<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Hak Asasi Manusia</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Membandingkan Janji Dua Capres dalam Upaya Menjamin HAM</title>
		<link>https://isyana.com/?p=78</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut? Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=78">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut?</p>
<p>Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan bahan yang bisa kita dapat lewat dokumen visi, misi, dan program aksi resmi dari dua pasangan capres-cawapres.</p>
<p>Di visi, misi, dan program kerja yang diberikan oleh pasangan capres-cawapres nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ‘hak asasi manusia’ hanya disebut satu kali di halaman 8 dari 9 halaman dokumen tersebut.</p>
<p>Sejumlah warga berebut berjabat tangan dengan calon presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan Shalat Dzuhur di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5). Sebelum melaksanakan shalat di Masjid Raya Darusssalam, Prabowo sempat menyampaikan berbagai program kerjanya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah 2014 yang juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais serta mantan Menteri Pendidikan Malik Fajar.</p>
<p>Penyebutan HAM ada di bab VIII soal “Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani”. Di nomor satu dari bab tersebut pasangan Prabowo-Hatta berjanji untuk “Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45.”</p>
<p>Singkat, tak spesifik, dan sayangnya tak jelas. Seolah sama sekali tak menunjukkan niat Prabowo untuk menghapus keraguan orang akan reputasi kelamnya soal isu HAM.</p>
<p>Kemudian, jika kita bandingkan dengan visi, misi, dan program aksi yang diberikan oleh Jokowi-Jusuf Kalla, setidaknya ada 9 kali ‘HAM’ disebut dalam dokumen tersebut.</p>
<p>Penyebutan pertama muncul pada pemetaan tiga problem pokok bangsa. Problem pertama, menurut pasangan tersebut, adalah ancaman terhadap wibawa negara. Bahwa, “membiarkan (terjadinya) pelanggaran hak asasi manusia (HAM)” adalah yang menjadi penyebab merosotnya wibawa negara.</p>
<p>Sudut pandang seperti ini dari seorang calon presiden dalam melihat isu hak asasi manusia adalah sebuah terobosan.</p>
<p>Selama ini, pemikiran yang berkembang dari penguasa dan/atau tentara soal isu HAM adalah bahwa dalam upaya menegakkan atau menjaminnya hanya akan mengguncang stabilitas dan wibawa negara. Seolah kita harus memilih antara menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia dengan stabilitas dan keamanan.</p>
<p>Selama masa Orde Baru, kita melihat (dan mengalami sendiri) bagaimana hak atas kebebasan berbicara, berpolitik, berkumpul, dan menyatakan pendapat mengalami pengekangan demi alasan keamanan negara.</p>
<p>Bahwa sampai sekarang, dalam ‘tugas mengamankan aset-aset strategis’ (atau lahan milik perusahaan), polisi dan tentara kerap menggunakan cara-cara kekerasan—yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM—dalam menghalau masyarakat adat atau penduduk setempat yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.</p>
<p>Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap dan/atau terjadi atas nama upaya menjaga keutuhan NKRI. Dari kasus Talangsari, operasi militer terhadap GAM di Aceh, sampai penculikan (dan penghilangan paksa) aktivis pada 1997-1998.</p>
<p>Bahkan, dalam kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, tak hanya negara membiarkan pelanggaran HAM terjadi, tapi juga negara lewat Kementerian Agama malah menjadi pelaku kekerasan dengan memaksa pindah keyakinan melalui pembinaan. Dalam konteks ini, perbedaan dilihat sebagai suatu ancaman terhadap keamanan dan wibawa negara sehingga para korban justru harus ‘diseragamkan’ agar kondisi kembali tentram.</p>
<p>Ternyata, menurut dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla, pembiaran seperti inilah yang malah justru menjatuhkan wibawa negara.</p>
<p>Di nomor empat dari sembilan agenda prioritas mereka, dokumen ini menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla “akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Salah satu cara yang mereka sebutkan adalah lewat “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”</p>
<p>Kemudian di halaman 27, dalam upaya berdikari di bidang politik, pasangan ini juga berjanji untuk “mewujudkan dan sistem penegakan hukum yang berkeadilan” salah satunya dengan “memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di SD dan SMP maupun dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.”</p>
<p>Mereka juga “berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”</p>
<p>Penyebutan kasus-kasus secara spesifik ini jadi keunggulan buat Jokowi-Jusuf Kalla karena setidaknya ada ukuran jelas apa yang akan mereka ungkap nantinya.</p>
<p>Dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla juga memasukkan komitmen pasangan ini dalam “menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.”</p>
<p>Pernyataan ini juga mengirimkan pesan yang, meski implisit, tapi kuat. Bahwa peradilan militer, alih-alih memenuhi rasa keadilan, justru menjadi mekanisme perlindungan buat aparat pelanggar HAM.</p>
<p>Dalam konteks internasional, pasangan ini juga berjanji untuk “memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.”</p>
<p>Meski secara dokumen Jokowi unggul, namun ada yang mengganjal, terutama di isu hak asasi manusia, yaitu kedekatan Jokowi (dan PDIP) dengan jenderal-jenderal yang reputasinya tak kalah kelam soal HAM.</p>
<p>Jokowi, bersama Megawati, Muhaimin Iskandar, Wiranto, Pramono Anung, dan Effendi Simbolon, terlihat datang menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Jakarta (7/5) lalu.</p>
<p>Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan), Ketua Umum Hanura Wiranto (tengah), Capres dari PDIP Joko Widodo (kedua kiri) dan Wakil DPR dari PDI P Pramono Anung (kiri) menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5). Padahal Hendropriyono adalah perwira yang diduga terkait dalam penyerangan ratusan penduduk sipil di Talangsari, Lampung Tengah, dan ‘Talangsari’ adalah kasus yang secara spesifik disebutkan dalam dokumen visi misi Jokowi akan diselesaikan secara berkeadilan.</p>
<p>Masih ada lagi Wiranto dan Sutiyoso yang melalui partainya masing-masing, Hanura dan PKPI, memberikan dukungan politik pada Jokowi. Peran Wiranto dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998 masih harus ditelusuri, sedangkan Sutiyoso juga punya andil dalam penyerbuan markas PDIP pada 27 Juli.</p>
<p>Selain itu, ada Ryamizard Ryacudu. Kedekatan Ryamizard dengan PDIP, terutama Megawati, sudah awam diketahui. Ia pun jadi salah satu calon kuat cawapres Jokowi. Meski tak terpilih, cawapres Jusuf Kalla mendatangi Ryamizard dengan alasan diutus Jokowi untuk minta doa restu. Ryamizard pun menjadi ‘penasihat tim pemenangan’.</p>
<p>Dalam esai yang ditulis aktivis Usman Hamid di situs New Mandala dengan judul “Wither Human Rights?”, ia mengutip wawancara Ryamizard dengan majalah TIME Asia pada 2 Juni 2003. Dalam wawancara itu, Ryamizard mengatakan, bahwa dalam operasi militer di Aceh yang menewaskan ribuan orang, “Tugas kami adalah menghancurkan kemampuan militer GAM. Masalah keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan — itu bukan urusan TNI.”</p>
<p>Pernyataan seperti itu sekali lagi menunjukkan bahwa seolah ada pemisahan antara menjaga keamanan dan menjamin HAM. Maka Jokowi-JK mengambil langkah tepat dengan berencana untuk mengajarkan kurikulum HAM pada aparat TNI-Polri. Namun, yang sekarang membuat penasaran (dan mungkin harus segera dijawab) adalah bagaimana mereka, jika benar terpilih nanti, akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya ketika berada sangat dekat dengan jenderal-jenderal ‘bermasalah’.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membandingkan-janji-dua-capres-dalam-upaya-menjamin-ham-080928984.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potret Pelaksanaan Hukuman Mati di Asia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=38</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 06:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Asia menjadi salah satu pilar dunia tempat hukuman mati diberlakukan secara aktif. Hanya empat negara, Bhutan, Kamboja, Nepal, dan Filipina, yang sudah menghapuskan hukuman mati dan kemudian akan disusul oleh Mongolia. Pada dasarnya, menurut Roger Hood, profesor emeritus bidang kriminologi dari University of Oxford dan bekas direktur pusat kriminologi Oxford, Inggris, penghapusan hukuman mati adalah <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=38">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Asia menjadi salah satu pilar dunia tempat hukuman mati diberlakukan secara aktif. Hanya empat negara, Bhutan, Kamboja, Nepal, dan Filipina, yang sudah menghapuskan hukuman mati dan kemudian akan disusul oleh Mongolia.</p>
<p>Pada dasarnya, menurut Roger Hood, profesor emeritus bidang kriminologi dari University of Oxford dan bekas direktur pusat kriminologi Oxford, Inggris, penghapusan hukuman mati adalah membatasi kekuasaan negara yang sewenang-wenang dalam mengakhiri hak hidup seseorang, meski dia adalah pelaku kejahatan. Bahwa hak seseorang untuk hidup adalah sesuatu yang universal.</p>
<p>Dalam panel diskusi soal evolusi hukuman mati di kawasan Asia yang berlangsung pada Konferensi Melawan Hukuman Mati ke-5 yang berlangsung di Madrid, Spanyol, Hood menyampaikan argumennya. Ia juga memberi penghargaan buat Indonesia yang untuk pertama kalinya mengubah suaranya menjadi abstain dalam sidang PBB yang membahas moratorium penggunaan hukuman mati. Dalam sidang yang sama, Vietnam juga menyatakan abstain untuk ketiga kalinya.</p>
<p>Namun negara-negara Asia lain, seperti Cina, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Afghanistan tetap melawan moratorium tersebut. Mereka melihat bahwa moratorium penghapusan hukuman mati adalah serangan atas kedaulatan negara, bahwa keadilan kriminal tak ada hubungannya dengan hak hidup yang universal.</p>
<p>Di Singapura, proses penjatuhan hukuman mati menunjukkan adanya kegagalan sistem proses pengadilan di sana. Parvais Jabbar, pengacara yang sering bekerja dalam kasus-kasus hukuman mati di Singapura, menjelaskan bagaimana sistem pengadilan harus dimanipulasi demi dijatuhkannya hukuman mati.</p>
<p>Salah satunya adalah pada kasus-kasus kepemilikan heroin (15 gram), terpidana wajib mendapat hukuman mati. Kewajiban hukuman mati ini (mandatory death sentence) berarti menutup kemungkinan UU tersebut bisa ditinjau ulang, seperti proses yang sering kita lihat di Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Hakim di ruang sidang pun tak mendapat kesempatan untuk melakukan kewenangannya sebagai hakim, karena jaksa penuntutlah yang benar-benar menentukan apakah seseorang bisa hidup atau mati.</p>
<p>Dalam satu kasus kepemilikan narkoba yang ditangani Jabbar, satu tersangka mengaku bersalah, satunya lagi tidak. Maka barang bukti kepemilikan pun harus dimanipulasi untuk memungkinkan salah satu dari mereka mendapat hukuman mati.</p>
<p>Di Singapura kepemilikan heroin 15 gram wajib mendapat hukuman mati, dan kurang dari itu atau 14,99 gram, bisa lolos. Aturan tak resmi ini pun kemudian dikenal dengan nama &#8220;14,99 Rule&#8221;.</p>
<p>Mongolia menjadi satu-satunya negara Asia dalam sidang PBB tersebut yang memberi suara mendukung moratorium hukuman mati. Sosormaa Chuluunbaatar, penasihat hak asasi dan kebijakan partisipasi publik untuk presiden Mongolia menceritakan bagaimana negaranya bisa sampai di posisi tersebut.</p>
<p>Pada 14 Januari 2010, presiden mereka mendeklarasikan moratorium terhadap hukuman mati. Alasannya, &#8220;Mongolia adalah negara yang bermartabat dan kami adalah orang-orang yang terhormat, sudah saatnya kami menaruh hukuman mati di masa lalu. Jalan kami menuju demokrasi harus bersih dan tak berdarah,&#8221; kata Sosormaa di panel diskusi.</p>
<p>Seperti yang biasa dialami para politisi dan pemimpin ketika membicarakan penghapusan hukuman mati, masyarakat Mongolia pun menentangnya. Mereka berpendapat waktunya masih belum tepat untuk menghapus hukuman mati. &#8220;Mereka takut akan ada kejahatan meningkat, bahwa jaminan keselamatan hidup mereka akan hilang.&#8221;</p>
<p>Tapi komunikasi publik yang disampaikan di Mongolia juga menekankan bahwa penghapusan hukuman mati tak berarti melupakan kejahatan yang dilakukan. &#8220;Tak pernah ada momen politik yang tepat untuk menghapus hukuman mati. Politisi dan pemimpinlah yang harus membuat momen itu datang. Pemimpin juga bertugas untuk menjamin keamanan hak asasi manusia.&#8221;</p>
<p>Yug Chaudhry, pengacara dari India, memberi contoh statistik yang bisa membantah anggapan bahwa penghilangan hukuman mati akan membuat kejahatan makin meluas. Sejak 2005-2011, tak ada eksekusi yang dilakukan di sana, sementara di 2012, hanya 1 eksekusi yang dilakukan, begitu pula pada 2013. Namun jumlah pembunuhan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut justru menurun. &#8220;Jika orang bilang, menghapus hukuman mati akan membuat kejahatan merajalela, kami punya bukti angka bahwa ternyata tidak seperti itu dalam 22 tahun terakhir.&#8221;</p>
<p>Chaudhry bercerita bagaimana pelaksanaan eksekusi dua hukuman mati di India pada 2012 dan 2013 ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat di sana. Kedua eksekusi ini dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam, tanpa pengumuman, dan rahasia. Masyarakat baru diberitahu bahwa eksekusi dilakukan setelah terjadi.</p>
<p>Alasan yang diberikan pemerintah dan dikutip oleh media secara resmi, adalah &#8220;pemerintah tak ingin masyarakat berusaha untuk menghentikan eksekusi.&#8221; Artinya, pemerintah sadar bahwa eksekusi ini bisa mendapat perlawanan dari masyarakat. Di sisi lain, pemerintah secara sewenang-wenang berusaha menghambat proses hukum yang sah dan bisa diambil untuk menghentikan eksekusi.</p>
<p>Setelah eksekusi pertama dilakukan terhadap terpidana teroris, masyarakat menyambutnya dengan gembira. Namun, setelah eksekusi kedua dilakukan, terhadap seorang terpidana konspirasi penyerangan parlemen, masyarakat pun berbalik pada pemerintah. &#8220;Ada kemarahan yang meluas, bagaimana pemerintah tak mengizinkan bertemu keluarga terakhir kali, jenazahnya tak dikembalikan, betapa tak pantasnya semua itu, sehingga orang sampai menyatakan kejijikannya.&#8221;</p>
<p>Akibatnya, kini suasana mulai berubah kembali. Sudah ada politisi-politisi yang berani menyatakan mereka mau menghapus hukuman mati, kecuali untuk terorisme.</p>
<p>Bagaimana dengan Indonesia?</p>
<p>Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyoroti peran media yang belum memberi ruang debat cukup bagi terpidana hukuman mati. &#8220;Masyarakat akan peduli kalau mereka tahu para terpidana ini atau konsekuensi dari hukuman mati, tapi ruang yang diberikan buat para terpidana ini sangat kecil.&#8221;</p>
<p>Padahal, ada potensi magnet sosial dalam kisah terpidana Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu yang ditembak mati pada 2006, bahwa mereka tak diberi hak untuk mengajukan grasi kedua kalinya. Eksekusi mereka pun menjadi sorotan politik nasional bahkan di kalangan dunia internasional.</p>
<p>Kini ada lagi dua terpidana kasus pembunuhan, Ruben Pata Sambo (72) dan anaknya, Markus Pata Sambo, yang dijatuhi hukuman mati. Tapi proses hukum yang membuat mereka dipidana mati diduga direkayasa sehingga ada dorongan untuk menunda bahkan membatalkan hukuman mereka.</p>
<p>Dalam presentasinya, Otto juga menunjukkan bagaimana di dalam negeri, pemerintah sudah menjatuhkan 155 hukuman mati sejak 1998-2013. Dan ada 420 pekerja migran Indonesia per Mei 2013 yang dijatuhi hukuman mati di berbagai negara. Namun pemerintah dan publik tak mengambil tindakan apa-apa terhadap fakta ini. Artinya, pemerintah dan publik cenderung mendukung diteruskannya pelaksanaan hukuman mati di dalam dan luar negeri bagi warga negara mereka.</p>
<p>Otto melihat pengaruh budaya dan agama yang sangat kuat di Indonesia dalam dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman mati. &#8220;Kultur kita, juga di agama, selalu meminta yang setimpal. Di sini kehilangan nyawa, di sana juga harus ambil nyawa. Kultur kita bukan yang memaafkan.&#8221;</p>
<p>Selain itu, ada unsur logika elite politik yang menggunakan jargon-jargon hukuman mati untuk meraih dukungan. &#8220;Mereka berasumsi kuat bahwa segala sesuatu bisa dihentikan dengan ancaman dan efek jera. Padahal dari studi-studi yang ada, efek jera akibat hukuman mati itu tidak signifikan.&#8221;</p>
<p>Otto melihat pernyataan soal hukuman mati hanyalah upaya menumpang sentimen publik yang kuat mendukung untuk meraih popularitas politik, seperti wacana koruptor bisa dihukum mati yang sering diangkat Mahfud MD, calon presiden 2014.</p>
<p>Penghapusan hukuman mati, seperti kata Otto, adalah upaya masyarakat untuk tak lagi menggunakan budaya dan ajaran setimpal itu untuk kemudian, &#8220;bisa naik ke level memaafkan.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/potret-pelaksanaan-hukuman-mati-di-asia-141535801.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langkah Panjang Menuju Penghapusan Hukuman Mati</title>
		<link>https://isyana.com/?p=43</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hukuman mati bukan hal mudah untuk dilawan, bahkan sudah menjadi keniscayaan untuk mendukung pelaksanaan hukuman tersebut buat para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan berat. Namun pada 12-15 Juni 2013, ada sekitar 1500 orang aktivis, pengacara, dan politisi dari 90 negara yang menghadiri Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati (World Congress Against the Death Penalty) di Madrid, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=43">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hukuman mati bukan hal mudah untuk dilawan, bahkan sudah menjadi keniscayaan untuk mendukung pelaksanaan hukuman tersebut buat para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan berat.</p>
<p>Namun pada 12-15 Juni 2013, ada sekitar 1500 orang aktivis, pengacara, dan politisi dari 90 negara yang menghadiri Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati (World Congress Against the Death Penalty) di Madrid, Spanyol. Ini adalah untuk kelima kalinya acara tersebut diadakan, setelah pertama kali diadakan di Strasbourg pada 2001, kemudian di Montreal pada 2004, Paris (2007), dan Jenewa (2010).</p>
<p>Sejak 2001, mereka berkumpul setiap tiga tahun untuk membahas penghapusan hukuman mati di berbagai negara di dunia. Baik peserta maupun penyelenggara kongres ini sadar betul, posisi yang mereka ambil bukanlah sesuatu yang populer.</p>
<p>Dalam konferensi pers sebelum pembukaan kongres tersebut di Palacio Municipal de Congresos, Madrid, Presiden Koalisi Dunia Melawan Hukuman Mati, Florence Bellivier mengatakan bahwa setiap negara punya konteks budaya dan ekonomi masing-masing mengenai hukuman mati. Dan evolusi setiap negara tersebut menuju penghapusan hukuman mati selalu saja sulit. &#8220;Lewat kongres ini kami ingin gerakan abolisi tidak hanya ada di satu negara saja, atau ada di negara Eropa tertentu saja.&#8221;</p>
<p>Kongres ini disponsori oleh empat negara Eropa yang sudah menghapus hukuman mati, yaitu Spanyol, Norwegia, Swiss, dan Prancis. Saat ini, sudah ada 97 negara di dunia yang menghapus hukuman mati. Ada 57 negara (termasuk Indonesia) yang masih memberlakukan hukuman mati, dan 36 negara lain yang sebenarnya masih memberlakukan hukuman mati namun tak melakukan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Dan 8 negara lain sudah menghapus hukuman mati, kecuali terjadi hal khusus.</p>
<p>Apa sebenarnya yang membuat hukuman mati harus dihapuskan?</p>
<p>Raphaël Chenuil-Hazan, direktur Ensemble contre la peine de mort (ECPM) dalam pidato pembukaannya mengatakan, ini hukuman yang kejam, tak manusiawi, dan merendahkan, bukan hanya untuk si narapidana tapi masyarakat yang menjatuhkan hukuman tersebut.</p>
<p>&#8220;Hukuman mata dibalas mata ini adalah penalti yang tak beradab dan kuno,&#8221; kata dia.</p>
<p>Salah satu sesi utama dalam konferensi ini rencananya akan membahas hukuman mati di kawasan negara-negara Timur Tengah, lengkap dengan kajian keagamaan, sosiologis, serta legalnya. Tahun ini, konferensi juga akan memfokuskan diri pada Iran. Tak ketinggalan aktivitas hukuman mati di negara-negara Asia (termasuk Indonesia) bakal jadi bahasan.</p>
<p>Jerry Givens, seorang mantan sipir di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yang sudah mengeksekusi 62 orang punya pendapat soal penghapusan hukuman mati. Ada 25 narapidana yang ia suntik mati, dan 37 lain yang ia setrum dengan 3000 volt listrik.</p>
<p>&#8220;Balas dendam itu bukan keadilan. Kita hanya membuat senang ayah atau ibu yang anaknya terbunuh, sehingga mereka mendapat penutup. Namun bagaimana kita memberi &#8216;penutup buat keluarga yang dijatuhi hukuman mati? Kalau misalnya pemerintah mau menurunkan tingkat kriminalitas, kenapa dengan membunuh?&#8221;</p>
<p>Givens kemudian menyoroti kondisi pengadilan yang dijalani narapidana di Amerika Serikat. &#8220;Di negara saya, jika kamu tak punya uang, maka kamu tidak akan mendapat pengadilan yang adil. Bagaimana jika dari 62 orang yang saya bunuh tersebut, ada yang mendapat pengadilan tak adil? Jika mereka dihukum penjara dan baru diketahui 20 tahun kemudian bahwa napi ini ternyata tidak bersalah, dia bisa dilepas. Tapi jika mereka dihukum mati, saya tak bisa menggali mereka dari kuburan, menghidupkan mereka lagi.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kematian itu pasti akan datang. Jika Tuhan mengambil nyawa, dia tetaplah Tuhan. Jika saya yang mengambil nyawa, saya adalah seorang jagal.&#8221;</p>
<p>Kata-kata Givens si mantan jagal itu disambut oleh air mata dari Tanya Ibar. Suami Tanya, Pedro Ibar, sudah 19 tahun berada dalam &#8216;antrian&#8217; hukuman mati di negara bagian Florida, AS. Pedro Ibar adalah satu-satunya warga negara Spanyol yang dijatuhi hukuman mati di negara bagian tersebut.</p>
<p>&#8220;Tak mungkin mendengar kata-kata seperti itu dari sipir yang mengawasi suami saya,&#8221; kata dia. &#8220;Di Amerika, saya dibilang kekasih seorang pembunuh, di sini saya mendapat dukungan luar biasa. Mereka berusaha mengganti hilangnya nyawa orang lain dengan mencabut nyawa suami saya, ini bukanlah keadilan. Apa pembenarannya? Pencarian keadilan bukanlah tentang melakukan sesuatu yang mudah atau populer, tapi tentang melakukan hal yang benar.&#8221;</p>
<p>Sentimen Tanya Ibar tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dalam upacara pembukaan Kongres. &#8220;Inilah saatnya politisi berani melawan argumen lama, bahwa penghapusan hukuman mati akan menghancurkan masyarakat dan meningkatkan kejahatan.&#8221;</p>
<p>Fabius bercerita bahwa Prancis baru 30 tahun lalu menghapuskan hukuman mati. Pada saat itu, masyarakatnya sangat mendukung penjatuhan hukuman tersebut. Saat penghapusan hukuman mati diberlakukan, sentimen yang berlaku di masyarakat Prancis pun begitu tak ramah. Fabius tapi menekankan, &#8220;Penghapusan hukuman mati di Prancis membuat kita sadar bahwa keberanian para politisi ini melawan opini mayoritas publik terbayar, dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tepat.&#8221;</p>
<p>Gry Larsen, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, mengakui beratnya langkah yang harus diambil menuju penghapusan hukuman mati di sebuah negara. &#8220;Tak bisa sekaligus, ada tahap-tahap yang bisa diambil lebih dulu sebelum penghapusan hukuman mati.&#8221;</p>
<p>Pertama, bisa dengan melakukan moratorium hukuman mati sehingga mengurangi jumlah narapidana yang dieksekusi, lalu kemudian membatasi jumlah kejahatan kriminal yang bisa mendapat hukuman mati, sampai kemudian hukuman itu dihapuskan.</p>
<p><strong>Terorisme</strong><br />
Di Indonesia, kadang hukuman mati dilakukan tak lewat jalur hukum. Eksekusi pelaku terorisme ada yang melalui proses pengadilan, tapi sering juga terjadi tanpa melalui proses pengadilan, hanya dilakukan saat penggerebekan oleh Detasemen 88, meski mereka masih terduga teroris. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah hilangnya nyawa yang disebabkan oleh aksi terorisme tersebut.</p>
<p>Namun Soad El Khammal, seorang ibu dan pengacara yang kehilangan dua anak laki-lakinya dan suaminya karena ledakan bom di Casablanca pada Mei 2003, tetap tak mendukung pelaksanaan hukuman mati.</p>
<p>&#8220;Jika saya ditanya saat itu, mungkin saya akan membunuh sendiri para pelaku pengeboman itu dengan tangan saya. Namun setelah 10 tahun berlalu, saya berintrospeksi. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anak, saya tak bisa melihat orang dibunuh seperti itu lewat hukuman mati. Dan yang kedua, saya tetap ingin melihat mereka dipenjara selama seumur hidup, kemudian mungkin mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan.&#8221;</p>
<p>&#8220;(Mendukung penghapusan hukuman mati) bukanlah memberi ampunan, tapi membiarkan mereka merasa bersalah seperti seharusnya.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/langkah-panjang-menuju-penghapusan-hukuman-mati-191634010.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktik Hukuman Mati di Timur Tengah dan Afrika Utara</title>
		<link>https://isyana.com/?p=41</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA) adalah satu dari dua pilar utama tempat hukuman mati masih diberlakukan. Asia menjadi pilar satunya lagi. Maka dalam 5th World Congress Against Death Penalty (Kongres Dunia ke-5 Melawan Hukuman Mati) yang berlangsung di Madrid, Spanyol, pembahasan mengenai praktik hukuman mati di kawasan ini menjadi <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=41">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA) adalah satu dari dua pilar utama tempat hukuman mati masih diberlakukan. Asia menjadi pilar satunya lagi. Maka dalam 5th World Congress Against Death Penalty (Kongres Dunia ke-5 Melawan Hukuman Mati) yang berlangsung di Madrid, Spanyol, pembahasan mengenai praktik hukuman mati di kawasan ini menjadi salah satu sesi utama.</p>
<p>Yang membuat rumit adalah saling terkaitnya aturan hukum negara-negara di kawasan ini dengan aspek sejarah keagamaan yang kemudian menginspirasi penjatuhan hukuman mati. Filsuf Tunisia dan antropolog Quran, Youssef Seddik yang menjadi salah satu panelis dalam sesi pembahasan hukuman mati di kawasan MENA mengemukakan pendapatnya.</p>
<p>Ia mengakui, saat ada populasi yang merasa bahwa agamanya yang terbaik, mereka akan dengan buta mengikuti ajaran agama tersebut. &#8220;Memang, hukum &#8216;mata dibalas mata&#8217; itu ada dalam Quran, namun manipulasi akan hukuman ini sudah berlangsung begitu lama akibat interpretasi sepotong-sepotong dari pembacaan Quran.&#8221;</p>
<p>Meski hukum itu tercantum dalam Quran, namun menurut Youssef, hukum tersebut diperuntukkan bagi &#8220;sons of Israel&#8221;. &#8220;Orang-orang Islam lupa, bahwa ini bukan hukum mereka,&#8221; kata Youssef.</p>
<p>Ia kemudian merujuk pada konsep &#8216;qisas&#8217; yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Youssef tak mengartikan &#8216;qisas&#8217; sebagai pembalasan, tapi sebagai &#8216;reparation&#8217; atau upaya memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan atau kompensasi. Youssef juga menambahkan bahwa di ayat tersebut ada penekanan bahwa upaya memperbaiki kesalahan ini harus dilakukan secara baik, adil, dan penuh kasih. Kompensasi inilah yang dalam ayat Quran dijanjikan memiliki peringanan beban tersendiri buat korban. Sementara pelakunya atau &#8220;mereka yang sudah melampaui batas kebenaran,&#8221; akan mendapat hukuman menyakitkan tersendiri dari Tuhan.</p>
<p>Dari interpretasi ini Youssef menyimpulkan bahwa, jika populasi Timur Tengah dan Afrika Utara membaca Quran secara tepat, dan tak hanya mengikuti buta, maka pemberian hukuman mati di kawasan ini bisa dihapuskan sejak berabad-abad lalu.</p>
<p>Youssef kemudian menyebut contoh surat lain, Al-Maidah di ayat 28 yang berkisah tentang dua saudara. Ayat tersebut mengutip perkataan, &#8220;Jika memang kamu merentangkan tangan untuk membunuhku, saya tak akan merentangkan tangan saya untuk membunuhmu, karena saya takut pada Allah.&#8221; Konsep ini, menurut Youssef, sesuai dengan ajaran antikekerasan Mahatma Gandhi dengan simbolisme memberi pipi lain saat satu pipi ditampar.</p>
<p>Pengaruh agama pada kebijakan kenegaraan bukanlah hal yang spesifik pada Islam dan kawasan MENA. Youssef mengingatkan bahwa pengaruh agama juga terlihat ketika berbicara soal Paus dan kaitannya dengan pil KB atau sistem kontrasepsi di negara-negara mayoritas penganut Katolik atau pengaruh agama pada penentangan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.</p>
<p>&#8220;Tuhan sudah memberi tahu bahwa kita punya keyakinan agama yang berbeda, tapi di atas itu semua kita juga adalah manusia. Jika kita masih mengikuti hukuman ini, artinya kita belum terangkat sebagai mahkluk hidup yang absolut, yang melewati batasan perbedaan etnis, kelompok, atau agama dan mencapai kemanusiaan seutuhnya.&#8221;</p>
<p>Sentimen Youssef soal kemanusiaan ini juga dikuatkan oleh pernyataan penerima Nobel Perdamaian Mairead Maguire. Menurutnya, perjuangan menghapus hukuman mati adalah salah satu pekerjaan penting yang menunjukkan bahwa manusia harus berevolusi lebih dari sekadar mesin pembunuh.</p>
<p>&#8220;Saat ini ada pria, wanita, dan anak-anak yang duduk dalam sel di kepala mereka sendiri, bertanya-tanya kapan mereka akan dibunuh. Menurut saya ini kejam. Kita harus meminta pemerintah untuk tidak membunuh mereka dalam nama kita.&#8221;</p>
<p>Penjatuhan hukuman mati di kawasan MENA seringnya bukan soal aksi kriminal berat. Di Mesir, seperti disampaikan oleh Nasser Amin, direktur Arab Center for the Independence of the Judiciary and Legal Profession, hukuman mati lebih untuk menakut-nakuti oposisi politik. Ada 150 jenis kejahatan di Mesir yang bisa dikenai hukuman mati, dan ini sering sekali digunakan dan sangat mengerikan pelaksanaannya.</p>
<p>Setelah pergantian rezim Mubarak, kini pemerintahan Mesir ada di tangan ekstrem kanan yang tak menunjukkan tanda-tanda akan menghapuskan hukuman mati. Malah mereka mau penggunaannya terus diperluas. Di sisi lain, ada gerakan masyarakat sipil yang tak mau terus berada di bawah rezim baru dengan perilaku mereka yang mengentengkan perlindungan pada nyawa manusia. Maka perubahan terhadap status hukuman mati di Mesir sangat tergantung pada perubahan rezim pemerintahan.</p>
<p>Kondisinya berbeda lagi di Lebanon, satu-satunya negara Arab yang tak menggunakan Islam sebagai sumber undang-undang karena pluralisme agama penduduknya. Meski begitu tetap saja, pemerintah bisa menjatuhkan hukuman tersebut saat ada tekanan dari komunitas religius.</p>
<p>Ada yang menjadi sorotan dari Ghassan Moukheiber, anggota parlemen Lebanon dan pelapor untuk Komite Hak Asasi Manusia di parlemen. Kadang media turut berperan memberikan cerita-cerita dramatis dan menjadi vektor penting dalam sentimen yang berkembang di masyarakat. &#8220;Mereka bahkan muncul dari balik ruang editorial dan jelas-jelas berpihak pada menjatuhkan hukuman terberat.&#8221;</p>
<p>Ghassan menyebut satu hal yang menjadi kekuatan dan keuntungan kawasan ini dalam upaya menghapus hukuman mati, yaitu kesamaan bahasa. &#8220;Kita tak hanya menerbitkan teks-teks hukum yang rumit, tapi juga harus mempunyai ungkapan bahasa Arab yang tepat untuk membangun argumen dalam melawan opini publik.&#8221;</p>
<p>Argumen itu pun harus menangkap esensi bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti membela para pelaku kejahatan atau membebaskan mereka, tapi memberi hukuman yang memenuhi standar kemanusiaan. Yang menghukum para pembunuh tanpa ikut-ikutan membuat kita juga menjadi mesin pembunuh.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/praktik-hukuman-mati-di-timur-tengah-dan-afrika-utara-144854948.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruwetnya Mengurus Air Ibu Kota</title>
		<link>https://isyana.com/?p=101</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Perkotaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Air bagi manusia adalah kebutuhan hidup yang mendasar. Sialnya, jika Anda tinggal di Jakarta, maka itu berarti Anda tinggal di wilayah dengan daya dukung lingkungan yang amat sangat terbatas. Menurut data yang dilansir oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 97,8 persen air baku dan olahan yang beredar di ibu kota berasal dari luar <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=101">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Air bagi manusia adalah kebutuhan hidup yang mendasar. Sialnya, jika Anda tinggal di Jakarta, maka itu berarti Anda tinggal di wilayah dengan daya dukung lingkungan yang amat sangat terbatas.</p>
<p>Menurut data yang dilansir oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 97,8 persen air baku dan olahan yang beredar di ibu kota berasal dari luar wilayah. Bahkan, selain mahal, air yang sudah tersedia pun tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya.</p>
<p>Sejak 1998, pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh dua mitra PAM Jaya, yaitu PT Palyja dan Aetra. Dan dalam 13 tahun itu, PAM Jaya ternyata masih punya banyak keluhan atas kinerja dua mitranya. Mulai dari pelanggan yang tak mendapat setitik pun air sampai ketidakadilan kontrak kerja yang membebankan kenaikan harga air pada PAM Jaya.</p>
<p>Dalam sebuah diskusi yang membahas 13 tahun privatisasi air di Jakarta, Kamis (30/6), Direktur Utama PAM Jaya Maurits mengatakan, dari sekitar 806.153 pelanggan yang dilayani oleh Palyja dan Aetra, ada sekitar 300 ribu pelanggan yang hanya mendapat kurang dari 10 meter kubik air per bulan. Malah ada pula yang nol meter kubik alias air di rumah mereka tidak mengalir. Itu berarti, ada sekitar 37,5 persen pelanggan yang mendapat air sangat minim atau malah tidak sama sekali.</p>
<p>Keluhan lain yang disampaikan oleh PAM Jaya adalah angka kebocoran yang tetap tinggi. Dari Aetra, tingkat kebocoran air mencapai 49 persen dan Palyja 42 persen per tahun. Total volume air yang bocor mencapai 245,4 juta meter kubik atau senilai Rp 1,7 triliun per tahun.</p>
<p>Tarif air Rp 7.188 per meter kubik yang ditetapkan sejak 2008 sudah tidak mungkin lagi dinaikkan. &#8220;Karena sudah terlalu mahal,&#8221; kata Maurits. Dengan tarif setinggi itu pun, PAM Jaya masih mengalami defisit Rp 590 miliar — dan diperkirakan akan mencapai Rp 18,2 triliun pada 2022.</p>
<p>Kerugian ini kemudian harus ditanggung oleh PAM Jaya, padahal pengelolaan dilakukan oleh PT Palyja dan Aetra. Menurut Maurits, ini tidak adil. Lantaran PAM Jaya hanya pasif sementara mitranya yang mengelola, menyalurkan air.</p>
<p>&#8220;Mereka boleh menikmati keuntungan tapi tak mau menanggung kerugian,&#8221; katanya.</p>
<p>Yang menarik lagi, sebelumnya PAM Jaya memiliki wewenang untuk memutus air jika pelanggan sudah tak membayar selama dua bulan. Sekarang malah ada 155.376 pelanggan yang menunggak antara 0-10 tahun tetapi air di rumah para penunggak ini tetap mengalir. Total kerugian dari tunggakan rekening ini pun sudah mencapai Rp 568 miliar. Dengan situasi ini, Maurits pun mempertanyakan kemampuan dua mitranya dalam menagih hutang dari para pelanggan.</p>
<p>Presiden Direktur PT Palyja Philippe Folliasson langsung merasa terhina dengan presentasi yang disampaikan PAM Jaya. &#8220;Ini diskusi hanya inisiatif pribadi, satu sisi dan bias. Niatannya hanya untuk menghina operator. Maaf, tapi tidak ada gunanya kami mempresentasikan pandangan kami jika sudah terhina seperti ini,&#8221; kata dia.</p>
<p>Folliasson menambahkan lagi, &#8220;Jika PAM tidak senang dengan layanan kami, mereka selalu punya pilihan untuk membatalkan. Ini toh hanya kontrak layanan.&#8221;</p>
<p>Presiden Direktur PT Aetra Mohamad Sellim menanggapi dengan lebih tenang. Ia menjanjikan pada Maurits bahwa dengan pemetaan yang mereka miliki sekarang, ia akan menyelesaikan masalah pelanggan yang tidak mendapatkan air sama sekali. Menurut Sellim, tingkat kebocoran air mereka yang 49 persen itu sudah membaik dari 57 persen saat masih ditangani PAM Jaya.</p>
<p>Tetapi, ekonom Hendri Saptarini mengatakan, masalah komunikasi antarpemerintah dan operator air di Jakarta baru terbuka kasus per kasus. Yang menjadi masalah utama adalah keseimbangan dan keadilan pada kontrak kerja. Masalahnya, tidak ada aturan terpadu dan komplet dalam melakukan kerjasama pengelolaan air. Sehingga yang terjadi sekarang adalah dua pihak yang saling menyalahkan.</p>
<p>&#8220;Seharusnya dengan investasi yang sedemikian besar, PAM Jaya tidak bisa berlanjut dengan beban utang dan kerugian yang terus membesar. Idealnya kerugian tidak bertambah dan beban utang bisa dikelola. Ketika ini tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang salah,&#8221; kata Hendri.</p>
<p>Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya selalu menemukan banyak keanehan keuangan, baik dari sisi PAM Jaya, Palyja maupun Aetra. Tetapi tidak pernah ada kejelasan penanganan keanehan temuan tersebut.</p>
<p>Menurut Hendri, masih banyak daerah lain di Indonesia yang belum memperoleh akses air dan pastinya akan mencontoh model kemitraan PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja. Saran Hendri, pola kontrak kerja mereka jangan ditiru.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/ruwetnya-mengurus-air-ibu-kota-120125169.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
