Bukan kali ini saja isu agama (dan etnis) mencuat dalam kampanye pemilihan presiden. Pada kampanye pilpres 2004 dulu, agama ibu negara Ani Yudhoyono dipertanyakan hanya karena nama lengkapnya adalah Kristiani Herawati.
Lalu, pada kampanye pemilihan presiden 2009, isu agama digunakan lagi untuk menyerang istri wakil Presiden Boediono. Maka pada deklarasi pasangan (saat itu) capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Herawati Boediono pun muncul mengenakan kerudung sebagai jawaban atas ‘tuduhan’ tersebut.
Kini, isu serupa diangkat lagi untuk menjatuhkan masing-masing kandidat capres. PDIP harus mengeluarkan fotokopian buku nikah kandidat capresnya, Joko Widodo, hanya untuk membuktikan bahwa pernikahannya dilakukan dengan cara islam. Selain isu kewarganegaraan Yordania Prabowo (yang sudah ia nyatakan ia tolak), latar belakang keragaman suku dan agama keluarga Prabowo (yang sudah sering disampaikan di depan umum) juga menjadi bahan kampanye (hitam).
Yang juga mengkhawatirkan sebenarnya adalah bagaimana asosiasi seorang kandidat capres dengan agama dan etnis tertentu digunakan untuk mempengaruhi elektabilitas mereka. Seolah berasal dari etnis dan/atau agama tertentu adalah hal yang buruk. Tidakkah kita belajar sesuatu dari Kerusuhan Mei 1998?
Entah apa yang membuat isu agama dan etnis terus-terusan dijual saat kampanye. Ketika kami menanyakan pada pembaca Yahoo Indonesia lewat polling, “menurut Anda, apakah capres dan/atau cawapres harus berasal dari agama dan etnis yang sama seperti mayoritas penduduk Indonesia?” ada 47% pembaca atau 1819 orang yang menyatakan tidak perlu.
Menurut mereka, faktor agama dan etnis sama sekali tidak berpengaruh pada kecakapan kandidat capres-cawapres sebagai pemimpin.
Total ada 3869 orang yang berpartisipasi dalam jajak pendapat ini. Mereka harus log in menggunakan id Yahoo dan hanya bisa memilih sekali. Jajak pendapat ini berlangsung dari Senin (26/5)-Rabu (28/5).
Selain 47% pembaca tadi, ada 21% pembaca atau 823 orang yang mengatakan, ya, faktor agama dan etnis mungkin penting buat kandidat capres atau cawapres, namun mereka sama sekali tak masalah mencoblos kandidat dengan agama dan etnis berbeda jika terbukti lebih kompeten.
Saya melihat jawaban ini positif sekaligus negatif. Positif, karena mereka melihat unsur kompetensi kandidat capres-cawapres, tapi juga negatif, karena mereka mengakui bahwa kesamaan agama dan etnis seperti mayoritas penduduk Indonesia adalah faktor penting yang turut bermain dalam pemilihan presiden.
Sayangnya, yang jelas-jelas negatif, ada 31% pembaca atau 1207 orang yang mengatakan ya, faktor etnis dan agama akan menjadi faktor penting dan masuk pertimbangan mereka saat memilih capres.
Artinya, meski sudah ada lebih banyak dari kita yang muak dengan cara-cara kampanye menjatuhkan lawan lewat isu agama, namun ada juga calon pemilih dalam jumlah lumayan signifikan yang masih termakan oleh materi seperti ini.
Mungkin kubu Jokowi sadar akan keberadaan kelompok calon pemilih yang masih perlu diyakinkan soal identitas agama dan etnis capres mereka, sehingga kesadaran itu melatari aksi menyebarkan fotokopian buku nikahnya.
Dan mungkin itu juga yang mendasari tindakannya, dalam pembukaan rapat kerja Partai Nasional Demokrat yang kemudian disiarkan ulang oleh MetroTV, tak hanya mengucapkan salam saat mengawali pidato, tapi juga selawat sambil menekankan kefasihannya. Buktinya, toh saat ia tengah mengucapkan selawat (dan sesudahnya), ia disambut dengan tepuk tangan yang jauh lebih riuh daripada saat ia berjalan ke podium dan memulai pidato.
Artinya jelas, bahwa kemampuan Jokowi membuktikan keislamannya, oleh politisi dari partai pendukungnya, masih dianggap sebagai sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi dengan tepuk tangan meriah.
Ini seolah jadi preseden buat mereka yang berminat jadi capres di masa depan atau buat mereka yang ingin terpilih jadi pejabat publik di Indonesia, bahwa Anda harus siap untuk suatu saat menunjukkan ‘atraksi’ keagamaan Anda. Dari menjadi imam, mengucapkan selawat, sampai membaca Quran. Semakin jago dan fasih, semakin Anda tampak meyakinkan.
Hal ini tampaknya belum banyak berubah meski kita sudah melihat sendiri bagaimana keagamaan seseorang bukanlah jaminan. Dari Menteri Agama Suryadharma Ali, pemimpin partai berlambang Kabah yang jadi tersangka menilap uang pergi haji, sampai korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan (mantan) Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Lalu kenapa kita seolah perlu menuntut penjelasan dari seorang capres akan identitas agama dan etnisnya? Dan meski kita, saya dan Anda, tidak secara gamblang menuntut klarifikasi, setidaknya kubu Jokowi merasa perlu untuk menjawab ‘tuduhan’ ini kepada publik.
Kenapa sebagai bangsa kita belum bisa beranjak dari isu semacam ini untuk kemudian menerima perbedaan sebagai bagian keniscayaan hidup di Indonesia?
Tak cukup selawat, Jokowi kemudian mengeluarkan siaran pers untuk menunjukkan keyakinannya.
Kutipannya:
“Saya Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan. Semua orang boleh ragu dengan agama saya, tapi saya tidak ragu dengan iman dan imam saya dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agama saya. Saya bukan bagian dari kelompok yang mengaku Islam yang punya tujuan mewujudkan negara Islam. Saya bukan bagian dari yang mengaku Islam, tetapi suka menebar teror dan kebencian. Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri. Saya bukan bagian dari segelintir Islam yang menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban. Saya bukan bagian dari Islam yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat. Saya bukan bagian dari Islam yang membawa asas partainya untuk korupsi dan hidup bermewah-mewah. Saya bukan bagian dari Islam yang menciptakan perang bagi sesama Islam. Saya bukan bagian dari Islam yang menindas agama lain. Saya bukan bagian dari Islam yang arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut. Saya bukan bagian dari Islam yang suka menjejerkan fustun-fustun-nya.”
Pernyataan ini kuat dan cukup telak. Namun, buat saya, Jokowi akan mengirimkan pesan yang lebih dahsyat jika ia mengatakan bahwa keyakinan adalah semata urusan dia dan Tuhannya namun dia percaya pada ‘agama universal’ yang menjunjung tinggi kemanusiaan, solidaritas moral, toleransi, keadilan dan kesejahteraan sosial. Hanya agar publik tahu ada ukuran yang lebih penting untuk menilai kualitas seorang calon pemimpin.
(Pertama kali diterbitkan di sini)