Potret Pelaksanaan Hukuman Mati di Asia

Asia menjadi salah satu pilar dunia tempat hukuman mati diberlakukan secara aktif. Hanya empat negara, Bhutan, Kamboja, Nepal, dan Filipina, yang sudah menghapuskan hukuman mati dan kemudian akan disusul oleh Mongolia.

Pada dasarnya, menurut Roger Hood, profesor emeritus bidang kriminologi dari University of Oxford dan bekas direktur pusat kriminologi Oxford, Inggris, penghapusan hukuman mati adalah membatasi kekuasaan negara yang sewenang-wenang dalam mengakhiri hak hidup seseorang, meski dia adalah pelaku kejahatan. Bahwa hak seseorang untuk hidup adalah sesuatu yang universal.

Dalam panel diskusi soal evolusi hukuman mati di kawasan Asia yang berlangsung pada Konferensi Melawan Hukuman Mati ke-5 yang berlangsung di Madrid, Spanyol, Hood menyampaikan argumennya. Ia juga memberi penghargaan buat Indonesia yang untuk pertama kalinya mengubah suaranya menjadi abstain dalam sidang PBB yang membahas moratorium penggunaan hukuman mati. Dalam sidang yang sama, Vietnam juga menyatakan abstain untuk ketiga kalinya.

Namun negara-negara Asia lain, seperti Cina, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Afghanistan tetap melawan moratorium tersebut. Mereka melihat bahwa moratorium penghapusan hukuman mati adalah serangan atas kedaulatan negara, bahwa keadilan kriminal tak ada hubungannya dengan hak hidup yang universal.

Di Singapura, proses penjatuhan hukuman mati menunjukkan adanya kegagalan sistem proses pengadilan di sana. Parvais Jabbar, pengacara yang sering bekerja dalam kasus-kasus hukuman mati di Singapura, menjelaskan bagaimana sistem pengadilan harus dimanipulasi demi dijatuhkannya hukuman mati.

Salah satunya adalah pada kasus-kasus kepemilikan heroin (15 gram), terpidana wajib mendapat hukuman mati. Kewajiban hukuman mati ini (mandatory death sentence) berarti menutup kemungkinan UU tersebut bisa ditinjau ulang, seperti proses yang sering kita lihat di Mahkamah Konstitusi.

Hakim di ruang sidang pun tak mendapat kesempatan untuk melakukan kewenangannya sebagai hakim, karena jaksa penuntutlah yang benar-benar menentukan apakah seseorang bisa hidup atau mati.

Dalam satu kasus kepemilikan narkoba yang ditangani Jabbar, satu tersangka mengaku bersalah, satunya lagi tidak. Maka barang bukti kepemilikan pun harus dimanipulasi untuk memungkinkan salah satu dari mereka mendapat hukuman mati.

Di Singapura kepemilikan heroin 15 gram wajib mendapat hukuman mati, dan kurang dari itu atau 14,99 gram, bisa lolos. Aturan tak resmi ini pun kemudian dikenal dengan nama “14,99 Rule”.

Mongolia menjadi satu-satunya negara Asia dalam sidang PBB tersebut yang memberi suara mendukung moratorium hukuman mati. Sosormaa Chuluunbaatar, penasihat hak asasi dan kebijakan partisipasi publik untuk presiden Mongolia menceritakan bagaimana negaranya bisa sampai di posisi tersebut.

Pada 14 Januari 2010, presiden mereka mendeklarasikan moratorium terhadap hukuman mati. Alasannya, “Mongolia adalah negara yang bermartabat dan kami adalah orang-orang yang terhormat, sudah saatnya kami menaruh hukuman mati di masa lalu. Jalan kami menuju demokrasi harus bersih dan tak berdarah,” kata Sosormaa di panel diskusi.

Seperti yang biasa dialami para politisi dan pemimpin ketika membicarakan penghapusan hukuman mati, masyarakat Mongolia pun menentangnya. Mereka berpendapat waktunya masih belum tepat untuk menghapus hukuman mati. “Mereka takut akan ada kejahatan meningkat, bahwa jaminan keselamatan hidup mereka akan hilang.”

Tapi komunikasi publik yang disampaikan di Mongolia juga menekankan bahwa penghapusan hukuman mati tak berarti melupakan kejahatan yang dilakukan. “Tak pernah ada momen politik yang tepat untuk menghapus hukuman mati. Politisi dan pemimpinlah yang harus membuat momen itu datang. Pemimpin juga bertugas untuk menjamin keamanan hak asasi manusia.”

Yug Chaudhry, pengacara dari India, memberi contoh statistik yang bisa membantah anggapan bahwa penghilangan hukuman mati akan membuat kejahatan makin meluas. Sejak 2005-2011, tak ada eksekusi yang dilakukan di sana, sementara di 2012, hanya 1 eksekusi yang dilakukan, begitu pula pada 2013. Namun jumlah pembunuhan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut justru menurun. “Jika orang bilang, menghapus hukuman mati akan membuat kejahatan merajalela, kami punya bukti angka bahwa ternyata tidak seperti itu dalam 22 tahun terakhir.”

Chaudhry bercerita bagaimana pelaksanaan eksekusi dua hukuman mati di India pada 2012 dan 2013 ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat di sana. Kedua eksekusi ini dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam, tanpa pengumuman, dan rahasia. Masyarakat baru diberitahu bahwa eksekusi dilakukan setelah terjadi.

Alasan yang diberikan pemerintah dan dikutip oleh media secara resmi, adalah “pemerintah tak ingin masyarakat berusaha untuk menghentikan eksekusi.” Artinya, pemerintah sadar bahwa eksekusi ini bisa mendapat perlawanan dari masyarakat. Di sisi lain, pemerintah secara sewenang-wenang berusaha menghambat proses hukum yang sah dan bisa diambil untuk menghentikan eksekusi.

Setelah eksekusi pertama dilakukan terhadap terpidana teroris, masyarakat menyambutnya dengan gembira. Namun, setelah eksekusi kedua dilakukan, terhadap seorang terpidana konspirasi penyerangan parlemen, masyarakat pun berbalik pada pemerintah. “Ada kemarahan yang meluas, bagaimana pemerintah tak mengizinkan bertemu keluarga terakhir kali, jenazahnya tak dikembalikan, betapa tak pantasnya semua itu, sehingga orang sampai menyatakan kejijikannya.”

Akibatnya, kini suasana mulai berubah kembali. Sudah ada politisi-politisi yang berani menyatakan mereka mau menghapus hukuman mati, kecuali untuk terorisme.

Bagaimana dengan Indonesia?

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyoroti peran media yang belum memberi ruang debat cukup bagi terpidana hukuman mati. “Masyarakat akan peduli kalau mereka tahu para terpidana ini atau konsekuensi dari hukuman mati, tapi ruang yang diberikan buat para terpidana ini sangat kecil.”

Padahal, ada potensi magnet sosial dalam kisah terpidana Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu yang ditembak mati pada 2006, bahwa mereka tak diberi hak untuk mengajukan grasi kedua kalinya. Eksekusi mereka pun menjadi sorotan politik nasional bahkan di kalangan dunia internasional.

Kini ada lagi dua terpidana kasus pembunuhan, Ruben Pata Sambo (72) dan anaknya, Markus Pata Sambo, yang dijatuhi hukuman mati. Tapi proses hukum yang membuat mereka dipidana mati diduga direkayasa sehingga ada dorongan untuk menunda bahkan membatalkan hukuman mereka.

Dalam presentasinya, Otto juga menunjukkan bagaimana di dalam negeri, pemerintah sudah menjatuhkan 155 hukuman mati sejak 1998-2013. Dan ada 420 pekerja migran Indonesia per Mei 2013 yang dijatuhi hukuman mati di berbagai negara. Namun pemerintah dan publik tak mengambil tindakan apa-apa terhadap fakta ini. Artinya, pemerintah dan publik cenderung mendukung diteruskannya pelaksanaan hukuman mati di dalam dan luar negeri bagi warga negara mereka.

Otto melihat pengaruh budaya dan agama yang sangat kuat di Indonesia dalam dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman mati. “Kultur kita, juga di agama, selalu meminta yang setimpal. Di sini kehilangan nyawa, di sana juga harus ambil nyawa. Kultur kita bukan yang memaafkan.”

Selain itu, ada unsur logika elite politik yang menggunakan jargon-jargon hukuman mati untuk meraih dukungan. “Mereka berasumsi kuat bahwa segala sesuatu bisa dihentikan dengan ancaman dan efek jera. Padahal dari studi-studi yang ada, efek jera akibat hukuman mati itu tidak signifikan.”

Otto melihat pernyataan soal hukuman mati hanyalah upaya menumpang sentimen publik yang kuat mendukung untuk meraih popularitas politik, seperti wacana koruptor bisa dihukum mati yang sering diangkat Mahfud MD, calon presiden 2014.

Penghapusan hukuman mati, seperti kata Otto, adalah upaya masyarakat untuk tak lagi menggunakan budaya dan ajaran setimpal itu untuk kemudian, “bisa naik ke level memaafkan.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *