Pada 2014 ini, kita sudah melihat Provinsi Riau mengalami darurat kabut asap. Sekolah diliburkan, udara sampai pada taraf yang membahayakan kesehatan, bahkan mematikan. Jangankan beraktivitas, bernapas pun sulit. Tak hanya soal kesehatan, kerugian finansial dari kabut asap Riau itu mencapai Rp20 triliun, jauh melebihi APBD Riau yang ‘hanya’ Rp8 triliun.
Itu baru satu contoh ‘kecil’, belum lagi konflik antara satwa dan manusia. Orangutan sering ditemukan dalam kondisi terluka parah atau malah tewas dengan keadaan mengenaskan. Selama tiga tahun terakhir, WWF juga mencatat ada 43 gajah yang dibunuh di Sumatera.
Lalu ada masalah hutan adat. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengakui hak kepemilikan masyarakat adat akan hutan, tapi sampai sekarang banyak masyarakat adat yang terkena masalah hukum karena dianggap merusak hutan. Padahal, selama turun-temurun, mereka sudah tinggal di dalam hutan itu, hidup, mencari makan, dan mencari nafkah dari hutan. Kasus masyarakat adat di Semende Banding ini jadi salah satu contohnya. Komnas HAM pun siap melakukan investigasi menyeluruh atas tak berjalannya pengakuan hak masyarakat adat setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi.
Masih banyak masalah lain yang belum disebutkan, tapi kemudian bagaimana komitmen para pasangan capres-cawapres dalam program penyelamatan lingkungan hidup?
Dalam 9 halaman visi misi dan program yang didaftarkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ke KPU, program Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup ada di bagian ke-8 dari 9 program mereka. Berikut janji mereka:
1. Memulai reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau, dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional, dan suaka alam.
2. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa.
3. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat, secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektar, didukung oleh pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.
4. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global.
5. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang izin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam definisi luas.
6. Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.
7. Mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.
8. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global, yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia.
Sementara, Jokowi-Jusuf Kalla, dengan 42 halaman visi misi yang mereka daftarkan ke KPU, bisa lebih leluasa mengemukakan program mereka. Visi misi mereka pertama kali menyebut soal lingkungan pada halaman 8, saat membahas akan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korusi, bermartabat, dan terpercaya. Pasangan ini berjanji untuk melakukan “pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar….penegakan hukum lingkungan….menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.”
Lewat poin ini, sepertinya Jokowi-JK mencoba menawarkan kepastian sebagai lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap hutannya.
Kemudian, di halaman 13, dalam satu paragraf panjang tentang peningkatan peran global Indonesia, Jokowi-JK pertama kali menyebut soal perubahan iklim. Di antara berbagai fungsi diplomasi di Indonesia di tingkat regional maupun internasional, pasangan ini berjanji untuk “mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim…”
Pada halaman 21, di poin 9 dalam bab “Kedaulatan di Bidang Politik”, Jokowi-JK mengatakan bahwa “Kami berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat”.
Poin ini mereka perjelas lagi lewat enam subpoin lanjutan, dari mulai memastikan peraturan undang-undang yang mengakui menghormati, melindungi, dan memajukan masyarakat adat, sampai hak-hak masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria. Mereka juga berjanji untuk memastikan bahwa undang-undang pertanahan akan sesuai dengan pengakuan hak masyarakat adat. Visi misi Jokowi-JK mengakui bahwa konflik pertanahan yang terjadi selama ini terjadi karena undang-undang mengingkari hak masyarakat adat.
Lalu, dalam 42 program prioritas penegakan hukum, visi misi Jokowi-JK punya bahasa tegas dalam penegakan hukum lingkungan. Di halaman 26, ada “Kami berkomitmen menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negara ini.”
Selanjutnya ada, “Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”
Di halaman yang sama, aspek hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dipertegas lagi.
Perubahan iklim muncul lagi di halaman 32, meski hanya ditulis, “Kami berkomitmen untuk merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional.”
Tak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kalimat ini.
Kemudian, pada halaman 36 dokumen visi misi Jokowi-JK, mereka berjanji untuk mengembangkan sektor perikanan tapi juga mengurangi intensitas penangkapan di kawasan yang sudah terlalu banyak diambil ikannya (overfishing), sambil meningkatkan penangkapan di kawasan yang belum tergarap ‘sesuai batas kelestarian’.
Mereka juga berjanji untuk melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, serta meningkatkan luas kawasan konservasi perairan sampai menjadi 17 juta hektar dalam lima tahun, dan bertambah 700 hektar. Di saat bersamaan, mereka juga berencana meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, jadi 40-50 juta ton per tahun pada 2019.
Lewat visi misi ini, tampaknya pasangan Jokowi-JK tengah menjanjikan bahwa perbaikan lingkungan tetap bisa berjalan sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Visi misi mereka rupanya ingin membuktikan bahwa perlindungan lingkungan hidup tak berarti kita merugi secara ekonomi.
Masih di halaman yang sama, meski subjeknya ada di bawah komitmen Jokowi-JK melakukan penguatan sektor kehutanan, tapi poin pertamanya bukan pada meningkatkan produksi hutan, melainkan “pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging”. Dokumen visi misi Jokowi-JK juga menyebutkan soal pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pencegahan kebakaran dan illegal logging, dan pelestarian hutan juga perlindungan 20,63 juta hektar sisa areal yang masih berhutan. Mereka juga menyebut “perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, khususnya yang tercatat dalam Appendix I CITES ada 86 jenis dan Appendix II 1549 jenis.”
Penyebutan Appendix I dan II CITES di sini penting dan patut diapreasiasi. Alasannya, CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adalah konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa serta flora. Appendix I berisi daftar spesies yang terancam punah, sehingga perdangannya hanya diperbolehkan dalam situasi khusus. Appendix II mendaftar spesies-spesies yang belum terancam punah, tapi perdagangannya harus diawasi untuk menghindari penggunaan atau perburuan yang mengancam kehidupan mereka.
Dengan secara spesifik Jokowi-JK menyebut Appendix CITES menunjukkan bahwa visi misi mereka setidaknya punya latar riset yang lebih kuat daripada poin singkat yang diajukan Prabowo-Hatta.
Dokumen visi misi kedua pasangan bisa Anda baca sendiri di situs KPU, ini 42 halaman dokumen yang diajukan Jokowi-Jusuf Kalla dan ini 9 halaman dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jika pembahasan salah satu kandidat di sini tampak lebih panjang daripada kandidat yang lain, lebih karena salah satunya mengajukan dokumen yang kaya nuansa dan bahan bahasan daripada pernyataan normatif kandidat saingannya.
Tentu, dokumen ini baru sekadar janji. Pelaksanaannya masih nanti. Namun setidaknya lewat visi misi inilah kita bisa mengetahui apa rencana kerja para kandidat capres-cawapres setelah terpilih.
Pertarungan pencitraan hanya langkah pertama dalam upaya memikat pemilih. Yang lebih substansial kini adalah melihat program kerja, membaca, dan membandingkan apa kekuatan serta kelemahan masing-masing kandidat. Sehingga siapapun yang kita pilih nanti adalah buah analisis, bukan sekadar karena citra yang satu lebih tegas atau yang satu lebih merakyat. Setelah kita tahu apa yang mereka janjikan, kita juga akan tahu, apa saja yang harus kita tagih saat salah satu kandidat berada di tampuk kekuasaan.
(Pertama kali diterbitkan di sini)