<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Hukum</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Membandingkan Janji Dua Capres dalam Upaya Menjamin HAM</title>
		<link>https://isyana.com/?p=78</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut? Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=78">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut?</p>
<p>Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan bahan yang bisa kita dapat lewat dokumen visi, misi, dan program aksi resmi dari dua pasangan capres-cawapres.</p>
<p>Di visi, misi, dan program kerja yang diberikan oleh pasangan capres-cawapres nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ‘hak asasi manusia’ hanya disebut satu kali di halaman 8 dari 9 halaman dokumen tersebut.</p>
<p>Sejumlah warga berebut berjabat tangan dengan calon presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan Shalat Dzuhur di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5). Sebelum melaksanakan shalat di Masjid Raya Darusssalam, Prabowo sempat menyampaikan berbagai program kerjanya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah 2014 yang juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais serta mantan Menteri Pendidikan Malik Fajar.</p>
<p>Penyebutan HAM ada di bab VIII soal “Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani”. Di nomor satu dari bab tersebut pasangan Prabowo-Hatta berjanji untuk “Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45.”</p>
<p>Singkat, tak spesifik, dan sayangnya tak jelas. Seolah sama sekali tak menunjukkan niat Prabowo untuk menghapus keraguan orang akan reputasi kelamnya soal isu HAM.</p>
<p>Kemudian, jika kita bandingkan dengan visi, misi, dan program aksi yang diberikan oleh Jokowi-Jusuf Kalla, setidaknya ada 9 kali ‘HAM’ disebut dalam dokumen tersebut.</p>
<p>Penyebutan pertama muncul pada pemetaan tiga problem pokok bangsa. Problem pertama, menurut pasangan tersebut, adalah ancaman terhadap wibawa negara. Bahwa, “membiarkan (terjadinya) pelanggaran hak asasi manusia (HAM)” adalah yang menjadi penyebab merosotnya wibawa negara.</p>
<p>Sudut pandang seperti ini dari seorang calon presiden dalam melihat isu hak asasi manusia adalah sebuah terobosan.</p>
<p>Selama ini, pemikiran yang berkembang dari penguasa dan/atau tentara soal isu HAM adalah bahwa dalam upaya menegakkan atau menjaminnya hanya akan mengguncang stabilitas dan wibawa negara. Seolah kita harus memilih antara menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia dengan stabilitas dan keamanan.</p>
<p>Selama masa Orde Baru, kita melihat (dan mengalami sendiri) bagaimana hak atas kebebasan berbicara, berpolitik, berkumpul, dan menyatakan pendapat mengalami pengekangan demi alasan keamanan negara.</p>
<p>Bahwa sampai sekarang, dalam ‘tugas mengamankan aset-aset strategis’ (atau lahan milik perusahaan), polisi dan tentara kerap menggunakan cara-cara kekerasan—yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM—dalam menghalau masyarakat adat atau penduduk setempat yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.</p>
<p>Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap dan/atau terjadi atas nama upaya menjaga keutuhan NKRI. Dari kasus Talangsari, operasi militer terhadap GAM di Aceh, sampai penculikan (dan penghilangan paksa) aktivis pada 1997-1998.</p>
<p>Bahkan, dalam kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, tak hanya negara membiarkan pelanggaran HAM terjadi, tapi juga negara lewat Kementerian Agama malah menjadi pelaku kekerasan dengan memaksa pindah keyakinan melalui pembinaan. Dalam konteks ini, perbedaan dilihat sebagai suatu ancaman terhadap keamanan dan wibawa negara sehingga para korban justru harus ‘diseragamkan’ agar kondisi kembali tentram.</p>
<p>Ternyata, menurut dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla, pembiaran seperti inilah yang malah justru menjatuhkan wibawa negara.</p>
<p>Di nomor empat dari sembilan agenda prioritas mereka, dokumen ini menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla “akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Salah satu cara yang mereka sebutkan adalah lewat “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”</p>
<p>Kemudian di halaman 27, dalam upaya berdikari di bidang politik, pasangan ini juga berjanji untuk “mewujudkan dan sistem penegakan hukum yang berkeadilan” salah satunya dengan “memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di SD dan SMP maupun dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.”</p>
<p>Mereka juga “berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”</p>
<p>Penyebutan kasus-kasus secara spesifik ini jadi keunggulan buat Jokowi-Jusuf Kalla karena setidaknya ada ukuran jelas apa yang akan mereka ungkap nantinya.</p>
<p>Dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla juga memasukkan komitmen pasangan ini dalam “menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.”</p>
<p>Pernyataan ini juga mengirimkan pesan yang, meski implisit, tapi kuat. Bahwa peradilan militer, alih-alih memenuhi rasa keadilan, justru menjadi mekanisme perlindungan buat aparat pelanggar HAM.</p>
<p>Dalam konteks internasional, pasangan ini juga berjanji untuk “memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.”</p>
<p>Meski secara dokumen Jokowi unggul, namun ada yang mengganjal, terutama di isu hak asasi manusia, yaitu kedekatan Jokowi (dan PDIP) dengan jenderal-jenderal yang reputasinya tak kalah kelam soal HAM.</p>
<p>Jokowi, bersama Megawati, Muhaimin Iskandar, Wiranto, Pramono Anung, dan Effendi Simbolon, terlihat datang menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Jakarta (7/5) lalu.</p>
<p>Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan), Ketua Umum Hanura Wiranto (tengah), Capres dari PDIP Joko Widodo (kedua kiri) dan Wakil DPR dari PDI P Pramono Anung (kiri) menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5). Padahal Hendropriyono adalah perwira yang diduga terkait dalam penyerangan ratusan penduduk sipil di Talangsari, Lampung Tengah, dan ‘Talangsari’ adalah kasus yang secara spesifik disebutkan dalam dokumen visi misi Jokowi akan diselesaikan secara berkeadilan.</p>
<p>Masih ada lagi Wiranto dan Sutiyoso yang melalui partainya masing-masing, Hanura dan PKPI, memberikan dukungan politik pada Jokowi. Peran Wiranto dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998 masih harus ditelusuri, sedangkan Sutiyoso juga punya andil dalam penyerbuan markas PDIP pada 27 Juli.</p>
<p>Selain itu, ada Ryamizard Ryacudu. Kedekatan Ryamizard dengan PDIP, terutama Megawati, sudah awam diketahui. Ia pun jadi salah satu calon kuat cawapres Jokowi. Meski tak terpilih, cawapres Jusuf Kalla mendatangi Ryamizard dengan alasan diutus Jokowi untuk minta doa restu. Ryamizard pun menjadi ‘penasihat tim pemenangan’.</p>
<p>Dalam esai yang ditulis aktivis Usman Hamid di situs New Mandala dengan judul “Wither Human Rights?”, ia mengutip wawancara Ryamizard dengan majalah TIME Asia pada 2 Juni 2003. Dalam wawancara itu, Ryamizard mengatakan, bahwa dalam operasi militer di Aceh yang menewaskan ribuan orang, “Tugas kami adalah menghancurkan kemampuan militer GAM. Masalah keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan — itu bukan urusan TNI.”</p>
<p>Pernyataan seperti itu sekali lagi menunjukkan bahwa seolah ada pemisahan antara menjaga keamanan dan menjamin HAM. Maka Jokowi-JK mengambil langkah tepat dengan berencana untuk mengajarkan kurikulum HAM pada aparat TNI-Polri. Namun, yang sekarang membuat penasaran (dan mungkin harus segera dijawab) adalah bagaimana mereka, jika benar terpilih nanti, akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya ketika berada sangat dekat dengan jenderal-jenderal ‘bermasalah’.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membandingkan-janji-dua-capres-dalam-upaya-menjamin-ham-080928984.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langkah Panjang Menuju Penghapusan Hukuman Mati</title>
		<link>https://isyana.com/?p=43</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hukuman mati bukan hal mudah untuk dilawan, bahkan sudah menjadi keniscayaan untuk mendukung pelaksanaan hukuman tersebut buat para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan berat. Namun pada 12-15 Juni 2013, ada sekitar 1500 orang aktivis, pengacara, dan politisi dari 90 negara yang menghadiri Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati (World Congress Against the Death Penalty) di Madrid, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=43">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hukuman mati bukan hal mudah untuk dilawan, bahkan sudah menjadi keniscayaan untuk mendukung pelaksanaan hukuman tersebut buat para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan berat.</p>
<p>Namun pada 12-15 Juni 2013, ada sekitar 1500 orang aktivis, pengacara, dan politisi dari 90 negara yang menghadiri Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati (World Congress Against the Death Penalty) di Madrid, Spanyol. Ini adalah untuk kelima kalinya acara tersebut diadakan, setelah pertama kali diadakan di Strasbourg pada 2001, kemudian di Montreal pada 2004, Paris (2007), dan Jenewa (2010).</p>
<p>Sejak 2001, mereka berkumpul setiap tiga tahun untuk membahas penghapusan hukuman mati di berbagai negara di dunia. Baik peserta maupun penyelenggara kongres ini sadar betul, posisi yang mereka ambil bukanlah sesuatu yang populer.</p>
<p>Dalam konferensi pers sebelum pembukaan kongres tersebut di Palacio Municipal de Congresos, Madrid, Presiden Koalisi Dunia Melawan Hukuman Mati, Florence Bellivier mengatakan bahwa setiap negara punya konteks budaya dan ekonomi masing-masing mengenai hukuman mati. Dan evolusi setiap negara tersebut menuju penghapusan hukuman mati selalu saja sulit. &#8220;Lewat kongres ini kami ingin gerakan abolisi tidak hanya ada di satu negara saja, atau ada di negara Eropa tertentu saja.&#8221;</p>
<p>Kongres ini disponsori oleh empat negara Eropa yang sudah menghapus hukuman mati, yaitu Spanyol, Norwegia, Swiss, dan Prancis. Saat ini, sudah ada 97 negara di dunia yang menghapus hukuman mati. Ada 57 negara (termasuk Indonesia) yang masih memberlakukan hukuman mati, dan 36 negara lain yang sebenarnya masih memberlakukan hukuman mati namun tak melakukan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Dan 8 negara lain sudah menghapus hukuman mati, kecuali terjadi hal khusus.</p>
<p>Apa sebenarnya yang membuat hukuman mati harus dihapuskan?</p>
<p>Raphaël Chenuil-Hazan, direktur Ensemble contre la peine de mort (ECPM) dalam pidato pembukaannya mengatakan, ini hukuman yang kejam, tak manusiawi, dan merendahkan, bukan hanya untuk si narapidana tapi masyarakat yang menjatuhkan hukuman tersebut.</p>
<p>&#8220;Hukuman mata dibalas mata ini adalah penalti yang tak beradab dan kuno,&#8221; kata dia.</p>
<p>Salah satu sesi utama dalam konferensi ini rencananya akan membahas hukuman mati di kawasan negara-negara Timur Tengah, lengkap dengan kajian keagamaan, sosiologis, serta legalnya. Tahun ini, konferensi juga akan memfokuskan diri pada Iran. Tak ketinggalan aktivitas hukuman mati di negara-negara Asia (termasuk Indonesia) bakal jadi bahasan.</p>
<p>Jerry Givens, seorang mantan sipir di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yang sudah mengeksekusi 62 orang punya pendapat soal penghapusan hukuman mati. Ada 25 narapidana yang ia suntik mati, dan 37 lain yang ia setrum dengan 3000 volt listrik.</p>
<p>&#8220;Balas dendam itu bukan keadilan. Kita hanya membuat senang ayah atau ibu yang anaknya terbunuh, sehingga mereka mendapat penutup. Namun bagaimana kita memberi &#8216;penutup buat keluarga yang dijatuhi hukuman mati? Kalau misalnya pemerintah mau menurunkan tingkat kriminalitas, kenapa dengan membunuh?&#8221;</p>
<p>Givens kemudian menyoroti kondisi pengadilan yang dijalani narapidana di Amerika Serikat. &#8220;Di negara saya, jika kamu tak punya uang, maka kamu tidak akan mendapat pengadilan yang adil. Bagaimana jika dari 62 orang yang saya bunuh tersebut, ada yang mendapat pengadilan tak adil? Jika mereka dihukum penjara dan baru diketahui 20 tahun kemudian bahwa napi ini ternyata tidak bersalah, dia bisa dilepas. Tapi jika mereka dihukum mati, saya tak bisa menggali mereka dari kuburan, menghidupkan mereka lagi.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kematian itu pasti akan datang. Jika Tuhan mengambil nyawa, dia tetaplah Tuhan. Jika saya yang mengambil nyawa, saya adalah seorang jagal.&#8221;</p>
<p>Kata-kata Givens si mantan jagal itu disambut oleh air mata dari Tanya Ibar. Suami Tanya, Pedro Ibar, sudah 19 tahun berada dalam &#8216;antrian&#8217; hukuman mati di negara bagian Florida, AS. Pedro Ibar adalah satu-satunya warga negara Spanyol yang dijatuhi hukuman mati di negara bagian tersebut.</p>
<p>&#8220;Tak mungkin mendengar kata-kata seperti itu dari sipir yang mengawasi suami saya,&#8221; kata dia. &#8220;Di Amerika, saya dibilang kekasih seorang pembunuh, di sini saya mendapat dukungan luar biasa. Mereka berusaha mengganti hilangnya nyawa orang lain dengan mencabut nyawa suami saya, ini bukanlah keadilan. Apa pembenarannya? Pencarian keadilan bukanlah tentang melakukan sesuatu yang mudah atau populer, tapi tentang melakukan hal yang benar.&#8221;</p>
<p>Sentimen Tanya Ibar tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dalam upacara pembukaan Kongres. &#8220;Inilah saatnya politisi berani melawan argumen lama, bahwa penghapusan hukuman mati akan menghancurkan masyarakat dan meningkatkan kejahatan.&#8221;</p>
<p>Fabius bercerita bahwa Prancis baru 30 tahun lalu menghapuskan hukuman mati. Pada saat itu, masyarakatnya sangat mendukung penjatuhan hukuman tersebut. Saat penghapusan hukuman mati diberlakukan, sentimen yang berlaku di masyarakat Prancis pun begitu tak ramah. Fabius tapi menekankan, &#8220;Penghapusan hukuman mati di Prancis membuat kita sadar bahwa keberanian para politisi ini melawan opini mayoritas publik terbayar, dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tepat.&#8221;</p>
<p>Gry Larsen, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, mengakui beratnya langkah yang harus diambil menuju penghapusan hukuman mati di sebuah negara. &#8220;Tak bisa sekaligus, ada tahap-tahap yang bisa diambil lebih dulu sebelum penghapusan hukuman mati.&#8221;</p>
<p>Pertama, bisa dengan melakukan moratorium hukuman mati sehingga mengurangi jumlah narapidana yang dieksekusi, lalu kemudian membatasi jumlah kejahatan kriminal yang bisa mendapat hukuman mati, sampai kemudian hukuman itu dihapuskan.</p>
<p><strong>Terorisme</strong><br />
Di Indonesia, kadang hukuman mati dilakukan tak lewat jalur hukum. Eksekusi pelaku terorisme ada yang melalui proses pengadilan, tapi sering juga terjadi tanpa melalui proses pengadilan, hanya dilakukan saat penggerebekan oleh Detasemen 88, meski mereka masih terduga teroris. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah hilangnya nyawa yang disebabkan oleh aksi terorisme tersebut.</p>
<p>Namun Soad El Khammal, seorang ibu dan pengacara yang kehilangan dua anak laki-lakinya dan suaminya karena ledakan bom di Casablanca pada Mei 2003, tetap tak mendukung pelaksanaan hukuman mati.</p>
<p>&#8220;Jika saya ditanya saat itu, mungkin saya akan membunuh sendiri para pelaku pengeboman itu dengan tangan saya. Namun setelah 10 tahun berlalu, saya berintrospeksi. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anak, saya tak bisa melihat orang dibunuh seperti itu lewat hukuman mati. Dan yang kedua, saya tetap ingin melihat mereka dipenjara selama seumur hidup, kemudian mungkin mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan.&#8221;</p>
<p>&#8220;(Mendukung penghapusan hukuman mati) bukanlah memberi ampunan, tapi membiarkan mereka merasa bersalah seperti seharusnya.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/langkah-panjang-menuju-penghapusan-hukuman-mati-191634010.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persekutuan Laut Venezuela dan Amerika Serikat</title>
		<link>https://isyana.com/?p=65</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 07:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, Venezuela biasanya berada di posisi yang sangat berlawanan, bahkan anti dengan kapitalisme Amerika Serikat. Maka, aneh ketika bisa ada persekutuan erat antara Venezuela dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di meja perundingan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Selasa (19/6) dini hari lalu. Hampir seminggu terakhir, delegasi dari 193 <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=65">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, Venezuela biasanya berada di posisi yang sangat berlawanan, bahkan anti dengan kapitalisme Amerika Serikat. Maka, aneh ketika bisa ada persekutuan erat antara Venezuela dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di meja perundingan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Selasa (19/6) dini hari lalu.</p>
<p>Hampir seminggu terakhir, delegasi dari 193 negara anggota PBB berkumpul di Rio de Janeiro dalam rangka pertemuan 10 tahun sekali membahas komitmen politik para pemimpin dunia untuk menentukan arah pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sekaligus memberi perlindungan pada lingkungan hidup.</p>
<p>Hasil yang diharapkan dari konferensi tingkat tinggi ini terangkum dalam dokumen berjudul &#8216;The Future We Want&#8217; atau &#8216;Masa Depan yang Kami Inginkan&#8217;.</p>
<p>Dokumen 49 halaman tersebut terbagi dalam beberapa paragraf soal sektor-sektor khusus seperti membangun ekonomi hijau, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, dan kesehatan. Nantinya, setiap kepala negara akan menandatangani dokumen ini di akhir konferensi dan mereka wajib menjalankan poin-poin dalam setiap bahasan ini di tingkat nasional.</p>
<p>Dokumen &#8216;The Future We Want&#8217; ini juga membahas soal perlindungan ekosistem kelautan. Pada bahasan inilah aliansi unik antara Venezuela dan Amerika Serikat terjadi. Di meja perundingan, Venezuela tiba-tiba saja mengambil posisi sama dengan Amerika Serikat dengan menghambat negosiasi sehingga yang kemudian muncul dalam teks adalah minimnya perlindungan laut lepas.</p>
<p>Entah apa yang menyebabkan Venezuela tiba-tiba menjadi sekutu buat Amerika Serikat. Padahal, di meja perundingan internasional, Venezuela masuk dalam kelompok negara berkembang G77 dan Cina (Indonesia masuk di kelompok negara berkembang ini juga) yang sudah mengambil posisi pro perlindungan kelautan yang kuat.</p>
<p>Kelompok negara kuat dalam negosiasi seperti Uni Eropa, Brasil, India, dan Afrika Selatan padahal sudah menyatakan pro perlindungan laut yang kuat. Amerika Serikat, bersama dengan Rusia, Kanada, Venezuela, dan Jepang, ada di posisi berlawanan.</p>
<p>&#8220;Entah apa yang terjadi di sini, di meja perundingan kami melihat Venezuela bekerja sangat erat membela kepentingan Amerika Serikat dan memecahkan diri dari kelompok G77. Apakah Chavez di usianya kini tiba-tiba jadi berpihak pada kapitalisme?&#8221; kata Matthew Gianni, penasihat politik dan kebijakan Deep Sea Conservation Coalition.</p>
<p>Hugo Chavez sendiri tentu tidak berada langsung di meja perundingan, adalah para negosiatornya yang mengambil posisi tersebut. Meski biasanya para negosiator mengambil posisi sesuai kebijakan politik masing-masing negara. Chavez akan datang ke KTT Bumi ini dan dijadwalkan berbicara di forum tingkat tinggi baru pada Kamis (21/6) sore.</p>
<p>Perlindungan laut lepas yang kuat akan membatasi praktik-praktik pengambilan ikan di laut secara berlebihan yang akan merusak ekosistem bawah laut, atau bahkan menguras stok ikan di lautan. Laut juga akan terlindungi dari praktik pertambangan bawah laut yang diprediksi akan makin banyak terjadi, seperti pertambangan nikel yang sedang mengancam kawasan laut Raja Ampat di Papua.</p>
<p>Tetapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Apa yang membuat mereka enggan memberi perlindungan kuat pada laut lepas dalam dokumen ini?</p>
<p>Menurut Gianni, salah satu alasannya adalah mempertahankan monopoli ekonomi dari industri obat-obatan di Amerika Serikat. &#8220;Ada hal yang bernama sumber daya genetik laut yang kemudian bisa diolah jadi bahan pembuat produk-produk farmasi,&#8221; kata dia.</p>
<p>Jika sumber daya genetik laut ini berasal dari spesies yang ditemukan di laut internasional dan ternyata bisa mengobati kanker misalnya, maka idealnya hak paten atas pengembangan obat ini adalah milik masyarakat internasional. Berbagi manfaat secara global.</p>
<p>Hanya saja, posisi pemerintah Amerika Serikat adalah ingin membiarkan perusahaan-perusahaan farmasi untuk pergi sendiri ke laut lepas, bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, tanpa aturan, dan kemudian menguasai hak paten atas obat yang mereka kembangkan dari spesies laut di perairan internasional.</p>
<p>&#8220;Industri farmasi kini mulai menyadari apa yang akan terjadi pada mereka jika ada traktat baru dalam perlindungan laut. Mereka tidak ingin mengembangkan obat yang salah satu bahannya adalah spesies laut, lalu 10 tahun kemudian dituntut untuk pelanggaran hak paten oleh masyarakat internasional. Mereka ingin kepastian,&#8221; ujar Gianni lagi.</p>
<p>Ahli biologi konservasi laut Universitas Oxford Alex Rogers juga mengatakan bahwa laut tidak bisa menunggu lebih lama. Pasalnya praktikpengambilan ikan berlebihan di lautan (overfishing) dan pengambilan ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut terus terjadi.</p>
<p>&#8220;Tidak ada alasan, selain kemauan politis, bagi negara-negara untuk tidak mengejar para pelaku kerusakan di laut tersebut. Kita sudah punya cukup teknologi untuk memantau kapal-kapal ikan yang melakukan praktik-praktik merusak laut tersebut, kapan dan di mana mereka melakukannya. Sayangnya, kita tidak bisa melihat langsung seperti apa kerusakan ekosistem bawah laut sehingga orang tidak menganggap ini penting,&#8221; kata dia.</p>
<p>Gianni juga menambahkan bahwa dengan perlindungan laut yang kuat ia mengharap terjadinya perubahan paradigma pada cara kita melihat lautan, lebih dari sekadar tempat mengambil ikan. &#8220;Kita kini tidak bisa lagi sekadar mengambil ikan di lautan, kita sudah punya cukup teknologi untuk memahami seperti apa ekosistem laut, lalu bagaimana kita bisa merencanakan mengambil ikan di ekosistem seperti itu dengan cara yang bertanggungjawab, kemudian bagaimana kita bisa menyisakan ikan di laut untuk tahun-tahun ke depan.&#8221;</p>
<p>Sayangnya, upaya AS, Venezuela, Rusia, Kanada, dan Jepang memastikan bahwa perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem laut tidak masuk dalam dokumen hasil akhir KTT Bumi di Rio de Janeiro. Mereka tampaknya berpikir bisa terus-terusan menyedot persediaan ikan di lautan sampai habis tak bersisa.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/persekutuan-laut-venezuela-dan-amerika-serikat.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Pemerintah Cina Petakan Pencemaran Air</title>
		<link>https://isyana.com/?p=89</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Cina adalah pabrik dunia. Produksi berbagai gadget elektronik terbaru, komponen dalam smartphone atau tablet, sampai pakaian merek terkenal atau sepatu yang dikenakan penduduk dunia sebagian besar berasal dari pabrik-pabrik di sana. Bukan hanya dari pabrik-pabrik yang mengerjakan pesanan dari perusahaan global, aktivitas produksi perusahaan lokal di Cina pun tak kalah aktifnya. Terlihat dari bagaimana produk-produk <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=89">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cina adalah pabrik dunia. Produksi berbagai gadget elektronik terbaru, komponen dalam smartphone atau tablet, sampai pakaian merek terkenal atau sepatu yang dikenakan penduduk dunia sebagian besar berasal dari pabrik-pabrik di sana.</p>
<p>Bukan hanya dari pabrik-pabrik yang mengerjakan pesanan dari perusahaan global, aktivitas produksi perusahaan lokal di Cina pun tak kalah aktifnya. Terlihat dari bagaimana produk-produk Cina membanjiri pasar dunia, termasuk ke Indonesia.</p>
<p>Aktivitas-aktivitas produksi dalam skala masif tersebut tentu punya dampak merusak lingkungan. Salah satunya adalah rusaknya sumber air, racun serta limbah berbahaya masuk ke sungai-sungai yang sebenarnya menjadi sumber air minum.</p>
<p>Kerusakan lingkungan akibat aktivitas produksi ini sering luput dari perhatian publik. Jangankan memperhatikan, mungkin banyak dari kita yang tidak tahu apakah air yang kita pakai sehari-hari tercemar limbah pabrik atau tidak.</p>
<p>Berbeda dengan Indonesia yang sering menutup-nutupi atau memoles data pencemaran lingkungan yang terjadi, pemerintah Cina justru transparan terhadap rakyatnya dalam menyediakan data soal polusi air. Data ini bahkan bisa diakses semua orang dengan akses internet karena ditampilkan lewat peta digital. Pemerintah Cina bahkan ingin data pencemaran lingkungan ini semakin banyak terkumpul dengan kualitas yang semakin tajam.</p>
<p>Lewat peta itu, warga negara Cina bisa melihat langsung data terbaru polusi yang terjadi di sungai-sungai di 300 kota di 31 provinsi yang ada di negara itu. Dan yang terpenting lagi, mereka bisa langsung melihat siapa saja perusahaan yang bertanggungjawab melakukan pencemaran air tersebut dan melanggar aturan perlindungan lingkungan di negara itu.</p>
<p>Adalah Ma Jun, Direktur Institut Urusan Lingkungan dan Publik (Institute of Public and Environmental Affairs &#8212; IPE), sebuah institusi resmi pemerintah, yang menjadi motor di balik munculnya peta tersebut.</p>
<p>Kerusakan sumber-sumber air bersih tentu menjadi masalah serius yang harus diatasi. Sayangnya, perusahaan-perusahaan yang sering mencemari sungai itu enggan membenahi rantai produksinya. Dari sinilah ide akan peta tersebut muncul.</p>
<p>Tak mempan dengan perusahaan, Ma Jun pun mendekati dari sisi konsumen. Peta ini memberi konsumen akses informasi seluas-luasnya akan siapa saja para perusahaan pelaku pencemaran lingkungan tersebut.</p>
<p>Dalam presentasinya soal membersihkan rantai suplai Cina di Rio de Janeiro, Minggu (17/6), Ma Jun menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pengonsumsi terbesar di dunia.</p>
<p>Di sisi lain, negara ini juga menjadi produsen besar. Meski begitu banyak konsumen yang tidak sadar akan dampak kerusakan lingkungan seperti apa yang muncul dari produk-produk yang mereka gunakan. Ia pun kemudian meluncurkan kampanye Green Choice pada 2007.</p>
<p>&#8220;Kampanye kami hanya menghubungkan antara dua titik, konsumsi dan dampaknya pada lingkungan. Kami menggunakan kekuatan konsumen untuk mengubah perilaku perusahaan,&#8221; kata Ma Jun.</p>
<p>&#8220;Daripada kami pergi ke satu-satu pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan atau mendekati merek terkenal, kami langsung menyoroti produk-produk apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau polusi.&#8221;</p>
<p>Semua temuan itu mereka daftar, kemudian daftar tersebut bisa diakses oleh publik lewat situs mereka. Bukan hanya daftar nama produk, foto produk tersebut dan kerusakan yang ditimbulkannya ikut mereka unggah. Sehingga ketika konsumen akan membeli telepon seluler, sepatu di mal, atau biskuit di supermarket, mereka langsung tahu apakah produksi benda-benda tersebut mencemari lingkungan di sekitar mereka? Dan jika iya, seperti apa kerusakannya?</p>
<p>Tak berhenti di situ, Ma Jun dan timnya di IPE pun membuat sebuah mesin pencari produk. &#8220;Konsumen bisa langsung memasukkan produk yang akan mereka beli di search engine tersebut, lalu mereka bisa langsung melihat, apakah produk tersebut bermasalah atau tidak dari segi lingkungan,&#8221; kata Ma Jun.</p>
<p>Ma Jun dan timnya juga melakukan investigasi sendiri terhadap praktik produksi para suplier industri teknologi informasi di Cina. Ada 31 merek yang diinvestigasi oleh tim Ma Jun, termasuk Apple, Canon, LG, Hewlett-Packard beberapa di antaranya, semua nama-nama besar di dunia IT.</p>
<p>Investigasi timnya pun menemukan hasil, salah satunya bahwa rantai produksi Apple bertanggungjawab akan pencemaran logam berat beracun di Cina.</p>
<p>Dari hasil investigasi ini pun, IPE mengeluarkan peringkat buat perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah memenuhi standar lingkungan dalam proses produksinya. Konsumen bisa langsung melihat daftar ini dan kemudian menuntut perusahaan untuk &#8216;membersihkan diri&#8217;.</p>
<p>Selesai dengan industri teknologi informasi, pada April 2012 lalu, Ma Jun dan timnya melakukan investigasi serupa terhadap 41 industri pakaian yang memiliki pabrik di Cina. Ada Levi&#8217;s Puma, Next, Adidas, Nike, Zara, beberapa di antaranya. Hasilnya tentu akan keluar dalam bentuk peringkat juga yang bisa diakses semua orang.</p>
<p>Ma Jun dan timnya di IPE tentu tak sendiri. Meski berada di sisi pemerintah, ia mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi 650 perusahaan yang berada dalam daftar hitam mereka.</p>
<p>&#8220;Pemerintah Cina memang punya banyak kecurigaan terhadap LSM dan ada minim rasa percaya, tapi di sisi lingkungan kami punya lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Pemerintah Cina lebih menoleransi LSM di bidang lingkungan. Kami memang bukan negara demokrasi dan tidak memiliki sistem hukum yang independen, tetapi setidaknya kami bisa membuat orang-orang memiliki akses lebih pada informasi seperti ini.&#8221;</p>
<p>Saking revolusionernya peta pencemaran lingkungan ini, negara-negara yang menjadi pusat produksi berbagai merek internasional seperti Bangladesh dan Vietnam sudah menyatakan ketertarikannya untuk membuat peta serupa.</p>
<p>Menurut Ma Jun, Indonesia pun sebagai salah satu negara yang ingin menyaingi Cina untuk menjadi &#8216;pabrik dunia&#8217; patut memiliki peta serupa. &#8220;Kita harus memastikan bahwa ke manapun perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan ini memindahkan pabrik-pabriknya, mereka tidak akan melakukan pencemaran di negara lain. Tidak ada tempat aman bagi para perusahaan pencemar lingkungan ini.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/cara-pemerintah-cina-petakan-pencemaran-air.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta</title>
		<link>https://isyana.com/?p=95</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertambangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=95">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.</p>
<p>Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.</p>
<p>Di Riau, warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di DPRD Riau sebagai aksi protes terhadap aksi intimidasi menjelang dibukanya hutan tanaman industri oleh perusahaan besar PT Riau Andalan Pulp and Paper di wilayah mereka. Kasus ini juga terjadi pada Desember 2011.</p>
<p>Pada bulan yang sama juga, Mahkamah Agung membatalkan status Taman Nasional untuk Batang Gadis, Sumatera Utara. Status Taman Nasional Batang Gadis gugur akibat uji materi yang diajukan oleh PT Sorik Mining&#8211;perusahaan pertambangan patungan antara PT Aneka Tambang dengan Australia.</p>
<p>Dengan beberapa kasus ini, tentu wajar jika kita bertanya, di mana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden tersebut?</p>
<p>Memang, hutan-hutan di Indonesia punya kategori penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang tak boleh disentuh, ada yang boleh dikelola untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL/Pusat Hukum Lingkungan Indonesia) melihat contoh-contoh kasus tersebut sebagai penanda bahwa pemerintah kita tak serius dengan perlindungan hutan.</p>
<p>&#8220;Masyarakat kita dikungkung oleh ketidaktahuan akan investasi kehutanan di Indonesia,&#8221; kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo di Jakarta, Kamis (29/11).</p>
<p>Selain transparansi dari soal pemberian izin pengelolaan hutan, ICEL juga menilai pemerintah belum mengakui bahwa lingkungan punya daya dukung yang terbatas. Sebagai contoh, sekitar 65% wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur sudah diberikan untuk izin pengelolaan pertambangan.</p>
<p>Data itu diperoleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Sementara data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur malah menemukan 70,66% wilayah Kota Samarinda akan digunakan untuk usaha pertambangan. Itu baru pertambangan, belum lagi untuk perkebunan atau permukiman.</p>
<p>Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sudah pernah merilis data pelanggaran izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Di Kalimantan Tengah saja, ada 606 unit tambang (68%) serta 285 unit perkebunan (32%) dengan izin bermasalah. Jumlah lahan yang bermasalah tersebut mencapai 3,67 juta hektar untuk pertambangan dan 3,8 juta hektar untuk perkebunan.</p>
<p>Untuk mempercepat penanganan kasus, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginstruksikan agar Kementerian Kehutanan memprioritaskan 63 izin bermasalah, terdiri atas 54 perkebunan kelapa sawit dan 9 pertambangan. Lahan seluas 855 ribu hektar ini diprioritaskan karena cakupannya yang sangat luas.</p>
<p>Perusahaan pemilik izin juga sudah jelas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan konservasi tinggi. Ternyata, sampai sekarang, Kementerian Kehutanan pun belum melakukan apa-apa terhadap 63 izin ini. Sanksi pidana terhadap pejabat negara yang memberi izin pun tidak ada.</p>
<p>Kadang memang Kementerian bisa berdalih bahwa wewenang pengelolaan hutan ada di tingkat daerah, tapi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah memastikan bahwa kawasan hutan untuk 63 izin ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Sehingga seharusnya Kementerian tak bisa lagi berdalih.</p>
<p>Kalimantan Tengah menjadi pusat prioritas Satgas Mafia Hukum karena kawasan ini akan menjadi proyek percontohan buat skema mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).</p>
<p>Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban pada akhir November lalu, pemerintah Indonesia bolak-balik memamerkan pada dunia internasional bahwa Kalimantan Tengah siap menjadi wilayah percontohan pelaksanaan REDD+.</p>
<p>Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sekaligus Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto juga menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi semacam laboratorium untuk pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.</p>
<p>Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Kuntoro, harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dan Kalimantan Tengahlah yang akan jadi pionirnya untuk menentukan bagaimana keseimbangan itu bisa diraih.</p>
<p>Hanya saja, ICEL menemukan bahwa meski komitmen-komitmen serta status wilayah percontohan REDD+ itu sudah disematkan di Kalimantan Tengah dan diakui dunia sejak 2009, tetap saja izin-izin pengelolaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan masih tetap keluar di tingkat bupati. Dan tidak ada sanksi pula atas pejabat yang memberi izin tersebut.</p>
<p>Masih ada daerah-daerah selain Kalimantan Tengah yang, menurut ICEL, memiliki tingkat keruwetan sama dari segi pemberian izin kelola hutan, yaitu Riau dan Papua.</p>
<p>Selain itu, ICEL juga belum melihat adanya penegakan hukum yang berarti dari pelanggaran-pelanggaran peraturan lingkungan ini. Dari pengkajian ulang izin-izin pengelolaan hutan yang sudah dikeluarkan, Satgas Mafia Hukum sudah menemukan berbagai macam pelanggaran dengan bukti jelas. Itu pun belum ditindaklanjuti. &#8220;Jika masalah perizinannya ada di tata ruang, maka pejabat yang memberi izin seharusnya bisa kena,&#8221; kata Henri.</p>
<p>Dia juga berharap 2012 menjadi awal diberlakukannya terapi kejut, bahwa bukan hanya pengusaha penyalahguna izin yang bisa kena hukuman, tapi juga pejabat pemberi izin.</p>
<p>ICEL mengindikasikan perizinan sebagai sektor yang paling rawan korupsi dengan nilai kerugian yang jauh lebih fantastis daripada korupsi pengadaan barang dan jasa di APBN.</p>
<p>&#8220;Masyarakat kan kangen dengan penegakan hukum di kasus pencemaran lingkungan misalnya. Mungkin bukan kangen juga sih, tapi memang tidak pernah terjadi (penegakan hukum di bidang lingkungan itu),&#8221; tambah Henri.</p>
<p>Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara pun belum bisa dibendung karena izinnya yang sangat mudah. Menurut Dyah Paramita, peneliti ICEL untuk pertambangan, untuk mendapat izin membuka tambang, hanya butuh modal Rp 50 juta. Status perusahaannya pun tak butuh PT yang pemodalannya ratusan juta, cukup CV yang didaftarkan pada notaris dan dengan dua nama terdaftar di bawahnya.</p>
<p>CV yang akan meminta izin ini juga tak perlu melampirkan pengetahuan khusus di bidang pertambangan. &#8220;Padahal untuk membuka tambang kan perlu pengetahuan teknik menggali, teknik reklamasi (perbaikan lahan sesudah menambang). Syarat awalnya saja sudah sangat longgar. Dan standar-standar ini tidak ditingkatkan,&#8221; kata Dyah.</p>
<p>Dengan berbagai kemudahan izin yang diberikan pada investor yang merusak lingkungan, ketiadaan penegakan hukum yang berpihak pada hutan, serta minimnya informasi yang diberikan pada warga, sangat mungkin tren konflik lahan seperti yang terjadi pada akhir 2011 ini akan makin sering terjadi di 2012.</p>
<p>Apakah kita bisa menerima munculnya konflik-konflik Mesuji lainnya?</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membuka-tambang-semurah-rp-50-juta.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
