<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Hutan</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Berjudi Dengan Hutan Indonesia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=91</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan). Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=91">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan).</p>
<p>Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi akibat berbagai aktivitas industri, transportasi, dan ekonomi secara umum.</p>
<p>Meski begitu, di saat bersamaan, luas lahan kelapa sawit serta kawasan pertambangan masih terus bertambah. Bahkan, rencana induk pengembangan Kalimantan Tengah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai koridor energi dan perkebunan.</p>
<p>Bagaimana bisa di saat bersamaan, ketika Indonesia berniat menjaga kelestarian hutannya, tapi tak menghentikan aktivitas pertambangan atau perluasan lahan kelapa sawit di lahan yang sama? Tidakkah perlindungan hutan dan eksplorasi tambang serta perkebunan akan tumpang-tindih di wilayah tersebut? Apa logikanya?</p>
<p>Peneliti Inggris Larry Lohmann dari lembaga The Corner House yang berfokus pada politik energi mengatakan, pendekatan REDD+ dan pengembangan kelapa sawit di saat bersamaan memang tidak akan mungkin dilakukan. Bahkan, negara-negara yang tergiur dengan proyek REDD+ ini, seperti Indonesia, malah kemungkinan besar akan mengalami kerugian.</p>
<p>Pengembangan proyek REDD, menurut Larry, awalnya berdasar pada kegelisahan negara-negara maju soal perubahan iklim. Pembatasan emisi karbondioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan membatasi aktivitas ekonomi negara-negara maju tersebut. REDD menjadi dalih agar negara-negara maju tersebut tetap bisa mengeksplorasi bahan bakar fosilnya, sambil di saat bersamaan mengeluarkan biaya pada negara-negara berkembang untuk terus menjaga hutan.</p>
<p>Misalnya saja Norwegia, negara ini sudah memberikan $1 miliar pada Indonesia untuk melaksanakan proyek REDD di Kalimantan Tengah. Di saat bersamaan, Norwegia memiliki cadangan minyak bumi yang besar serta akvititas perkapalan yang mendukung ekonominya.</p>
<p>Dengan mengeluarkan uang untuk REDD ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, Norwegia tetap menggantungkan ekonominya pada aktivitas padat karbon seperti minyak dan perkapalan tersebut.&#8221;REDD ini hanya untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara maju, melindungi struktur industri energi yang makin besar,&#8221; kata dia di Jakarta, Senin (6/2).</p>
<p>Faktor kedua yang mendorong besarnya skema REDD adalah menjelang berakhirnya fase kapitalisme yang didominasi oleh Amerika Serikat, bahwa cara-cara lama untuk menghasilkan keuntungan tidak lagi berlaku.</p>
<p>Maka itu, dikembangkanlah cara-cara baru untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pendukung produktivitas sambil menghasilkan uang, salah satunya lewat pengembangan mekanisme pasar karbon.</p>
<p>Larry mencontohkan Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak kredit karbon. Ia melihat ada dua kelompok pembeli kredit karbon tersebut, kelompok pertama adalah industri dan manufaktur agar mereka tetap bisa berproduksi seperti biasa. Kelompok kedua, adalah bank-bank dan institusi keuangan asing yang kemudian akan menggunakan kredit karbon tersebut untuk berspekulasi dan meraih keuntungan.</p>
<p>Padahal, di saat bersamaan, harga karbon di pasaran terus turun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit yang ditawarkan. Cina, India, Meksiko, Brasil, dan Indonesia menawarkan banyak sekali kredit-kredit karbon ini atas dorongan dari mekanisme PBB. &#8220;Ini pasar yang sedang jatuh. Apa benar Indonesia akan mendapat uang? Karena sektor kredit karbon sekarang sedang rontok,&#8221; kata Lohmann.</p>
<p>Selain itu, ia juga menambahkan, kredit karbon dan REDD sebagai sebuah produk finansial sangat mudah dicurangi, sangat mudah memunculkan angka. Singkatnya, &#8220;Ini produk yang gila, karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dijual.&#8221;</p>
<p>Lohmann juga melihat berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia antara masyarakat lokal dengan aktivitas tambang dan perkebunan adalah tren global, bagian dari upaya negara-negara maju memaksimalkan keuntungan.</p>
<p>Bahkan penggunaan militer untuk mengamankan sektor-sektor tersebut, korupsi yang lebih rumit agar uang tetap mengalir ke elite pemerintahan di negara-negara berkembang, sampai memastikan pasokan bahan mentah, adalah pola-pola yang terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber alam.</p>
<p>Secara teori, hutan memang dapat menyerap karbon, tapi sampai sekarang tidak ada hitungan pasti bagaimana penyerapan emisi karbondioksida ini mampu mengurangi dampak perubahan iklim.</p>
<p>&#8220;Yang harus kita sadari, bahwa REDD tidak bisa mengkompensasi dampak energi fosil terhadap perubahan iklim, bahkan ketika kita mewajibkan REDD dilakukan di semua negara di dunia. Laut dan tanah juga tidak bisa menyerap karbon ini dengan cepat. Selain itu, minyak kelapa sawit tidak akan dapat menggantikan bahan bakar mineral. Satu-satunya cara menghentikan dampak perubahan iklim adalah dengan menghentikan pembakaran bahan bakar fosil.&#8221;</p>
<p>Tetapi, di dunia yang mendasarkan nyaris segala produktivitas dan aktivitasnya pada bahan bakar fosil, mungkinkah kita sama sekali berhenti menggunakan energi mineral tersebut?</p>
<p>Menurut Lohmann, ini adalah pertanyaan yang salah, karena dengan pola berpikir seperti ini, tentu tidak akan ada jawabannya.</p>
<p>&#8220;Kita harus mulai berpikir soal akar masalah perubahan iklim. Jika kita harus menghentikan bahan bakar fosil keluar dari tanah, kita harus mulai bertanya, kenapa kita butuh bahan bakar fosil? Konsekuensinya adalah kita harus mengganti sistem industri, transportasi global, dan sistem masyarakat seperti apa yang tidak akan bergantung pada bahan bakar fosil? Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih demokratis dalam penggunaan minyak bumi dan gas. Sekarang kita menghindari masalah utamanya. Ketika kita bicara tentang REDD, kita tidak bicara tentang perubahan iklim atau menyelamatkan lingkungan.&#8221;</p>
<p>Peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo juga menambahkan bahwa kita tidak memiliki kuasa soal keputusan-keputusan akan energi.</p>
<p>&#8220;Stabilitas keuangan negara didasarkan pada energi fosil yang sepenuhnya dikendalikan oleh sektor suplai, yaitu perusahaan-perusahaan eksplorasi. Contohnya seperti yang terjadi di Sape atau Mesuji, meski berbagai konflik itu muncul, tidak ada yang bisa memveto soal ratusan hak konsesi pertambangan. Jika kita mendasarkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dari sektor energi, apa yang akan kita bayar sebagai gantinya? Apakah kehancuran di sepanjang pesisir timur Sumatera?&#8221;</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/berjudi-dengan-hutan-indonesia.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Para Perempuan Pengusaha Pohon</title>
		<link>https://isyana.com/?p=97</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon. Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=97">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon.</p>
<p>Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual bibit-bibit pohon pada pemerintah kota.</p>
<p>Bayaran yang mereka dapat bukanlah uang, melainkan kupon yang bisa mereka gunakan untuk membeli bahan makanan sehari-hari, perabot rumah tangga, uang sekolah, pakaian, sampai bahan bangunan.</p>
<p>Program penghutanan kembali ini muncul sebagai usaha menyerap 307 ribu ton jejak karbondioksida dari penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2010 di kota tersebut.</p>
<p>Jejak karbondioksida itu adalah akibat emisi dari penerbangan yang digunakan oleh puluhan ribu penonton Piala Dunia, kebanyakan datang dari Eropa, ke Afrika Selatan, lalu kembali ke Eropa. Untuk menyerap emisi karbondioksida tersebut, pohon-pohon pun ditanam.</p>
<p>Sebagai tempat penanaman, Pemerintah Kota eThekwini (Durban) membeli lahan seluas 800 hektar bekas ladang tebu dari seorang pemilik perkebunan tebu. Lahan yang harus ditanami pohon ini sekaligus merupakan zona penyangga antara kota dengan lokasi akhir pembuangan dan penimbunan sampah (landfill site).</p>
<p>Selain untuk menyerap jejak karbon Piala Dunia 2010, proyek yang sudah dimulai sejak 2008 ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air dan memberi lapangan pekerjaan penduduk sekitar.</p>
<p>Setelah lahan dibeli, pemerintah kota mempekerjakan penduduk di sekitar area tersebut untuk menanami kembali kawasan bekas ladang tebu dengan pohon-pohon varietas lokal. Sekitar 80 persen dari penduduk di kawasan Buffelsdraai adalah pengangguran. Maka, proyek pembibitan dan penanaman pohon ini pun kini menjadi pekerjaan utama mereka.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon ini mengumpulkan bibit-bibit pohon dari sekitar 200 varietas yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya, bibit-bibit pohon itu dibesarkan menggunakan ember atau plastik. Setelah bibit-bibit ini mencapai ketinggian tertentu, para penanam pohon pun bisa menjualnya ke pemerintah kota.</p>
<p>Jika bibit pohon yang ditumbuhkan oleh para pengusaha pohon ini mencapai tinggi 30 cm, maka bayarannya adalah 5 rand (Rp 5300) per pohon. Jika pohonnya mencapai tinggi 60 cm, para pengusaha pohon ini akan dibayar Rp 8 ribu rupiah (atau 7,5 rand), dan 10 rand (Rp 10.600) jika pohon yang dijual ke pemerintah kota mencapai ketinggian 1 meter.</p>
<p>Salah satu perempuan pengusaha ini, Nokuthula Gcabashe, bisa menumbuhkan sampai 2000 pohon per tahun. Dengan skema tersebut, kurang lebih ia bisa memperoleh 1900 rand setiap bulannya (sekitar Rp 2 juta). Tentu ini jumlah yang lumayan daripada saat ia tak memiliki penghasilan. Uang yang didapat Nokuthula dari menumbuhkan pohon, ia gunakan untuk biaya bersekolah.</p>
<p>Menurut Nokuthula saat ditemui beberapa waktu lalu di Durban, mayoritas pengusaha pohon ini adalah perempuan. Dari 202 orang yang terlibat, hanya 5 pria yang memilih pekerjaan ini. “Dan mereka bukan pekerja keras, hanya bekerja biasa saja,” katanya. Setidaknya dibanding para pengusaha pohon perempuan yang, menurut dia, kebanyakan bekerja sangat keras.</p>
<p>Karena sudah terlibat sejak 2008, Nokuthula kini menjadi fasilitator bagi para pengusaha pohon lainnya. Pada mereka yang ia latih, Nokuthula selalu berpesan, “Dua hal penting di dunia ini, pendidikan dan rumah. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan dua hal itu terlebih dahulu sebelum kamu bekerja untuk mendapat makanan.” Menanam pohon buat Nokuthula adalah kesempatannya untuk bisa membiayai pendidikan dan memperbaiki rumah tinggal.</p>
<p>Sementara, Ziningi Gcabashe adalah ‘bintang utama’ proyek ini. Perempuan, menurut Ningi, tertarik ikut pada proyek penanaman ini untuk mendapat uang. “Ketika para pria kami kabur dari rumah, perempuanlah yang harus memberi makan anak-anak. Dari mana dapat uang?”</p>
<p>Ningi adalah salah satu pengusaha pohon angkatan pertama. Awalnya, hanya 20 penanam bibit pohon yang terlibat. “Kami hanya diberi tahu bahwa dengan menanam pohon, kami bisa membeli makanan. Awalnya orang-orang tidak percaya, tapi ternyata benar.”</p>
<p>Sebelumnya, orang-orang tidak tahu makanan apa yang bisa mereka sajikan untuk anak-anak di rumah. Sekarang, para perempuan pengusaha pohon ini bisa membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan sampai tingkat universitas.</p>
<p>Setiap orang kemudian bisa menambah jumlah pohon yang akan mereka besarkan sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. “Kebutuhan kamu apa dulu? Sekolah? Bahan bangunan? Baru dari situ kamu bisa menghitung berapa pohon yang bisa kamu tambah untuk bisa memenuhi kebutuhan itu.”</p>
<p>Ningi sendiri bisa membiayai kursus mengemudi dan pembuatan SIM-nya dari usaha menanam pohon, yaitu mencapai 5000 rand (Rp 5,3 juta). “Sebelum proyek ini, saya sama sekali belum pernah menyentuh mobil,” kata Ningi. Dari 2008, saat pertama kali ia menjadi penanam pohon, sampai sekarang, Ningi sudah menjual 15 ribu pohon.</p>
<p>Direktur Perlindungan Iklim di Unit Pengelolaan Lingkungan dan Perencanaan Kota Pemerintahan Regional Durban Sean O’Donoghue mengatakan proyek penanaman kembali Buffelsdraai dianggap sukses. Kini, proyek ini menjadi percontohan buat skala nasional. “Rencananya, akan diterapkan di wilayah-wilayah lain di Afrika Selatan.”</p>
<p>Hal yang paling menarik dari proyek ini adalah bahwa pemerintahlah yang membeli tanah dari pihak perseorangan untuk kemudian ‘menyerahkannya’ lagi ke masyarakat untuk dikelola.</p>
<p>Pemerintah memberdayakan masyarakat sekitar yang miskin dan tidak memiliki pemasukan untuk menjadi penanam pohon dengan bayaran yang layak. Masyarakat pun jelas-jelas terdongkrak tingkat kesejahteraan ekonominya.</p>
<p>Perempuan-perempuan seperti Ziningi dan Nokuthula, yang awalnya ‘hanya’ penanam pohon, bisa menjadi fasilitator dan pelatih hanya dalam jangka waktu tiga tahun.</p>
<p>Bandingkan dengan pengelolaan hutan-hutan di Indonesia. Meski semua hutan di Indonesia adalah milik pemerintah, hak pengelolaannya justru diberikan pada pengusaha perkebunan skala besar. Jarang sekali penduduk sekitar perkebunan menangguk untung dari usaha yang ada di sekitar rumah mereka. Bukannya untung, yang lebih sering terjadi di Indonesia malah berbagai konflik soal lahan.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon di Buffelsdraai, Durban ini menjadi bukti bahwa ada sebuah model ekonomi yang memungkinkan negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya untuk kesejahteraan pengusaha skala besar saja.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/kisah-para-perempuan-pengusaha-pohon.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hak Membangun vs Hak Hidup</title>
		<link>https://isyana.com/?p=99</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu. Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=99">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu.</p>
<p>Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) di Kopenhagen itulah perjanjian pengganti Protokol Kyoto diharapkan muncul.</p>
<p>Sayangnya, kesepakatan penting yang berpotensi menyelamatkan bumi dari kerusakan dan bencana itu gagal hadir.</p>
<p>Apa itu Protokol Kyoto?</p>
<p>Konvensi internasional yang mulai diterapkan pada 2005 ini mewajibkan negara-negara maju, sering disebut negara Annex I (Uni Eropa, Jepang, Kanada, Rusia, beberapa di antaranya), untuk mengurangi buangan emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Mereka dianggap lebih mampu secara ekonomi untuk beralih ke teknologi atau sumber energi yang lebih bersih. Negara-negara maju juga sudah punya keunggulan berpuluh-puluh tahun daripada negara berkembang untuk ‘membuang’ gas karbondioksida ke udara sehingga bisa kaya seperti sekarang.</p>
<p>Meski begitu, Amerika Serikat, salah satu polutan terbesar dunia yang juga negara maju, menolak terikat pada Protokol tersebut.</p>
<p>Ketergantungan Amerika Serikat pada bahan bakar fosil serta kedekatan administrasi Presiden George W Bush (saat itu) dengan industri minyak adalah beberapa faktor yang menyebabkan AS tak mau terikat pada perjanjian dunia ini.</p>
<p>Maka itu, apapun perjanjian dunia yang muncul untuk menggantikan Protokol Kyoto harus dapat memasukkan Amerika Serikat di dalamnya.</p>
<p>Setiap tahun, perwakilan dari negara-negara di bawah PBB bertemu untuk merancang sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengurangi buangan karbondioksida dunia.</p>
<p>Terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang tercantum pada Protokol Kyoto, negara-negara dunia itu pun mencoba lagi menghasilkan kesepakatan global.</p>
<p>Di Durban, Afrika Selatan, pada 11 Desember 2011, Konferensi Perubahan Iklim PBB akhirnya mengeluarkan kesepakatan untuk mulai memiliki perjanjian baru pengganti Protokol Kyoto pada 2015 yang akan mulai berlaku pada 2020.</p>
<p>Kesepakatan yang baru akan keluar pada 2015 dan berlaku pada 2020 itu rencananya akan mengikat negara maju dan negara berkembang untuk mengurangi emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Lalu, apa yang terjadi antara sekarang sampai 2020? Hanya negara-negara Uni Eropa-lah yang menyatakan niatnya untuk terus mengurangi emisi karbon mereka.</p>
<p>Kanada, Jepang, dan Rusia –negara-negara polutan besar dunia—sudah menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Dengan Amerika Serikat tidak pernah terikat pada perjanjian ini, maka tidak ada lagi yang dapat mengontrol buangan karbondioksida ke bumi. Padahal emisi karbondioksida yang tinggi berpotensi menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi.</p>
<p>Tanpa kendali internasional, dunia kini sedang menuju kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 4 derajat Celsius. Padahal, PBB sudah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi yang dapat ditoleransi bumi ‘hanyalah’ 2 derajat Celsius.</p>
<p>Tampaknya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi jangan bayangkan kehancuran itu seperti kiamat yang datang lalu usai.</p>
<p>Dampak perubahan iklim datang berulang-ulang dengan keparahan yang makin meningkat. Bentuknya bisa berupa hujan yang semakin deras dan semakin sering sehingga menyebabkan banjir besar atau longsor. Bisa juga berupa kekeringan panjang, sehingga orang semakin sulit mencari air atau sawah-sawah tidak terairi.</p>
<p>Saat kekeringan melanda, gagal panen pun terjadi. Akibatnya, bahan pangan makin sulit dicari. Kalau ditemukan, harganya pun mahal. Bukan tidak mungkin, dunia akan kehabisan sumber makanan.</p>
<p><strong>Susahnya membangun kesepakatan</strong><br />
Kenapa kesepakatan dunia untuk upaya menyelamatkan bumi itu susah sekali dicapai?</p>
<p>Emisi karbondioksida bukan hanya soal lingkungan semata. Ada aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya, kemajuan ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan infrastruktur dengan ekstremitas cuaca, serta kepentingan politik masing-masing negara.</p>
<p>Buat Amerika Serikat, negara yang paling dipaksa ikut dalam perjanjian internasional berikutnya, polusi yang mereka hasilkan tidak sebanyak Cina. Maka, Amerika Serikat pun meminta Cina harus ikut terikat dalam perjanjian baru tersebut. Sementara Cina berpendapat, besarnya buangan emisi mereka akibat banyaknya jumlah penduduk.</p>
<p>Selain itu, Cina berpendapat, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, atau Jepang, sudah lebih dulu mengotori bumi. Kenapa negara berkembang lainnya harus ikut menanggung dosa lingkungan negara-negara maju tersebut?</p>
<p>Cina juga kini beralasan bahwa mereka sudah melakukan banyak sekali inisiatif untuk beralih ke teknologi hijau. Hanya saja, Amerika Serikat meminta Cina membuka diri terhadap dunia internasional (dan lembaga pengukur emisi karbon asing) demi transparansi pelaporan inisiatif-inisiatif tersebut. Bagi Cina, ini bisa dianggap sebagai campur tangan atas kedaulatan negara mereka.</p>
<p>Amerika Serikat juga sudah kehilangan keunggulannya sebagai pemimpin di dunia internasional, setidaknya dari segi ekonomi dan inisiatifnya dalam isu perubahan iklim. Maka saat mereka menekan Cina itu bisa dilihat sebagai upaya menghambat kemajuan ekonomi Cina.</p>
<p>India juga menjadi negara berkembang dengan buangan polusi besar yang jadi sorotan dalam setiap Konferensi Perubahan Iklim PBB. Sama seperti Cina, mereka mengajukan alasan tingginya jumlah penduduk sebagai faktor penyebab besarnya polusi yang mereka hasilkan.</p>
<p>India juga menyebut bahwa mereka punya hak untuk berkembang secara ekonomi, mensejahterakan ratusan juta penduduk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.</p>
<p>Bagi negara-negara seperti Rusia dan Kanada, masing-masing dengan ketergantungan terhadap industri perminyakan, pembatasan emisi karbondioksida berarti memberi beban bagi pertumbuhan ekonomi mereka.</p>
<p>Sementara, buat negara-negara kecil kepulauan, jumlah emisi karbondioksida yang beredar di udara bukan soal kesempatan ekonomi, tapi masalah hidup mati. Dampak perubahan iklim bisa berarti kematian bagi mereka. Kenaikan permukaan air laut bisa menenggelamkan negara mereka.</p>
<p>Negara-negara termiskin dunia pun masih mengalami permasalahan mendasar soal penyediaan makanan atau akses terhadap air. Apalagi nanti, saat dampak perubahan iklim mulai terasa.</p>
<p>Bahkan tak perlu menunggu nanti, laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB yang beranggotakan ratusan peneliti dari berbagai negara sudah menyatakan, perubahan iklim adalah penyebab berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang sudah terjadi belakangan ini. Dan peristiwa yang terjadi sekarang (masih ingat banjir Bangkok?) hanyalah kilasan dari skala peristiwa yang bisa terjadi di masa depan saat dampak perubahan iklim terjadi makin sering.</p>
<p><strong>Di mana Indonesia?</strong><br />
Ada 123 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan di pinggir pantai. Artinya, setengah penduduk Indonesia rentan terhadap dampak-dampak perubahan iklim.</p>
<p>Akses terhadap air pun masih sulit di sebagian kawasan timur Indonesia. Belum lagi petani-petani Indonesia yang kesulitan panen akibat kekeringan sambil terus tergerus produk pertanian impor. Pemasukan nelayan Indonesia pun bisa terus menyusut ketika cuaca di lautan makin tidak menentu.</p>
<p>Itu hanya beberapa contoh kelompok yang akan terancam oleh dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki kerentanan sekaligus juga harus berkembang ekonominya.</p>
<p>Hanya saja, dalam tiga kali Konferensi Perubahan Iklim PBB yang saya datangi (Nusa Dua pada 2007, Kopenhagen pada 2009, dan Durban pada 2011), Indonesia terlihat tidak terlalu berminat membela kepentingan ekonominya (artinya, menjadi sama vokalnya dengan India dan Cina dalam perundingan internasional tersebut) atau membela kerentanan penduduknya (seperti yang dilakukan negara-negara termiskin atau negara kecil kepulauan).</p>
<p>Delegasi Indonesia tetap menyuarakan pentingnya negara-negara maju memikul tanggung jawab karbon mereka. Tetapi, suara mereka itu kalah keras dibanding upaya untuk menawarkan jasa hutan-hutan tropisnya dalam skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan).</p>
<p>Lewat skema REDD ini, negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang pemilik hutan tropis (termasuk Indonesia) untuk tidak menebang hutan. Alasannya, hutan-hutan ini berperan untuk menyerap emisi karbondioksida. Dengan memiliki hutan tropis ketiga terluas di dunia, Indonesia tentu bisa diuntungkan dari skema ekonomi ini.</p>
<p>Selain soal REDD, Indonesia juga belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perundingan di antara kelompok negara-negara berkembang yang kuat.</p>
<p>Negara-negara seperti India, Cina, Afrika Selatan, dan Brasil sudah membuat front tersendiri dengan nama BASIC untuk menggalang kekuatan saat menghadapi negara-negara maju. Tetapi buat Indonesia, yang penting adalah mempresentasikan aktivitas REDD yang sudah berlangsung di Indonesia. Dalam peliputan media internasional untuk negosiasi pun, suara dari Indonesia jarang dikejar.</p>
<p>Padahal, Indonesia membawa delegasi negosiator yang besar untuk datang ke Konferensi ini. Analisis yang dilakukan oleh Hoy Chicago menghitung bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah delegasi ketiga terbesar di Konferensi tersebut dengan 266 orang. Tuan rumah Afrika Selatan membawa 386 orang, dan Brasil, yang sedang menyiapkan diri untuk pekerjaan besar Konferensi Rio+20 pada Juni 2012 nanti, membawa 288 orang.</p>
<p>Pemain besar, Cina, membawa 154 orang. Jepang membawa 134 orang, nyaris setengah dari jumlah delegasi Indonesia. Amerika Serikat, lebih sedikit lagi, 93 orang. Pemain besar lain dalam negosiasi, India, malah hanya 49 orang.</p>
<p>Pavilion Indonesia yang mewah di Durban, Afrika Selatan&#8211;tempat pusat aktivitas pameran program-program menanggapi perubahan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia&#8211;malah disponsori oleh tiga perusahaan besar yang berhubungan dengan penebangan hutan, kelapa sawit, serta penambangan minyak.</p>
<p>Jika Indonesia tak bisa menjaga kemandirian dari kepentingan industri dalam forum negosiasi pemerintahan, bagaimana kita bisa percaya pada niat pemerintah untuk melindungi penduduknya dari kerentanan atas dampak perubahan iklim?</p>
<p>Forum Konferensi Iklim PBB pun menjadi ajang tampil untuk kemudian mencari kerjasama-kerjasama antarnegara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menetapkan target kesuksesan delegasi negosiator Indonesia ke Durban.</p>
<p>Yaitu, selain mendorong terbentuknya protokol baru, juga menciptakan peluang dan kerja sama pengelolaan hutan yang membawa keuntungan bagi Indonesia. “Jangan hadiri COP hanya untuk itu (lahirnya protokol baru). Kita ada tujuan, misalkan kerja sama perawatan hutan. Saya akan ukur keberhasilan delegasi ke Afsel dari dua itu,&#8221; kata dia seperti dikutip Antara.</p>
<p>Tampaknya, ‘perubahan iklim’ baru menjadi alasan untuk mencari kerjasama asing daripada melindungi warga atau memikirkan cara terbersih dari segi lingkungan untuk mensejahterakan rakyat.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/hak-membangun-vs-hak-hidup.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
