Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi ‘milik’ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional.
Untuk mencapai angka itu, Presiden memulai berbagai inisiatif, termasuk yang terpenting melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan, menyatukan berbagai peta tata ruang hutan yang berbeda dari masing-masing Kementerian yang menyebabkan tumpang tindih izin, dan membentuk Badan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation — Pengurangan Emisi dari Penebangan dan Perusakan Lahan). Sebagian besar pengurangan emisi karbondioksida nasional rencananya akan difokuskan di sektor kehutanan. Skema REDD ini memungkinkan negara-negara maju untuk memberikan pendanaan ke negara-negara berkembang sebagai imbalan agar negara berkembang menjaga hutannya.
Untuk mewakili Indonesia pada negosiasi perubahan iklim di forum PBB pun, Presiden membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang menjadi titik koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia.
Baik Dewan Nasional Perubahan Iklim ataupun Badan REDD didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, yang lebih lemah kekuatan hukumnya dibanding undang-undang.
Jika presiden baru pada 2014 nanti tak menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas, atau malah tak percaya perubahan iklim benar terjadi, keberadaan badan-badan tersebut — dan penanganan isu iklim di Indonesia terancam mengalami kemunduran.
Hal ini bukannya tak disadari Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar. Dalam pertemuan dengan media pekan lalu di Jakarta, Rachmat mengatakan, DNPI sudah mulai melakukan pendekatan secara pribadi ke beberapa partai politik. Ada yang menerima, ada yang tak mau diganggu.
Rachmat menjelaskan bagaimana ia memberi pemahaman pada partai politik soal negosiasi perubahan iklim yang sedang berjalan di PBB. “Cara paling gampangnya saja, kita bilang, kalau kita sukses di negosiasi, Indonesia akan dapat duit. Nggak sukses, ya nggak dapat duit. Uang-uang internasional yang akan dibagi pada 2015 mau dikasih ke siapa?” kata Rachmat.
Rencananya, pada 2015 nanti, akan ada sebuah kesepakatan global baru menggantikan Protokol Kyoto yang akan mewajibkan setiap negara di dunia melakukan aksi-aksi dalam pengurangan emisi karbondioksida. Bukan hanya kewajiban, menurut Rachmat, akan ada pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang — termasuk Indonesia — dalam aktivitas yang berhubungan dengan perubahan iklim.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Warsawa awal Desember 2013 lalu, Indonesia, bersama Chile, Kosta Rika, dan Kolombia, terpilih sebagai negara-negara yang akan mendapat bantuan pendanaan dalam aksi pengurangan emisi karbondioksida. Proyek yang diajukan Indonesia adalah program transportasi perkotaan rendah emisi atas usulan Kementerian Perhubungan.
Situs UNFCCC (Badan PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim) mencatat upaya ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan bermotor. Proyek percontohannya akan dilakukan di tiga kota, Medan, Menado, Batam, dengan penerapan rencana mobilitas rendah karbon. Di tingkat nasional, aktivitasnya akan berupa pengembangan kerangka kerja untuk transportasi perkotaan rendah karbon, sementara di tingkat lokal, akan ada pengembangan angkutan umum berkualitas, transportasi tak bermotor, manajemen parkir, manajemen lalu lintas, perencanaan kota, pengembangan bahan bakar alternatif, dan efisiensi kendaraan.
Menurut Rachmat, pada 2015 nanti, Indonesia akan mendapat pendanaan untuk banyak aktivitas penanganan perubahan iklim lainnya. DNPI, kata dia, sudah mendapat kepercayaan PBB untuk mengelola dana-dana itu, sehingga keberlangsungannya diperlukan.
Namun, perubahan iklim bukan hanya soal bagi-bagi uang untuk proyek pengurangan emisi karbondioksida. Tanpa ancaman perubahan iklim pun, lingkungan Indonesia sudah terancam kerusakan luas dari penanganan serampangan dari ekstraksi sumber daya alam.
Aktivitas sumber daya alam, termasuk pertambangan dan perkebunan, masih akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan untuk meraihnya, pembukaan hutan pun tak bisa terhindarkan. Artinya emisi karbondioksida Indonesia bisa terancam naik.
Aktivis lingkungan Chalid Muhammad dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) meragukan komitmen para capres 2014 terhadap perlindungan hutan. Alasannya, dari Aburizal Bakrie sampai Prabowo Subianto, sumber kekayaan mereka sangat lekat dengan sektor ekstraksi sumber daya alam. “Kalau Jokowi, selain dia sebagai pengusaha mebel, saya belum melihat pendapatnya tentang perlindungan hutan,” kata Chalid.
Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan juga menyoroti adanya kontradiksi antara komitmen Indonesia mengurangi buangan gas karbondioksida dan fokus pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam.
Selama ini, Abednego setuju bahwa kebijakan perubahan iklim yang ada selama ini sangat berfokus pada sosok eksekutif saja, atau presiden. “Belum masuk ke ruang publik yang lebih tinggi, seperti undang-undang,” ujarnya.
Kandidat capres yang maju sekarang pun belum ada yang berbicara soal lingkungan. “Jokowi bisa mengklaim dia membersihkan sungai, tapi itu baru bagian dari argumentasi penanganan banjir,” kata Abednego.
Memang, dunia dalam iklim yang berubah akan mengalami banjir yang lebih sering. Namun perubahan iklim juga berdampak pada biaya transportasi yang semakin tinggi, penyesuaian infrastruktur jika terjadi kenaikan paras muka air laut, dan sulitnya akses ke air bersih. Ini tentu akan menjadi tantangan buat calon presiden 2014.
Terpusatnya isu perubahan iklim hanya pada sosok eksekutif Presiden SBY, menurut Abednego, adalah sebuah kesempatan. Bahwa di masa presiden selanjutnya, isu ini harus naik kelas ke tingkat nasional dan Indonesia punya undang-undang soal perubahan iklim. Bukan hanya itu, 2014 seharusnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih birokrasi dari perusak lingkungan. Maka jangan pilih kandidat capres yang terlibat aksi perusakan lingkungan.
(Pertama kali diterbitkan di sini)