Sebuah krisis besar diprediksi akan datang dan mengancam sawah-sawah serta produksi beras di Indonesia. Tanda-tandanya sudah ada, namun yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya persiapan dalam menghadapi bencana besar itu. Bencana yang dimaksud adalah ancaman ledakan hama wereng yang diramalkan terjadi saat panen pada 2014 nanti.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Hermanu Tri Widodo, spot ledakan populasi wereng sudah terjadi merata di 15 kabupaten yang menjadi sentra produksi padi di sepanjang Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan sepanjang Agustus-Desember 2013.
Wereng juga muncul karena hujan, dan hampir seluruh desa sentra produksi mengalami hujan tinggi. Bahkan 40%-nya dari wilayah-wilayah tersebut mengalami hujan di atas curah normal. Selain itu, wereng muncul sebagai akibat dari penggunaan pestisida, dan sayangnya terjadi penggunaan pestisida berlebihan oleh petani di sentra-sentra produksi tersebut. “Ibaratnya seperti mau memadamkan api, tapi yang disiramkan malah minyak,” kata Hermanu, di Jakarta, Selasa (24/12).
Ledakan hama wereng bukanlah hal baru di Indonesia. Peristiwa ini pernah terjadi pada 2011, 1986, sampai 1974, namun yang membedakan kini adalah minimnya penanganan atas kejadian yang seharusnya dianggap sebagai kondisi darurat dalam menjaga stok pangan nasional itu.
Hermanu berharap prediksinya meleset, namun ia sudah menghitung akibat dan besarnya kerugian jika ledakan hama wereng terbukti di 2014. Dengan prediksi minimal saja, ada sekitar 1,1 juta ton beras yang hilang. Nilai kerugiannya cukup fantastis, yaitu Rp6 triliun. Dan ada sekitar 1,5 juta keluarga tani yang merugi akibat hama wereng ini.
“Saya tidak mau berpikir ramalan saya benar. Berat membayangkan saudara-saudara petani yang hanya punya lahan 0,2 hektar dan rugi karena wereng,” ujar Hermanu lagi.
Sebagai anggota komisi perlindungan di Kementerian Pertanian, Hermanu sudah bolak-balik mengingatkan tentang adanya ancaman ledakan hama wereng yang akan terjadi. Namun peringatan itu dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Bahwa tidak ada yang luar biasa dalam kejadian ini.
Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian IPB menambahkan, “Kalau ada tsunami datang, tapi rakitnya dari batang pisang, ya akan hilang. Respons harus sesuai dengan bencana yang akan muncul. Nah ini bahkan rakit dan batang pisang saja tidak ada.”
Sebenarnya, informasi akan serangan wereng sudah cepat terdeteksi. Setidaknya dari awal Oktober lalu, di Semarang, petugas sudah melihat ada 12 hektar dari 759 hektar sawah yang terkena serangan. Namun, Dinas Pertanian setempat malah memberikan pestisida. Pada akhir November, malah ada 40% lahan sawah yang terkena serangan.
Saat ledakan hama wereng terjadi pada 1986, hanya dalam 2 hari, pemerintah di masa itu mengeluarkan Inpres yang melarang 57 jenis pestisida yang bisa memperparah penyebaran wereng.
Di Thailand saja yang saat ini mengalami ledakan hama wereng, sudah ada pelarangan jenis pestisida untuk mencegah hama semakin meluas. “Di Indonesia, pemerintah malah bilang, ‘Datanya belum ada, itu kan di Thailand. Padahal terbukti ada sebaran wereng yang semakin meluas di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur,” kata Hermanu. Ketidaktegasan dalam melarang penggunaan beberapa jenis pestisida ini, menurutnya, menunjukkan beratnya keberpihakan pemerintah pada pengusaha daripada ke petani.
Saking putus asanya para petani, Hermanu menemukan bahwa mereka banyak menggunakan pestisida yang seharusnya tak boleh dipakai untuk padi atau malah peruntukannya sama sekali bukan untuk pestisida. Temuannya di lapangan mendapati dari cairan antinyamuk yang sering diiklankan di televisi sampai lavender, kapur ajaib, dan bahan Decis (yang terbukti justru memicu wereng) dipakai juga.
Pemakaian yang tak terkendali ini disinyalir karena proses pemasaran, distribusi, dan penjualan membuat pestisida menjadi seperti produk konsumen biasa. Ada iklan dan bonus yang diterima oleh agen. Selain itu, 67% petani memakai pestisida yang mereka beli dari kios, bukan petugas. Kios pun menyarankan penggunaan pestisida bukan atas dasar pengetahuan, tapi bonus, dari naik haji sampai motor.
Sebenarnya penggunaan pestisida yang ilegal termasuk pelanggaran hukum, namun Hermanu tak mau menyalahkan petani. “Suasananya membuat petani jadi putus asa,” kata Hermanu.
Suryo menambahkan bahwa sebenarnya, dari sisi teknologi yang tersedia di dalam negeri, tak ada masalah untuk mengatasi wereng. Yang dibutuhkan sekarang adalah komando dalam tindakan masif untuk penanganannya. Jika tidak, bisa dipastikan, stok beras 2014 tak akan aman.
Sawah semakin habis
Dalam pidatonya pada 21 Desember 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembangunan pertanian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan. Namun pembangunan tidak boleh merusak alam, seperti pada masa silam.
Kenyataannya, menurut manajer advokasi dan jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, pembangunan di sisi pertanian itu tidak terjadi. Meski jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menunjukkan penurunan, namun indeks keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan dalam dua hal tersebut bagi penduduk yang tinggal di perdesaan. Ada 63,2% penduduk miskin yang tinggal di desa, dan sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor pertanian.
Dari sisi anggaran saja, dari 2012-2014 menunjukkan anggaran Kementerian Pertanian yang semakin menurun. Dari Rp17,09 triliun pada 2012, jadi Rp19,04 triliun pada 2013, dan malah jadi Rp15,4 triliun pada 2014. Said menunjukkan perbandingan dengan Kementarian Agama, yang anggarannya di 2014 nanti akan menjadi Rp49,5 triliun dari Rp41,7 triliun pada 2013.
Belum lagi rencana besar pemerintah lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bisa mengancam keberadaan sawah-sawah di Pulau Jawa.
Lewat rencana besar itu, Pulau Jawa rencananya akan menjadi koridor utama untuk industri dan jasa nasional. Dalam rangka rencana besar ini juga, ada areal persawahan di empat desa yang akan dilalui proyek pembangunan jalan dan perluasan pelabuhan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Menurut Said, setidaknya ada 60 hektar lahan sawah produktif yang hilang atau setara dengan 300 ton produksi gabah yang hilang.
Badan Pertanahan Nasional sudah menyebut bahwa ada 110 ribu hektar lahan sawah yang berubah fungsi setiap tahunnya. Namun, bukannya diatasi, MP3EI malah seolah jadi pelegalan yang mempercepat terjadinya perubahan lahan sawah itu. Sedangkan, pencetakan lahan sawah baru yang terjadi di luar Jawa saat ini tak mampu mengejar area produksi pertanian yang berubah fungsi.
Tak hanya masalah konversi lahan saja, dari sisi infrastruktur irigasi pun, sudah terjadi defisit sebesar 83 juta m3 air pada 2010, dan akan menjadi defisit 92 juta m3 pada 2015.
Bukti-bukti ini menunjukkan baru sekelumit dari macam-macam kesulitan yang dihadapi petani di Indonesia. Bahkan, menurut Hermanu, kerugian yang ditanggung petani di Indonesia adalah sebuah bentuk subsidi bagi pemenuhan kebutuhan mereka yang tinggal di perkotaan.
(Pertama diterbitkan di sini)