Cara Pemerintah Cina Petakan Pencemaran Air

Cina adalah pabrik dunia. Produksi berbagai gadget elektronik terbaru, komponen dalam smartphone atau tablet, sampai pakaian merek terkenal atau sepatu yang dikenakan penduduk dunia sebagian besar berasal dari pabrik-pabrik di sana.

Bukan hanya dari pabrik-pabrik yang mengerjakan pesanan dari perusahaan global, aktivitas produksi perusahaan lokal di Cina pun tak kalah aktifnya. Terlihat dari bagaimana produk-produk Cina membanjiri pasar dunia, termasuk ke Indonesia.

Aktivitas-aktivitas produksi dalam skala masif tersebut tentu punya dampak merusak lingkungan. Salah satunya adalah rusaknya sumber air, racun serta limbah berbahaya masuk ke sungai-sungai yang sebenarnya menjadi sumber air minum.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas produksi ini sering luput dari perhatian publik. Jangankan memperhatikan, mungkin banyak dari kita yang tidak tahu apakah air yang kita pakai sehari-hari tercemar limbah pabrik atau tidak.

Berbeda dengan Indonesia yang sering menutup-nutupi atau memoles data pencemaran lingkungan yang terjadi, pemerintah Cina justru transparan terhadap rakyatnya dalam menyediakan data soal polusi air. Data ini bahkan bisa diakses semua orang dengan akses internet karena ditampilkan lewat peta digital. Pemerintah Cina bahkan ingin data pencemaran lingkungan ini semakin banyak terkumpul dengan kualitas yang semakin tajam.

Lewat peta itu, warga negara Cina bisa melihat langsung data terbaru polusi yang terjadi di sungai-sungai di 300 kota di 31 provinsi yang ada di negara itu. Dan yang terpenting lagi, mereka bisa langsung melihat siapa saja perusahaan yang bertanggungjawab melakukan pencemaran air tersebut dan melanggar aturan perlindungan lingkungan di negara itu.

Adalah Ma Jun, Direktur Institut Urusan Lingkungan dan Publik (Institute of Public and Environmental Affairs — IPE), sebuah institusi resmi pemerintah, yang menjadi motor di balik munculnya peta tersebut.

Kerusakan sumber-sumber air bersih tentu menjadi masalah serius yang harus diatasi. Sayangnya, perusahaan-perusahaan yang sering mencemari sungai itu enggan membenahi rantai produksinya. Dari sinilah ide akan peta tersebut muncul.

Tak mempan dengan perusahaan, Ma Jun pun mendekati dari sisi konsumen. Peta ini memberi konsumen akses informasi seluas-luasnya akan siapa saja para perusahaan pelaku pencemaran lingkungan tersebut.

Dalam presentasinya soal membersihkan rantai suplai Cina di Rio de Janeiro, Minggu (17/6), Ma Jun menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pengonsumsi terbesar di dunia.

Di sisi lain, negara ini juga menjadi produsen besar. Meski begitu banyak konsumen yang tidak sadar akan dampak kerusakan lingkungan seperti apa yang muncul dari produk-produk yang mereka gunakan. Ia pun kemudian meluncurkan kampanye Green Choice pada 2007.

“Kampanye kami hanya menghubungkan antara dua titik, konsumsi dan dampaknya pada lingkungan. Kami menggunakan kekuatan konsumen untuk mengubah perilaku perusahaan,” kata Ma Jun.

“Daripada kami pergi ke satu-satu pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan atau mendekati merek terkenal, kami langsung menyoroti produk-produk apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau polusi.”

Semua temuan itu mereka daftar, kemudian daftar tersebut bisa diakses oleh publik lewat situs mereka. Bukan hanya daftar nama produk, foto produk tersebut dan kerusakan yang ditimbulkannya ikut mereka unggah. Sehingga ketika konsumen akan membeli telepon seluler, sepatu di mal, atau biskuit di supermarket, mereka langsung tahu apakah produksi benda-benda tersebut mencemari lingkungan di sekitar mereka? Dan jika iya, seperti apa kerusakannya?

Tak berhenti di situ, Ma Jun dan timnya di IPE pun membuat sebuah mesin pencari produk. “Konsumen bisa langsung memasukkan produk yang akan mereka beli di search engine tersebut, lalu mereka bisa langsung melihat, apakah produk tersebut bermasalah atau tidak dari segi lingkungan,” kata Ma Jun.

Ma Jun dan timnya juga melakukan investigasi sendiri terhadap praktik produksi para suplier industri teknologi informasi di Cina. Ada 31 merek yang diinvestigasi oleh tim Ma Jun, termasuk Apple, Canon, LG, Hewlett-Packard beberapa di antaranya, semua nama-nama besar di dunia IT.

Investigasi timnya pun menemukan hasil, salah satunya bahwa rantai produksi Apple bertanggungjawab akan pencemaran logam berat beracun di Cina.

Dari hasil investigasi ini pun, IPE mengeluarkan peringkat buat perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah memenuhi standar lingkungan dalam proses produksinya. Konsumen bisa langsung melihat daftar ini dan kemudian menuntut perusahaan untuk ‘membersihkan diri’.

Selesai dengan industri teknologi informasi, pada April 2012 lalu, Ma Jun dan timnya melakukan investigasi serupa terhadap 41 industri pakaian yang memiliki pabrik di Cina. Ada Levi’s Puma, Next, Adidas, Nike, Zara, beberapa di antaranya. Hasilnya tentu akan keluar dalam bentuk peringkat juga yang bisa diakses semua orang.

Ma Jun dan timnya di IPE tentu tak sendiri. Meski berada di sisi pemerintah, ia mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi 650 perusahaan yang berada dalam daftar hitam mereka.

“Pemerintah Cina memang punya banyak kecurigaan terhadap LSM dan ada minim rasa percaya, tapi di sisi lingkungan kami punya lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Pemerintah Cina lebih menoleransi LSM di bidang lingkungan. Kami memang bukan negara demokrasi dan tidak memiliki sistem hukum yang independen, tetapi setidaknya kami bisa membuat orang-orang memiliki akses lebih pada informasi seperti ini.”

Saking revolusionernya peta pencemaran lingkungan ini, negara-negara yang menjadi pusat produksi berbagai merek internasional seperti Bangladesh dan Vietnam sudah menyatakan ketertarikannya untuk membuat peta serupa.

Menurut Ma Jun, Indonesia pun sebagai salah satu negara yang ingin menyaingi Cina untuk menjadi ‘pabrik dunia’ patut memiliki peta serupa. “Kita harus memastikan bahwa ke manapun perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan ini memindahkan pabrik-pabriknya, mereka tidak akan melakukan pencemaran di negara lain. Tidak ada tempat aman bagi para perusahaan pencemar lingkungan ini.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Berjudi Dengan Hutan Indonesia

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan pelaksanaan skema ekonomi REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Land Degradation/mengurangi emisi karbondioksida dari penggundulan hutan dan kerusakan lahan).

Skema ini memungkinkan Indonesia mendapat dana miliaran dolar dari berbagai negara maju untuk tetap menjaga hutannya asri sehingga dapat membantu menyerap emisi karbondioksida yang ada di Bumi akibat berbagai aktivitas industri, transportasi, dan ekonomi secara umum.

Meski begitu, di saat bersamaan, luas lahan kelapa sawit serta kawasan pertambangan masih terus bertambah. Bahkan, rencana induk pengembangan Kalimantan Tengah ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai koridor energi dan perkebunan.

Bagaimana bisa di saat bersamaan, ketika Indonesia berniat menjaga kelestarian hutannya, tapi tak menghentikan aktivitas pertambangan atau perluasan lahan kelapa sawit di lahan yang sama? Tidakkah perlindungan hutan dan eksplorasi tambang serta perkebunan akan tumpang-tindih di wilayah tersebut? Apa logikanya?

Peneliti Inggris Larry Lohmann dari lembaga The Corner House yang berfokus pada politik energi mengatakan, pendekatan REDD+ dan pengembangan kelapa sawit di saat bersamaan memang tidak akan mungkin dilakukan. Bahkan, negara-negara yang tergiur dengan proyek REDD+ ini, seperti Indonesia, malah kemungkinan besar akan mengalami kerugian.

Pengembangan proyek REDD, menurut Larry, awalnya berdasar pada kegelisahan negara-negara maju soal perubahan iklim. Pembatasan emisi karbondioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan membatasi aktivitas ekonomi negara-negara maju tersebut. REDD menjadi dalih agar negara-negara maju tersebut tetap bisa mengeksplorasi bahan bakar fosilnya, sambil di saat bersamaan mengeluarkan biaya pada negara-negara berkembang untuk terus menjaga hutan.

Misalnya saja Norwegia, negara ini sudah memberikan $1 miliar pada Indonesia untuk melaksanakan proyek REDD di Kalimantan Tengah. Di saat bersamaan, Norwegia memiliki cadangan minyak bumi yang besar serta akvititas perkapalan yang mendukung ekonominya.

Dengan mengeluarkan uang untuk REDD ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, Norwegia tetap menggantungkan ekonominya pada aktivitas padat karbon seperti minyak dan perkapalan tersebut.”REDD ini hanya untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil di negara-negara maju, melindungi struktur industri energi yang makin besar,” kata dia di Jakarta, Senin (6/2).

Faktor kedua yang mendorong besarnya skema REDD adalah menjelang berakhirnya fase kapitalisme yang didominasi oleh Amerika Serikat, bahwa cara-cara lama untuk menghasilkan keuntungan tidak lagi berlaku.

Maka itu, dikembangkanlah cara-cara baru untuk melindungi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pendukung produktivitas sambil menghasilkan uang, salah satunya lewat pengembangan mekanisme pasar karbon.

Larry mencontohkan Indonesia yang sudah mengeluarkan banyak kredit karbon. Ia melihat ada dua kelompok pembeli kredit karbon tersebut, kelompok pertama adalah industri dan manufaktur agar mereka tetap bisa berproduksi seperti biasa. Kelompok kedua, adalah bank-bank dan institusi keuangan asing yang kemudian akan menggunakan kredit karbon tersebut untuk berspekulasi dan meraih keuntungan.

Padahal, di saat bersamaan, harga karbon di pasaran terus turun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit yang ditawarkan. Cina, India, Meksiko, Brasil, dan Indonesia menawarkan banyak sekali kredit-kredit karbon ini atas dorongan dari mekanisme PBB. “Ini pasar yang sedang jatuh. Apa benar Indonesia akan mendapat uang? Karena sektor kredit karbon sekarang sedang rontok,” kata Lohmann.

Selain itu, ia juga menambahkan, kredit karbon dan REDD sebagai sebuah produk finansial sangat mudah dicurangi, sangat mudah memunculkan angka. Singkatnya, “Ini produk yang gila, karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dijual.”

Lohmann juga melihat berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia antara masyarakat lokal dengan aktivitas tambang dan perkebunan adalah tren global, bagian dari upaya negara-negara maju memaksimalkan keuntungan.

Bahkan penggunaan militer untuk mengamankan sektor-sektor tersebut, korupsi yang lebih rumit agar uang tetap mengalir ke elite pemerintahan di negara-negara berkembang, sampai memastikan pasokan bahan mentah, adalah pola-pola yang terjadi di negara-negara yang kaya akan sumber alam.

Secara teori, hutan memang dapat menyerap karbon, tapi sampai sekarang tidak ada hitungan pasti bagaimana penyerapan emisi karbondioksida ini mampu mengurangi dampak perubahan iklim.

“Yang harus kita sadari, bahwa REDD tidak bisa mengkompensasi dampak energi fosil terhadap perubahan iklim, bahkan ketika kita mewajibkan REDD dilakukan di semua negara di dunia. Laut dan tanah juga tidak bisa menyerap karbon ini dengan cepat. Selain itu, minyak kelapa sawit tidak akan dapat menggantikan bahan bakar mineral. Satu-satunya cara menghentikan dampak perubahan iklim adalah dengan menghentikan pembakaran bahan bakar fosil.”

Tetapi, di dunia yang mendasarkan nyaris segala produktivitas dan aktivitasnya pada bahan bakar fosil, mungkinkah kita sama sekali berhenti menggunakan energi mineral tersebut?

Menurut Lohmann, ini adalah pertanyaan yang salah, karena dengan pola berpikir seperti ini, tentu tidak akan ada jawabannya.

“Kita harus mulai berpikir soal akar masalah perubahan iklim. Jika kita harus menghentikan bahan bakar fosil keluar dari tanah, kita harus mulai bertanya, kenapa kita butuh bahan bakar fosil? Konsekuensinya adalah kita harus mengganti sistem industri, transportasi global, dan sistem masyarakat seperti apa yang tidak akan bergantung pada bahan bakar fosil? Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih demokratis dalam penggunaan minyak bumi dan gas. Sekarang kita menghindari masalah utamanya. Ketika kita bicara tentang REDD, kita tidak bicara tentang perubahan iklim atau menyelamatkan lingkungan.”

Peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo juga menambahkan bahwa kita tidak memiliki kuasa soal keputusan-keputusan akan energi.

“Stabilitas keuangan negara didasarkan pada energi fosil yang sepenuhnya dikendalikan oleh sektor suplai, yaitu perusahaan-perusahaan eksplorasi. Contohnya seperti yang terjadi di Sape atau Mesuji, meski berbagai konflik itu muncul, tidak ada yang bisa memveto soal ratusan hak konsesi pertambangan. Jika kita mendasarkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dari sektor energi, apa yang akan kita bayar sebagai gantinya? Apakah kehancuran di sepanjang pesisir timur Sumatera?”

(Pertama diterbitkan di sini)

Menambang Habis Indonesia

Ribuan petani, nelayan, kelompok adat, dan kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan di Jakarta, Kamis (12/1) kemarin. Mereka datang ke Istana Negara dan Gedung DPR menuntut agar pemerintah mengusut perampasan tanah serta berbagai konflik agraria lainnya. Bukan hanya di Ibu Kota, di Yogyakarta, Mataram, Makassar, Gorontalo, Semarang, dan Samarinda, Kalimantan Timur, kelompok masyarakat dari elemen-elemen serupa juga menuntut penyelesaian akan konflik-konflik tanah yang memakan korban jiwa di Indonesia.

Konflik-konflik tanah tersebut biasanya menghadapkan warga dengan perusahaan pertambangan atau perkebunan. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya, Jumat (13/1) di Jakarta, sekitar 40 persen dari tanah yang terampas oleh perusahaan tambang adalah kebun/ladang/sawah yang menjadi sumber penghidupan warga yang berkonflik.

Pertambangan bukan hanya merugikan petani, tapi juga nelayan. Ekstraksi pasir besi di wilayah pesisir Jawa dan Bengkulu menyulitkan nelayan mencari ikan. Akhir 2011 lalu, Jatam menemukan tren pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi target besar bagi pengerukan nikel dan pasir besi. Hasil kerukan tersebut tidak diolah sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat, tapi langsung diangkut mentah-mentah ke Cina.

Pertambangan juga dilakukan di daerah-daerah yang merusak ekosistem tempat ikan mencari makan. Ditambah dengan ekstremitas cuaca yang makin sering terjadi (gelombang besar), nelayan pun harus makin jauh mencari ikan. Padahal mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli lebih banyak bahan bakar agar bisa melaut lebih jauh.

Di 2012 ini, Andrie mengatakan, ada tren izin-izin baru pertambangan untuk emas dipicu oleh harga komoditas yang meski fluktuatif, tapi menggiurkan. Setidaknya sudah ada izin penggunaan kawasan 15 ribu hektar di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Gorontalo. Di Aceh, dari 2007 pasca-tsunami sampai sekarang, dari satu izin pertambangan, kini ada 141 izin pertambangan. Indonesia timur juga akan menjadi pusat pengerukan sumber daya tambang dan nikel.

Salah satu sebab utama terjadinya konflik lahan antara industri pertambangan dengan masyarakat lokal adalah warga selalu tidak pernah tahu akan ada aktivitas pertambangan yang masuk ke wilayah mereka. Pertambangan sebagai industri pun butuh banyak lahan, maka warga sering menerima harga yang tidak masuk akal untuk ganti rugi tanah mereka. Belum lagi adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh calo tanah agar warga menyerahkan tanahnya.

Setelah aktivitas pertambangan berjalan, warga akan diberdayakan menjadi buruh atau tenaga pengamanan di sekitar tambang. Padahal, menurut Andrie, warga sekitar tambang bukannya tidak berdaya secara ekonomi.

“Seperti yang terjadi di Bima, warga sebenarnya sudah berdaya secara ekonomi dari segi pertanian, yaitu bawang. Begitu juga di Mandailing Natal. Jadi seolah ada stigma yang dilekatkan bahwa masyarakat sekitar pertambangan itu miskin sebelum ada tambang lalu mereka diberdayakan. Padahal tidak,” kata Andrie.

Kesenjangan ekonomi antara pekerja tambang dan warga lokal pun meningkat. Belum lagi biaya hidup yang ikut naik karena harga yang menyesuaikan dengan standar hidup pekerja tambang.

Konflik juga muncul ketika limbah pertambangan mencemari lingkungan tempat warga tinggal. Andrie mencontohkan, di Kerta Buana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pencemaran oleh perusahaan pertambangan di sana masuk ke air yang digunakan untuk mengairi persawahan warga. Meski sudah berdemonstrasi, protes-protes warga tidak ditanggapi oleh pemerintah lokal.

Keberpihakan pemerintah, baik lokal maupun pusat, yang terlalu kuat pada investor kerap menyebabkan protes-protes warga sekitar tak didengar. Warga pun bisa semakin ‘kreatif’ dalam mengajukan protes, seperti menghalangi akses ke kawasan tambang atau merusak alat pertambangan.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memungkinkan terjadinya kriminalisasi pada warga yang dinilai akan membahayakan kawasan pertambangan. Tak heran jika semua elemen itu bercampur dan menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik ini menjadi semakin rumit ketika kekuatan politik dan ekonomi di tingkat nasional, regional, bahkan lokal, mendukung industri pertambangan sehingga lokasi-lokasi tambang dianggap sebagai objek vital yang harus dilindungi.

Di tingkat nasional, Jatam menyoroti keterlibatan para pengusaha dan perusahaan tambang yang menyumbang pada kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 lalu. Sebesar Rp 24,5 miliar berasal dari perusahaan tambang minyak, gas, dan batubara.

Izin-izin pertambangan atau memperbanyak produksi juga keluar sesudah peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan kepala daerah atau malah pemilihan presiden. Selain itu, sektor perbankan nasional juga menyokong operasional industri pertambangan di Indonesia.

Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia menambahkan, “Sempurna sudah dukungan untuk industri pertambangan. Dengan dukungan politik dan finansial, otomatis mereka akan mendapat dukungan keamanan juga.”

Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, solusi atas konflik-konflik tanah dan pertambangan yang terjadi di Indonesia sebenarnya mudah. Dari segi hierarki kekuasaan, bupati di bawah gubernur, gubernur di bawah menteri atau presiden. “Jika bupati tidak berani mencabut izin pertambangan yang bermasalah, gubernur bisa melakukannya, atau menteri atau presiden. Tapi tidak ada niat politik untuk mengatasi ini. Yang ada hanya perburuan rente.”

Andrie menambahkan, setidaknya aksi menuntut reformasi agraria pada 12 Januari 2012 lalu telah menghasilkan janji DPR untuk menghasilkan Pansus Agraria. “Pansus ini akan kami awasi kerjanya. Setidaknya ini jadi harapan baru,” kata Andrie.

(Pertama diterbitkan di sini)

Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.

Di Riau, warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di DPRD Riau sebagai aksi protes terhadap aksi intimidasi menjelang dibukanya hutan tanaman industri oleh perusahaan besar PT Riau Andalan Pulp and Paper di wilayah mereka. Kasus ini juga terjadi pada Desember 2011.

Pada bulan yang sama juga, Mahkamah Agung membatalkan status Taman Nasional untuk Batang Gadis, Sumatera Utara. Status Taman Nasional Batang Gadis gugur akibat uji materi yang diajukan oleh PT Sorik Mining–perusahaan pertambangan patungan antara PT Aneka Tambang dengan Australia.

Dengan beberapa kasus ini, tentu wajar jika kita bertanya, di mana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden tersebut?

Memang, hutan-hutan di Indonesia punya kategori penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang tak boleh disentuh, ada yang boleh dikelola untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL/Pusat Hukum Lingkungan Indonesia) melihat contoh-contoh kasus tersebut sebagai penanda bahwa pemerintah kita tak serius dengan perlindungan hutan.

“Masyarakat kita dikungkung oleh ketidaktahuan akan investasi kehutanan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo di Jakarta, Kamis (29/11).

Selain transparansi dari soal pemberian izin pengelolaan hutan, ICEL juga menilai pemerintah belum mengakui bahwa lingkungan punya daya dukung yang terbatas. Sebagai contoh, sekitar 65% wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur sudah diberikan untuk izin pengelolaan pertambangan.

Data itu diperoleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Sementara data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur malah menemukan 70,66% wilayah Kota Samarinda akan digunakan untuk usaha pertambangan. Itu baru pertambangan, belum lagi untuk perkebunan atau permukiman.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sudah pernah merilis data pelanggaran izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Di Kalimantan Tengah saja, ada 606 unit tambang (68%) serta 285 unit perkebunan (32%) dengan izin bermasalah. Jumlah lahan yang bermasalah tersebut mencapai 3,67 juta hektar untuk pertambangan dan 3,8 juta hektar untuk perkebunan.

Untuk mempercepat penanganan kasus, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginstruksikan agar Kementerian Kehutanan memprioritaskan 63 izin bermasalah, terdiri atas 54 perkebunan kelapa sawit dan 9 pertambangan. Lahan seluas 855 ribu hektar ini diprioritaskan karena cakupannya yang sangat luas.

Perusahaan pemilik izin juga sudah jelas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan konservasi tinggi. Ternyata, sampai sekarang, Kementerian Kehutanan pun belum melakukan apa-apa terhadap 63 izin ini. Sanksi pidana terhadap pejabat negara yang memberi izin pun tidak ada.

Kadang memang Kementerian bisa berdalih bahwa wewenang pengelolaan hutan ada di tingkat daerah, tapi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah memastikan bahwa kawasan hutan untuk 63 izin ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Sehingga seharusnya Kementerian tak bisa lagi berdalih.

Kalimantan Tengah menjadi pusat prioritas Satgas Mafia Hukum karena kawasan ini akan menjadi proyek percontohan buat skema mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban pada akhir November lalu, pemerintah Indonesia bolak-balik memamerkan pada dunia internasional bahwa Kalimantan Tengah siap menjadi wilayah percontohan pelaksanaan REDD+.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sekaligus Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto juga menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi semacam laboratorium untuk pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Kuntoro, harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dan Kalimantan Tengahlah yang akan jadi pionirnya untuk menentukan bagaimana keseimbangan itu bisa diraih.

Hanya saja, ICEL menemukan bahwa meski komitmen-komitmen serta status wilayah percontohan REDD+ itu sudah disematkan di Kalimantan Tengah dan diakui dunia sejak 2009, tetap saja izin-izin pengelolaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan masih tetap keluar di tingkat bupati. Dan tidak ada sanksi pula atas pejabat yang memberi izin tersebut.

Masih ada daerah-daerah selain Kalimantan Tengah yang, menurut ICEL, memiliki tingkat keruwetan sama dari segi pemberian izin kelola hutan, yaitu Riau dan Papua.

Selain itu, ICEL juga belum melihat adanya penegakan hukum yang berarti dari pelanggaran-pelanggaran peraturan lingkungan ini. Dari pengkajian ulang izin-izin pengelolaan hutan yang sudah dikeluarkan, Satgas Mafia Hukum sudah menemukan berbagai macam pelanggaran dengan bukti jelas. Itu pun belum ditindaklanjuti. “Jika masalah perizinannya ada di tata ruang, maka pejabat yang memberi izin seharusnya bisa kena,” kata Henri.

Dia juga berharap 2012 menjadi awal diberlakukannya terapi kejut, bahwa bukan hanya pengusaha penyalahguna izin yang bisa kena hukuman, tapi juga pejabat pemberi izin.

ICEL mengindikasikan perizinan sebagai sektor yang paling rawan korupsi dengan nilai kerugian yang jauh lebih fantastis daripada korupsi pengadaan barang dan jasa di APBN.

“Masyarakat kan kangen dengan penegakan hukum di kasus pencemaran lingkungan misalnya. Mungkin bukan kangen juga sih, tapi memang tidak pernah terjadi (penegakan hukum di bidang lingkungan itu),” tambah Henri.

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara pun belum bisa dibendung karena izinnya yang sangat mudah. Menurut Dyah Paramita, peneliti ICEL untuk pertambangan, untuk mendapat izin membuka tambang, hanya butuh modal Rp 50 juta. Status perusahaannya pun tak butuh PT yang pemodalannya ratusan juta, cukup CV yang didaftarkan pada notaris dan dengan dua nama terdaftar di bawahnya.

CV yang akan meminta izin ini juga tak perlu melampirkan pengetahuan khusus di bidang pertambangan. “Padahal untuk membuka tambang kan perlu pengetahuan teknik menggali, teknik reklamasi (perbaikan lahan sesudah menambang). Syarat awalnya saja sudah sangat longgar. Dan standar-standar ini tidak ditingkatkan,” kata Dyah.

Dengan berbagai kemudahan izin yang diberikan pada investor yang merusak lingkungan, ketiadaan penegakan hukum yang berpihak pada hutan, serta minimnya informasi yang diberikan pada warga, sangat mungkin tren konflik lahan seperti yang terjadi pada akhir 2011 ini akan makin sering terjadi di 2012.

Apakah kita bisa menerima munculnya konflik-konflik Mesuji lainnya?

(Pertama diterbitkan di sini)

Kisah Para Perempuan Pengusaha Pohon

Selama ini, pohon masih lebih menguntungkan saat sudah berbentuk potongan kayu daripada waktu masih menjadi tumbuhan hidup. Tetapi, perempuan-perempuan di dekat lokasi penimbunan sampah Buffelsdraai, Durban, Afrika Selatan, menjadi bukti bahwa mereka bisa mendapat untung besar justru dengan menumbuhkan pohon.

Lewat program penghutanan kembali dari pemerintah eThekwini atau Durban, para perempuan pengusaha hutan ini menjual bibit-bibit pohon pada pemerintah kota.

Bayaran yang mereka dapat bukanlah uang, melainkan kupon yang bisa mereka gunakan untuk membeli bahan makanan sehari-hari, perabot rumah tangga, uang sekolah, pakaian, sampai bahan bangunan.

Program penghutanan kembali ini muncul sebagai usaha menyerap 307 ribu ton jejak karbondioksida dari penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2010 di kota tersebut.

Jejak karbondioksida itu adalah akibat emisi dari penerbangan yang digunakan oleh puluhan ribu penonton Piala Dunia, kebanyakan datang dari Eropa, ke Afrika Selatan, lalu kembali ke Eropa. Untuk menyerap emisi karbondioksida tersebut, pohon-pohon pun ditanam.

Sebagai tempat penanaman, Pemerintah Kota eThekwini (Durban) membeli lahan seluas 800 hektar bekas ladang tebu dari seorang pemilik perkebunan tebu. Lahan yang harus ditanami pohon ini sekaligus merupakan zona penyangga antara kota dengan lokasi akhir pembuangan dan penimbunan sampah (landfill site).

Selain untuk menyerap jejak karbon Piala Dunia 2010, proyek yang sudah dimulai sejak 2008 ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air dan memberi lapangan pekerjaan penduduk sekitar.

Setelah lahan dibeli, pemerintah kota mempekerjakan penduduk di sekitar area tersebut untuk menanami kembali kawasan bekas ladang tebu dengan pohon-pohon varietas lokal. Sekitar 80 persen dari penduduk di kawasan Buffelsdraai adalah pengangguran. Maka, proyek pembibitan dan penanaman pohon ini pun kini menjadi pekerjaan utama mereka.

Para perempuan pengusaha pohon ini mengumpulkan bibit-bibit pohon dari sekitar 200 varietas yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya, bibit-bibit pohon itu dibesarkan menggunakan ember atau plastik. Setelah bibit-bibit ini mencapai ketinggian tertentu, para penanam pohon pun bisa menjualnya ke pemerintah kota.

Jika bibit pohon yang ditumbuhkan oleh para pengusaha pohon ini mencapai tinggi 30 cm, maka bayarannya adalah 5 rand (Rp 5300) per pohon. Jika pohonnya mencapai tinggi 60 cm, para pengusaha pohon ini akan dibayar Rp 8 ribu rupiah (atau 7,5 rand), dan 10 rand (Rp 10.600) jika pohon yang dijual ke pemerintah kota mencapai ketinggian 1 meter.

Salah satu perempuan pengusaha ini, Nokuthula Gcabashe, bisa menumbuhkan sampai 2000 pohon per tahun. Dengan skema tersebut, kurang lebih ia bisa memperoleh 1900 rand setiap bulannya (sekitar Rp 2 juta). Tentu ini jumlah yang lumayan daripada saat ia tak memiliki penghasilan. Uang yang didapat Nokuthula dari menumbuhkan pohon, ia gunakan untuk biaya bersekolah.

Menurut Nokuthula saat ditemui beberapa waktu lalu di Durban, mayoritas pengusaha pohon ini adalah perempuan. Dari 202 orang yang terlibat, hanya 5 pria yang memilih pekerjaan ini. “Dan mereka bukan pekerja keras, hanya bekerja biasa saja,” katanya. Setidaknya dibanding para pengusaha pohon perempuan yang, menurut dia, kebanyakan bekerja sangat keras.

Karena sudah terlibat sejak 2008, Nokuthula kini menjadi fasilitator bagi para pengusaha pohon lainnya. Pada mereka yang ia latih, Nokuthula selalu berpesan, “Dua hal penting di dunia ini, pendidikan dan rumah. Kamu harus bekerja untuk mendapatkan dua hal itu terlebih dahulu sebelum kamu bekerja untuk mendapat makanan.” Menanam pohon buat Nokuthula adalah kesempatannya untuk bisa membiayai pendidikan dan memperbaiki rumah tinggal.

Sementara, Ziningi Gcabashe adalah ‘bintang utama’ proyek ini. Perempuan, menurut Ningi, tertarik ikut pada proyek penanaman ini untuk mendapat uang. “Ketika para pria kami kabur dari rumah, perempuanlah yang harus memberi makan anak-anak. Dari mana dapat uang?”

Ningi adalah salah satu pengusaha pohon angkatan pertama. Awalnya, hanya 20 penanam bibit pohon yang terlibat. “Kami hanya diberi tahu bahwa dengan menanam pohon, kami bisa membeli makanan. Awalnya orang-orang tidak percaya, tapi ternyata benar.”

Sebelumnya, orang-orang tidak tahu makanan apa yang bisa mereka sajikan untuk anak-anak di rumah. Sekarang, para perempuan pengusaha pohon ini bisa membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan sampai tingkat universitas.

Setiap orang kemudian bisa menambah jumlah pohon yang akan mereka besarkan sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. “Kebutuhan kamu apa dulu? Sekolah? Bahan bangunan? Baru dari situ kamu bisa menghitung berapa pohon yang bisa kamu tambah untuk bisa memenuhi kebutuhan itu.”

Ningi sendiri bisa membiayai kursus mengemudi dan pembuatan SIM-nya dari usaha menanam pohon, yaitu mencapai 5000 rand (Rp 5,3 juta). “Sebelum proyek ini, saya sama sekali belum pernah menyentuh mobil,” kata Ningi. Dari 2008, saat pertama kali ia menjadi penanam pohon, sampai sekarang, Ningi sudah menjual 15 ribu pohon.

Direktur Perlindungan Iklim di Unit Pengelolaan Lingkungan dan Perencanaan Kota Pemerintahan Regional Durban Sean O’Donoghue mengatakan proyek penanaman kembali Buffelsdraai dianggap sukses. Kini, proyek ini menjadi percontohan buat skala nasional. “Rencananya, akan diterapkan di wilayah-wilayah lain di Afrika Selatan.”

Hal yang paling menarik dari proyek ini adalah bahwa pemerintahlah yang membeli tanah dari pihak perseorangan untuk kemudian ‘menyerahkannya’ lagi ke masyarakat untuk dikelola.

Pemerintah memberdayakan masyarakat sekitar yang miskin dan tidak memiliki pemasukan untuk menjadi penanam pohon dengan bayaran yang layak. Masyarakat pun jelas-jelas terdongkrak tingkat kesejahteraan ekonominya.

Perempuan-perempuan seperti Ziningi dan Nokuthula, yang awalnya ‘hanya’ penanam pohon, bisa menjadi fasilitator dan pelatih hanya dalam jangka waktu tiga tahun.

Bandingkan dengan pengelolaan hutan-hutan di Indonesia. Meski semua hutan di Indonesia adalah milik pemerintah, hak pengelolaannya justru diberikan pada pengusaha perkebunan skala besar. Jarang sekali penduduk sekitar perkebunan menangguk untung dari usaha yang ada di sekitar rumah mereka. Bukannya untung, yang lebih sering terjadi di Indonesia malah berbagai konflik soal lahan.

Para perempuan pengusaha pohon di Buffelsdraai, Durban ini menjadi bukti bahwa ada sebuah model ekonomi yang memungkinkan negara berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya untuk kesejahteraan pengusaha skala besar saja.

(Pertama diterbitkan di sini)

Hak Membangun vs Hak Hidup

Dunia seharusnya sudah memiliki perjanjian pengganti Protokol Kyoto sejak dua tahun lalu.

Di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009 lalu, lebih dari 190 negara yang tergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu untuk mencari kata sepakat dalam upaya menahan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca yang berada di permukaan bumi. Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 15) di Kopenhagen itulah perjanjian pengganti Protokol Kyoto diharapkan muncul.

Sayangnya, kesepakatan penting yang berpotensi menyelamatkan bumi dari kerusakan dan bencana itu gagal hadir.

Apa itu Protokol Kyoto?

Konvensi internasional yang mulai diterapkan pada 2005 ini mewajibkan negara-negara maju, sering disebut negara Annex I (Uni Eropa, Jepang, Kanada, Rusia, beberapa di antaranya), untuk mengurangi buangan emisi karbondioksida mereka.

Mereka dianggap lebih mampu secara ekonomi untuk beralih ke teknologi atau sumber energi yang lebih bersih. Negara-negara maju juga sudah punya keunggulan berpuluh-puluh tahun daripada negara berkembang untuk ‘membuang’ gas karbondioksida ke udara sehingga bisa kaya seperti sekarang.

Meski begitu, Amerika Serikat, salah satu polutan terbesar dunia yang juga negara maju, menolak terikat pada Protokol tersebut.

Ketergantungan Amerika Serikat pada bahan bakar fosil serta kedekatan administrasi Presiden George W Bush (saat itu) dengan industri minyak adalah beberapa faktor yang menyebabkan AS tak mau terikat pada perjanjian dunia ini.

Maka itu, apapun perjanjian dunia yang muncul untuk menggantikan Protokol Kyoto harus dapat memasukkan Amerika Serikat di dalamnya.

Setiap tahun, perwakilan dari negara-negara di bawah PBB bertemu untuk merancang sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengurangi buangan karbondioksida dunia.

Terlambat dua tahun dari tenggat waktu yang tercantum pada Protokol Kyoto, negara-negara dunia itu pun mencoba lagi menghasilkan kesepakatan global.

Di Durban, Afrika Selatan, pada 11 Desember 2011, Konferensi Perubahan Iklim PBB akhirnya mengeluarkan kesepakatan untuk mulai memiliki perjanjian baru pengganti Protokol Kyoto pada 2015 yang akan mulai berlaku pada 2020.

Kesepakatan yang baru akan keluar pada 2015 dan berlaku pada 2020 itu rencananya akan mengikat negara maju dan negara berkembang untuk mengurangi emisi karbondioksida mereka.

Lalu, apa yang terjadi antara sekarang sampai 2020? Hanya negara-negara Uni Eropa-lah yang menyatakan niatnya untuk terus mengurangi emisi karbon mereka.

Kanada, Jepang, dan Rusia –negara-negara polutan besar dunia—sudah menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Dengan Amerika Serikat tidak pernah terikat pada perjanjian ini, maka tidak ada lagi yang dapat mengontrol buangan karbondioksida ke bumi. Padahal emisi karbondioksida yang tinggi berpotensi menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi.

Tanpa kendali internasional, dunia kini sedang menuju kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 4 derajat Celsius. Padahal, PBB sudah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi yang dapat ditoleransi bumi ‘hanyalah’ 2 derajat Celsius.

Tampaknya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi jangan bayangkan kehancuran itu seperti kiamat yang datang lalu usai.

Dampak perubahan iklim datang berulang-ulang dengan keparahan yang makin meningkat. Bentuknya bisa berupa hujan yang semakin deras dan semakin sering sehingga menyebabkan banjir besar atau longsor. Bisa juga berupa kekeringan panjang, sehingga orang semakin sulit mencari air atau sawah-sawah tidak terairi.

Saat kekeringan melanda, gagal panen pun terjadi. Akibatnya, bahan pangan makin sulit dicari. Kalau ditemukan, harganya pun mahal. Bukan tidak mungkin, dunia akan kehabisan sumber makanan.

Susahnya membangun kesepakatan
Kenapa kesepakatan dunia untuk upaya menyelamatkan bumi itu susah sekali dicapai?

Emisi karbondioksida bukan hanya soal lingkungan semata. Ada aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya, kemajuan ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan infrastruktur dengan ekstremitas cuaca, serta kepentingan politik masing-masing negara.

Buat Amerika Serikat, negara yang paling dipaksa ikut dalam perjanjian internasional berikutnya, polusi yang mereka hasilkan tidak sebanyak Cina. Maka, Amerika Serikat pun meminta Cina harus ikut terikat dalam perjanjian baru tersebut. Sementara Cina berpendapat, besarnya buangan emisi mereka akibat banyaknya jumlah penduduk.

Selain itu, Cina berpendapat, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, atau Jepang, sudah lebih dulu mengotori bumi. Kenapa negara berkembang lainnya harus ikut menanggung dosa lingkungan negara-negara maju tersebut?

Cina juga kini beralasan bahwa mereka sudah melakukan banyak sekali inisiatif untuk beralih ke teknologi hijau. Hanya saja, Amerika Serikat meminta Cina membuka diri terhadap dunia internasional (dan lembaga pengukur emisi karbon asing) demi transparansi pelaporan inisiatif-inisiatif tersebut. Bagi Cina, ini bisa dianggap sebagai campur tangan atas kedaulatan negara mereka.

Amerika Serikat juga sudah kehilangan keunggulannya sebagai pemimpin di dunia internasional, setidaknya dari segi ekonomi dan inisiatifnya dalam isu perubahan iklim. Maka saat mereka menekan Cina itu bisa dilihat sebagai upaya menghambat kemajuan ekonomi Cina.

India juga menjadi negara berkembang dengan buangan polusi besar yang jadi sorotan dalam setiap Konferensi Perubahan Iklim PBB. Sama seperti Cina, mereka mengajukan alasan tingginya jumlah penduduk sebagai faktor penyebab besarnya polusi yang mereka hasilkan.

India juga menyebut bahwa mereka punya hak untuk berkembang secara ekonomi, mensejahterakan ratusan juta penduduk mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bagi negara-negara seperti Rusia dan Kanada, masing-masing dengan ketergantungan terhadap industri perminyakan, pembatasan emisi karbondioksida berarti memberi beban bagi pertumbuhan ekonomi mereka.

Sementara, buat negara-negara kecil kepulauan, jumlah emisi karbondioksida yang beredar di udara bukan soal kesempatan ekonomi, tapi masalah hidup mati. Dampak perubahan iklim bisa berarti kematian bagi mereka. Kenaikan permukaan air laut bisa menenggelamkan negara mereka.

Negara-negara termiskin dunia pun masih mengalami permasalahan mendasar soal penyediaan makanan atau akses terhadap air. Apalagi nanti, saat dampak perubahan iklim mulai terasa.

Bahkan tak perlu menunggu nanti, laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB yang beranggotakan ratusan peneliti dari berbagai negara sudah menyatakan, perubahan iklim adalah penyebab berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang sudah terjadi belakangan ini. Dan peristiwa yang terjadi sekarang (masih ingat banjir Bangkok?) hanyalah kilasan dari skala peristiwa yang bisa terjadi di masa depan saat dampak perubahan iklim terjadi makin sering.

Di mana Indonesia?
Ada 123 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan di pinggir pantai. Artinya, setengah penduduk Indonesia rentan terhadap dampak-dampak perubahan iklim.

Akses terhadap air pun masih sulit di sebagian kawasan timur Indonesia. Belum lagi petani-petani Indonesia yang kesulitan panen akibat kekeringan sambil terus tergerus produk pertanian impor. Pemasukan nelayan Indonesia pun bisa terus menyusut ketika cuaca di lautan makin tidak menentu.

Itu hanya beberapa contoh kelompok yang akan terancam oleh dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki kerentanan sekaligus juga harus berkembang ekonominya.

Hanya saja, dalam tiga kali Konferensi Perubahan Iklim PBB yang saya datangi (Nusa Dua pada 2007, Kopenhagen pada 2009, dan Durban pada 2011), Indonesia terlihat tidak terlalu berminat membela kepentingan ekonominya (artinya, menjadi sama vokalnya dengan India dan Cina dalam perundingan internasional tersebut) atau membela kerentanan penduduknya (seperti yang dilakukan negara-negara termiskin atau negara kecil kepulauan).

Delegasi Indonesia tetap menyuarakan pentingnya negara-negara maju memikul tanggung jawab karbon mereka. Tetapi, suara mereka itu kalah keras dibanding upaya untuk menawarkan jasa hutan-hutan tropisnya dalam skema REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan).

Lewat skema REDD ini, negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang pemilik hutan tropis (termasuk Indonesia) untuk tidak menebang hutan. Alasannya, hutan-hutan ini berperan untuk menyerap emisi karbondioksida. Dengan memiliki hutan tropis ketiga terluas di dunia, Indonesia tentu bisa diuntungkan dari skema ekonomi ini.

Selain soal REDD, Indonesia juga belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perundingan di antara kelompok negara-negara berkembang yang kuat.

Negara-negara seperti India, Cina, Afrika Selatan, dan Brasil sudah membuat front tersendiri dengan nama BASIC untuk menggalang kekuatan saat menghadapi negara-negara maju. Tetapi buat Indonesia, yang penting adalah mempresentasikan aktivitas REDD yang sudah berlangsung di Indonesia. Dalam peliputan media internasional untuk negosiasi pun, suara dari Indonesia jarang dikejar.

Padahal, Indonesia membawa delegasi negosiator yang besar untuk datang ke Konferensi ini. Analisis yang dilakukan oleh Hoy Chicago menghitung bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah delegasi ketiga terbesar di Konferensi tersebut dengan 266 orang. Tuan rumah Afrika Selatan membawa 386 orang, dan Brasil, yang sedang menyiapkan diri untuk pekerjaan besar Konferensi Rio+20 pada Juni 2012 nanti, membawa 288 orang.

Pemain besar, Cina, membawa 154 orang. Jepang membawa 134 orang, nyaris setengah dari jumlah delegasi Indonesia. Amerika Serikat, lebih sedikit lagi, 93 orang. Pemain besar lain dalam negosiasi, India, malah hanya 49 orang.

Pavilion Indonesia yang mewah di Durban, Afrika Selatan–tempat pusat aktivitas pameran program-program menanggapi perubahan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia–malah disponsori oleh tiga perusahaan besar yang berhubungan dengan penebangan hutan, kelapa sawit, serta penambangan minyak.

Jika Indonesia tak bisa menjaga kemandirian dari kepentingan industri dalam forum negosiasi pemerintahan, bagaimana kita bisa percaya pada niat pemerintah untuk melindungi penduduknya dari kerentanan atas dampak perubahan iklim?

Forum Konferensi Iklim PBB pun menjadi ajang tampil untuk kemudian mencari kerjasama-kerjasama antarnegara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sudah menetapkan target kesuksesan delegasi negosiator Indonesia ke Durban.

Yaitu, selain mendorong terbentuknya protokol baru, juga menciptakan peluang dan kerja sama pengelolaan hutan yang membawa keuntungan bagi Indonesia. “Jangan hadiri COP hanya untuk itu (lahirnya protokol baru). Kita ada tujuan, misalkan kerja sama perawatan hutan. Saya akan ukur keberhasilan delegasi ke Afsel dari dua itu,” kata dia seperti dikutip Antara.

Tampaknya, ‘perubahan iklim’ baru menjadi alasan untuk mencari kerjasama asing daripada melindungi warga atau memikirkan cara terbersih dari segi lingkungan untuk mensejahterakan rakyat.

(Pertama diterbitkan di sini)

Ruwetnya Mengurus Air Ibu Kota

Air bagi manusia adalah kebutuhan hidup yang mendasar. Sialnya, jika Anda tinggal di Jakarta, maka itu berarti Anda tinggal di wilayah dengan daya dukung lingkungan yang amat sangat terbatas.

Menurut data yang dilansir oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 97,8 persen air baku dan olahan yang beredar di ibu kota berasal dari luar wilayah. Bahkan, selain mahal, air yang sudah tersedia pun tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya.

Sejak 1998, pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh dua mitra PAM Jaya, yaitu PT Palyja dan Aetra. Dan dalam 13 tahun itu, PAM Jaya ternyata masih punya banyak keluhan atas kinerja dua mitranya. Mulai dari pelanggan yang tak mendapat setitik pun air sampai ketidakadilan kontrak kerja yang membebankan kenaikan harga air pada PAM Jaya.

Dalam sebuah diskusi yang membahas 13 tahun privatisasi air di Jakarta, Kamis (30/6), Direktur Utama PAM Jaya Maurits mengatakan, dari sekitar 806.153 pelanggan yang dilayani oleh Palyja dan Aetra, ada sekitar 300 ribu pelanggan yang hanya mendapat kurang dari 10 meter kubik air per bulan. Malah ada pula yang nol meter kubik alias air di rumah mereka tidak mengalir. Itu berarti, ada sekitar 37,5 persen pelanggan yang mendapat air sangat minim atau malah tidak sama sekali.

Keluhan lain yang disampaikan oleh PAM Jaya adalah angka kebocoran yang tetap tinggi. Dari Aetra, tingkat kebocoran air mencapai 49 persen dan Palyja 42 persen per tahun. Total volume air yang bocor mencapai 245,4 juta meter kubik atau senilai Rp 1,7 triliun per tahun.

Tarif air Rp 7.188 per meter kubik yang ditetapkan sejak 2008 sudah tidak mungkin lagi dinaikkan. “Karena sudah terlalu mahal,” kata Maurits. Dengan tarif setinggi itu pun, PAM Jaya masih mengalami defisit Rp 590 miliar — dan diperkirakan akan mencapai Rp 18,2 triliun pada 2022.

Kerugian ini kemudian harus ditanggung oleh PAM Jaya, padahal pengelolaan dilakukan oleh PT Palyja dan Aetra. Menurut Maurits, ini tidak adil. Lantaran PAM Jaya hanya pasif sementara mitranya yang mengelola, menyalurkan air.

“Mereka boleh menikmati keuntungan tapi tak mau menanggung kerugian,” katanya.

Yang menarik lagi, sebelumnya PAM Jaya memiliki wewenang untuk memutus air jika pelanggan sudah tak membayar selama dua bulan. Sekarang malah ada 155.376 pelanggan yang menunggak antara 0-10 tahun tetapi air di rumah para penunggak ini tetap mengalir. Total kerugian dari tunggakan rekening ini pun sudah mencapai Rp 568 miliar. Dengan situasi ini, Maurits pun mempertanyakan kemampuan dua mitranya dalam menagih hutang dari para pelanggan.

Presiden Direktur PT Palyja Philippe Folliasson langsung merasa terhina dengan presentasi yang disampaikan PAM Jaya. “Ini diskusi hanya inisiatif pribadi, satu sisi dan bias. Niatannya hanya untuk menghina operator. Maaf, tapi tidak ada gunanya kami mempresentasikan pandangan kami jika sudah terhina seperti ini,” kata dia.

Folliasson menambahkan lagi, “Jika PAM tidak senang dengan layanan kami, mereka selalu punya pilihan untuk membatalkan. Ini toh hanya kontrak layanan.”

Presiden Direktur PT Aetra Mohamad Sellim menanggapi dengan lebih tenang. Ia menjanjikan pada Maurits bahwa dengan pemetaan yang mereka miliki sekarang, ia akan menyelesaikan masalah pelanggan yang tidak mendapatkan air sama sekali. Menurut Sellim, tingkat kebocoran air mereka yang 49 persen itu sudah membaik dari 57 persen saat masih ditangani PAM Jaya.

Tetapi, ekonom Hendri Saptarini mengatakan, masalah komunikasi antarpemerintah dan operator air di Jakarta baru terbuka kasus per kasus. Yang menjadi masalah utama adalah keseimbangan dan keadilan pada kontrak kerja. Masalahnya, tidak ada aturan terpadu dan komplet dalam melakukan kerjasama pengelolaan air. Sehingga yang terjadi sekarang adalah dua pihak yang saling menyalahkan.

“Seharusnya dengan investasi yang sedemikian besar, PAM Jaya tidak bisa berlanjut dengan beban utang dan kerugian yang terus membesar. Idealnya kerugian tidak bertambah dan beban utang bisa dikelola. Ketika ini tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang salah,” kata Hendri.

Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya selalu menemukan banyak keanehan keuangan, baik dari sisi PAM Jaya, Palyja maupun Aetra. Tetapi tidak pernah ada kejelasan penanganan keanehan temuan tersebut.

Menurut Hendri, masih banyak daerah lain di Indonesia yang belum memperoleh akses air dan pastinya akan mencontoh model kemitraan PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja. Saran Hendri, pola kontrak kerja mereka jangan ditiru.

(Pertama diterbitkan di sini)

Lapisan Bunyi Bon Iver

Situs NPR Music sedang memberi kesempatan bagi para pembacanya untuk mendengar secara keseluruhan album baru Bon Iver, berjudul “Bon Iver”, yang baru akan resmi meluncur 21 Juni nanti. Album ini adalah yang kedua setelah “For Emma, Forever Ago” keluar pada 2008.

Bon Iver sebenarnya adalah sebuah band, tapi sosok penulis lagu dan vokalis Justin Vernon sudah menjadi personifikasi utama Bon Iver. Adalah vokalnya dan tumpukan cerita kegagalannya dalam hidup yang kemudian menjadi materi bagi lagu-lagu Bon Iver.

Justin Vernon juga, sebagai ‘alterego’ Bon Iver, yang kemudian menarik perhatian rapper Kanye West. Bersama John Legend, Nicki Minaj, Jay-Z dan Rihanna, Vernon ikut tampil di konser eksklusif Kanye West yang penuh bintang tamu di The Bowery Ballroom, New York, November 2010 lalu.

Sensitivitas dan ‘kesunyian’ yang muncul dalam vokal Vernon lewat lagu-lagu Bon Iver adalah kekontrasan buat bravado seorang Kanye. Namun, sensitivitas itulah kekuatan Vernon.

“For Emma, Forever Ago” adalah sebuah album yang sederhana, tenang, namun penuh lapisan emosi yang kompleks.

Pendengar tak pernah benar-benar bisa mencermati kata-kata apa yang sedang dinyanyikan (atau tepatnya, digumamkan) Vernon.

Dengan teknologi mesin pencari di internet, tentu tak sulit mencari lirik lagu-lagu Bon Iver. Namun untuk apa? Pasalnya, esensi dari mendengarkan Bon Iver bukan soal mencari makna akan lirik lagu-lagu mereka kemudian menyanyikannya bersama.

Mendengarkan Bon Iver pun bukan tentang mengingat judul lagu, tapi soal tenggelam dalam lapisan komposisi aransemen yang perlahan mengembang, kemudian mengempis lagi. Menanjak, lalu menurun lagi. Dan di antara semua itu, ada pendengar yang terombang-ambing. Kita tidak pernah tahu ke arah mana (secara musikal) Bon Iver akan membawa lagu-lagunya. Yang terendap adalah perasaan.

Vernon membuat “For Emma, Forever Ago” di kabin ayahnya di tengah hutan. Dan saat mendengarkan album itu, sulit untuk memikirkan apapun selain kesunyian dan kesendirian yang pastinya muncul dari skenario tersebut. Hasilnya adalah lagu-lagu dengan kementahan emosi, kejujuran yang begitu telanjang. Vernon menyanyikan lagu-lagu itu seolah dengan luka kehilangan yang masih menganga.

Meski begitu, Bon Iver bukan hanya tentang kesedihan dan beragam nuansanya, tapi juga emosi-emosi lain yang membuat kita kembali ingat apa artinya menjadi manusia.

Sementara lewat album keduanya, Bon Iver, Vernon tidak lagi menyendiri di tengah hutan. Kini ia tenggelam dalam kesepian di tengah hiruk-pikuk dan deru kota. Setiap lagu di album ini terdengar lebih besar, semakin kaya dengan ragam bebunyian. Dan setiap lapisan bunyi dan vokal yang terkelupas adalah keindahan yang membuat nafas tertahan.
Lapisan Bunyi Bon Iver
Oleh Isyana Artharini | Blog Editor – Jum, 10 Jun 2011 19:44 WIB

Bagi
Cetak

Justin Vernon, sosok utama di balik Bon Iver. Jagjaguwar/D.L. AndersonJustin Vernon, sosok utama di balik Bon Iver. Jagjaguwar/D.L. Anderson
Situs NPR Music sedang memberi kesempatan bagi para pembacanya untuk mendengar secara keseluruhan album baru Bon Iver, berjudul “Bon Iver”, yang baru akan resmi meluncur 21 Juni nanti. Album ini adalah yang kedua setelah “For Emma, Forever Ago” keluar pada 2008.

Bon Iver sebenarnya adalah sebuah band, tapi sosok penulis lagu dan vokalis Justin Vernon sudah menjadi personifikasi utama Bon Iver. Adalah vokalnya dan tumpukan cerita kegagalannya dalam hidup yang kemudian menjadi materi bagi lagu-lagu Bon Iver.

Justin Vernon juga, sebagai ‘alterego’ Bon Iver, yang kemudian menarik perhatian rapper Kanye West. Bersama John Legend, Nicki Minaj, Jay-Z dan Rihanna, Vernon ikut tampil di konser eksklusif Kanye West yang penuh bintang tamu di The Bowery Ballroom, New York, November 2010 lalu.

Sensitivitas dan ‘kesunyian’ yang muncul dalam vokal Vernon lewat lagu-lagu Bon Iver adalah kekontrasan buat bravado seorang Kanye. Namun, sensitivitas itulah kekuatan Vernon.

“For Emma, Forever Ago” adalah sebuah album yang sederhana, tenang, namun penuh lapisan emosi yang kompleks.

Pendengar tak pernah benar-benar bisa mencermati kata-kata apa yang sedang dinyanyikan (atau tepatnya, digumamkan) Vernon.

Dengan teknologi mesin pencari di internet, tentu tak sulit mencari lirik lagu-lagu Bon Iver. Namun untuk apa? Pasalnya, esensi dari mendengarkan Bon Iver bukan soal mencari makna akan lirik lagu-lagu mereka kemudian menyanyikannya bersama.

Mendengarkan Bon Iver pun bukan tentang mengingat judul lagu, tapi soal tenggelam dalam lapisan komposisi aransemen yang perlahan mengembang, kemudian mengempis lagi. Menanjak, lalu menurun lagi. Dan di antara semua itu, ada pendengar yang terombang-ambing. Kita tidak pernah tahu ke arah mana (secara musikal) Bon Iver akan membawa lagu-lagunya. Yang terendap adalah perasaan.

Vernon membuat “For Emma, Forever Ago” di kabin ayahnya di tengah hutan. Dan saat mendengarkan album itu, sulit untuk memikirkan apapun selain kesunyian dan kesendirian yang pastinya muncul dari skenario tersebut. Hasilnya adalah lagu-lagu dengan kementahan emosi, kejujuran yang begitu telanjang. Vernon menyanyikan lagu-lagu itu seolah dengan luka kehilangan yang masih menganga.

Meski begitu, Bon Iver bukan hanya tentang kesedihan dan beragam nuansanya, tapi juga emosi-emosi lain yang membuat kita kembali ingat apa artinya menjadi manusia.

Sementara lewat album keduanya, Bon Iver, Vernon tidak lagi menyendiri di tengah hutan. Kini ia tenggelam dalam kesepian di tengah hiruk-pikuk dan deru kota. Setiap lagu di album ini terdengar lebih besar, semakin kaya dengan ragam bebunyian. Dan setiap lapisan bunyi dan vokal yang terkelupas adalah keindahan yang membuat nafas tertahan.

(Pertama diterbitkan di sini)