merugikan petani, tapi juga nelayan. Ekstraksi pasir besi di wilayah pesisir Jawa dan Bengkulu menyulitkan nelayan mencari ikan. Akhir 2011 lalu, Jatam menemukan tren pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi target besar bagi pengerukan nikel dan pasir besi. Hasil kerukan tersebut tidak diolah sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat, tapi langsung diangkut mentah-mentah ke Cina.</p>
<p>Pertambangan juga dilakukan di daerah-daerah yang merusak ekosistem tempat ikan mencari makan. Ditambah dengan ekstremitas cuaca yang makin sering terjadi (gelombang besar), nelayan pun harus makin jauh mencari ikan. Padahal mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli lebih banyak bahan bakar agar bisa melaut lebih jauh.</p>
<p>Di 2012 ini, Andrie mengatakan, ada tren izin-izin baru pertambangan untuk emas dipicu oleh harga komoditas yang meski fluktuatif, tapi menggiurkan. Setidaknya sudah ada izin penggunaan kawasan 15 ribu hektar di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Gorontalo. Di Aceh, dari 2007 pasca-tsunami sampai sekarang, dari satu izin pertambangan, kini ada 141 izin pertambangan. Indonesia timur juga akan menjadi pusat pengerukan sumber daya tambang dan nikel.</p>
<p>Salah satu sebab utama terjadinya konflik lahan antara industri pertambangan dengan masyarakat lokal adalah warga selalu tidak pernah tahu akan ada aktivitas pertambangan yang masuk ke wilayah mereka. Pertambangan sebagai industri pun butuh banyak lahan, maka warga sering menerima harga yang tidak masuk akal untuk ganti rugi tanah mereka. Belum lagi adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh calo tanah agar warga menyerahkan tanahnya.</p>
<p>Setelah aktivitas pertambangan berjalan, warga akan diberdayakan menjadi buruh atau tenaga pengamanan di sekitar tambang. Padahal, menurut Andrie, warga sekitar tambang bukannya tidak berdaya secara ekonomi.</p>
<p>&#8220;Seperti yang terjadi di Bima, warga sebenarnya sudah berdaya secara ekonomi dari segi pertanian, yaitu bawang. Begitu juga di Mandailing Natal. Jadi seolah ada stigma yang dilekatkan bahwa masyarakat sekitar pertambangan itu miskin sebelum ada tambang lalu mereka diberdayakan. Padahal tidak,&#8221; kata Andrie.</p>
<p>Kesenjangan ekonomi antara pekerja tambang dan warga lokal pun meningkat. Belum lagi biaya hidup yang ikut naik karena harga yang menyesuaikan dengan standar hidup pekerja tambang.</p>
<p>Konflik juga muncul ketika limbah pertambangan mencemari lingkungan tempat warga tinggal. Andrie mencontohkan, di Kerta Buana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pencemaran oleh perusahaan pertambangan di sana masuk ke air yang digunakan untuk mengairi persawahan warga. Meski sudah berdemonstrasi, protes-protes warga tidak ditanggapi oleh pemerintah lokal.</p>
<p>Keberpihakan pemerintah, baik lokal maupun pusat, yang terlalu kuat pada investor kerap menyebabkan protes-protes warga sekitar tak didengar. Warga pun bisa semakin &#8216;kreatif&#8217; dalam mengajukan protes, seperti menghalangi akses ke kawasan tambang atau merusak alat pertambangan.</p>
<p>Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memungkinkan terjadinya kriminalisasi pada warga yang dinilai akan membahayakan kawasan pertambangan. Tak heran jika semua elemen itu bercampur dan menyebabkan terjadinya konflik.</p>
<p>Konflik ini menjadi semakin rumit ketika kekuatan politik dan ekonomi di tingkat nasional, regional, bahkan lokal, mendukung industri pertambangan sehingga lokasi-lokasi tambang dianggap sebagai objek vital yang harus dilindungi.</p>
<p>Di tingkat nasional, Jatam menyoroti keterlibatan para pengusaha dan perusahaan tambang yang menyumbang pada kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 lalu. Sebesar Rp 24,5 miliar berasal dari perusahaan tambang minyak, gas, dan batubara.</p>
<p>Izin-izin pertambangan atau memperbanyak produksi juga keluar sesudah peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan kepala daerah atau malah pemilihan presiden. Selain itu, sektor perbankan nasional juga menyokong operasional industri pertambangan di Indonesia.</p>
<p>Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia menambahkan, &#8220;Sempurna sudah dukungan untuk industri pertambangan. Dengan dukungan politik dan finansial, otomatis mereka akan mendapat dukungan keamanan juga.&#8221;</p>
<p>Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, solusi atas konflik-konflik tanah dan pertambangan yang terjadi di Indonesia sebenarnya mudah. Dari segi hierarki kekuasaan, bupati di bawah gubernur, gubernur di bawah menteri atau presiden. &#8220;Jika bupati tidak berani mencabut izin pertambangan yang bermasalah, gubernur bisa melakukannya, atau menteri atau presiden. Tapi tidak ada niat politik untuk mengatasi ini. Yang ada hanya perburuan rente.&#8221;</p>
<p>Andrie menambahkan, setidaknya aksi menuntut reformasi agraria pada 12 Januari 2012 lalu telah menghasilkan janji DPR untuk menghasilkan Pansus Agraria. &#8220;Pansus ini akan kami awasi kerjanya. Setidaknya ini jadi harapan baru,&#8221; kata Andrie.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/menambang-habis-indonesia.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Para Perempuan Pengusaha Pohon</title>
		<link>https://isyana.com/?p=97</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon. Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=97">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon.</p>
<p>Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual bibit-bibit pohon pada pemerintah kota.</p>
<p>Bayaran yang mereka dapat bukanlah uang, melainkan kupon yang bisa mereka gunakan untuk membeli bahan makanan sehari-hari, perabot rumah tangga, uang sekolah, pakaian, sampai bahan bangunan.</p>
<p>Program penghutanan kembali ini muncul sebagai usaha menyerap 307 ribu ton jejak karbondioksida dari penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2010 di kota tersebut.</p>
<p>Jejak karbondioksida itu adalah akibat emisi dari penerbangan yang digunakan oleh puluhan ribu penonton Piala Dunia, kebanyakan datang dari Eropa, ke Afrika Selatan, lalu kembali ke Eropa. Untuk menyerap emisi karbondioksida tersebut, pohon-pohon pun ditanam.</p>
<p>Sebagai tempat penanaman, Pemerintah Kota eThekwini (Durban) membeli lahan seluas 800 hektar bekas ladang tebu dari seorang pemilik perkebunan tebu. Lahan yang harus ditanami pohon ini sekaligus merupakan zona penyangga antara kota dengan lokasi akhir pembuangan dan penimbunan sampah (landfill site).</p>
<p>Selain untuk menyerap jejak karbon Piala Dunia 2010, proyek yang sudah dimulai sejak 2008 ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air dan memberi lapangan pekerjaan penduduk sekitar.</p>
<p>Setelah lahan dibeli, pemerintah kota mempekerjakan penduduk di sekitar area tersebut untuk menanami kembali kawasan bekas ladang tebu dengan pohon-pohon varietas lokal. Sekitar 80 persen dari penduduk di kawasan Buffelsdraai adalah pengangguran. Maka, proyek pembibitan dan penanaman pohon ini pun kini menjadi pekerjaan utama mereka.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon ini mengumpulkan bibit-bibit pohon dari sekitar 200 varietas yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya, bibit-bibit pohon itu dibesarkan menggunakan ember atau plastik. Setelah bibit-bibit ini mencapai ketinggian tertentu, para penanam pohon pun bisa menjualnya ke pemerintah kota.</p>
<p>Jika bibit pohon yang ditumbuhkan oleh para pengusaha pohon ini mencapai tinggi 30 cm, maka bayarannya adalah 5 rand (Rp 5300) per pohon. Jika pohonnya mencapai tinggi 60 cm, para pengusaha pohon ini akan dibayar Rp 8 ribu rupiah (atau 7,5 rand), dan 10 rand (Rp 10.600) jika pohon yang dijual ke pemerintah kota mencapai ketinggian 1 meter.</p>
<p>Salah satu perempuan pengusaha ini, Nokuthula Gcabashe, bisa menumbuhkan sampai 2000 pohon per tahun. Dengan skema tersebut, kurang lebih ia bisa memperoleh 1900 rand setiap bulannya (sekitar Rp 2 juta). Tentu ini jumlah yang lumayan daripada saat ia tak memiliki penghasilan. Uang yang didapat Nokuthula dari menumbuhkan pohon, ia gunakan untuk biaya bersekolah.</p>
<p>Menurut Nokuthula saat ditemui beberapa waktu lalu di Durban, mayoritas pengusaha pohon ini adalah perempuan. Dari 202 orang yang terlibat, hanya 5 pria yang memilih pekerjaan ini. “Dan mereka bukan pekerja keras, hanya bekerja biasa saja,” katanya. Setidaknya dibanding para pengusaha pohon perempuan yang, menurut dia, kebanyakan bekerja sangat keras.</p>
<p>Karena sudah terlibat sejak 2008, Nokuthula kini menjadi fasilitator bagi para pengusaha pohon lainnya. Pada mereka yang ia latih, Nokuthula selalu berpesan, “Dua hal penting di dunia ini, pendidikan dan rumah. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan dua hal itu terlebih dahulu sebelum kamu bekerja untuk mendapat makanan.” Menanam pohon buat Nokuthula adalah kesempatannya untuk bisa membiayai pendidikan dan memperbaiki rumah tinggal.</p>
<p>Sementara, Ziningi Gcabashe adalah ‘bintang utama’ proyek ini. Perempuan, menurut Ningi, tertarik ikut pada proyek penanaman ini untuk mendapat uang. “Ketika para pria kami kabur dari rumah, perempuanlah yang harus memberi makan anak-anak. Dari mana dapat uang?”</p>
<p>Ningi adalah salah satu pengusaha pohon angkatan pertama. Awalnya, hanya 20 penanam bibit pohon yang terlibat. “Kami hanya diberi tahu bahwa dengan menanam pohon, kami bisa membeli makanan. Awalnya orang-orang tidak percaya, tapi ternyata benar.”</p>
<p>Sebelumnya, orang-orang tidak tahu makanan apa yang bisa mereka sajikan untuk anak-anak di rumah. Sekarang, para perempuan pengusaha pohon ini bisa membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan sampai tingkat universitas.</p>
<p>Setiap orang kemudian bisa menambah jumlah pohon yang akan mereka besarkan sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. “Kebutuhan kamu apa dulu? Sekolah? Bahan bangunan? Baru dari situ kamu bisa menghitung berapa pohon yang bisa kamu tambah untuk bisa memenuhi kebutuhan itu.”</p>
<p>Ningi sendiri bisa membiayai kursus mengemudi dan pembuatan SIM-nya dari usaha menanam pohon, yaitu mencapai 5000 rand (Rp 5,3 juta). “Sebelum proyek ini, saya sama sekali belum pernah menyentuh mobil,” kata Ningi. Dari 2008, saat pertama kali ia menjadi penanam pohon, sampai sekarang, Ningi sudah menjual 15 ribu pohon.</p>
<p>Direktur Perlindungan Iklim di Unit Pengelolaan Lingkungan dan Perencanaan Kota Pemerintahan Regional Durban Sean O’Donoghue mengatakan proyek penanaman kembali Buffelsdraai dianggap sukses. Kini, proyek ini menjadi percontohan buat skala nasional. “Rencananya, akan diterapkan di wilayah-wilayah lain di Afrika Selatan.”</p>
<p>Hal yang paling menarik dari proyek ini adalah bahwa pemerintahlah yang membeli tanah dari pihak perseorangan untuk kemudian ‘menyerahkannya’ lagi ke masyarakat untuk dikelola.</p>
<p>Pemerintah memberdayakan masyarakat sekitar yang miskin dan tidak memiliki pemasukan untuk menjadi penanam pohon dengan bayaran yang layak. Masyarakat pun jelas-jelas terdongkrak tingkat kesejahteraan ekonominya.</p>
<p>Perempuan-perempuan seperti Ziningi dan Nokuthula, yang awalnya ‘hanya’ penanam pohon, bisa menjadi fasilitator dan pelatih hanya dalam jangka waktu tiga tahun.</p>
<p>Bandingkan dengan pengelolaan hutan-hutan di Indonesia. Meski semua hutan di Indonesia adalah milik pemerintah, hak pengelolaannya justru diberikan pada pengusaha perkebunan skala besar. Jarang sekali penduduk sekitar perkebunan menangguk untung dari usaha yang ada di sekitar rumah mereka. Bukannya untung, yang lebih sering terjadi di Indonesia malah berbagai konflik soal lahan.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon di Buffelsdraai, Durban ini menjadi bukti bahwa ada sebuah model ekonomi yang memungkinkan negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya untuk kesejahteraan pengusaha skala besar saja.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/kisah-para-perempuan-pengusaha-pohon.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hak Membangun vs Hak Hidup</title>
		<link>https://isyana.com/?p=99</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu. Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=99">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu.</p>
<p>Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) di Kopenhagen itulah perjanjian pengganti Protokol Kyoto diharapkan muncul.</p>
<p>Sayangnya, kesepakatan penting yang berpotensi menyelamatkan bumi dari kerusakan dan bencana itu gagal hadir.</p>
<p>Apa itu Protokol Kyoto?</p>
<p>Konvensi internasional yang mulai diterapkan pada 2005 ini mewajibkan negara-negara maju, sering disebut negara Annex I (Uni Eropa, Jepang, Kanada, Rusia, beberapa di antaranya), untuk mengurangi buangan emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Mereka dianggap lebih mampu secara ekonomi untuk beralih ke teknologi atau sumber energi yang lebih bersih. Negara-negara maju juga sudah punya keunggulan berpuluh-puluh tahun daripada negara berkembang untuk ‘membuang’ gas karbondioksida ke udara sehingga bisa kaya seperti sekarang.</p>
<p>Meski begitu, Amerika Serikat, salah satu polutan terbesar dunia yang juga negara maju, menolak terikat pada Protokol tersebut.</p>
<p>Ketergantungan Amerika Serikat pada bahan bakar fosil serta kedekatan administrasi Presiden George W Bush (saat itu) dengan industri minyak adalah beberapa faktor yang menyebabkan AS tak mau terikat pada perjanjian dunia ini.</p>
<p>Maka itu, apapun perjanjian dunia yang muncul untuk menggantikan Protokol Kyoto harus dapat memasukkan Amerika Serikat di dalamnya.</p>
<p>Setiap tahun, perwakilan dari negara-negara di bawah PBB bertemu untuk merancang sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengurangi buangan karbondioksida dunia.</p>
<p>Terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang tercantum pada Protokol Kyoto, negara-negara dunia itu pun mencoba lagi menghasilkan kesepakatan global.</p>
<p>Di Durban, Afrika Selatan, pada 11 Desember 2011, Konferensi Perubahan Iklim PBB akhirnya mengeluarkan kesepakatan untuk mulai memiliki perjanjian baru pengganti Protokol Kyoto pada 2015 yang akan mulai berlaku pada 2020.</p>
<p>Kesepakatan yang baru akan keluar pada 2015 dan berlaku pada 2020 itu rencananya akan mengikat negara maju dan negara berkembang untuk mengurangi emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Lalu, apa yang terjadi antara sekarang sampai 2020? Hanya negara-negara Uni Eropa-lah yang menyatakan niatnya untuk terus mengurangi emisi karbon mereka.</p>
<p>Kanada, Jepang, dan Rusia –negara-negara polutan besar dunia—sudah menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Dengan Amerika Serikat tidak pernah terikat pada perjanjian ini, maka tidak ada lagi yang dapat mengontrol buangan karbondioksida ke bumi. Padahal emisi karbondioksida yang tinggi berpotensi menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi.</p>
<p>Tanpa kendali internasional, dunia kini sedang menuju kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 4 derajat Celsius. Padahal, PBB sudah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi yang dapat ditoleransi bumi ‘hanyalah’ 2 derajat Celsius.</p>
<p>Tampaknya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi jangan bayangkan kehancuran itu seperti kiamat yang datang lalu usai.</p>
<p>Dampak perubahan iklim datang berulang-ulang dengan keparahan yang makin meningkat. Bentuknya bisa berupa hujan yang semakin deras dan semakin sering sehingga menyebabkan banjir besar atau longsor. Bisa juga berupa kekeringan panjang, sehingga orang semakin sulit mencari air atau sawah-sawah tidak terairi.</p>
<p>Saat kekeringan melanda, gagal panen pun terjadi. Akibatnya, bahan pangan makin sulit dicari. Kalau ditemukan, harganya pun mahal. Bukan tidak mungkin, dunia akan kehabisan sumber makanan.</p>
<p><strong>Susahnya membangun kesepakatan</strong><br />
Kenapa kesepakatan dunia untuk upaya menyelamatkan bumi itu susah sekali dicapai?</p>
<p>Emisi karbondioksida bukan hanya soal lingkungan semata. Ada aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya, kemajuan ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan infrastruktur dengan ekstremitas cuaca, serta kepentingan politik masing-masing negara.</p>
<p>Buat Amerika Serikat, negara yang paling dipaksa ikut dalam perjanjian internasional berikutnya, polusi yang mereka hasilkan tidak sebanyak Cina. Maka, Amerika Serikat pun meminta Cina harus ikut terikat dalam perjanjian baru tersebut. Sementara Cina berpendapat, besarnya buangan emisi mereka akibat banyaknya jumlah penduduk.</p>
<p>Selain itu, Cina berpendapat, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, atau Jepang, sudah lebih dulu mengotori bumi. Kenapa negara berkembang lainnya harus ikut menanggung dosa lingkungan negara-negara maju tersebut?</p>
<p>Cina juga kini beralasan bahwa mereka sudah melakukan banyak sekali inisiatif untuk beralih ke teknologi hijau. Hanya saja, Amerika Serikat meminta Cina membuka diri terhadap dunia internasional (dan lembaga pengukur emisi karbon asing) demi transparansi pelaporan inisiatif-inisiatif tersebut. Bagi Cina, ini bisa dianggap sebagai campur tangan atas kedaulatan negara mereka.</p>
<p>Amerika Serikat juga sudah kehilangan keunggulannya sebagai pemimpin di dunia internasional, setidaknya dari segi ekonomi dan inisiatifnya dalam isu perubahan iklim. Maka saat mereka menekan Cina itu bisa dilihat sebagai upaya menghambat kemajuan ekonomi Cina.</p>
<p>India juga menjadi negara berkembang dengan buangan polusi besar yang jadi sorotan dalam setiap Konferensi Perubahan Iklim PBB. Sama seperti Cina, mereka mengajukan alasan tingginya jumlah penduduk sebagai faktor penyebab besarnya polusi yang mereka hasilkan.</p>
<p>India juga menyebut bahwa mereka punya hak untuk berkembang secara ekonomi, mensejahterakan ratusan juta penduduk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.</p>
<p>Bagi negara-negara seperti Rusia dan Kanada, masing-masing dengan ketergantungan terhadap industri perminyakan, pembatasan emisi karbondioksida berarti memberi beban bagi pertumbuhan ekonomi mereka.</p>
<p>Sementara, buat negara-negara kecil kepulauan, jumlah emisi karbondioksida yang beredar di udara bukan soal kesempatan ekonomi, tapi masalah hidup mati. Dampak perubahan iklim bisa berarti kematian bagi mereka. Kenaikan permukaan air laut bisa menenggelamkan negara mereka.</p>
<p>Negara-negara termiskin dunia pun masih mengalami permasalahan mendasar soal penyediaan makanan atau akses terhadap air. Apalagi nanti, saat dampak perubahan iklim mulai terasa.</p>
<p>Bahkan tak perlu menunggu nanti, laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB yang beranggotakan ratusan peneliti dari berbagai negara sudah menyatakan, perubahan iklim adalah penyebab berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang sudah terjadi belakangan ini. Dan peristiwa yang terjadi sekarang (masih ingat banjir Bangkok?) hanyalah kilasan dari skala peristiwa yang bisa terjadi di masa depan saat dampak perubahan iklim terjadi makin sering.</p>
<p><strong>Di mana Indonesia?</strong><br />
Ada 123 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan di pinggir pantai. Artinya, setengah penduduk Indonesia rentan terhadap dampak-dampak perubahan iklim.</p>
<p>Akses terhadap air pun masih sulit di sebagian kawasan timur Indonesia. Belum lagi petani-petani Indonesia yang kesulitan panen akibat kekeringan sambil terus tergerus produk pertanian impor. Pemasukan nelayan Indonesia pun bisa terus menyusut ketika cuaca di lautan makin tidak menentu.</p>
<p>Itu hanya beberapa contoh kelompok yang akan terancam oleh dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki kerentanan sekaligus juga harus berkembang ekonominya.</p>
<p>Hanya saja, dalam tiga kali Konferensi Perubahan Iklim PBB yang saya datangi (Nusa Dua pada 2007, Kopenhagen pada 2009, dan Durban pada 2011), Indonesia terlihat tidak terlalu berminat membela kepentingan ekonominya (artinya, menjadi sama vokalnya dengan India dan Cina dalam perundingan internasional tersebut) atau membela kerentanan penduduknya (seperti yang dilakukan negara-negara termiskin atau negara kecil kepulauan).</p>
<p>Delegasi Indonesia tetap menyuarakan pentingnya negara-negara maju memikul tanggung jawab karbon mereka. Tetapi, suara mereka itu kalah keras dibanding upaya untuk menawarkan jasa hutan-hutan tropisnya dalam skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan).</p>
<p>Lewat skema REDD ini, negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang pemilik hutan tropis (termasuk Indonesia) untuk tidak menebang hutan. Alasannya, hutan-hutan ini berperan untuk menyerap emisi karbondioksida. Dengan memiliki hutan tropis ketiga terluas di dunia, Indonesia tentu bisa diuntungkan dari skema ekonomi ini.</p>
<p>Selain soal REDD, Indonesia juga belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perundingan di antara kelompok negara-negara berkembang yang kuat.</p>
<p>Negara-negara seperti India, Cina, Afrika Selatan, dan Brasil sudah membuat front tersendiri dengan nama BASIC untuk menggalang kekuatan saat menghadapi negara-negara maju. Tetapi buat Indonesia, yang penting adalah mempresentasikan aktivitas REDD yang sudah berlangsung di Indonesia. Dalam peliputan media internasional untuk negosiasi pun, suara dari Indonesia jarang dikejar.</p>
<p>Padahal, Indonesia membawa delegasi negosiator yang besar untuk datang ke Konferensi ini. Analisis yang dilakukan oleh Hoy Chicago menghitung bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah delegasi ketiga terbesar di Konferensi tersebut dengan 266 orang. Tuan rumah Afrika Selatan membawa 386 orang, dan Brasil, yang sedang menyiapkan diri untuk pekerjaan besar Konferensi Rio+20 pada Juni 2012 nanti, membawa 288 orang.</p>
<p>Pemain besar, Cina, membawa 154 orang. Jepang membawa 134 orang, nyaris setengah dari jumlah delegasi Indonesia. Amerika Serikat, lebih sedikit lagi, 93 orang. Pemain besar lain dalam negosiasi, India, malah hanya 49 orang.</p>
<p>Pavilion Indonesia yang mewah di Durban, Afrika Selatan&#8211;tempat pusat aktivitas pameran program-program menanggapi perubahan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia&#8211;malah disponsori oleh tiga perusahaan besar yang berhubungan dengan penebangan hutan, kelapa sawit, serta penambangan minyak.</p>
<p>Jika Indonesia tak bisa menjaga kemandirian dari kepentingan industri dalam forum negosiasi pemerintahan, bagaimana kita bisa percaya pada niat pemerintah untuk melindungi penduduknya dari kerentanan atas dampak perubahan iklim?</p>
<p>Forum Konferensi Iklim PBB pun menjadi ajang tampil untuk kemudian mencari kerjasama-kerjasama antarnegara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menetapkan target kesuksesan delegasi negosiator Indonesia ke Durban.</p>
<p>Yaitu, selain mendorong terbentuknya protokol baru, juga menciptakan peluang dan kerja sama pengelolaan hutan yang membawa keuntungan bagi Indonesia. “Jangan hadiri COP hanya untuk itu (lahirnya protokol baru). Kita ada tujuan, misalkan kerja sama perawatan hutan. Saya akan ukur keberhasilan delegasi ke Afsel dari dua itu,&#8221; kata dia seperti dikutip Antara.</p>
<p>Tampaknya, ‘perubahan iklim’ baru menjadi alasan untuk mencari kerjasama asing daripada melindungi warga atau memikirkan cara terbersih dari segi lingkungan untuk mensejahterakan rakyat.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/hak-membangun-vs-hak-hidup.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
