Mengembalikan Hutan Adat ke Pemilik Aslinya

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu.

Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam ‘mengelola’ hutan dengan memberi izin buat HPH atau HTI, namun ada masalah atas pengakuan hak masyarakat adat yang belum terjawab.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sudah menyebut soal menghormati identitas hak budaya dan masyarakat tradisional. Namun belum ada penjelasan detail tentang siapa yang disebut masyarakat adat dan seperti apa identitas budaya yang dimaksud.

Sandra mencontohkan produk undang-undang yang saling bertolakbelakang meski keluar di tahun yang sama dan dibahas oleh anggota DPR yang sama pula. Seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 6 menyebut “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” Namun, UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan hutan adat sebagai hutan negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

Artinya, kata Sandra, selama ini, negara punya kontrol atas wilayah tersebut. “Ini landgrabbing (perampasan lahan) yang sistematis yang dilakukan oleh negara sendiri,” katanya, Kamis (4/12) di Jakarta.

Kenyataannya, ada jutaan warga termasuk juga masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah hutan. Komnas HAM, kata Sandra, sedang menyusun laporan akan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah hutan tersebut. Seperti bisa diduga, “Indikasi pelanggaran HAM-nya luas, meski belum bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat,” ujar Sandra.

Konflik lahan di Mesuji yang muncul pada pemberitaan media-media nasional akhir 2011 lalu adalah sebuah kasus ekstrem. Namun, menurut Sandra, “Banyak daerah lain yang hampir meledak-ledak juga.”

Tentu tak semuanya seperti itu. Ada yang hidup tentram, namun lebih karena mereka tak tahu mereka berada di kawasan hutan negara dan tak diketahui oleh polisi hutan.

Ada juga yang sadar mereka hidup di kawasan hutan negara, tapi terlindungi karena kebijakan pemerintah daerah yang pro-masyarakat adat. Lalu ada juga masyarakat adat seperti Orang Rimba yang sudah diakui haknya untuk hidup di hutan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional sejak Agustus 2000, tapi tetap saja sampai sekarang mendapat rongrongan untuk mengkonversi lahan.

Kisah Orang Rimba
Pada Agustus 2000, pemerintah menetapkan kawasan hutan hujan dataran rendah seluas 600 km persegi sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas. Di Taman Nasional ini, Orang Rimba berhak untuk tinggal sesuai tradisi mereka. Atas dasar penetapan taman nasional itu juga, pemerintah lalu membatalkan izin-izin perkebunan yang sudah keburu dikeluarkan namun mengancam hak dan penghidupan Orang Rimba.

Menurut Rakhmat Hidayat, Direktur Esekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, sekarang ada sekitar 1000an Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional tersebut.

Meski wilayah tempat tinggal mereka sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, tetap saja Orang Rimba mendapat tekanan dari ancaman pembalakan liar. Orang Rimba yang tinggal di luar Taman Nasional malah menghadapi kenyataan berkurangnya pendapatan, karena ada lahan mereka yang sebagian berubah jadi HTI, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau area transmigrasi.

Padahal, jika hutan mereka tetap terjaga, Orang Rimba punya mekanisme sendiri dalam menjaganya. “Pemasukan mereka sehari-hari bisa dari karet, lalu untuk 2-3 bulan bisa dari kapulaga, buah dan kopi bisa jadi pemasukan tahunan, dan buat tabungan, mereka punya kayu. Jadi ini siklus ekonomi yang tak berhenti,” kata Rakhmat.

Selain itu, Orang Rimba juga punya penataan lahan sendiri. Hutan di lereng gunung tak akan disentuh, di bagian tengah akan jadi komplek pertanian, di bagian kering akan jadi kuburan, dan di lahan basah jadi sawah. “Sistem ini menunjukkan bahwa hutan memiliki fungsi konservasi, ekonomi, budaya, dan religi buat Orang Rimba.”

Sistem pembagian wilayah tersebut masih cukup terjaga di Taman Nasional Bukit Dubabelas, namun pelan-pelan mulai menghilang buat Orang Rimba yang tinggal di dekat kawasan HTI atau transmigrasi. Sistem tradisional itu juga, menurut Rakhmat, jadi pembuktian bahwa masyarakat adat bisa dengan lebih baik mengelola dan melindungi hutan daripada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.

“Orang Rimba kalau menikah butuh 100 jenis bunga. Satu jenis bunga hilang saja, bisa tidak jadi karena mereka percaya dewanya tidak akan turun. Saat mereka melahirkan, mereka harus ke kawasan hutan khusus, karena ternyata di sana ada 58 jenis tanaman obat, sumber air, dan madu. Jadi mereka tidak akan merusak hutan,” ujar Rakhmat.

Orang Rimba sebenarnya hanya satu dari empat masyarakat adat yang ada di Jambi, selain mereka masih ada Duano (Bajau), Talang Mamak, dan Batik Sembilan.

Rencana nasional MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadikan Jambi sebagai provinsi yang akan menyumbang di sektor energi. Artinya hutan-hutan Jambi yang tersisa akan diperuntukkan buat tambang batubara atau dikonversi jadi lahan sawit.

Hutan memang bisa dilindungi, namun hutan tak bisa jadi pulau sendiri, dikelilingi oleh lahan tambang atau sawit. Dan sampai sekarang belum ada kebijakan permanen untuk menghormati hak masyarakat adat. Belum lagi tekanan investasi yang terus terjadi.

Josi Khatarina, Tim Kerja Legal Satgas REDD+, bilang, gerakan satu peta yang menyeragamkan semua peta pemberian izin penggunaan hutan bisa meminimalisir adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan status hutan seperti yang sudah terjadi selama ini. Satu peta utama ini juga dijanjikan akan melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunannya.

Meski begitu, Rakhmat mengingatkan bahwa ada cara-cara menyiasati pemberian izin di lapangan. “Di Jambi, tidak ada lagi izin HTI, tapi banyak sekali yang statusnya pinjam pakai. Jangan sampai aturan soal tata ruang hutan jadi menghambat masyarakat adat. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, lebih baik buat siapa? Nanti masyarakat adat malah akan terusir lagi, konflik lagi.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *