<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Perubahan Iklim</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mencari Presiden Peduli Perubahan Iklim</title>
		<link>https://isyana.com/?p=21</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi &#8216;milik&#8217; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional. <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=21">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi &#8216;milik&#8217; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>
<p>Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional.</p>
<p>Untuk mencapai angka itu, Presiden memulai berbagai inisiatif, termasuk yang terpenting melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan, menyatukan berbagai peta tata ruang hutan yang berbeda dari masing-masing Kementerian yang menyebabkan tumpang tindih izin, dan membentuk Badan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation &#8212; Pengurangan Emisi dari Penebangan dan Perusakan Lahan). Sebagian besar pengurangan emisi karbondioksida nasional rencananya akan difokuskan di sektor kehutanan. Skema REDD ini memungkinkan negara-negara maju untuk memberikan pendanaan ke negara-negara berkembang sebagai imbalan agar negara berkembang menjaga hutannya.</p>
<p>Untuk mewakili Indonesia pada negosiasi perubahan iklim di forum PBB pun, Presiden membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang menjadi titik koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia.</p>
<p>Baik Dewan Nasional Perubahan Iklim ataupun Badan REDD didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, yang lebih lemah kekuatan hukumnya dibanding undang-undang.</p>
<p>Jika presiden baru pada 2014 nanti tak menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas, atau malah tak percaya perubahan iklim benar terjadi, keberadaan badan-badan tersebut &#8212; dan penanganan isu iklim di Indonesia terancam mengalami kemunduran.</p>
<p>Hal ini bukannya tak disadari Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar. Dalam pertemuan dengan media pekan lalu di Jakarta, Rachmat mengatakan, DNPI sudah mulai melakukan pendekatan secara pribadi ke beberapa partai politik. Ada yang menerima, ada yang tak mau diganggu.</p>
<p>Rachmat menjelaskan bagaimana ia memberi pemahaman pada partai politik soal negosiasi perubahan iklim yang sedang berjalan di PBB. &#8220;Cara paling gampangnya saja, kita bilang, kalau kita sukses di negosiasi, Indonesia akan dapat duit. Nggak sukses, ya nggak dapat duit. Uang-uang internasional yang akan dibagi pada 2015 mau dikasih ke siapa?&#8221; kata Rachmat.</p>
<p>Rencananya, pada 2015 nanti, akan ada sebuah kesepakatan global baru menggantikan Protokol Kyoto yang akan mewajibkan setiap negara di dunia melakukan aksi-aksi dalam pengurangan emisi karbondioksida. Bukan hanya kewajiban, menurut Rachmat, akan ada pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang &#8212; termasuk Indonesia &#8212; dalam aktivitas yang berhubungan dengan perubahan iklim.</p>
<p>Dalam Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Warsawa awal Desember 2013 lalu, Indonesia, bersama Chile, Kosta Rika, dan Kolombia, terpilih sebagai negara-negara yang akan mendapat bantuan pendanaan dalam aksi pengurangan emisi karbondioksida. Proyek yang diajukan Indonesia adalah program transportasi perkotaan rendah emisi atas usulan Kementerian Perhubungan.</p>
<p>Situs UNFCCC (Badan PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim) mencatat upaya ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan bermotor. Proyek percontohannya akan dilakukan di tiga kota, Medan, Menado, Batam, dengan penerapan rencana mobilitas rendah karbon. Di tingkat nasional, aktivitasnya akan berupa pengembangan kerangka kerja untuk transportasi perkotaan rendah karbon, sementara di tingkat lokal, akan ada pengembangan angkutan umum berkualitas, transportasi tak bermotor, manajemen parkir, manajemen lalu lintas, perencanaan kota, pengembangan bahan bakar alternatif, dan efisiensi kendaraan.</p>
<p>Menurut Rachmat, pada 2015 nanti, Indonesia akan mendapat pendanaan untuk banyak aktivitas penanganan perubahan iklim lainnya. DNPI, kata dia, sudah mendapat kepercayaan PBB untuk mengelola dana-dana itu, sehingga keberlangsungannya diperlukan.</p>
<p>Namun, perubahan iklim bukan hanya soal bagi-bagi uang untuk proyek pengurangan emisi karbondioksida. Tanpa ancaman perubahan iklim pun, lingkungan Indonesia sudah terancam kerusakan luas dari penanganan serampangan dari ekstraksi sumber daya alam.</p>
<p>Aktivitas sumber daya alam, termasuk pertambangan dan perkebunan, masih akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan untuk meraihnya, pembukaan hutan pun tak bisa terhindarkan. Artinya emisi karbondioksida Indonesia bisa terancam naik.</p>
<p>Aktivis lingkungan Chalid Muhammad dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) meragukan komitmen para capres 2014 terhadap perlindungan hutan. Alasannya, dari Aburizal Bakrie sampai Prabowo Subianto, sumber kekayaan mereka sangat lekat dengan sektor ekstraksi sumber daya alam. &#8220;Kalau Jokowi, selain dia sebagai pengusaha mebel, saya belum melihat pendapatnya tentang perlindungan hutan,&#8221; kata Chalid.</p>
<p>Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan juga menyoroti adanya kontradiksi antara komitmen Indonesia mengurangi buangan gas karbondioksida dan fokus pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam.</p>
<p>Selama ini, Abednego setuju bahwa kebijakan perubahan iklim yang ada selama ini sangat berfokus pada sosok eksekutif saja, atau presiden. &#8220;Belum masuk ke ruang publik yang lebih tinggi, seperti undang-undang,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Kandidat capres yang maju sekarang pun belum ada yang berbicara soal lingkungan. &#8220;Jokowi bisa mengklaim dia membersihkan sungai, tapi itu baru bagian dari argumentasi penanganan banjir,&#8221; kata Abednego.</p>
<p>Memang, dunia dalam iklim yang berubah akan mengalami banjir yang lebih sering. Namun perubahan iklim juga berdampak pada biaya transportasi yang semakin tinggi, penyesuaian infrastruktur jika terjadi kenaikan paras muka air laut, dan sulitnya akses ke air bersih. Ini tentu akan menjadi tantangan buat calon presiden 2014.</p>
<p>Terpusatnya isu perubahan iklim hanya pada sosok eksekutif Presiden SBY, menurut Abednego, adalah sebuah kesempatan. Bahwa di masa presiden selanjutnya, isu ini harus naik kelas ke tingkat nasional dan Indonesia punya undang-undang soal perubahan iklim. Bukan hanya itu, 2014 seharusnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih birokrasi dari perusak lingkungan. Maka jangan pilih kandidat capres yang terlibat aksi perusakan lingkungan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mencari-presiden-peduli-perubahan-iklim-102234433.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengembalikan Hutan Adat ke Pemilik Aslinya</title>
		<link>https://isyana.com/?p=23</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 05:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu. Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam &#8216;mengelola&#8217; hutan dengan memberi izin buat HPH <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=23">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu.</p>
<p>Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam &#8216;mengelola&#8217; hutan dengan memberi izin buat HPH atau HTI, namun ada masalah atas pengakuan hak masyarakat adat yang belum terjawab.</p>
<p>Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sudah menyebut soal menghormati identitas hak budaya dan masyarakat tradisional. Namun belum ada penjelasan detail tentang siapa yang disebut masyarakat adat dan seperti apa identitas budaya yang dimaksud.</p>
<p>Sandra mencontohkan produk undang-undang yang saling bertolakbelakang meski keluar di tahun yang sama dan dibahas oleh anggota DPR yang sama pula. Seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 6 menyebut &#8220;Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.&#8221; Namun, UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan hutan adat sebagai hutan negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.</p>
<p>Artinya, kata Sandra, selama ini, negara punya kontrol atas wilayah tersebut. &#8220;Ini landgrabbing (perampasan lahan) yang sistematis yang dilakukan oleh negara sendiri,&#8221; katanya, Kamis (4/12) di Jakarta.</p>
<p>Kenyataannya, ada jutaan warga termasuk juga masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah hutan. Komnas HAM, kata Sandra, sedang menyusun laporan akan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah hutan tersebut. Seperti bisa diduga, &#8220;Indikasi pelanggaran HAM-nya luas, meski belum bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat,&#8221; ujar Sandra.</p>
<p>Konflik lahan di Mesuji yang muncul pada pemberitaan media-media nasional akhir 2011 lalu adalah sebuah kasus ekstrem. Namun, menurut Sandra, &#8220;Banyak daerah lain yang hampir meledak-ledak juga.&#8221;</p>
<p>Tentu tak semuanya seperti itu. Ada yang hidup tentram, namun lebih karena mereka tak tahu mereka berada di kawasan hutan negara dan tak diketahui oleh polisi hutan.</p>
<p>Ada juga yang sadar mereka hidup di kawasan hutan negara, tapi terlindungi karena kebijakan pemerintah daerah yang pro-masyarakat adat. Lalu ada juga masyarakat adat seperti Orang Rimba yang sudah diakui haknya untuk hidup di hutan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional sejak Agustus 2000, tapi tetap saja sampai sekarang mendapat rongrongan untuk mengkonversi lahan.</p>
<p>Kisah Orang Rimba<br />
Pada Agustus 2000, pemerintah menetapkan kawasan hutan hujan dataran rendah seluas 600 km persegi sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas. Di Taman Nasional ini, Orang Rimba berhak untuk tinggal sesuai tradisi mereka. Atas dasar penetapan taman nasional itu juga, pemerintah lalu membatalkan izin-izin perkebunan yang sudah keburu dikeluarkan namun mengancam hak dan penghidupan Orang Rimba.</p>
<p>Menurut Rakhmat Hidayat, Direktur Esekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, sekarang ada sekitar 1000an Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional tersebut.</p>
<p>Meski wilayah tempat tinggal mereka sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, tetap saja Orang Rimba mendapat tekanan dari ancaman pembalakan liar. Orang Rimba yang tinggal di luar Taman Nasional malah menghadapi kenyataan berkurangnya pendapatan, karena ada lahan mereka yang sebagian berubah jadi HTI, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau area transmigrasi.</p>
<p>Padahal, jika hutan mereka tetap terjaga, Orang Rimba punya mekanisme sendiri dalam menjaganya. &#8220;Pemasukan mereka sehari-hari bisa dari karet, lalu untuk 2-3 bulan bisa dari kapulaga, buah dan kopi bisa jadi pemasukan tahunan, dan buat tabungan, mereka punya kayu. Jadi ini siklus ekonomi yang tak berhenti,&#8221; kata Rakhmat.</p>
<p>Selain itu, Orang Rimba juga punya penataan lahan sendiri. Hutan di lereng gunung tak akan disentuh, di bagian tengah akan jadi komplek pertanian, di bagian kering akan jadi kuburan, dan di lahan basah jadi sawah. &#8220;Sistem ini menunjukkan bahwa hutan memiliki fungsi konservasi, ekonomi, budaya, dan religi buat Orang Rimba.&#8221;</p>
<p>Sistem pembagian wilayah tersebut masih cukup terjaga di Taman Nasional Bukit Dubabelas, namun pelan-pelan mulai menghilang buat Orang Rimba yang tinggal di dekat kawasan HTI atau transmigrasi. Sistem tradisional itu juga, menurut Rakhmat, jadi pembuktian bahwa masyarakat adat bisa dengan lebih baik mengelola dan melindungi hutan daripada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.</p>
<p>&#8220;Orang Rimba kalau menikah butuh 100 jenis bunga. Satu jenis bunga hilang saja, bisa tidak jadi karena mereka percaya dewanya tidak akan turun. Saat mereka melahirkan, mereka harus ke kawasan hutan khusus, karena ternyata di sana ada 58 jenis tanaman obat, sumber air, dan madu. Jadi mereka tidak akan merusak hutan,&#8221; ujar Rakhmat.</p>
<p>Orang Rimba sebenarnya hanya satu dari empat masyarakat adat yang ada di Jambi, selain mereka masih ada Duano (Bajau), Talang Mamak, dan Batik Sembilan.</p>
<p>Rencana nasional MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadikan Jambi sebagai provinsi yang akan menyumbang di sektor energi. Artinya hutan-hutan Jambi yang tersisa akan diperuntukkan buat tambang batubara atau dikonversi jadi lahan sawit.</p>
<p>Hutan memang bisa dilindungi, namun hutan tak bisa jadi pulau sendiri, dikelilingi oleh lahan tambang atau sawit. Dan sampai sekarang belum ada kebijakan permanen untuk menghormati hak masyarakat adat. Belum lagi tekanan investasi yang terus terjadi.</p>
<p>Josi Khatarina, Tim Kerja Legal Satgas REDD+, bilang, gerakan satu peta yang menyeragamkan semua peta pemberian izin penggunaan hutan bisa meminimalisir adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan status hutan seperti yang sudah terjadi selama ini. Satu peta utama ini juga dijanjikan akan melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunannya.</p>
<p>Meski begitu, Rakhmat mengingatkan bahwa ada cara-cara menyiasati pemberian izin di lapangan. &#8220;Di Jambi, tidak ada lagi izin HTI, tapi banyak sekali yang statusnya pinjam pakai. Jangan sampai aturan soal tata ruang hutan jadi menghambat masyarakat adat. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, lebih baik buat siapa? Nanti masyarakat adat malah akan terusir lagi, konflik lagi.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mengembalikan-hutan-adat-ke-pemilik-aslinya-144102950.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Desa di Tengah Iklim yang Berubah</title>
		<link>https://isyana.com/?p=53</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah. Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=53">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah.</p>
<p><em><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg"><br />
</a><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-55 size-full" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg" alt="magepanda 1" width="600" height="400" /></a></em>Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut statistik resmi, bekerja sebagai petani. Tempat tinggal dan jalan untuk para penduduk sudah jadi dan tinggal mereka tempati. Orang-orangnya didatangkan dari berbagai permukiman dari perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi desa subur bentukan pemerintah tersebut.</p>
<p>Mereka yang kemudian beranak-cucu di Magepanda tertarik untuk meninggalkan kampung-kampung di perbukitan karena melihat potensi lahan yang cukup subur, kondisi alam yang bagus, dan melimpahnya ketersediaan air. Dari gambaran Pencratius Vitalis Padji atau Piet, ketua gabungan kelompok petani di sana, Magepanda adalah sebuah desa permai seperti yang tergambar dalam buku-buku pelajaran atau lagu-lagu anak pada masa lalu.</p>
<p>Petani di sana awalnya tak mengerjakan sawah. Mereka berladang dan menanam ubi jalar, jagung, talas, sorgum, labu, serta kacang-kacangan. Hasil ladang inilah yang sepanjang tahun menjadi sumber makanan mereka. Menurut Piet, ketika orang-orang pertama tinggal di desa, hanya penduduk keturunan Bugis saja yang “membuka petak” (istilah mereka untuk petani yang menanam padi di sawah).</p>
<p>Baru pada 1980-an, saat pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian, penduduk pun mulai beralih dari berladang ke sawah. Petak sawah pun mulai terlihat banyak. Mereka mulai tahu perbedaan jenis padi. Ada yang masih bertahan dengan cara tradisional berladang, namun semakin lama praktik itu pun semakin ditinggalkan. Magepanda pun dikenal sebagai lumbung padi Nusa Tenggara Timu.</p>
<p><strong>Iklim yang berubah</strong><br />
Sebagai petani, kehidupan penduduk Magepanda sangat bergantung pada musim. Menjelang musim hujan adalah saat-saat mereka mempersiapkan lahan untuk ditanami bibit. Dari situ, mereka bisa memprediksi kapan panen dan kapan mereka bisa mendapat penghasilan. &#8220;Perbedaan [antara] musim panas dan hujan jelas, Oktober sampai akhir Mei itu sudah jelas hujan,&#8221; kata Piet.</p>
<p>Frans Dong, seorang tokoh masyarakat desa, mengatakan, dia ingat betul pada 1976, saat liburan sekolah, makan jagung pada bulan Februari. Itu pun dibilang jagung yang sudah terlambat tanam karena biasanya keluarganya merayakan Tahun Baru dengan makan jagung. &#8220;Sekarang, bulan Februari, jagung malah belum tanam,&#8221; katanya.</p>
<p>Pada saat saya datang ke Magepanda pada pertengahan Februari lalu, fasilitator pertanian Apolinaris mengatakan, musim hujan belum deras, malah kini sudah panas. &#8220;Bukan gagal panen lagi, ini sudah gagal tanam,&#8221; kata dia. Melihat pemberitaan soal banjir Jakarta di televisi nasional, dia bilang, &#8220;Wah, di Jakarta banyak sekali air sampai banjir. Kami yang melihatnya iri.&#8221;</p>
<p>Karena hujan jarang turun dan lebih susah diprediksi, sekarang petani lebih suka memakai pompa untuk mengambil air tanah guna mengairi sawah. Saat ini tercatat ada 120-an mesin pompa air yang resmi, belum lagi yang tak resmi. Mesin-mesin itu menyedot air sampai kedalaman 10-20 meter.</p>
<p><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-2.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-57 size-full" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-2.jpeg" alt="magepanda 2" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Penggunaan pompa air berlebihan pun berdampak pada kekosongan rongga tanah, sehingga desa yang letaknya dekat permukaan laut ini kemasukan air laut. Bahkan desa tetangga mereka, Reroroja, kena imbasnya. Sumur-sumur mereka mengering sehingga penduduk harus membeli air seharga Rp2 ribu per jeriken. Ini tentu berarti tambahan pengeluaran untuk sekadar memenuhi kebutuhan air bersih, di luar makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.</p>
<p>Batha Pius dari Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda mengatakan, &#8220;Kami sudah bilang, &#8216;cukup sudah&#8217;, tapi terus saja pompanya dipakai,&#8221; kata Pius, Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda. &#8220;Jawab mereka, &#8216;nanti mereka yang punya sawah itu saja yang makan, kami tidak&#8217;.&#8221;</p>
<p><strong>Bukan lagi pemilik</strong><br />
Namun ternyata kebanyakan petani di Magepanda hanyalah pekerja di lahan sendiri. Menurut Badan Penyuluh Kecamatan, sekitar 45 persen dari 870 hektar sawah di Magepanda malah dimiliki oleh orang dari luar desa. Kebanyakan dari Bugis atau malah pejabat di Maumere. Saat panen, &#8220;Orang-orang hanya melihat karung-karung beras diangkut, lalu dibawa pergi,&#8221; kata Piet.</p>
<p>Rata-rata mereka yang masih memiliki lahan, hanya punya 0,25-0,5 hektare. &#8220;Mana mungkin hidup bertahan selama 12 bulan dengan hasil dari sawah seluas itu?&#8221; kata Piet lagi. Ada memang yang masih punya 2-3 hektare, tapi jumlahnya hanya belasan. Tak heran banyak generasi muda mereka yang tak mau lagi jadi petani, namun memilih jadi tukang ojek. Tak capek meski uangnya tak menentu. &#8220;Tapi masa mau semua jadi ojek?&#8221; kata Frans.</p>
<p>Saat generasi orangtua mereka berladang dulu, penduduk desa bisa mengandalkan hasil ladang sebagai sumber cadangan pangan berkelanjutan. Dengan fokus petani pada sawah, maka padi kini menjadi satu-satunya sumber pangan buat mereka. Tak ada lagi ubi atau kacang-kacangan yang bisa jadi simpanan makanan.</p>
<p>Padi juga berfungsi jadi mata uang buat mereka. Semua kebutuhan dari sekolah anak, pakaian, dan modal usaha didapat dari menjual beras. Sayangnya, musim yang tak pasti turut memengaruhi kemampuan sawah berproduksi. Dan ini menyebabkan pemasukan penggarap serta pemilik lahan semakin sedikit.</p>
<p>Hasil panen per hektar sawah di desa itu, menurut rata-rata kecamatan, bisa mencapai 3,5-4,5 ton, tapi bisa juga mencapai 6-7 ton per hektar jika dikerjakan secara intensif. Namun hasil intensif ini tergantung dengan seberapa banyak pupuk yang digunakan, dan ini berarti modal yang semakin besar juga.</p>
<p>Jika biaya menggarap sawah dipecah-pecah komponennya, ada kebutuhan traktor (Rp1-1,2 juta per hektar) dan biaya buruh untuk menanam dan mencabut rumput (10% dari hasil panen). Hujan yang makin tak bisa diandalkan kedatangannya membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pompa. Untuk sawah seluas 1 hektare, dibutuhkan minimal 1000 liter solar atau sekitar Rp4,5 juta. Angka ini bisa saja lebih besar, karena ada sawah yang sekali diairi bisa langsung terendam, namun ada juga yang habis diairi tapi tak kunjung terendam sehingga harus menyalakan pompa lagi untuk menaikkan air.</p>
<p>Ada lagi biaya bibit yang rata-rata Rp200 ribu per 50 kg serta pupuk yang diberikan dua minggu sekali dalam tiga bulan, yang mencapai 36 liter. Petani harus membayar Rp110 ribu per 5 liter. &#8220;Ini baru natrium, belum kalium, fosfor,&#8221; tambah. Jadi total mereka menghabiskan Rp7-8 juta per hektar, atau Rp6-6,5 juta jika tanpa pompa.</p>
<p>Masa panen pun tidak lagi berarti masa meraup untung. Ada biaya makan untuk pekerja, biaya angkut dari sawah ke jalan lalu ke penggilingan. Baik Piet maupun Frans, sepakat, mereka nyaris tidak mendapat keuntungan dari biaya Rp7-8 juta per hektare dari mengerjakan sawah.</p>
<p>Mereka yang tinggal di Magepanda hanyalah satu dari jutaan cerita mengenai kerapuhan sebuah desa di tengah ancaman iklim yang tak lagi pasti. Data BPS 2012 menyebutkan, 60 persen atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan 70 persen atau 80 juta orang di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.</p>
<p>Seperti kata Pius, &#8220;Saya bertanya-tanya, akan jadi apa Magepanda nanti?&#8221;</p>
<p>Nanti, saat pompa harus menarik air lebih dalam, saat lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar bahan bakar pompa, dan saat keuntungan produksi para petani tak lagi mampu menutup kehidupan sehari-hari, mungkin petani Magepanda tak mendapat apa-apa selain rugi.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/sebuah-desa-di-tengah-iklim-yang-berubah-034002252.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setengah Hati Menuju Ekonomi Hijau</title>
		<link>https://isyana.com/?p=59</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 07:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=59">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.</p>
<p>Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabella Teixeira, dalam sebuah konferensi pers menyatakan teks yang berhasil muncul dari KTT Bumi ini sebagai sebuah &#8220;kemenangan besar&#8221; dalam proses negosiasi internasional.</p>
<p>Dokumen sebanyak 49 halaman berjudul &#8220;The Future We Want&#8221; ini mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi baik oleh negara maju dan negara berkembang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau &#8216;ekonomi hijau&#8217;.</p>
<p>Hanya saja, kelompok masyarakat sipil, kelompok bisnis, bahkan delegasi dari banyak negara mengaku tidak puas dengan hasil teks ini karena lemahnya keputusan-keputusan politik yang terkandung dalam teks.</p>
<p>Tidak ada target waktu yang jelas akan kapan daftar pekerjaan dalam dokumen tersebut harus dipenuhi. Selain itu, negara maju juga tidak memberi kepastian atau malah harapan akan adanya dana-dana bantuan bagi negara miskin untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dengan alasan krisis keuangan zona Euro.</p>
<p>Belum lagi jika paragraf-paragraf di dokumen ini dicermati satu per satu, makin jelas terlihat kelemahan dokumen tersebut. Kelompok High Seas Alliance sudah menyoroti soal minimnya aspek perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional.</p>
<p>Banyak juga yang menyoroti hilangnya frasa &#8220;hak reproduksi&#8221; dalam dokumen tersebut, padahal mengatur jumlah populasi penting dilakukan untuk demi mengurangi beban planet Bumi. Dengan 7 miliar penduduk, kita hidup di planet yang kewalahan memenuhi kebutuhan kita.</p>
<p>Direktur Eksekutif WWF Lasse Gustavsson memberi gambaran, &#8220;Ini adalah realitanya. Bumi membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengganti sumber daya yang kita konsumsi dalam 12 bulan. Kita sudah kehilangan banyak spesies. Ada banyak utang ekologi, dan kini waktunya membayar.&#8221;</p>
<p>Direktur politik Greenpeace Daniel Mittler dan direktur eksekutif Oxfam Barbara Stocking sama-sama menyatakan bahwa negara berkembang tidak bisa diharapkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDG) tanpa bantuan finansial dari negara maju. Tetapi konferensi ini tidak menunjukkan adanya kemauan politik menuju bantuan keuangan tersebut maupun unsur-unsur perlindungan lingkungan yang kuat.</p>
<p>Negosiator dari Bangladesh Quamrul Chowdhury termasuk yang kecewa dengan hasil yang muncul dari Rio+20.</p>
<p>Membangun teknologi pangan, beralih ke teknologi energi yang terbarukan, atau menyediakan akses ke sumber-sumber air bersih tentu butuh biaya besar bagi negara miskin seperti Bangladesh, sementara negara-negara maju tidak menjanjikan baik keuangan maupun transfer hak paten untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. &#8220;Dokumen ini tidak ambisius, tidak punya instrumen kongkret untuk menerapkannya, dan tidak menentukan apa-apa.&#8221;</p>
<p>KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.</p>
<p>Chowdhury juga menyoroti tidak adanya definisi yang tajam dari &#8216;ekonomi hijau&#8217; dalam dokumen ini dan hal ini bisa berbahaya buat negara berkembang. Menurut direktur program Third World Network, kelompok pengamat pembangunan dan negara berkembang dalam negosiasi internasional, Chee Yoke Ling, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan melihat &#8216;ekonomi hijau&#8217; sebagai cara untuk menjual teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang. Ini tentu akan membebani negara berkembang dengan utang-utang belanja baru untuk membeli teknologi mahal demi beralih ke pembangunan ramah lingkungan.</p>
<p>Tetapi tak semuanya buruk. Sekjen United Nations Conference on Sustainable Development (Badan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan) Sha Zukang mengumumkan ada $513 miliar bantuan dana yang terdaftar dari berbagai institusi PBB atau antarpemerintah (seperti Bank Dunia), kerjasama bilateral, atau inisiatif swasta yang muncul dari konferensi ini.</p>
<p>Untuk beberapa isu, seperti perlindungan masyarakat adat, akses terhadap tanah dan pertanian organik, serta hak kecukupan pangan, dokumen ini juga cukup kuat. &#8220;Setidaknya, tidak ada yang merujuk ke promosi benih-benih transgenik,&#8221; ujar Chee Yoke Ling.</p>
<p>Tetapi, Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, &#8220;Apakah paragraf soal perlindungan masyarakat adat di dokumen ini akan berpengaruh ke semakin cepatnya pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Masyarakat Adat di DPR misalnya? Itu masih harus kita lihat.&#8221;</p>
<p>Meski kabur dan lemah, nyatanya dokumen ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki dunia untuk mencoba mengembangkan peta menuju ekonomi hijau.</p>
<p>Dan, seperti kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Rio de Janeiro, seusai konferensi ini masing-masing kementerian akan mempresentasikan visi mereka masing-masing akan ekonomi hijau. Definisi ekonomi hijau kini sangat tergantung pada masing-masing negara untuk mengartikannya.</p>
<p>Setidaknya, dari Hotel Copacabana Palace, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjanji untuk menyusun ulang kebijakan merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang bidang tambang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.</p>
<p>Kata Presiden, &#8220;Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan. Saya bertanggungjawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil.&#8221;</p>
<p>Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat diwawancarai di Rio de Janeiro soal ekonomi hijau juga menjawab bahwa Indonesia akan berusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi juga membangun industri olahan, sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru.</p>
<p>Keputusan ini mungkin akan menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia bisa beralih dari mengejar kekayaan ekonomi dengan cara-cara yang minim dampak terhadap lingkungan sementara di saat bersamaan bisa menjamin akses penduduknya yang rentan terhadap kekurangan pangan, air bersih, sumber listrik, serta kesejahteraan?</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/setengah-hati-menuju-ekonomi-hijau.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berjudi Dengan Hutan Indonesia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=91</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan). Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=91">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan).</p>
<p>Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi akibat berbagai aktivitas industri, transportasi, dan ekonomi secara umum.</p>
<p>Meski begitu, di saat bersamaan, luas lahan kelapa sawit serta kawasan pertambangan masih terus bertambah. Bahkan, rencana induk pengembangan Kalimantan Tengah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai koridor energi dan perkebunan.</p>
<p>Bagaimana bisa di saat bersamaan, ketika Indonesia berniat menjaga kelestarian hutannya, tapi tak menghentikan aktivitas pertambangan atau perluasan lahan kelapa sawit di lahan yang sama? Tidakkah perlindungan hutan dan eksplorasi tambang serta perkebunan akan tumpang-tindih di wilayah tersebut? Apa logikanya?</p>
<p>Peneliti Inggris Larry Lohmann dari lembaga The Corner House yang berfokus pada politik energi mengatakan, pendekatan REDD+ dan pengembangan kelapa sawit di saat bersamaan memang tidak akan mungkin dilakukan. Bahkan, negara-negara yang tergiur dengan proyek REDD+ ini, seperti Indonesia, malah kemungkinan besar akan mengalami kerugian.</p>
<p>Pengembangan proyek REDD, menurut Larry, awalnya berdasar pada kegelisahan negara-negara maju soal perubahan iklim. Pembatasan emisi karbondioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan membatasi aktivitas ekonomi negara-negara maju tersebut. REDD menjadi dalih agar negara-negara maju tersebut tetap bisa mengeksplorasi bahan bakar fosilnya, sambil di saat bersamaan mengeluarkan biaya pada negara-negara berkembang untuk terus menjaga hutan.</p>
<p>Misalnya saja Norwegia, negara ini sudah memberikan $1 miliar pada Indonesia untuk melaksanakan proyek REDD di Kalimantan Tengah. Di saat bersamaan, Norwegia memiliki cadangan minyak bumi yang besar serta akvititas perkapalan yang mendukung ekonominya.</p>
<p>Dengan mengeluarkan uang untuk REDD ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, Norwegia tetap menggantungkan ekonominya pada aktivitas padat karbon seperti minyak dan perkapalan tersebut.&#8221;REDD ini hanya untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara maju, melindungi struktur industri energi yang makin besar,&#8221; kata dia di Jakarta, Senin (6/2).</p>
<p>Faktor kedua yang mendorong besarnya skema REDD adalah menjelang berakhirnya fase kapitalisme yang didominasi oleh Amerika Serikat, bahwa cara-cara lama untuk menghasilkan keuntungan tidak lagi berlaku.</p>
<p>Maka itu, dikembangkanlah cara-cara baru untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pendukung produktivitas sambil menghasilkan uang, salah satunya lewat pengembangan mekanisme pasar karbon.</p>
<p>Larry mencontohkan Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak kredit karbon. Ia melihat ada dua kelompok pembeli kredit karbon tersebut, kelompok pertama adalah industri dan manufaktur agar mereka tetap bisa berproduksi seperti biasa. Kelompok kedua, adalah bank-bank dan institusi keuangan asing yang kemudian akan menggunakan kredit karbon tersebut untuk berspekulasi dan meraih keuntungan.</p>
<p>Padahal, di saat bersamaan, harga karbon di pasaran terus turun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit yang ditawarkan. Cina, India, Meksiko, Brasil, dan Indonesia menawarkan banyak sekali kredit-kredit karbon ini atas dorongan dari mekanisme PBB. &#8220;Ini pasar yang sedang jatuh. Apa benar Indonesia akan mendapat uang? Karena sektor kredit karbon sekarang sedang rontok,&#8221; kata Lohmann.</p>
<p>Selain itu, ia juga menambahkan, kredit karbon dan REDD sebagai sebuah produk finansial sangat mudah dicurangi, sangat mudah memunculkan angka. Singkatnya, &#8220;Ini produk yang gila, karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dijual.&#8221;</p>
<p>Lohmann juga melihat berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia antara masyarakat lokal dengan aktivitas tambang dan perkebunan adalah tren global, bagian dari upaya negara-negara maju memaksimalkan keuntungan.</p>
<p>Bahkan penggunaan militer untuk mengamankan sektor-sektor tersebut, korupsi yang lebih rumit agar uang tetap mengalir ke elite pemerintahan di negara-negara berkembang, sampai memastikan pasokan bahan mentah, adalah pola-pola yang terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber alam.</p>
<p>Secara teori, hutan memang dapat menyerap karbon, tapi sampai sekarang tidak ada hitungan pasti bagaimana penyerapan emisi karbondioksida ini mampu mengurangi dampak perubahan iklim.</p>
<p>&#8220;Yang harus kita sadari, bahwa REDD tidak bisa mengkompensasi dampak energi fosil terhadap perubahan iklim, bahkan ketika kita mewajibkan REDD dilakukan di semua negara di dunia. Laut dan tanah juga tidak bisa menyerap karbon ini dengan cepat. Selain itu, minyak kelapa sawit tidak akan dapat menggantikan bahan bakar mineral. Satu-satunya cara menghentikan dampak perubahan iklim adalah dengan menghentikan pembakaran bahan bakar fosil.&#8221;</p>
<p>Tetapi, di dunia yang mendasarkan nyaris segala produktivitas dan aktivitasnya pada bahan bakar fosil, mungkinkah kita sama sekali berhenti menggunakan energi mineral tersebut?</p>
<p>Menurut Lohmann, ini adalah pertanyaan yang salah, karena dengan pola berpikir seperti ini, tentu tidak akan ada jawabannya.</p>
<p>&#8220;Kita harus mulai berpikir soal akar masalah perubahan iklim. Jika kita harus menghentikan bahan bakar fosil keluar dari tanah, kita harus mulai bertanya, kenapa kita butuh bahan bakar fosil? Konsekuensinya adalah kita harus mengganti sistem industri, transportasi global, dan sistem masyarakat seperti apa yang tidak akan bergantung pada bahan bakar fosil? Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih demokratis dalam penggunaan minyak bumi dan gas. Sekarang kita menghindari masalah utamanya. Ketika kita bicara tentang REDD, kita tidak bicara tentang perubahan iklim atau menyelamatkan lingkungan.&#8221;</p>
<p>Peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo juga menambahkan bahwa kita tidak memiliki kuasa soal keputusan-keputusan akan energi.</p>
<p>&#8220;Stabilitas keuangan negara didasarkan pada energi fosil yang sepenuhnya dikendalikan oleh sektor suplai, yaitu perusahaan-perusahaan eksplorasi. Contohnya seperti yang terjadi di Sape atau Mesuji, meski berbagai konflik itu muncul, tidak ada yang bisa memveto soal ratusan hak konsesi pertambangan. Jika kita mendasarkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dari sektor energi, apa yang akan kita bayar sebagai gantinya? Apakah kehancuran di sepanjang pesisir timur Sumatera?&#8221;</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/berjudi-dengan-hutan-indonesia.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Para Perempuan Pengusaha Pohon</title>
		<link>https://isyana.com/?p=97</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon. Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=97">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon.</p>
<p>Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual bibit-bibit pohon pada pemerintah kota.</p>
<p>Bayaran yang mereka dapat bukanlah uang, melainkan kupon yang bisa mereka gunakan untuk membeli bahan makanan sehari-hari, perabot rumah tangga, uang sekolah, pakaian, sampai bahan bangunan.</p>
<p>Program penghutanan kembali ini muncul sebagai usaha menyerap 307 ribu ton jejak karbondioksida dari penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2010 di kota tersebut.</p>
<p>Jejak karbondioksida itu adalah akibat emisi dari penerbangan yang digunakan oleh puluhan ribu penonton Piala Dunia, kebanyakan datang dari Eropa, ke Afrika Selatan, lalu kembali ke Eropa. Untuk menyerap emisi karbondioksida tersebut, pohon-pohon pun ditanam.</p>
<p>Sebagai tempat penanaman, Pemerintah Kota eThekwini (Durban) membeli lahan seluas 800 hektar bekas ladang tebu dari seorang pemilik perkebunan tebu. Lahan yang harus ditanami pohon ini sekaligus merupakan zona penyangga antara kota dengan lokasi akhir pembuangan dan penimbunan sampah (landfill site).</p>
<p>Selain untuk menyerap jejak karbon Piala Dunia 2010, proyek yang sudah dimulai sejak 2008 ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air dan memberi lapangan pekerjaan penduduk sekitar.</p>
<p>Setelah lahan dibeli, pemerintah kota mempekerjakan penduduk di sekitar area tersebut untuk menanami kembali kawasan bekas ladang tebu dengan pohon-pohon varietas lokal. Sekitar 80 persen dari penduduk di kawasan Buffelsdraai adalah pengangguran. Maka, proyek pembibitan dan penanaman pohon ini pun kini menjadi pekerjaan utama mereka.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon ini mengumpulkan bibit-bibit pohon dari sekitar 200 varietas yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya, bibit-bibit pohon itu dibesarkan menggunakan ember atau plastik. Setelah bibit-bibit ini mencapai ketinggian tertentu, para penanam pohon pun bisa menjualnya ke pemerintah kota.</p>
<p>Jika bibit pohon yang ditumbuhkan oleh para pengusaha pohon ini mencapai tinggi 30 cm, maka bayarannya adalah 5 rand (Rp 5300) per pohon. Jika pohonnya mencapai tinggi 60 cm, para pengusaha pohon ini akan dibayar Rp 8 ribu rupiah (atau 7,5 rand), dan 10 rand (Rp 10.600) jika pohon yang dijual ke pemerintah kota mencapai ketinggian 1 meter.</p>
<p>Salah satu perempuan pengusaha ini, Nokuthula Gcabashe, bisa menumbuhkan sampai 2000 pohon per tahun. Dengan skema tersebut, kurang lebih ia bisa memperoleh 1900 rand setiap bulannya (sekitar Rp 2 juta). Tentu ini jumlah yang lumayan daripada saat ia tak memiliki penghasilan. Uang yang didapat Nokuthula dari menumbuhkan pohon, ia gunakan untuk biaya bersekolah.</p>
<p>Menurut Nokuthula saat ditemui beberapa waktu lalu di Durban, mayoritas pengusaha pohon ini adalah perempuan. Dari 202 orang yang terlibat, hanya 5 pria yang memilih pekerjaan ini. “Dan mereka bukan pekerja keras, hanya bekerja biasa saja,” katanya. Setidaknya dibanding para pengusaha pohon perempuan yang, menurut dia, kebanyakan bekerja sangat keras.</p>
<p>Karena sudah terlibat sejak 2008, Nokuthula kini menjadi fasilitator bagi para pengusaha pohon lainnya. Pada mereka yang ia latih, Nokuthula selalu berpesan, “Dua hal penting di dunia ini, pendidikan dan rumah. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan dua hal itu terlebih dahulu sebelum kamu bekerja untuk mendapat makanan.” Menanam pohon buat Nokuthula adalah kesempatannya untuk bisa membiayai pendidikan dan memperbaiki rumah tinggal.</p>
<p>Sementara, Ziningi Gcabashe adalah ‘bintang utama’ proyek ini. Perempuan, menurut Ningi, tertarik ikut pada proyek penanaman ini untuk mendapat uang. “Ketika para pria kami kabur dari rumah, perempuanlah yang harus memberi makan anak-anak. Dari mana dapat uang?”</p>
<p>Ningi adalah salah satu pengusaha pohon angkatan pertama. Awalnya, hanya 20 penanam bibit pohon yang terlibat. “Kami hanya diberi tahu bahwa dengan menanam pohon, kami bisa membeli makanan. Awalnya orang-orang tidak percaya, tapi ternyata benar.”</p>
<p>Sebelumnya, orang-orang tidak tahu makanan apa yang bisa mereka sajikan untuk anak-anak di rumah. Sekarang, para perempuan pengusaha pohon ini bisa membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan sampai tingkat universitas.</p>
<p>Setiap orang kemudian bisa menambah jumlah pohon yang akan mereka besarkan sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. “Kebutuhan kamu apa dulu? Sekolah? Bahan bangunan? Baru dari situ kamu bisa menghitung berapa pohon yang bisa kamu tambah untuk bisa memenuhi kebutuhan itu.”</p>
<p>Ningi sendiri bisa membiayai kursus mengemudi dan pembuatan SIM-nya dari usaha menanam pohon, yaitu mencapai 5000 rand (Rp 5,3 juta). “Sebelum proyek ini, saya sama sekali belum pernah menyentuh mobil,” kata Ningi. Dari 2008, saat pertama kali ia menjadi penanam pohon, sampai sekarang, Ningi sudah menjual 15 ribu pohon.</p>
<p>Direktur Perlindungan Iklim di Unit Pengelolaan Lingkungan dan Perencanaan Kota Pemerintahan Regional Durban Sean O’Donoghue mengatakan proyek penanaman kembali Buffelsdraai dianggap sukses. Kini, proyek ini menjadi percontohan buat skala nasional. “Rencananya, akan diterapkan di wilayah-wilayah lain di Afrika Selatan.”</p>
<p>Hal yang paling menarik dari proyek ini adalah bahwa pemerintahlah yang membeli tanah dari pihak perseorangan untuk kemudian ‘menyerahkannya’ lagi ke masyarakat untuk dikelola.</p>
<p>Pemerintah memberdayakan masyarakat sekitar yang miskin dan tidak memiliki pemasukan untuk menjadi penanam pohon dengan bayaran yang layak. Masyarakat pun jelas-jelas terdongkrak tingkat kesejahteraan ekonominya.</p>
<p>Perempuan-perempuan seperti Ziningi dan Nokuthula, yang awalnya ‘hanya’ penanam pohon, bisa menjadi fasilitator dan pelatih hanya dalam jangka waktu tiga tahun.</p>
<p>Bandingkan dengan pengelolaan hutan-hutan di Indonesia. Meski semua hutan di Indonesia adalah milik pemerintah, hak pengelolaannya justru diberikan pada pengusaha perkebunan skala besar. Jarang sekali penduduk sekitar perkebunan menangguk untung dari usaha yang ada di sekitar rumah mereka. Bukannya untung, yang lebih sering terjadi di Indonesia malah berbagai konflik soal lahan.</p>
<p>Para perempuan pengusaha pohon di Buffelsdraai, Durban ini menjadi bukti bahwa ada sebuah model ekonomi yang memungkinkan negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya untuk kesejahteraan pengusaha skala besar saja.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/kisah-para-perempuan-pengusaha-pohon.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hak Membangun vs Hak Hidup</title>
		<link>https://isyana.com/?p=99</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu. Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=99">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu.</p>
<p>Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) di Kopenhagen itulah perjanjian pengganti Protokol Kyoto diharapkan muncul.</p>
<p>Sayangnya, kesepakatan penting yang berpotensi menyelamatkan bumi dari kerusakan dan bencana itu gagal hadir.</p>
<p>Apa itu Protokol Kyoto?</p>
<p>Konvensi internasional yang mulai diterapkan pada 2005 ini mewajibkan negara-negara maju, sering disebut negara Annex I (Uni Eropa, Jepang, Kanada, Rusia, beberapa di antaranya), untuk mengurangi buangan emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Mereka dianggap lebih mampu secara ekonomi untuk beralih ke teknologi atau sumber energi yang lebih bersih. Negara-negara maju juga sudah punya keunggulan berpuluh-puluh tahun daripada negara berkembang untuk ‘membuang’ gas karbondioksida ke udara sehingga bisa kaya seperti sekarang.</p>
<p>Meski begitu, Amerika Serikat, salah satu polutan terbesar dunia yang juga negara maju, menolak terikat pada Protokol tersebut.</p>
<p>Ketergantungan Amerika Serikat pada bahan bakar fosil serta kedekatan administrasi Presiden George W Bush (saat itu) dengan industri minyak adalah beberapa faktor yang menyebabkan AS tak mau terikat pada perjanjian dunia ini.</p>
<p>Maka itu, apapun perjanjian dunia yang muncul untuk menggantikan Protokol Kyoto harus dapat memasukkan Amerika Serikat di dalamnya.</p>
<p>Setiap tahun, perwakilan dari negara-negara di bawah PBB bertemu untuk merancang sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengurangi buangan karbondioksida dunia.</p>
<p>Terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang tercantum pada Protokol Kyoto, negara-negara dunia itu pun mencoba lagi menghasilkan kesepakatan global.</p>
<p>Di Durban, Afrika Selatan, pada 11 Desember 2011, Konferensi Perubahan Iklim PBB akhirnya mengeluarkan kesepakatan untuk mulai memiliki perjanjian baru pengganti Protokol Kyoto pada 2015 yang akan mulai berlaku pada 2020.</p>
<p>Kesepakatan yang baru akan keluar pada 2015 dan berlaku pada 2020 itu rencananya akan mengikat negara maju dan negara berkembang untuk mengurangi emisi karbondioksida mereka.</p>
<p>Lalu, apa yang terjadi antara sekarang sampai 2020? Hanya negara-negara Uni Eropa-lah yang menyatakan niatnya untuk terus mengurangi emisi karbon mereka.</p>
<p>Kanada, Jepang, dan Rusia –negara-negara polutan besar dunia—sudah menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Dengan Amerika Serikat tidak pernah terikat pada perjanjian ini, maka tidak ada lagi yang dapat mengontrol buangan karbondioksida ke bumi. Padahal emisi karbondioksida yang tinggi berpotensi menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi.</p>
<p>Tanpa kendali internasional, dunia kini sedang menuju kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 4 derajat Celsius. Padahal, PBB sudah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi yang dapat ditoleransi bumi ‘hanyalah’ 2 derajat Celsius.</p>
<p>Tampaknya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi jangan bayangkan kehancuran itu seperti kiamat yang datang lalu usai.</p>
<p>Dampak perubahan iklim datang berulang-ulang dengan keparahan yang makin meningkat. Bentuknya bisa berupa hujan yang semakin deras dan semakin sering sehingga menyebabkan banjir besar atau longsor. Bisa juga berupa kekeringan panjang, sehingga orang semakin sulit mencari air atau sawah-sawah tidak terairi.</p>
<p>Saat kekeringan melanda, gagal panen pun terjadi. Akibatnya, bahan pangan makin sulit dicari. Kalau ditemukan, harganya pun mahal. Bukan tidak mungkin, dunia akan kehabisan sumber makanan.</p>
<p><strong>Susahnya membangun kesepakatan</strong><br />
Kenapa kesepakatan dunia untuk upaya menyelamatkan bumi itu susah sekali dicapai?</p>
<p>Emisi karbondioksida bukan hanya soal lingkungan semata. Ada aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya, kemajuan ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan infrastruktur dengan ekstremitas cuaca, serta kepentingan politik masing-masing negara.</p>
<p>Buat Amerika Serikat, negara yang paling dipaksa ikut dalam perjanjian internasional berikutnya, polusi yang mereka hasilkan tidak sebanyak Cina. Maka, Amerika Serikat pun meminta Cina harus ikut terikat dalam perjanjian baru tersebut. Sementara Cina berpendapat, besarnya buangan emisi mereka akibat banyaknya jumlah penduduk.</p>
<p>Selain itu, Cina berpendapat, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, atau Jepang, sudah lebih dulu mengotori bumi. Kenapa negara berkembang lainnya harus ikut menanggung dosa lingkungan negara-negara maju tersebut?</p>
<p>Cina juga kini beralasan bahwa mereka sudah melakukan banyak sekali inisiatif untuk beralih ke teknologi hijau. Hanya saja, Amerika Serikat meminta Cina membuka diri terhadap dunia internasional (dan lembaga pengukur emisi karbon asing) demi transparansi pelaporan inisiatif-inisiatif tersebut. Bagi Cina, ini bisa dianggap sebagai campur tangan atas kedaulatan negara mereka.</p>
<p>Amerika Serikat juga sudah kehilangan keunggulannya sebagai pemimpin di dunia internasional, setidaknya dari segi ekonomi dan inisiatifnya dalam isu perubahan iklim. Maka saat mereka menekan Cina itu bisa dilihat sebagai upaya menghambat kemajuan ekonomi Cina.</p>
<p>India juga menjadi negara berkembang dengan buangan polusi besar yang jadi sorotan dalam setiap Konferensi Perubahan Iklim PBB. Sama seperti Cina, mereka mengajukan alasan tingginya jumlah penduduk sebagai faktor penyebab besarnya polusi yang mereka hasilkan.</p>
<p>India juga menyebut bahwa mereka punya hak untuk berkembang secara ekonomi, mensejahterakan ratusan juta penduduk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.</p>
<p>Bagi negara-negara seperti Rusia dan Kanada, masing-masing dengan ketergantungan terhadap industri perminyakan, pembatasan emisi karbondioksida berarti memberi beban bagi pertumbuhan ekonomi mereka.</p>
<p>Sementara, buat negara-negara kecil kepulauan, jumlah emisi karbondioksida yang beredar di udara bukan soal kesempatan ekonomi, tapi masalah hidup mati. Dampak perubahan iklim bisa berarti kematian bagi mereka. Kenaikan permukaan air laut bisa menenggelamkan negara mereka.</p>
<p>Negara-negara termiskin dunia pun masih mengalami permasalahan mendasar soal penyediaan makanan atau akses terhadap air. Apalagi nanti, saat dampak perubahan iklim mulai terasa.</p>
<p>Bahkan tak perlu menunggu nanti, laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB yang beranggotakan ratusan peneliti dari berbagai negara sudah menyatakan, perubahan iklim adalah penyebab berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang sudah terjadi belakangan ini. Dan peristiwa yang terjadi sekarang (masih ingat banjir Bangkok?) hanyalah kilasan dari skala peristiwa yang bisa terjadi di masa depan saat dampak perubahan iklim terjadi makin sering.</p>
<p><strong>Di mana Indonesia?</strong><br />
Ada 123 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan di pinggir pantai. Artinya, setengah penduduk Indonesia rentan terhadap dampak-dampak perubahan iklim.</p>
<p>Akses terhadap air pun masih sulit di sebagian kawasan timur Indonesia. Belum lagi petani-petani Indonesia yang kesulitan panen akibat kekeringan sambil terus tergerus produk pertanian impor. Pemasukan nelayan Indonesia pun bisa terus menyusut ketika cuaca di lautan makin tidak menentu.</p>
<p>Itu hanya beberapa contoh kelompok yang akan terancam oleh dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki kerentanan sekaligus juga harus berkembang ekonominya.</p>
<p>Hanya saja, dalam tiga kali Konferensi Perubahan Iklim PBB yang saya datangi (Nusa Dua pada 2007, Kopenhagen pada 2009, dan Durban pada 2011), Indonesia terlihat tidak terlalu berminat membela kepentingan ekonominya (artinya, menjadi sama vokalnya dengan India dan Cina dalam perundingan internasional tersebut) atau membela kerentanan penduduknya (seperti yang dilakukan negara-negara termiskin atau negara kecil kepulauan).</p>
<p>Delegasi Indonesia tetap menyuarakan pentingnya negara-negara maju memikul tanggung jawab karbon mereka. Tetapi, suara mereka itu kalah keras dibanding upaya untuk menawarkan jasa hutan-hutan tropisnya dalam skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan).</p>
<p>Lewat skema REDD ini, negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang pemilik hutan tropis (termasuk Indonesia) untuk tidak menebang hutan. Alasannya, hutan-hutan ini berperan untuk menyerap emisi karbondioksida. Dengan memiliki hutan tropis ketiga terluas di dunia, Indonesia tentu bisa diuntungkan dari skema ekonomi ini.</p>
<p>Selain soal REDD, Indonesia juga belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perundingan di antara kelompok negara-negara berkembang yang kuat.</p>
<p>Negara-negara seperti India, Cina, Afrika Selatan, dan Brasil sudah membuat front tersendiri dengan nama BASIC untuk menggalang kekuatan saat menghadapi negara-negara maju. Tetapi buat Indonesia, yang penting adalah mempresentasikan aktivitas REDD yang sudah berlangsung di Indonesia. Dalam peliputan media internasional untuk negosiasi pun, suara dari Indonesia jarang dikejar.</p>
<p>Padahal, Indonesia membawa delegasi negosiator yang besar untuk datang ke Konferensi ini. Analisis yang dilakukan oleh Hoy Chicago menghitung bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah delegasi ketiga terbesar di Konferensi tersebut dengan 266 orang. Tuan rumah Afrika Selatan membawa 386 orang, dan Brasil, yang sedang menyiapkan diri untuk pekerjaan besar Konferensi Rio+20 pada Juni 2012 nanti, membawa 288 orang.</p>
<p>Pemain besar, Cina, membawa 154 orang. Jepang membawa 134 orang, nyaris setengah dari jumlah delegasi Indonesia. Amerika Serikat, lebih sedikit lagi, 93 orang. Pemain besar lain dalam negosiasi, India, malah hanya 49 orang.</p>
<p>Pavilion Indonesia yang mewah di Durban, Afrika Selatan&#8211;tempat pusat aktivitas pameran program-program menanggapi perubahan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia&#8211;malah disponsori oleh tiga perusahaan besar yang berhubungan dengan penebangan hutan, kelapa sawit, serta penambangan minyak.</p>
<p>Jika Indonesia tak bisa menjaga kemandirian dari kepentingan industri dalam forum negosiasi pemerintahan, bagaimana kita bisa percaya pada niat pemerintah untuk melindungi penduduknya dari kerentanan atas dampak perubahan iklim?</p>
<p>Forum Konferensi Iklim PBB pun menjadi ajang tampil untuk kemudian mencari kerjasama-kerjasama antarnegara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menetapkan target kesuksesan delegasi negosiator Indonesia ke Durban.</p>
<p>Yaitu, selain mendorong terbentuknya protokol baru, juga menciptakan peluang dan kerja sama pengelolaan hutan yang membawa keuntungan bagi Indonesia. “Jangan hadiri COP hanya untuk itu (lahirnya protokol baru). Kita ada tujuan, misalkan kerja sama perawatan hutan. Saya akan ukur keberhasilan delegasi ke Afsel dari dua itu,&#8221; kata dia seperti dikutip Antara.</p>
<p>Tampaknya, ‘perubahan iklim’ baru menjadi alasan untuk mencari kerjasama asing daripada melindungi warga atau memikirkan cara terbersih dari segi lingkungan untuk mensejahterakan rakyat.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/hak-membangun-vs-hak-hidup.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
