<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Politik</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Di Balik Naik dan Turunnya Popularitas Dua Capres</title>
		<link>https://isyana.com/?p=74</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Persaingan Prabowo dan Jokowi dalam meraih kursi kepresidenan semakin ketat, malah Prabowo bisa saja menjadi kandidat favorit dengan peluang besar untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya, sesuatu yang tidak terbayangkan sebulan lalu. Capres nomor urut satu Prabowo Subianto disambut ratusan pengunjung saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/6). Prabowo Subianto juga menyempatkan diri untuk berdialog <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=74">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Persaingan Prabowo dan Jokowi dalam meraih kursi kepresidenan semakin ketat, malah Prabowo bisa saja menjadi kandidat favorit dengan peluang besar untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya, sesuatu yang tidak terbayangkan sebulan lalu.</p>
<p>Capres nomor urut satu Prabowo Subianto disambut ratusan pengunjung saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/6). Prabowo Subianto juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga di sekitar Pasar Tanah Abang.</p>
<p>Peneliti Program Asia Timur untuk Lowy Institute for International Policy Aaron L Connelly dalam tulisannya, “Indonesian election: Prabowo now the favourite”, mengatakan, bahwa Prabowo mengejar ketertinggalannya dari Jokowi. Jika persaingan kedua kandidat capres ini betul-betul ketat, maka Prabowolah pihak yang diuntungkan.</p>
<p>Alasannya, menurut Connelly, pemimpin partai di tingkat lokal yang sampai sekarang “main dua kaki” akan langsung melompat ke gerbong Prabowo yang kini mendapat momentum. Begitu juga dengan para pengusaha yang akan memilih untuk menyumbang pada mesin kampanye Prabowo (yang sebenarnya tak kekurangan uang).</p>
<p>Connelly juga bertanya kenapa tiga lembaga survey yang biasanya menjadi referensi karena angka-angkanya yang akurat — CSIS, SMRC, dan Indikator — belum mengeluarkan hasil polling yang dilakukan dengan metode wawancara tatap muka mengenai dua kandidat capres dalam sebulan terakhir.</p>
<p>Menjawab pertanyaan Yahoo Indonesia lewat email, Connelly mengatakan bahwa, “Sangat tidak biasa bagi lembaga polling terkemuka di negara manapun jika mereka tidak mengeluarkan hasil jajak pendapat pada sebulan menjelang pemungutan suara. Wawancara telepon tidak akan memberikan hasil akurat di Indonesia, karena berbagai faktor sosial ekonomi, jadi wawancara tatap muka adalah satu-satunya cara untuk mendapat gambaran akurat soal kondisi persaingan dua kandidat.”</p>
<p>Dalam tulisannya, Conelly menduga bahwa fakta ketiganya terafiliasi dengan kubu Jokowi bisa jadi salah satu alasan mereka ‘diam’. Tetapi ia juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa lembaga-lembaga survey ini menahan diri untuk mengeluarkan angka polling yang sebenarnya menunjukkan popularitas Prabowo terus menanjak naik.</p>
<p>“Apakah lembaga-lembaga ini menahan hasil jajak pendapat yang menunjukkan kenaikan popularitas Prabowo yang lebih tinggi dari yang sebelumnya dilaporkan?”</p>
<p>“Mungkin mereka berasumsi bahwa jika mereka menunjukkan hasil polling yang sangat ketat atau dengan Prabowo memimpin, maka partai di tingkat daerah akan berlomba untuk menyatakan dukungan untuk Prabowo. Kader Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten sudah diinstruksikan untuk mendukung Prabowo, sesuai afiliasi resmi Golkar, tapi mereka sering merasakan kedekatan kuat dengan cawapres Jokowi, mantan ketua partai, Jusuf Kalla. Banyak yang, jika melihat hasil polling yang tak positif, akan memilih untuk naik gerbong kemenangan sebelum terlambat. Dalam persaingan yang ketat, mesin partai Golkar bisa menjadi kunci kemenangan.”</p>
<p>Selain itu, ada juga faktor bahwa Prabowo memenangkan ‘perang media televisi’. Dua stasiun televisi besar yang bisa menjangkau 40% pemirsa mendukung Prabowo, sementara MetroTV yang mendukung Jokowi hanya punya jangkauan pemirsa 2%.</p>
<p>Kami menanyakan lebih lanjut pada Aaron Connelly tentang alasan di balik naiknya popularitas Prabowo sebagai kandidat capres dan turunnya popularitas Jokowi dalam wawancara via email di bawah ini.</p>
<p><strong>Y(ahoo): Bagaimana Prabowo bisa meraih dan mempertahankan momentum popularitasnya? Anda menyebut soal kampanye Prabowo dengan pendanaan tak terbatas dan cara dia menguasai saluran televisi, tapi apa ada faktor lain?</strong></p>
<p>Aaron Connelly (AC): Selain kampanyenya berdana besar dan tertata rapi, Prabowo juga menawarkan narasi yang menggambarkan Indonesia sebagai korban dari kekuasaan asing yang tak bernama. Kekuasaan asing ini digambarkan berkolusi dengan elite di Jakarta untuk memeras kekayaan nasional. Narasi ini bukannya tak punya cacat, tapi jelas-jelas menyentuh banyak orang Indonesia. Prabowo meyakinkan banyak orang bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan Indonesia dengan menerapkan sikap “tegas” dan tak banyak omong kosong.</p>
<p><strong>Y: Jika pemilu digelar tiga bulan lalu, Jokowi mungkin akan menang, tapi, dalam opini Anda, apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir sehingga Jokowi kehilangan popularitasnya? Tidakkah PDIP belajar dari hasil pemilu legislatif yang tak sesuai harapan?</strong></p>
<p>AC: Lagi-lagi, ini adalah peran kampanye media dan pendanaan, tapi yang terutama adalah tim Jokowi lambat bergerak setelah dari pemilu legislatif, salah satu sebabnya adalah ada banyak sekali perdebatan internal dalam PDIP sendiri tentang arah kampanye. Sementara PDIP sibuk meredakan perdebatan internal mereka pada April dan Mei lalu, Prabowo dan timnya membangun koalisi dari partai-partai politik yang mesin dan dominasi medianya tak tersaingi. Pada periode tersebut, mereka menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang tak punya ide untuk memajukan Indonesia. Saat tim Jokowi mulai memberikan gambaran akan sosoknya, itu sudah terlambat.</p>
<p>Saya tidak tahu apakah kubu PDIP belajar tentang hasil pemilu legislatif yang mengecewakan, tapi Megawati dan Puan terus-terusan mengecilkan peran Jokowi dalam partai saat pidato-pidato publik. Ini membuat orang berpikiran bahwa Jokowi akan merujuk ke Megawati saat menjabat presiden nanti, daripada dia sebagai pemimpin Indonesia dengan visi dan misinya sendiri. Tentu ini melukai posisinya di hadapan pemilih.</p>
<p><strong>Y: Dalam tulisan, Anda juga menyebut soal Prabowo yang menganggap Jokowi sebagai kelas bulu soal kebijakan dan citra Jokowi tak pernah pulih dari posisi itu. Padahal, dalam tiga debat capres, Jokowi menunjukkan dirinya sebagai seseorang dengan kemampuan untuk mengomunikasikan ‘isu besar’ sementara Prabowo seolah tak punya visi dengan terus-terusan menyebut retorika ‘anggaran bocor’. Apakah menurut Anda penampilan Jokowi dalam debat-debat tersebut tak berpengaruh pada reputasinya?</strong></p>
<p>AC: Jokowi memang menunjukkan dirinya punya pengetahuan mendetail soal kebijakan saat debat-debat tersebut, tapi penampilannya juga menunjukkan bahwa dia sangat kurang dalam kemampuannya berorasi. Sikap positif Jokowi seperti kesederhanaannya, kemampuannya mendengarkan, dan keramahannya, memang menjadi kekuatan saat ia melakukan ‘blusukan’ tapi tidak saat debat. Pada debat, jawaban singkat dan menohok lebih mengesankan buat pemilih. Fokus Prabowo pada beberapa pesan kunci, yang terus-terusan ia ulang, adalah strategi debat yang efektif.</p>
<p>Tulisan Aaron Connelly selengkapnya bisa Anda baca di <a href="http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/06/24/Indonesian-election-Prabowo-now-favourite-to-win.aspx?COLLCC=1470556353&amp;" target="_blank">sini</a>.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/di-balik-naik-dan-turunnya-popularitas-dua-capres-114800991.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membandingkan Program Dua Capres Soal Politik Internasional dan Ketahanan Nasional</title>
		<link>https://isyana.com/?p=76</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Pada 22 Juni nanti, dua kandidat capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan berhadapan lagi, tanpa pasangan cawapres, dalam debat. Kali ini, temanya politik internasional dan ketahanan nasional. Moderator debat pun sudah terpilih, yaitu profesor dari Universitas Indonesia dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Namun, bagaimana sebenarnya pemikiran dua kandidat capres ini dalam politik luar <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=76">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="mediabloghead" class="yom-mod yom-art-hd">
<div id="yui_3_9_1_1_1415089113917_996" class="bd">
<p>Pada 22 Juni nanti, dua kandidat capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan berhadapan lagi, tanpa pasangan cawapres, dalam debat. Kali ini, temanya politik internasional dan ketahanan nasional. Moderator debat pun sudah terpilih, yaitu profesor dari Universitas Indonesia dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Namun, bagaimana sebenarnya pemikiran dua kandidat capres ini dalam politik luar negeri serta sektor pertahanan kita?</p>
<p>Kami menganalisis sudut pandang mereka lewat satu-satunya dokumen resmi yang tersedia, yaitu visi, misi, dan program aksi capres-cawapres yang mereka daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.</p>
<p>Secara ‘de facto’, Prabowo seharusnya unggul dalam sektor ini. Latar belakang pergaulannya sangat internasional, Raja Yordania adalah salah satu sahabat terdekatnya. Setelah dipecat dari Kopassus, Prabowo tinggal dan bekerja di Yordania. Sekolahnya pun berpindah-pindah negara, dari SD di Kuala Lumpur, SMP di Zurich, dan SMA di London.</p>
<p>(Mungkin fakta-fakta inilah yang membuat Jokowi, di pernyataan penutup debat keduanya, bilang, “Saya lahir di sini, besar di sini, dididik di sini, dan saya seutuhnya adalah Indonesia.”)</p>
<p>Setelah itu, Prabowo masuk ke Akademi Militer Nasional dan merintis karir sebagai perwira TNI AD. Karirnya di Kopassus sudah menjadi bagian dari berita selama setidaknya hampir empat dekade. Tapi, sebagai calon presiden, bagaimana dia membayangkan posisi Indonesia di mata internasional dan cara membangun ketahanan nasional?</p>
<p>Ternyata tak banyak. Malah, bisa dibilang hampir tidak ada poin di dokumen visi, misi, program aksi Prabowo-Hatta yang menyebut soal posisi Indonesia dalam bidang diplomasi internasional. Jika pada debat kedua lalu Prabowo menanyakan pada Jokowi soal cara Jokowi menyiapkan Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN, ternyata dokumen yang diajukan Prabowo-Hatta ke KPU malah tak menyediakan jawaban buat pertanyaan Prabowo tadi.</p>
<p>Baru di halaman 8 dari 9 halaman dokumen visi misinya, Prabowo-Hatta menyebut TNI atau polisi dalam poin soal “peningkatan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, PNS, dan keluarganya, termasuk veteran dan pensiunan”. Selanjutnya, mereka menyebut juga soal “memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI, serta menjalankan tugas-tugas pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.”</p>
<p>Dan di halaman 9 baru mereka menyebut satu poin soal, “Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.”</p>
<p>Namun, selain itu, tak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana peningkatan kesejahteraan itu akan dilakukan, besaran anggaran yang akan diturunkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tersebut, dan apakah cara ini dilakukan untuk mendukung ketahanan nasional.</p>
<p>Selain itu, tak ada kejelasan juga bagaimana cara Prabowo-Hatta akan memposisikan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dan regional seperti yang sudah dilakukan selama ini.</p>
<p>Sebenarnya tak masalah jika Prabowo, saat debat nanti, bisa menjawab pertanyaan soal politik internasional dan ketahanan nasional dari ingatan dan pengetahuannya saja. Sayangnya memerintah bukan hanya soal menjawab dengan baik pertanyaan moderator, tapi juga menunjukkan pada calon pemilih, pemahaman dan pandangan (calon) pemimpin dalam melihat suatu isu.</p>
<p>Jika sekarang saja, dalam dokumen resmi yang diajukan Prabowo-Hatta, tak ada pembahasan mengenai pandangan mereka soal isu pertahanan dan diplomasi Indonesia, lalu apa yang menjadi dasar kita untuk percaya jawaban Prabowo saat debat nanti?</p>
<p>Di atas kertas lagi-lagi Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul.</p>
<p>Dalam tiga problem pokok bangsa yang mereka sebut di dokumen program aksinya, Jokowi-JK menyebut yang pertama adalah “ancaman terhadap wibawa negara” yang salah satu penyebabnya adalah negara yang “tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah”.</p>
<p>Poin pertama dalam sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK adalah janji “Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim…Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antarperadaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.”</p>
<p>Masih dari poin yang sama, mereka berjanji “akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam lima tahun. Kami akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan; serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.”</p>
<p>Setelah itu, pasangan Jokowi-JK merinci lagi rencana mereka untuk berdaulat dalam bidang politik internasional dan sektor pertahanan di setidaknya 4,5 halaman dari 12-16. Dalam hubungan internasional, agenda aksi mereka yang pertama adalah mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia, baik laut maupun darat, lewat diplomasi maritim.</p>
<p>Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga berencana meningkatkan peran global Indonesia melalui diplomasi middle power yang membuat kita menjadi kekuatan regional dengan keterlibatan global. Ada delapan agenda aksi lagi yang mereka sebutkan untuk mencapai posisi ini, yang pertama adalah lewat melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, terutama pada TKI. Dokumen ini kemudian menyebut soal bagaimana Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam organisasi dan badan internasional seperti PBB, Organisasi Konferensi Islam, Bank Dunia, IMF, kerjasama G20, dan ASEAN.</p>
<p>Seperti yang dikatakan Jokowi saat debat keduanya soal strategi Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN, di dokumen ini juga disebut soal konsolidasi dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional menjelang pasar bebas.</p>
<p>Di sektor pertahanan nasional, pasangan Jokowi-JK akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB dalam lima tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista di TNI AD, AU, dan AL.</p>
<p>Buat TNI AL, mereka akan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan agar bisa disegani di Asia Timur.</p>
<p>Untuk perbaikan institusi Polri, dokumen visi misi Jokowi-JK merincinya lagi dalam delapan poin. Yang paling menarik adalah “menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam tugas penegakan hukum dan kamtibmas.”</p>
<p>Di sektor intelijen negara, mereka punya tujuh rencana prioritas utama. Yang paling menarik adalah janji Jokowi-JK untuk membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR, sehingga di tahun keempat atau kelima pemerintahannya, sub-komisi ini bisa secara efektif mengawasi intelijen kita.</p>
<p>Meski begitu, poin-poin ini baru di atas kertas. Apakah nantinya Jokowi bisa menyampaikannya dengan mengesankan saat debat, tentu harus kita tunggu sampai hari Minggu nanti.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membandingkan-program-dua-capres-soal-politik-internasional-dan-ketahanan-nasional-112557620.html" target="_blank">sini</a>)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membandingkan Janji Dua Capres dalam Upaya Menjamin HAM</title>
		<link>https://isyana.com/?p=78</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hak Asasi Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut? Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=78">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jika isu HAM akan selalu jadi keraguan terbesar pemilih dalam melihat sosok Prabowo Subianto, apakah sang capres punya niat untuk mengubah pikiran orang dengan menunjukkan komitmennya di isu tersebut?</p>
<p>Kita memang belum tahu seperti apa upaya menjamin HAM (atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus lama) di masa pemerintahan Prabowo atau Jokowi nanti, tapi setidaknya ada gambaran dan bahan yang bisa kita dapat lewat dokumen visi, misi, dan program aksi resmi dari dua pasangan capres-cawapres.</p>
<p>Di visi, misi, dan program kerja yang diberikan oleh pasangan capres-cawapres nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ‘hak asasi manusia’ hanya disebut satu kali di halaman 8 dari 9 halaman dokumen tersebut.</p>
<p>Sejumlah warga berebut berjabat tangan dengan calon presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan Shalat Dzuhur di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (24/5). Sebelum melaksanakan shalat di Masjid Raya Darusssalam, Prabowo sempat menyampaikan berbagai program kerjanya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah 2014 yang juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais serta mantan Menteri Pendidikan Malik Fajar.</p>
<p>Penyebutan HAM ada di bab VIII soal “Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani”. Di nomor satu dari bab tersebut pasangan Prabowo-Hatta berjanji untuk “Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45.”</p>
<p>Singkat, tak spesifik, dan sayangnya tak jelas. Seolah sama sekali tak menunjukkan niat Prabowo untuk menghapus keraguan orang akan reputasi kelamnya soal isu HAM.</p>
<p>Kemudian, jika kita bandingkan dengan visi, misi, dan program aksi yang diberikan oleh Jokowi-Jusuf Kalla, setidaknya ada 9 kali ‘HAM’ disebut dalam dokumen tersebut.</p>
<p>Penyebutan pertama muncul pada pemetaan tiga problem pokok bangsa. Problem pertama, menurut pasangan tersebut, adalah ancaman terhadap wibawa negara. Bahwa, “membiarkan (terjadinya) pelanggaran hak asasi manusia (HAM)” adalah yang menjadi penyebab merosotnya wibawa negara.</p>
<p>Sudut pandang seperti ini dari seorang calon presiden dalam melihat isu hak asasi manusia adalah sebuah terobosan.</p>
<p>Selama ini, pemikiran yang berkembang dari penguasa dan/atau tentara soal isu HAM adalah bahwa dalam upaya menegakkan atau menjaminnya hanya akan mengguncang stabilitas dan wibawa negara. Seolah kita harus memilih antara menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia dengan stabilitas dan keamanan.</p>
<p>Selama masa Orde Baru, kita melihat (dan mengalami sendiri) bagaimana hak atas kebebasan berbicara, berpolitik, berkumpul, dan menyatakan pendapat mengalami pengekangan demi alasan keamanan negara.</p>
<p>Bahwa sampai sekarang, dalam ‘tugas mengamankan aset-aset strategis’ (atau lahan milik perusahaan), polisi dan tentara kerap menggunakan cara-cara kekerasan—yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM—dalam menghalau masyarakat adat atau penduduk setempat yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.</p>
<p>Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap dan/atau terjadi atas nama upaya menjaga keutuhan NKRI. Dari kasus Talangsari, operasi militer terhadap GAM di Aceh, sampai penculikan (dan penghilangan paksa) aktivis pada 1997-1998.</p>
<p>Bahkan, dalam kasus penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang, Madura, tak hanya negara membiarkan pelanggaran HAM terjadi, tapi juga negara lewat Kementerian Agama malah menjadi pelaku kekerasan dengan memaksa pindah keyakinan melalui pembinaan. Dalam konteks ini, perbedaan dilihat sebagai suatu ancaman terhadap keamanan dan wibawa negara sehingga para korban justru harus ‘diseragamkan’ agar kondisi kembali tentram.</p>
<p>Ternyata, menurut dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla, pembiaran seperti inilah yang malah justru menjatuhkan wibawa negara.</p>
<p>Di nomor empat dari sembilan agenda prioritas mereka, dokumen ini menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla “akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Salah satu cara yang mereka sebutkan adalah lewat “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”</p>
<p>Kemudian di halaman 27, dalam upaya berdikari di bidang politik, pasangan ini juga berjanji untuk “mewujudkan dan sistem penegakan hukum yang berkeadilan” salah satunya dengan “memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di SD dan SMP maupun dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.”</p>
<p>Mereka juga “berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”</p>
<p>Penyebutan kasus-kasus secara spesifik ini jadi keunggulan buat Jokowi-Jusuf Kalla karena setidaknya ada ukuran jelas apa yang akan mereka ungkap nantinya.</p>
<p>Dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-Jusuf Kalla juga memasukkan komitmen pasangan ini dalam “menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.”</p>
<p>Pernyataan ini juga mengirimkan pesan yang, meski implisit, tapi kuat. Bahwa peradilan militer, alih-alih memenuhi rasa keadilan, justru menjadi mekanisme perlindungan buat aparat pelanggar HAM.</p>
<p>Dalam konteks internasional, pasangan ini juga berjanji untuk “memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.”</p>
<p>Meski secara dokumen Jokowi unggul, namun ada yang mengganjal, terutama di isu hak asasi manusia, yaitu kedekatan Jokowi (dan PDIP) dengan jenderal-jenderal yang reputasinya tak kalah kelam soal HAM.</p>
<p>Jokowi, bersama Megawati, Muhaimin Iskandar, Wiranto, Pramono Anung, dan Effendi Simbolon, terlihat datang menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Jakarta (7/5) lalu.</p>
<p>Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan), Ketua Umum Hanura Wiranto (tengah), Capres dari PDIP Joko Widodo (kedua kiri) dan Wakil DPR dari PDI P Pramono Anung (kiri) menghadiri pengukuhan Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono sebagai guru besar dalam bidang ilmu intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5). Padahal Hendropriyono adalah perwira yang diduga terkait dalam penyerangan ratusan penduduk sipil di Talangsari, Lampung Tengah, dan ‘Talangsari’ adalah kasus yang secara spesifik disebutkan dalam dokumen visi misi Jokowi akan diselesaikan secara berkeadilan.</p>
<p>Masih ada lagi Wiranto dan Sutiyoso yang melalui partainya masing-masing, Hanura dan PKPI, memberikan dukungan politik pada Jokowi. Peran Wiranto dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998 masih harus ditelusuri, sedangkan Sutiyoso juga punya andil dalam penyerbuan markas PDIP pada 27 Juli.</p>
<p>Selain itu, ada Ryamizard Ryacudu. Kedekatan Ryamizard dengan PDIP, terutama Megawati, sudah awam diketahui. Ia pun jadi salah satu calon kuat cawapres Jokowi. Meski tak terpilih, cawapres Jusuf Kalla mendatangi Ryamizard dengan alasan diutus Jokowi untuk minta doa restu. Ryamizard pun menjadi ‘penasihat tim pemenangan’.</p>
<p>Dalam esai yang ditulis aktivis Usman Hamid di situs New Mandala dengan judul “Wither Human Rights?”, ia mengutip wawancara Ryamizard dengan majalah TIME Asia pada 2 Juni 2003. Dalam wawancara itu, Ryamizard mengatakan, bahwa dalam operasi militer di Aceh yang menewaskan ribuan orang, “Tugas kami adalah menghancurkan kemampuan militer GAM. Masalah keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan — itu bukan urusan TNI.”</p>
<p>Pernyataan seperti itu sekali lagi menunjukkan bahwa seolah ada pemisahan antara menjaga keamanan dan menjamin HAM. Maka Jokowi-JK mengambil langkah tepat dengan berencana untuk mengajarkan kurikulum HAM pada aparat TNI-Polri. Namun, yang sekarang membuat penasaran (dan mungkin harus segera dijawab) adalah bagaimana mereka, jika benar terpilih nanti, akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya ketika berada sangat dekat dengan jenderal-jenderal ‘bermasalah’.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membandingkan-janji-dua-capres-dalam-upaya-menjamin-ham-080928984.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Hitam yang Selalu Membahas Soal Keyakinan</title>
		<link>https://isyana.com/?p=80</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bukan kali ini saja isu agama (dan etnis) mencuat dalam kampanye pemilihan presiden. Pada kampanye pilpres 2004 dulu, agama ibu negara Ani Yudhoyono dipertanyakan hanya karena nama lengkapnya adalah Kristiani Herawati. Lalu, pada kampanye pemilihan presiden 2009, isu agama digunakan lagi untuk menyerang istri wakil Presiden Boediono. Maka pada deklarasi pasangan (saat itu) capres-cawapres Susilo <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=80">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bukan kali ini saja isu agama (dan etnis) mencuat dalam kampanye pemilihan presiden. Pada kampanye pilpres 2004 dulu, agama ibu negara Ani Yudhoyono dipertanyakan hanya karena nama lengkapnya adalah Kristiani Herawati.</p>
<p>Lalu, pada kampanye pemilihan presiden 2009, isu agama digunakan lagi untuk menyerang istri wakil Presiden Boediono. Maka pada deklarasi pasangan (saat itu) capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Herawati Boediono pun muncul mengenakan kerudung sebagai jawaban atas ‘tuduhan’ tersebut.</p>
<p>Kini, isu serupa diangkat lagi untuk menjatuhkan masing-masing kandidat capres. PDIP harus mengeluarkan fotokopian buku nikah kandidat capresnya, Joko Widodo, hanya untuk membuktikan bahwa pernikahannya dilakukan dengan cara islam. Selain isu kewarganegaraan Yordania Prabowo (yang sudah ia nyatakan ia tolak), latar belakang keragaman suku dan agama keluarga Prabowo (yang sudah sering disampaikan di depan umum) juga menjadi bahan kampanye (hitam).</p>
<p>Yang juga mengkhawatirkan sebenarnya adalah bagaimana asosiasi seorang kandidat capres dengan agama dan etnis tertentu digunakan untuk mempengaruhi elektabilitas mereka. Seolah berasal dari etnis dan/atau agama tertentu adalah hal yang buruk. Tidakkah kita belajar sesuatu dari Kerusuhan Mei 1998?</p>
<p>Entah apa yang membuat isu agama dan etnis terus-terusan dijual saat kampanye. Ketika kami menanyakan pada pembaca Yahoo Indonesia lewat polling, “menurut Anda, apakah capres dan/atau cawapres harus berasal dari agama dan etnis yang sama seperti mayoritas penduduk Indonesia?” ada 47% pembaca atau 1819 orang yang menyatakan tidak perlu.</p>
<p>Menurut mereka, faktor agama dan etnis sama sekali tidak berpengaruh pada kecakapan kandidat capres-cawapres sebagai pemimpin.</p>
<p>Total ada 3869 orang yang berpartisipasi dalam jajak pendapat ini. Mereka harus log in menggunakan id Yahoo dan hanya bisa memilih sekali. Jajak pendapat ini berlangsung dari Senin (26/5)-Rabu (28/5).</p>
<p>Selain 47% pembaca tadi, ada 21% pembaca atau 823 orang yang mengatakan, ya, faktor agama dan etnis mungkin penting buat kandidat capres atau cawapres, namun mereka sama sekali tak masalah mencoblos kandidat dengan agama dan etnis berbeda jika terbukti lebih kompeten.</p>
<p>Saya melihat jawaban ini positif sekaligus negatif. Positif, karena mereka melihat unsur kompetensi kandidat capres-cawapres, tapi juga negatif, karena mereka mengakui bahwa kesamaan agama dan etnis seperti mayoritas penduduk Indonesia adalah faktor penting yang turut bermain dalam pemilihan presiden.</p>
<p>Sayangnya, yang jelas-jelas negatif, ada 31% pembaca atau 1207 orang yang mengatakan ya, faktor etnis dan agama akan menjadi faktor penting dan masuk pertimbangan mereka saat memilih capres.</p>
<p>Artinya, meski sudah ada lebih banyak dari kita yang muak dengan cara-cara kampanye menjatuhkan lawan lewat isu agama, namun ada juga calon pemilih dalam jumlah lumayan signifikan yang masih termakan oleh materi seperti ini.</p>
<p>Mungkin kubu Jokowi sadar akan keberadaan kelompok calon pemilih yang masih perlu diyakinkan soal identitas agama dan etnis capres mereka, sehingga kesadaran itu melatari aksi menyebarkan fotokopian buku nikahnya.</p>
<p>Dan mungkin itu juga yang mendasari tindakannya, dalam pembukaan rapat kerja Partai Nasional Demokrat yang kemudian disiarkan ulang oleh MetroTV, tak hanya mengucapkan salam saat mengawali pidato, tapi juga selawat sambil menekankan kefasihannya. Buktinya, toh saat ia tengah mengucapkan selawat (dan sesudahnya), ia disambut dengan tepuk tangan yang jauh lebih riuh daripada saat ia berjalan ke podium dan memulai pidato.</p>
<p>Artinya jelas, bahwa kemampuan Jokowi membuktikan keislamannya, oleh politisi dari partai pendukungnya, masih dianggap sebagai sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi dengan tepuk tangan meriah.</p>
<p>Ini seolah jadi preseden buat mereka yang berminat jadi capres di masa depan atau buat mereka yang ingin terpilih jadi pejabat publik di Indonesia, bahwa Anda harus siap untuk suatu saat menunjukkan ‘atraksi’ keagamaan Anda. Dari menjadi imam, mengucapkan selawat, sampai membaca Quran. Semakin jago dan fasih, semakin Anda tampak meyakinkan.</p>
<p>Hal ini tampaknya belum banyak berubah meski kita sudah melihat sendiri bagaimana keagamaan seseorang bukanlah jaminan. Dari Menteri Agama Suryadharma Ali, pemimpin partai berlambang Kabah yang jadi tersangka menilap uang pergi haji, sampai korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan (mantan) Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Lalu kenapa kita seolah perlu menuntut penjelasan dari seorang capres akan identitas agama dan etnisnya? Dan meski kita, saya dan Anda, tidak secara gamblang menuntut klarifikasi, setidaknya kubu Jokowi merasa perlu untuk menjawab ‘tuduhan’ ini kepada publik.</p>
<p>Kenapa sebagai bangsa kita belum bisa beranjak dari isu semacam ini untuk kemudian menerima perbedaan sebagai bagian keniscayaan hidup di Indonesia?</p>
<p>Tak cukup selawat, Jokowi kemudian mengeluarkan siaran pers untuk menunjukkan keyakinannya.</p>
<p>Kutipannya:</p>
<p><em>“Saya Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan. Semua orang boleh ragu dengan agama saya, tapi saya tidak ragu dengan iman dan imam saya dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agama saya. Saya bukan bagian dari kelompok yang mengaku Islam yang punya tujuan mewujudkan negara Islam. Saya bukan bagian dari yang mengaku Islam, tetapi suka menebar teror dan kebencian. Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri. Saya bukan bagian dari segelintir Islam yang menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban. Saya bukan bagian dari Islam yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat. Saya bukan bagian dari Islam yang membawa asas partainya untuk korupsi dan hidup bermewah-mewah. Saya bukan bagian dari Islam yang menciptakan perang bagi sesama Islam. Saya bukan bagian dari Islam yang menindas agama lain. Saya bukan bagian dari Islam yang arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut. Saya bukan bagian dari Islam yang suka menjejerkan fustun-fustun-nya.”</em></p>
<p>Pernyataan ini kuat dan cukup telak. Namun, buat saya, Jokowi akan mengirimkan pesan yang lebih dahsyat jika ia mengatakan bahwa keyakinan adalah semata urusan dia dan Tuhannya namun dia percaya pada ‘agama universal’ yang menjunjung tinggi kemanusiaan, solidaritas moral, toleransi, keadilan dan kesejahteraan sosial. Hanya agar publik tahu ada ukuran yang lebih penting untuk menilai kualitas seorang calon pemimpin.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/kampanye-hitam-yang-selalu-membahas-soal-keyakinan-094711936.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencermati Program Penyelamatan Lingkungan Dua Pasangan Capres-Cawapres</title>
		<link>https://isyana.com/?p=83</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Pada 2014 ini, kita sudah melihat Provinsi Riau mengalami darurat kabut asap. Sekolah diliburkan, udara sampai pada taraf yang membahayakan kesehatan, bahkan mematikan. Jangankan beraktivitas, bernapas pun sulit. Tak hanya soal kesehatan, kerugian finansial dari kabut asap Riau itu mencapai Rp20 triliun, jauh melebihi APBD Riau yang ‘hanya’ Rp8 triliun. Itu baru satu contoh ‘kecil’, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=83">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pada 2014 ini, kita sudah melihat Provinsi Riau mengalami darurat kabut asap. Sekolah diliburkan, udara sampai pada taraf yang membahayakan kesehatan, bahkan mematikan. Jangankan beraktivitas, bernapas pun sulit. Tak hanya soal kesehatan, kerugian finansial dari kabut asap Riau itu mencapai Rp20 triliun, jauh melebihi APBD Riau yang ‘hanya’ Rp8 triliun.</p>
<p>Itu baru satu contoh ‘kecil’, belum lagi konflik antara satwa dan manusia. Orangutan sering ditemukan dalam kondisi terluka parah atau malah tewas dengan keadaan mengenaskan. Selama tiga tahun terakhir, WWF juga mencatat ada 43 gajah yang dibunuh di Sumatera.</p>
<p>Lalu ada masalah hutan adat. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengakui hak kepemilikan masyarakat adat akan hutan, tapi sampai sekarang banyak masyarakat adat yang terkena masalah hukum karena dianggap merusak hutan. Padahal, selama turun-temurun, mereka sudah tinggal di dalam hutan itu, hidup, mencari makan, dan mencari nafkah dari hutan. Kasus masyarakat adat di Semende Banding ini jadi salah satu contohnya. Komnas HAM pun siap melakukan investigasi menyeluruh atas tak berjalannya pengakuan hak masyarakat adat setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Masih banyak masalah lain yang belum disebutkan, tapi kemudian bagaimana komitmen para pasangan capres-cawapres dalam program penyelamatan lingkungan hidup?</p>
<p>Dalam 9 halaman visi misi dan program yang didaftarkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ke KPU, program Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup ada di bagian ke-8 dari 9 program mereka. Berikut janji mereka:</p>
<p>1. Memulai reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau, dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional, dan suaka alam.</p>
<p>2. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa.</p>
<p>3. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat, secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektar, didukung oleh pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.</p>
<p>4. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global.</p>
<p>5. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang izin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam definisi luas.</p>
<p>6. Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.</p>
<p>7. Mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.</p>
<p>8. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global, yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia.</p>
<p>Sementara, Jokowi-Jusuf Kalla, dengan 42 halaman visi misi yang mereka daftarkan ke KPU, bisa lebih leluasa mengemukakan program mereka. Visi misi mereka pertama kali menyebut soal lingkungan pada halaman 8, saat membahas akan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korusi, bermartabat, dan terpercaya. Pasangan ini berjanji untuk melakukan “pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar….penegakan hukum lingkungan….menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.”</p>
<p>Lewat poin ini, sepertinya Jokowi-JK mencoba menawarkan kepastian sebagai lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap hutannya.</p>
<p>Kemudian, di halaman 13, dalam satu paragraf panjang tentang peningkatan peran global Indonesia, Jokowi-JK pertama kali menyebut soal perubahan iklim. Di antara berbagai fungsi diplomasi di Indonesia di tingkat regional maupun internasional, pasangan ini berjanji untuk “mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim…”</p>
<p>Pada halaman 21, di poin 9 dalam bab “Kedaulatan di Bidang Politik”, Jokowi-JK mengatakan bahwa “Kami berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat”.</p>
<p>Poin ini mereka perjelas lagi lewat enam subpoin lanjutan, dari mulai memastikan peraturan undang-undang yang mengakui menghormati, melindungi, dan memajukan masyarakat adat, sampai hak-hak masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria. Mereka juga berjanji untuk memastikan bahwa undang-undang pertanahan akan sesuai dengan pengakuan hak masyarakat adat. Visi misi Jokowi-JK mengakui bahwa konflik pertanahan yang terjadi selama ini terjadi karena undang-undang mengingkari hak masyarakat adat.</p>
<p>Lalu, dalam 42 program prioritas penegakan hukum, visi misi Jokowi-JK punya bahasa tegas dalam penegakan hukum lingkungan. Di halaman 26, ada “Kami berkomitmen menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negara ini.”</p>
<p>Selanjutnya ada, “Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”</p>
<p>Di halaman yang sama, aspek hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dipertegas lagi.</p>
<p>Perubahan iklim muncul lagi di halaman 32, meski hanya ditulis, “Kami berkomitmen untuk merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional.”</p>
<p>Tak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kalimat ini.</p>
<p>Kemudian, pada halaman 36 dokumen visi misi Jokowi-JK, mereka berjanji untuk mengembangkan sektor perikanan tapi juga mengurangi intensitas penangkapan di kawasan yang sudah terlalu banyak diambil ikannya (overfishing), sambil meningkatkan penangkapan di kawasan yang belum tergarap ‘sesuai batas kelestarian’.</p>
<p>Mereka juga berjanji untuk melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, serta meningkatkan luas kawasan konservasi perairan sampai menjadi 17 juta hektar dalam lima tahun, dan bertambah 700 hektar. Di saat bersamaan, mereka juga berencana meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, jadi 40-50 juta ton per tahun pada 2019.</p>
<p>Lewat visi misi ini, tampaknya pasangan Jokowi-JK tengah menjanjikan bahwa perbaikan lingkungan tetap bisa berjalan sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Visi misi mereka rupanya ingin membuktikan bahwa perlindungan lingkungan hidup tak berarti kita merugi secara ekonomi.</p>
<p>Masih di halaman yang sama, meski subjeknya ada di bawah komitmen Jokowi-JK melakukan penguatan sektor kehutanan, tapi poin pertamanya bukan pada meningkatkan produksi hutan, melainkan “pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging”. Dokumen visi misi Jokowi-JK juga menyebutkan soal pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pencegahan kebakaran dan illegal logging, dan pelestarian hutan juga perlindungan 20,63 juta hektar sisa areal yang masih berhutan. Mereka juga menyebut “perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, khususnya yang tercatat dalam Appendix I CITES ada 86 jenis dan Appendix II 1549 jenis.”</p>
<p>Penyebutan Appendix I dan II CITES di sini penting dan patut diapreasiasi. Alasannya, CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adalah konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa serta flora. Appendix I berisi daftar spesies yang terancam punah, sehingga perdangannya hanya diperbolehkan dalam situasi khusus. Appendix II mendaftar spesies-spesies yang belum terancam punah, tapi perdagangannya harus diawasi untuk menghindari penggunaan atau perburuan yang mengancam kehidupan mereka.</p>
<p>Dengan secara spesifik Jokowi-JK menyebut Appendix CITES menunjukkan bahwa visi misi mereka setidaknya punya latar riset yang lebih kuat daripada poin singkat yang diajukan Prabowo-Hatta.</p>
<p>Dokumen visi misi kedua pasangan bisa Anda baca sendiri di situs KPU, ini 42 halaman dokumen yang diajukan Jokowi-Jusuf Kalla dan ini 9 halaman dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>
<p>Jika pembahasan salah satu kandidat di sini tampak lebih panjang daripada kandidat yang lain, lebih karena salah satunya mengajukan dokumen yang kaya nuansa dan bahan bahasan daripada pernyataan normatif kandidat saingannya.</p>
<p>Tentu, dokumen ini baru sekadar janji. Pelaksanaannya masih nanti. Namun setidaknya lewat visi misi inilah kita bisa mengetahui apa rencana kerja para kandidat capres-cawapres setelah terpilih.</p>
<p>Pertarungan pencitraan hanya langkah pertama dalam upaya memikat pemilih. Yang lebih substansial kini adalah melihat program kerja, membaca, dan membandingkan apa kekuatan serta kelemahan masing-masing kandidat. Sehingga siapapun yang kita pilih nanti adalah buah analisis, bukan sekadar karena citra yang satu lebih tegas atau yang satu lebih merakyat. Setelah kita tahu apa yang mereka janjikan, kita juga akan tahu, apa saja yang harus kita tagih saat salah satu kandidat berada di tampuk kekuasaan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mencermati-program-penyelamatan-lingkungan-dua-pasangan-capres-cawapres-121959563.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membandingkan Jualan Pencitraan Dua Kandidat Capres</title>
		<link>https://isyana.com/?p=85</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 08:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Saat datang ke kantor Yahoo Indonesia pada Januari 2014 lalu, capres Konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan mengatakan bahwa dalam upayanya menjadi seorang capres, “Pekerjaan saya adalah menjual tesis, narasi. Semuanya tentang narasi. Ada penjual, ada pembeli.” Meski Partai Demokrat kemudian tak bisa mengajukan capres sendiri, dan impian Gita Wirjawan untuk menjadi capres harus gugur, ada <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=85">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saat datang ke kantor Yahoo Indonesia pada Januari 2014 lalu, capres Konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan mengatakan bahwa dalam upayanya menjadi seorang capres, “<a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/gita-wirjawan---i-m-here-to-make-it-094909828.html" target="_blank">Pekerjaan saya adalah menjual tesis, narasi. Semuanya tentang narasi. Ada penjual, ada pembeli</a>.”</p>
<p>Meski Partai Demokrat kemudian tak bisa mengajukan capres sendiri, dan impian Gita Wirjawan untuk menjadi capres harus gugur, ada sesuatu yang penting muncul dari jawabannya tentang menjual narasi tersebut.</p>
<p>Politik, terutama pemilihan presiden, adalah soal menjual narasi ketokohan si capres. Tentu semua sudah tahu itu, tapi, entah karena terlalu jujur atau naif, dari Gita-lah kita mendapat jawaban gamblang akan sesuatu yang tak mau diakui secara terbuka oleh capres lain. Bahwa ada proses manipulasi citra yang terjadi di belakang layar.</p>
<p>Dalam kurang lebih 50 hari ke depan, kita akan melihat narasi ketokohan seperti apa yang dijual masing-masing capres, dan pada akhirnya, menentukan seberapa meyakinkan mereka menjual narasi tersebut ke calon pemilih. Baik Jokowi maupun Prabowo akan menegaskan bahwa narasi ketokohan yang mereka jual itu benar adalah diri mereka sehari-hari, bahwa mereka adalah sosok yang asli, genuine, autentik. Dan dalam upaya menunjukkan autentisitas diri, tampaknya Jokowi punya keunggulan karena kisah hidupnya yang relatif tak diketahui.</p>
<p>Mari kita bandingkan.</p>
<p>Sebelum Prabowo suka memakai pakaian safari seperti Soekarno, bahkan menggunakan mic khusus yang membuat dia seperti pria dikirim oleh mesin waktu langsung dari dari era Kemerdekaan Indonesia, ia adalah anak dari Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.</p>
<p>Julukan Begawan Ekonomi tak melebih-lebihkan semua pencapaian Sumitro. Ia sudah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada usia 34, menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada usia 33. Sebagai dekan FE-UI, ia berperan dalam mendidik orang-orang yang kemudian menentukan dan mengambil keputusan penting dalam ekonomi Indonesia.</p>
<p>Singkatnya, dialah yang meletakkan fondasi dan menentukah arah sistem ekonomi Indonesia modern. Ayah Sumitro, Margono Djojohadikusumo bahkan menjadi pendiri, pembentuk, dan Direktur Utama Bank Negeri Indonesia (BNI).</p>
<p>Pada masa kuliahnya di Universitas Sorbonne, Paris, Sumitro dikabarkan berinteraksi dengan filsuf pemenang Nobel Henri Bergson, fotografer yang kemudian dikenal sebagai Bapak Jurnalisme Foto Henri Cartier-Bresson, dan pemimpin dunia Jawaharlal Nehru. Dengan sosok ayah yang terhubung ke lingkaran pergaulan intelektual dunia seperti inilah Prabowo tumbuh besar dan terbentuk.</p>
<p>Prabowo sendiri bukannya tak punya pergaulan kelas dunia. Raja Yordania, Abdullah II, adalah salah satu sahabatnya. Saat sang raja datang ke Jakarta pada akhir Februari lalu, ia lebih dulu menemui Prabowo daripada menemui kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>
<p>Dalam situs Gerindra Sulawesi Selatan, kedekatan Prabowo dan Raja Abdullah II dibahas lebih jauh.</p>
<p>“Kisah persahabatan Prabowo dan Abdullah dituangkan dalam buku berjudul “Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana”. Dalam salah satu bab, dikatakan bahwa Yordania adalah negara kedua bagi Prabowo, terutama setelah kisruh 1998 pecah. Saat itu, Abdullah yang masih menjadi pangeran menawari Prabowo untuk tinggal sementara di negaranya. Prabowo disambut hangat oleh Abdullah. Bahkan Prabowo sempat diundang ke markas tentara Yordania Dia tiba dengan pakaian kasual, namun disambut secara militer. “Di sini Anda tetap Jenderal,” kata Abdullah sambil memeluk Prabowo. Bahkan, Abdullah II yang saat itu memimpin Komando Pasukan Khusus Kerajaan Yordania memaksa Prabowo menginspeksi pasukannya. Sejak saat itu, Prabowo mengaku jatuh cinta dengan Yordania.”</p>
<p>Bukan hanya persahabatannya kini, sosok Prabowo dulu juga tak lepas dari keterkaitannya dengan salah satu (atau malah satu-satunya) keluarga paling berkuasa di Indonesia.</p>
<p>Kiprah Prabowo sendiri di Kopassus (dan akhirnya yang tak menyenangkan buat dia) sudah banyak dibahas media.</p>
<p>Meski dengan kegagalannya, kehidupan Prabowo, baik dari sisi didikan keluarga, lingkungan sosial, status pernikahannya (dulu), membuat dia dekat dan menjadi bagian dari kekuasaan. Maka wajar saja jika di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dia punya pendopo seperti layaknya keraton raja-raja Jawa. Dalam wawancara dengan <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/7024de00-de5b-11e2-b990-00144feab7de.html#axzz32K39L8Z1" target="_blank">Financial Times pada Juni 2013 lalu</a>, Prabowo bahkan disebut bisa melacak garis keturunannya sampai sultan-sultan Mataram, penguasa Jawa terakhir sebelum jatuh ke kekuasaan East India Company milik Belanda pada abad 18.</p>
<p>Maka, posisi presiden, atau ‘raja’, buat Prabowo bukanlah lompatan yang fantastis karena orang-orang yang dekat dengan dia (pernah) berada di posisi tersebut. Buat Prabowo, punya kuda-kuda berharga miliaran, punya pendopo, menjadi penguasa bukanlah ilusi atau fantasi akan kebesaran (grandeur) tapi sekadar memenuhi takdirnya.</p>
<p>Sekarang mari kita lihat Jokowi.</p>
<p>Sosoknya pertama muncul di media sebagai Wali Kota Solo yang berhasil memindahkan PKL ke lokasi baru dengan cara tidak biasa, mengajak mereka makan bersama untuk membujuk sampai akhirnya mau pindah. Berbeda dengan cara-cara pemimpin daerah lainnya yang memindahkan PKL dengan cara penggusuran paksa.</p>
<p>Dalam esai ini, ada lima tip yang bisa ditiru calon pemimpin daerah untuk menjadi Jokowi berikutnya, (1)bertarunglah di pilkada, (2)utamakan bertarung di daerah-daerah atau kota-kota besar yang populer dan dekat dengan media, (3)menangkan pilkada itu, (4)bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan tunjukkan perubahan yang berarti dan kasat mata, (5) sedari awal begitu terpilih langsung rancang tim komunikasi yang terus menerus mengkampanyekan gerak-gerik dan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dengan cara yang cantik, cerdik, dan sadar media.</p>
<p>Poin lima inilah yang terpenting dalam membentuk dan menjaga konsistensi narasi seorang tokoh.</p>
<p>Selama ini, Jokowi selalu dicitrakan sebagai seorang yang sederhana, tidak neko-neko, apa adanya, polos, dan lugu. Namun, dalam wawancara dengan Yahoo Indonesia pada <a href="https://id.berita.yahoo.com/jokowi-maju-harus-untuk-menang.html" target="_blank">Februari 2012 lalu</a>, Jokowi sekilas memberi gambaran akan sosoknya yang sebenarnya.</p>
<p>Wawancara itu dilakukan menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun ditanya, apakah ia berminat untuk mencalonkan diri jadi gubernur ibu kota? Saat itu, pencalonannya sebagai gubernur baru wacana dan harapan semata. Belum ada sosok atau tokoh atau petinggi parpol yang menganggap ide itu serius.</p>
<p>Jokowi menjawab, “Dalam setiap keputusan harus ada kalkulasi matang. Semua harus dihitung detil, data harus dikuasai benar, lapangannya dikuasai benar. Sehingga saat memutuskan, &#8220;Ya, saya maju&#8221;, saya bukan maju untuk kalah. Kerja harus seperti itu, maju ya untuk menang.”</p>
<p>Saat wawancara. ia mengaku belum menghitung kemungkinannya. Namun saat ditanya tentang dukungan yang terus mengalir, dia bilang, “Kalau nanti PDIP menugaskan, hmm&#8230; Saya akan kalkulasi kemungkinannya, tetap harus ngukur. Maju harus untuk menang.”</p>
<p>Jawaban-jawaban ini bisa kita terima dari permukaan saja, bahwa memang segalanya harus diperhitungkan, namun kita mendapat gambaran akan seorang Jokowi yang sebenarnya sangat berhati-hati dan kalkulatif dalam berhitung untung rugi tindakannya. Jauh dari kesan sederhana, polos, dan apa adanya. Dia adalah seorang penghitung dan penganalisis risiko meski menampilkan kesan seseorang yang sederhana.</p>
<p>Dalam analisisnya akan <a href="http://www.annehelenpetersen.com/writing/3365" target="_blank">bintang pop Lorde</a>, akademisi Anne Helen Petersen menyebut bahwa setiap selebritas punya dua komponen utama dalam pembentukan citra, yaitu produk (atau sosok si seleb sendiri) dan pencitraan yang dibangun di sekitar si seleb, yang biasanya dikenal sebagai publisitas.</p>
<p>Dalam kasus Lorde, dia menjadi bintang pop yang berbeda dari Justin Bieber atau Selena Gomez atau Taylor Swift karena yang dia lakukan dengan menjadi tidak sempurna dengan menunjukkan hasil Photoshop majalah akan jerawat di wajahnya, dengan bicara apa adanya dan berani mengritik bintang lain, adalah dirinya yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi pencitraan tim komunikasi.</p>
<p>Namun, yang tak disadari, dan yang kemudian disoroti oleh Petersen, bahwa ketiadaan pencitraan, yang seolah-olah spontan, wajar, dan tidak neko-neko, sendirinya adalah sebuah citra.</p>
<p>Jokowi (dan timnya) cukup tahu bahwa ada stereotipe yang muncul di masyarakat akan pejabat di Indonesia—bahwa mereka manja, selalu mau dilayani, ingin enaknya saja, dan diutamakan. Maka, muncul berita-berita dan foto penumpang yang naik satu pesawat ekonomi dengan Jokowi. Ia naik pesawat tanpa pengawalan istimewa dan <a href="https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0SO80imQXxT90kAvg1XNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGJjawMycDQzOTFwOHRjajRoJTI2YiUzRDQlMjZkJTNEQ1M1NVNxMXBZRmtZQk81SGVvSWFXWkx4bnowLSUyNnMlM0RkdCUyNmklM0RMdnBHYURfMXhibHJ2c2NWQjlvLgRmcgNzZnAEZ3ByaWQDUDRoZlhPU1NSNEN5TGhMQTdhWkVTQQRtdGVzdGlkA1JBTVAlM0RSTVAwMyUyNlNXSU0lM0RTTUUyODgEbl9yc2x0AzEwBG5fc3VnZwM0BG9yaWdpbgNzZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzI3BHF1ZXJ5A2pva293aSBuYWlrIHBlc2F3YXQgZWtvbm9taQR0X3N0bXADMTQwMDY1MjIxMTE3OQR2dGVzdGlkA1NNRTI4OA--?gprid=P4hfXOSSR4CyLhLA7aZESA&amp;pvid=UMsjzzIwOC4skGkOUdZMkQBAMTgyLlN8Qab_zLCI&amp;p=jokowi+naik+pesawat+ekonomi&amp;fr2=sb-top&amp;fr=sfp" target="_blank">membawa kopernya sendiri</a>.</p>
<p>Masalahnya, menurut Petersen, autentisitas seorang selebritas sebenarnya hanyalah ilusi, atau produk buatan juga. Bertemu seorang selebritas (atau capres) secara langsung (atau di pesawat ekonomi) awalnya disebut sebagai satu-satunya cara melihat selebritas itu sebenarnya seperti apa saat jadi orang biasa. Tapi tentu selebritas itu tahu, bahwa dia punya citra yang harus dijaga, maka “mereka tidak langsung akan menjadi diri mereka sebenarnya hanya ketika Anda berada satu lift dengan mereka.”</p>
<p>Mungkin memang Gubernur DKI dan capres PDIP ini sering naik pesawat sendiri, namun dengan kemampuan kalkulasi Jokowi, tentu kita bisa (dan harus) bertanya, apakah itu memang dirinya yang sebenarnya—sederhana, apa adanya—atau dia dan timnya tahu bagaimana membangun citra sederhana dengan cara yang sangat halus?</p>
<p>Dalam wawancara dengan Yahoo Indonesia, Jokowi tak memunculkan kata itu, tapi dia menegaskan bahwa dia tak punya potongan untuk jadi pemimpin. “Waktu baru 6 bulan jadi walikota, saya memilih ajudan yang secara performa ganteng dan bagus. Eh malah kalau ada tamu, yang disalamin dia dulu. (tertawa) Malah dia yang dikira walikota, saya nggak. Artinya saya nggak punya potongan jadi walikota, apalagi jadi gubernur.”</p>
<p>Tak sulit membayangkan Jokowi akan menjawab seperti ini juga jika ditanya, apakah ia berminat jadi presiden. Buktinya, pada berita Januari 2012 ini, ia menjawab, jangankan jadi calon presiden, jadi <a href="https://id.berita.yahoo.com/jokowi-saya-tak-pantas-jadi-presiden-132205164.html" target="_blank">walikota saja dia tak punya potongan</a>. Cocoknya cuma jadi Ketua RT. Seolah dia tak punya ambisi kekuasaan jika dibandingkan dengan sosok lain yang begitu ngotot jadi presiden seperti Aburizal Bakrie.</p>
<p>Ada satu kata yang sering diucapkan Jokowi untuk menegaskan posisinya sebagai kebalikan dari kebanyakan tokoh politik atau capres di Indonesia, yaitu ‘ndeso’.</p>
<p>Narasi ‘ndeso’ itu ia tegaskan lagi saat tampil kampanye di Lampung pada Maret 2014. “Saya itu enggak punya duit, ndeso, miskin koneksi pusat,” kata Jokowi. Beberapa hari kemudian, di Banten, dia menggunakan lagi kata itu, “&#8221;Wajah saya capek nggak? Wajah ndeso nggak? Ya nggak apa-apa wajah ndeso. Tapi nanti&#8230;,&#8221; ujarnya tanpa melanjutkan perkataannya.”</p>
<p>‘Ndeso’ tak muncul dari julukan media, tapi malah dari Jokowi sendiri. Kata ini seolah menjadi inti pemosisian (anti-)citra Jokowi. Dengan &#8216;ndeso&#8217;, dia berupaya tampil merendah sekaligus meninggikan dirinya, karena itulah caranya menjadi berbeda dengan para pesaing politik. Bahwa dibandingkan dengan Prabowo yang memposisikan diri sebagai elite negara, tumbuh besar di lingkungan orang cerdas dunia, dan kekuasaan, Jokowi bak Daud yang tengah melawan Goliath.</p>
<p>Tapi, ketika kita melihat harta kekayaan Jokowi dan pendidikan serta pengalaman kerjanya, dia jauh dari sosok ‘ndeso’ dan sederhana. Dia bisa berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Ia pernah ke Aceh dan bekerja di PLN sebelum kemudian memiliki CV sendiri yang membuat dan mengekspor mebel jati.</p>
<p>Harta kekayaan Jokowi per 2010 saja tercatat Rp18,47 miliar dan $9483. Tanah dan bangunannya sejumlah Rp15,7 miliar tersebar di Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Dia juga punya 11 mobil dan 1 motor yang bernilai Rp893 juta yaitu mobil Isuzu Panther (2), Isuzu (3), Honda City, Mercedes Benz, Nissan Terrano, Daihatsu Espass, Suzuki dan motor Yamaha Vino E. Dia juga punya usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan dan pertambangan senilai Rp1,004 miliar. Ditambah harta bergerak lain berupa logam mulia, batu mulia dan benda bergerak lain sejumlah Rp689,42 juta. Harta lainnya masih ada berbentuk giro dan setara kas lain senilai Rp186,724 juta.</p>
<p>Dengan semua perhitungan ini, sebenarnya Jokowi adalah bagian dari kelas menengah kaya Indonesia yang kemunculannya beberapa tahun terakhir jadi sorotan media. Memang, hartanya tak berada di kelas yang sama dengan Prabowo, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, atau Jusuf Kalla, tapi kelas ekonomi Jokowi sebenarnya juga berada di atas rata-rata penduduk Indonesia.</p>
<p>Ada narasi lain sebenarnya yang bisa dipilih Jokowi untuk memunculkan dirinya. Namun, jika dia menampilkan dirinya sebagai bagian dari kelas menengah atau saudagar, tentu tak akan semenonjol dengan pilihannya saat ini, ‘ndeso’. Citra yang kemudian diperkuat dengan aksen Jawanya yang kental.</p>
<p>Dalam pemilihan presiden kali ini, kita melihat dua citra berbeda yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat dan mungkin akan jadi simbol buat Indonesia ke depan. Antara seorang keturunan penguasa dengan didikan lingkungan dan pergaulan serta wawasan internasional untuk membangun visi kebangsaan atau seorang pria dengan latar belakang seperti kebanyakan orang Indonesia yang merambat naik di jabatan pemerintahan.</p>
<p>Jika Anda percaya dengan salah satunya, mungkin karena Anda merasa apa yang mereka tawarkan terasa lebih jujur, lebih asli dibanding yang lain. Namun, seperti kata Gita Wirjawan, menjadi presiden adalah soal menjual narasi.</p>
<p>Baik Prabowo, maupun Jokowi, sama-sama sedang berjualan (anti-)pencitraan. Sebagai calon pembeli, sudah sepatutnya kita mempertanyakan lagi, apa sebenarnya yang membuat kita tertarik ke salah satu kandidat ini dan kenapa.</p>
<p>Analisis tak berarti kita menghancurkan kepercayaan dan kekaguman kita pada seorang tokoh, tapi justru membuat kita menemukan dasar dan alasan kuat untuk percaya pada apa yang mereka tawarkan.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/membandingkan-jualan-pencitraan-dua-kandidat-capres-071157496.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahaya Korupsi Politik Menjelang 2014</title>
		<link>https://isyana.com/?p=25</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 05:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bahwa parlemen, politisi, dan partai politik jadi pelaku besar (jika bukan terbesar) korupsi di Indonesia mungkin sudah jadi pengetahuan awam. Yang mengherankan, belum ada upaya signifikan dalam mencegah praktik korupsi yang terjadi di ranah politik tersebut. Kelompok ini seperti tak terjangkau di tengah hiruk-pikuk upaya pembenahan integritas memberantas korupsi yang sedang terjadi. Sampai sejauh ini <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=25">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bahwa parlemen, politisi, dan partai politik jadi pelaku besar (jika bukan terbesar) korupsi di Indonesia mungkin sudah jadi pengetahuan awam. Yang mengherankan, belum ada upaya signifikan dalam mencegah praktik korupsi yang terjadi di ranah politik tersebut. Kelompok ini seperti tak terjangkau di tengah hiruk-pikuk upaya pembenahan integritas memberantas korupsi yang sedang terjadi.</p>
<p>Sampai sejauh ini tak ada mekanisme jelas yang bisa memaksa parlemen, politisi, dan parpol untuk membersihkan diri. Yang ada, kita hanya bisa menunggu aksi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan yang dilakukan oleh KPK.</p>
<p>Fakta ini terungkap lewat konferensi pers peluncuran Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia yang berlangsung Selasa (3/12) di Jakarta.</p>
<p>Dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan tahun ini, Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara. Tahun lalu, Indonesia ada di urutan 118 dari 176 negara yang disurvei. Meski naik secara peringkat, skor Indonesia masih stagnan di 32. Skalanya 0 adalah yang terburuk dan 100 adalah yang terbersih.</p>
<p>Berikut posisi Indonesia dalam skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 di antara negara-negara lain di Asia Pasifik:<br />
<a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/12/indeks-persepsi-korupsi-1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-27" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/12/indeks-persepsi-korupsi-1.jpeg" alt="indeks persepsi korupsi 1" width="600" height="450" /></a></p>
<p><em>Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2013 di antara negara-negara Asia Pasifik.</em></p>
<p>Berikut negara-negara di dunia yang punya skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 sama seperti Indonesia:<br />
<a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/12/indeks-persepsi-korupsi-2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-28" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/12/indeks-persepsi-korupsi-2.jpeg" alt="indeks persepsi korupsi 2" width="600" height="450" /></a></p>
<p><em>Negara-negara di dunia yang punya skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 sama seperti Indonesia.</em></p>
<p>Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Dadang Trisasongko, ada tiga pilar utama penyumbang buruknya skor persepsi korupsi di Indonesia, yaitu dari ranah hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), bisnis (proses birokrasi perizinan, pajak, bea cukai), dan yang ketiga dari ranah politik (parpol, parlemen, dan politisi).</p>
<p>Jika perbaikan birokrasi di sektor hukum dan bisnis bisa dilakukan lewat sebuah masterplan bernama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), maka status DPR sebagai badan legislatif yang lepas dari kekuasaan eksekutif, menyulitkan pengawasan.</p>
<p>&#8220;Risiko pelanggaran integritas terbesar ada di ranah politik. Siapa yang harus mengawasi parlemen dan politisi? Apakah Presiden? Presiden saja kesulitan masuk ke partainya sendiri, apalagi harus mengawasi partai lain,&#8221; kata Dadang.</p>
<p>Isu korupsi di ranah politik ini menjadi sangat penting menjelang 2014, tahun Pemilu. Tak ada batasan berapa besar sumbangan yang bisa diberikan ke partai politik. Tak jelas juga siapa yang menyumbang dan dari mana asal uang tersebut. Bagaimana aliran dana kampanye atau integritas calon legislatif bisa diawasi jika tidak ada keterbukaan dari partai politik?</p>
<p>Sebagai gambaran, Dadang menceritakan tanggapan yang diterima TI Indonesia saat harus mengaudit keuangan partai-partai politik di Indonesia. &#8220;Memang hasilnya tidak bagus, tapi lebih bagus daripada menolak diaudit,&#8221; katanya. Beberapa partai yang menolak diaudit keuangannya adalah Partai Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.</p>
<p><strong>Transaksi politik 2014</strong><br />
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto bilang, &#8220;Indeks stagnan bukan berarti upayanya (memberantas korupsi) juga stagnan.&#8221; Indeks Persepsi Korupsi ini, menurut Bambang, &#8220;Jangan dianggap yang paling penting sehingga yang lain-lain jadi tidak bermakna.&#8221;</p>
<p>Responden Indeks Persepsi Korupsi adalah pebisnis dan pakar. Maka, &#8220;Jika kita ingin skor naik cepat, sektor-sektor yang bersinggungan dengan pebisnislah yang harus diperbaiki,&#8221; katanya.</p>
<p>Namun ada upaya-upaya lain dalam pembenahan integritas birokrat dan penegak hukum yang mungkin tak terbaca oleh Indeks ini. Contohnya, KPK kini tengah mengembangkan mekanisme uji integritas sendiri untuk memetakan persepsi tentang penegak hukum. Ada juga indeks yang memetakan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dari APBD-nya. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Bappenas juga punya program Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. &#8220;Apakah upaya-upaya yang kami lakukan ini kompatibel dengan yang dinilai oleh Transparency International? Jangan-jangan itu semua nggak diukur,&#8221; ujar Bambang.</p>
<p>Bambang juga mengingatkan, ada transaksi-transaksi yang sudah terjadi sekarang untuk membiayai tahun politik 2014. &#8220;Ada proses korupsi yang sedang bekerja yang luar biasa masifnya. Lalu bagaimana kita meletakkan angka Indeks Persepsi Korupsi di tengah proses itu? Ada angka-angka lain yang kini bekerja lebih konkret dari Indeks Persepsi Korupsi.&#8221;</p>
<p>Menurut Bambang, ada pola-pola sejarah yang selalu berulang pada tahun sebelum berlangsungnya Pemilu dengan penyelewengan dana di sektor perbankan. Ia menyebut BLBI yang terjadi pada 1998, lalu 2004 dengan kasus-kasus kredit di sektor bank seperti BNI dan Maria Pauline Lumowa, dan 2008 dengan Century. KPK, menurut Bambang, juga sudah melihat adanya indikasi kejadian serupa di sektor perbankan akan terulang untuk biaya politik pada 2014 nanti. &#8220;Tapi kalau diungkap sekarang, akan tertutup ini angka Indeks Persepsi Korupsi,&#8221; katanya.</p>
<p>Sebagai antisipasi, KPK sudah mempelajari proses bisnis dari A-Z pada subsidi pupuk, impor daging sapi, dan di sektor pendidikan untuk melihat di mana ada potensi penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi. Salah satu hasilnya adalah terbongkarnya kasus impor daging sapi yang melibatkan (bekas) petinggi Partai Keadilan Sejahtera.</p>
<p>Bukan hanya sapi, kata Bambang, &#8220;Bagaimana subsidi pupuk dimainkan untuk biaya politik Pemilu 2014 nanti, kami sudah tahu.&#8221; Tampaknya apa yang ia ungkapkan hanyalah satu dari banyak cara yang akan dipakai politisi dan parpol untuk membiayai ambisi kekuasaan mereka.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/bahaya-korupsi-politik-menjelang-2014-113610361.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perubahan yang Tertunda di Malaysia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=45</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Koalisi partai berkuasa Malaysia, Barisan Nasional, sudah meraih 120 dari 222 kursi yang diperebutkan dalam parlemen berdasarkan perhitungan jam 00.22 WIB (01.22, Senin dini hari di Kuala Lumpur, Malaysia). Artinya, koalisi ini menjadi pemenang pemilu dan tetap mempertahankan status quo yang berlangsung di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Dalam waktu yang sama oposisi Pakatan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=45">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Koalisi partai berkuasa Malaysia, Barisan Nasional, sudah meraih 120 dari 222 kursi yang diperebutkan dalam parlemen berdasarkan perhitungan jam 00.22 WIB (01.22, Senin dini hari di Kuala Lumpur, Malaysia). Artinya, koalisi ini menjadi pemenang pemilu dan tetap mempertahankan status quo yang berlangsung di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak.</p>
<p>Dalam waktu yang sama oposisi Pakatan Rakyat di bawah mantan deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendapat 70 kursi parlemen. Belum jelas, apakah Barisan Nasional akan mendapat 2/3 kursi parlemen atau 148 kursi.</p>
<p>Perdana Menteri Najib Razak dalam konferensi pers usai diumumkannya kemenangan Barisan Nasional mengatakan, &#8220;Saya ingin berterimakasih kepada para pemilih dan warga Malaysia yang memilih kami. Saya harap oposisi menerima hasil ini dan membiarkan prosesnya berjalan mulus.&#8221;</p>
<p>Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berhasil mempertahankan kursi parlemennya dari daerah pemilihan Permatang Pauh, Penang, dan anak perempuannya Nurul Izzah unggul tipis (1800 suara) menghadapi seorang menteri dari koalisi partai berkuasa, Raja Nong Chik.</p>
<p>Selain Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi oposisi lainnya, presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga mempertahankan kursi parlemennya dari Marang. Koalisi Pakatan Rakyat juga mempertahankan posisi mayoritas mereka di negara bagian terkaya di Malaysia, Selangor, dengan meraih 38 dari 56 kursi.</p>
<p>Kemenangan besar menjadi milik politisi veteran berusia 72 tahun, Lim Kit Siang, dari salah satu partai yang tergabung dalam koalisi oposisi, DAP. Di Gelang Patah, Lim Kit Siang berhasil unggul dengan 15 ribu suara dan menyingkirkan menteri besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman, yang sudah empat kali menjabat selama 27 tahun terakhir.</p>
<p>Koalisi berkuasa, Barisan Nasional sempat mengalami pukulan setelah tiga menteri di kabinet pemerintahan, Tan Sri Bernard Dompok, Datuk Seri Kong Cho Ha dan Senator Datuk Raja Nong Chik Zainal, kalah dari kandidat partai oposisi. Namun Perdana Menteri Najib Razak menang di daerah pemilihannya, Pekan, dengan 35.613 suara mayoritas.</p>
<p>Komisi pemilihan memperkirakan, sekitar 80 persen dari 13 juta pemilih terdaftar (atau 10 juta orang) datang untuk memilih, rekor tertinggi kemunculan pemilih di pemilu Malaysia. Pada 2008, hanya ada 8 juta pemilih yang datang. Populasi total Malaysia adalah 28 juta orang.</p>
<p>Sengitnya pemilu kali ini terlihat dari berbagai indikasi kecurangan yang menjadi kekhawatiran banyak pemilih. Untuk pertama kalinya, Malaysia menggunakan tinta untuk penanda di jari penduduk yang habis memilih. Pemantau independen menyoroti adanya tinta-tinta yang dengan mudah dihapus karena botolnya sengaja tak dikocok. Selain itu, pemilih juga khawatir dengan isu &#8216;phantom voters&#8217; atau pemilih gelap yang dibawa dari Bangladesh, Indonesia, dan Myanmar yang diangkut oleh pesawat setiap harinya dalam seminggu terakhir lewat Kuala Lumpur International Airport. Warga negara asing ini diduga akan diberi kartu izin tinggal jika memilih partai berkuasa.</p>
<p>Sejak 1957, kebijakan ekonomi dan politik Malaysia didominasi oleh blok partai berkuasa United Malays National Organisation (UMNO) yang kini tergabung dalam Barisan Nasional. Namun oposisi Pakatan Rakyat di bawah pemimpin de facto mantan deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencoba menawarkan perubahan dari kondisi status quo tersebut setelah sempat meraih peningkatan suara signifikan pada 2008.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/perubahan-yang-tertunda-di-malaysia-172451094.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye &#8216;Putri Reformasi&#8217; di Pasar Malam</title>
		<link>https://isyana.com/?p=47</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Jika pemilu Malaysia punya seorang bintang, mungkin dia adalah Nurul Izzah. Putri pemimpin koalisi oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim itu akan mempertahankan kursi parlemen dari daerah Lembah Pantai pada pemilu 5 Mei nanti. Pada pemilu 2008, Nurul yang waktu itu berusia 27 tahun berhasil menang sebagai seorang kandidat muda. Kini, ia berhadapan dengan seorang kandidat unggulan, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=47">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jika pemilu Malaysia punya seorang bintang, mungkin dia adalah Nurul Izzah. Putri pemimpin koalisi oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim itu akan mempertahankan kursi parlemen dari daerah Lembah Pantai pada pemilu 5 Mei nanti. Pada pemilu 2008, Nurul yang waktu itu berusia 27 tahun berhasil menang sebagai seorang kandidat muda.</p>
<p>Kini, ia berhadapan dengan seorang kandidat unggulan, Raja Nong Chik, menteri daerah federal dan kesejahteraan kota. Di hadapan lawannya yang kuat dengan dukungan mesin kampanye berdana tak terbatas, Nurul Izzah jadi tampak kecil.</p>
<p>Sebuah truk dengan layar LCD besar menyala di depan pasar malam Taman Desa Pesona, Petaling Jaya, Kamis (2/5) lalu. Wajah Raja Nong Chik tampil di sana, memperlihatkan berbagai aksinya di masyarakat. Tiga pemuda membagikan sebuah buku bersampul mengilap dengan foto Raja Nong Chik berisi laporan kerjanya selama ini. Setidaknya itulah gambaran apa yang bisa dibeli oleh dana besarnya.</p>
<p>Selama 45 menit, Nurul Izzah akan datang ke pasar malam ini. Bertemu orang-orang dan berbicara dengan mereka, seperti selayaknya seorang politisi. Di sela-sela itu, wartawan televisi asing dengan kamera besar mengikutinya, begitu pula seorang wartawan dari media Jerman Deutsche Welle.</p>
<p>Ia muncul mengenakan rompi dan rok beige, berkerudung, tapi juga mengenakan topi untuk menghalangi sinar matahari. Pedagang ikan basah, buah, sepatu, sampai pekerja migran dari Filipina pun ia salami dan sapa. &#8220;Sambil belanja sayur,&#8221; katanya saat menyerahkan kartu dan brosur Pakatan Rakyat, koalisi oposisi tempat ia bergabung.</p>
<p>Seorang nenek etnis Tionghoa menghentikan langkahnya, mengajaknya berbicara dan melaporkan berbagai aksi lawan Nurul di daerah tempat si nenek tinggal. &#8220;Saya tahu, saya tahu,&#8221; kata Nurul dalam bahasa Mandarin. Perempuan lain memanggil namanya. Nurul tampak mengenali ibu paruh baya tersebut. Mereka pun berpelukan dan berbicara lama. Seorang penjual buah memberi dia sesisir pisang untuk disampaikan buat ayah Nurul.</p>
<p>Meski begitu, tak semua orang seantusias ketiga perempuan tersebut. Orang-orang yang didatangi Nurul tersenyum ramah saat menyalaminya, tapi Nurul yang harus berusaha mendekati mereka.</p>
<p>Kursi parlemen Nurul Izzah tengah terancam atas dugaan keberadaan &#8216;pemilih hantu&#8217; atau pemilih palsu. Dalam kunjungan ke pasar malam itu, Nurul Izzah meminta komisi pemilu untuk membantu memperbarui daftar pemilih tetap yang berisi 4600 nama pemilih. Nama-nama ini adalah orang-orang yang sudah meninggal, tak lagi tinggal di alamat tersebut, atau alamatnya tak lengkap.</p>
<p>Bukannya diperbarui, komisi pemilihan malah memberi data-data tersebut kepada partai UMNO yang tergabung dalam koalisi berkuasa Barisan Nasional. &#8220;Saya tak mendapat jawaban memuaskan dari komisi pemilihan,&#8221; katanya.</p>
<p>Nurul Izzah bukanlah sosok asing bagi media di Indonesia. Saat ayahnya dijatuhkan dari posisi deputi perdana menteri Mahathir Mohamad pada 1998, Nurul Izzah bertemu dengan presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie di Batam. Foto Nurul yang masih mahasiswa saat berkunjung ke Jakarta muncul di koran-koran nasional masa itu.</p>
<p>Dia bersama suami, ayah, dan ibunya juga ikut menonton film &#8216;Habibie-Ainun&#8217; pada Desember 2012 lalu. Kedekatan ayah Nurul dan Habibie juga menjadi objek serangan politik seorang menteri Malaysia, yang menyebut Habibie seorang pengkhianat. Sebelumnya, pada 2010, Nurul juga datang ke Jakarta dan bertemu Anies Baswedan dan Yenny Wahid.</p>
<p>Nurul Izzah sekarang sudah jadi seorang istri dan ibu dua anak. Kampanye membuatnya kehilangan waktu bertemu anak-anaknya. Namun dia pikir, pengorbanan waktu ini harus ia lakukan demi mengubah masa depan buat anak-anaknya. &#8220;Kami punya peluang memenangkan ini (pemilu). Ada peningkatan jumlah pemilih, kami optimistis namun tetap waspada.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/kampanye-putri-reformasi-di-pasar-malam-152319680.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media yang Tak Seimbang Pada Pemilu Malaysia</title>
		<link>https://isyana.com/?p=40</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Media seharusnya menjadi pemantau dan pengawas, apalagi dalam proses pemilihan umum. Namun, membaca artikel koran soal kampanye pemilihan umum Malaysia di berbagai media cetak dan elektronik, terlihat jelas bias yang muncul dari nada pemberitan media setempat. Sering sekali tak terlihat bedanya antara advertorial politik dan sebuah berita. Misalnya, sebuah berita tentang kampanye Perdana Menteri Najib <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=40">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Media seharusnya menjadi pemantau dan pengawas, apalagi dalam proses pemilihan umum. Namun, membaca artikel koran soal kampanye pemilihan umum Malaysia di berbagai media cetak dan elektronik, terlihat jelas bias yang muncul dari nada pemberitan media setempat. Sering sekali tak terlihat bedanya antara advertorial politik dan sebuah berita.</p>
<p>Misalnya, sebuah berita tentang kampanye Perdana Menteri Najib Razak di daerah pedesaan yang mencantumkan lengkap apa yang dia katakan dan uang yang dia bagikan, termasuk tuduhan-tuduhannya pada partai opisisi tanpa ada kutipan penyeimbang.</p>
<p>Model berita semacam ini terus sampai halaman 17 di samping satu halaman iklan koalisi berkuasa Barisan Nasional di setiap lembarnya. Sekalinya ada tokoh partai oposisi yang dikutip, hanya satu orang untuk satu berita dan tidak menjawab tuduhan-tuduhan dari berita-berita sebelumnya.</p>
<p>Sebuah penelitian &#8216;Watching the Watchdog&#8217; tentang peliputan media Malaysia untuk pemilu 2013 dari peneliti University of Nottingham Malaysia dan Centre for Independent Journalism menemukan bahwa pemilih di Malaysia tak mendapat informasi yang adil dan objektif tentang lanskap politik menjelang pemilu.</p>
<p>&#8220;Selamat datang di Malaysia,&#8221; kata Executive Officer Centre for Independent Journalism Masjaliza Hamzah, Jumat (3/5) di Petaling Jaya, Malaysia.</p>
<p>Tak ada yang berubah dari gaya pemberitaan media Malaysia menjelang pemilu. Malah Masjaliza melihat ada intensitas yang lebih tinggi dalam serangan-serangan politik yang dilancarkan.</p>
<p>Beberapa temuan kunci pada hasil penelitian yang mereka presentasikan termasuk adanya porsi pemberitaan lebih banyak untuk koalisi yang masih berkuasa di Malaysia, Barisan Nasional. Sering perbedaan itu sangat besar jaraknya. Bukan hanya porsinya yang lebih besar, tapi pemberitaan mereka diberikan dalam nada yang positif.</p>
<p>Sumber berita online hanyalah satu-satunya pihak yang tak menuruti norma itu, karena mereka memberi kuantitas dan kualitas pemberitaan berimbang pada Barisan Nasional dan oposisi Pakatan Rakyat.</p>
<p>Perdana Menteri Najib Razak adalah figur yang paling banyak diberitakan. Dia, bersama mantan PM Mahathir Mohammad dan politisi lain Muhyidin Yassin menjadi trio yang bertanggungjawab atas dua pertiga serangan politik yang muncul di media.</p>
<p>Menurut Masjaliza, malah dalam iklan-iklan serangan politik, strategi yang sama terus saja diterapkan. Sejak 1999, iklan politik sudah mengingatkan akan ancaman bahwa penduduk etnis Tionghoa bakal kehilangan identitas dan budayanya jika memilih pada koalisi oposisi.</p>
<p>Sekarang pun, iklan-iklan dari Barisan Nasional menyoroti keberadaan PAS yang notabene partai Islam dalam koalisi oposisi Pakatan Rakyat. Iklan-iklan Barisan Nasional menyebut bahwa PAS akan menerapkan hukum Islam di Malaysia dan menghilangkan minuman keras serta babi.</p>
<p>&#8220;Orang-orang sadar bahwa kualitas peliputan soal media sangat buruk. Mereka bahkan berhenti membaca berita-berita dari media yang berafiliasi atau malah dimiliki oleh koalisi yang berkuasa,&#8221; tambah Mas.</p>
<p>Pemilih muda pun kemudian beralih ke media online. Namun sebenarnya mereka sudah tahu siapa yang mau dipilih. Bagaimana media melaporkannya, tak akan mempengaruhi keputusan mereka. Maka mereka menggunakan media untuk mencari tahu di mana tempat terjadinya kampanye-kampanye, apa yang terjadi di kota-kota atau daerah-daerah lain yang belum diberitakan, agar bisa dibagi ke sesama teman mereka.</p>
<p>Bukan berarti pula media online bebas dari gangguan. Cara baru yang dicatat oleh kelompok masyarakat PEMANTAU adalah munculnya serangan-serangan online yang membuat beberapa situs, termasuk situs berita MalaysiaKini, tak bisa dibuka karena seolah-olah dikunjungi terlalu banyak orang.</p>
<p>Zaharom Nain, profesor dan direktur di riset fakultas seni dan ilmu sosial University of Nottingham kampus Malaysia, menambahkan, selain taktik-taktik yang menyulut ketakutan, ada cara baru yang muncul di media untuk menyerang lawan politik. &#8220;Tahun ini, seks adalah hal besar. Ada banyak sekali video seks yang muncul. Setiap minggu ada saja video yang muncul dari pemimpin oposisi,&#8221; kata Zaharom.</p>
<p>Situasi ini tentu saja tak ideal. Tapi, menurut Masjaliza, perubahan lanskap media di Malaysia tentu tergantung pada hasil pemilihan Minggu (5/5) nanti. Pemilu di mana calon pemilihnya tak mendapat akses informasi dan berita yang berimbang akan siapa yang mereka pilih.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/media-yang-tak-seimbang-pada-pemilu-malaysia-125543491.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
