Perubahan yang Tertunda di Malaysia

Koalisi partai berkuasa Malaysia, Barisan Nasional, sudah meraih 120 dari 222 kursi yang diperebutkan dalam parlemen berdasarkan perhitungan jam 00.22 WIB (01.22, Senin dini hari di Kuala Lumpur, Malaysia). Artinya, koalisi ini menjadi pemenang pemilu dan tetap mempertahankan status quo yang berlangsung di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

Dalam waktu yang sama oposisi Pakatan Rakyat di bawah mantan deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendapat 70 kursi parlemen. Belum jelas, apakah Barisan Nasional akan mendapat 2/3 kursi parlemen atau 148 kursi.

Perdana Menteri Najib Razak dalam konferensi pers usai diumumkannya kemenangan Barisan Nasional mengatakan, “Saya ingin berterimakasih kepada para pemilih dan warga Malaysia yang memilih kami. Saya harap oposisi menerima hasil ini dan membiarkan prosesnya berjalan mulus.”

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berhasil mempertahankan kursi parlemennya dari daerah pemilihan Permatang Pauh, Penang, dan anak perempuannya Nurul Izzah unggul tipis (1800 suara) menghadapi seorang menteri dari koalisi partai berkuasa, Raja Nong Chik.

Selain Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi oposisi lainnya, presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga mempertahankan kursi parlemennya dari Marang. Koalisi Pakatan Rakyat juga mempertahankan posisi mayoritas mereka di negara bagian terkaya di Malaysia, Selangor, dengan meraih 38 dari 56 kursi.

Kemenangan besar menjadi milik politisi veteran berusia 72 tahun, Lim Kit Siang, dari salah satu partai yang tergabung dalam koalisi oposisi, DAP. Di Gelang Patah, Lim Kit Siang berhasil unggul dengan 15 ribu suara dan menyingkirkan menteri besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman, yang sudah empat kali menjabat selama 27 tahun terakhir.

Koalisi berkuasa, Barisan Nasional sempat mengalami pukulan setelah tiga menteri di kabinet pemerintahan, Tan Sri Bernard Dompok, Datuk Seri Kong Cho Ha dan Senator Datuk Raja Nong Chik Zainal, kalah dari kandidat partai oposisi. Namun Perdana Menteri Najib Razak menang di daerah pemilihannya, Pekan, dengan 35.613 suara mayoritas.

Komisi pemilihan memperkirakan, sekitar 80 persen dari 13 juta pemilih terdaftar (atau 10 juta orang) datang untuk memilih, rekor tertinggi kemunculan pemilih di pemilu Malaysia. Pada 2008, hanya ada 8 juta pemilih yang datang. Populasi total Malaysia adalah 28 juta orang.

Sengitnya pemilu kali ini terlihat dari berbagai indikasi kecurangan yang menjadi kekhawatiran banyak pemilih. Untuk pertama kalinya, Malaysia menggunakan tinta untuk penanda di jari penduduk yang habis memilih. Pemantau independen menyoroti adanya tinta-tinta yang dengan mudah dihapus karena botolnya sengaja tak dikocok. Selain itu, pemilih juga khawatir dengan isu ‘phantom voters’ atau pemilih gelap yang dibawa dari Bangladesh, Indonesia, dan Myanmar yang diangkut oleh pesawat setiap harinya dalam seminggu terakhir lewat Kuala Lumpur International Airport. Warga negara asing ini diduga akan diberi kartu izin tinggal jika memilih partai berkuasa.

Sejak 1957, kebijakan ekonomi dan politik Malaysia didominasi oleh blok partai berkuasa United Malays National Organisation (UMNO) yang kini tergabung dalam Barisan Nasional. Namun oposisi Pakatan Rakyat di bawah pemimpin de facto mantan deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencoba menawarkan perubahan dari kondisi status quo tersebut setelah sempat meraih peningkatan suara signifikan pada 2008.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Kampanye ‘Putri Reformasi’ di Pasar Malam

Jika pemilu Malaysia punya seorang bintang, mungkin dia adalah Nurul Izzah. Putri pemimpin koalisi oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim itu akan mempertahankan kursi parlemen dari daerah Lembah Pantai pada pemilu 5 Mei nanti. Pada pemilu 2008, Nurul yang waktu itu berusia 27 tahun berhasil menang sebagai seorang kandidat muda.

Kini, ia berhadapan dengan seorang kandidat unggulan, Raja Nong Chik, menteri daerah federal dan kesejahteraan kota. Di hadapan lawannya yang kuat dengan dukungan mesin kampanye berdana tak terbatas, Nurul Izzah jadi tampak kecil.

Sebuah truk dengan layar LCD besar menyala di depan pasar malam Taman Desa Pesona, Petaling Jaya, Kamis (2/5) lalu. Wajah Raja Nong Chik tampil di sana, memperlihatkan berbagai aksinya di masyarakat. Tiga pemuda membagikan sebuah buku bersampul mengilap dengan foto Raja Nong Chik berisi laporan kerjanya selama ini. Setidaknya itulah gambaran apa yang bisa dibeli oleh dana besarnya.

Selama 45 menit, Nurul Izzah akan datang ke pasar malam ini. Bertemu orang-orang dan berbicara dengan mereka, seperti selayaknya seorang politisi. Di sela-sela itu, wartawan televisi asing dengan kamera besar mengikutinya, begitu pula seorang wartawan dari media Jerman Deutsche Welle.

Ia muncul mengenakan rompi dan rok beige, berkerudung, tapi juga mengenakan topi untuk menghalangi sinar matahari. Pedagang ikan basah, buah, sepatu, sampai pekerja migran dari Filipina pun ia salami dan sapa. “Sambil belanja sayur,” katanya saat menyerahkan kartu dan brosur Pakatan Rakyat, koalisi oposisi tempat ia bergabung.

Seorang nenek etnis Tionghoa menghentikan langkahnya, mengajaknya berbicara dan melaporkan berbagai aksi lawan Nurul di daerah tempat si nenek tinggal. “Saya tahu, saya tahu,” kata Nurul dalam bahasa Mandarin. Perempuan lain memanggil namanya. Nurul tampak mengenali ibu paruh baya tersebut. Mereka pun berpelukan dan berbicara lama. Seorang penjual buah memberi dia sesisir pisang untuk disampaikan buat ayah Nurul.

Meski begitu, tak semua orang seantusias ketiga perempuan tersebut. Orang-orang yang didatangi Nurul tersenyum ramah saat menyalaminya, tapi Nurul yang harus berusaha mendekati mereka.

Kursi parlemen Nurul Izzah tengah terancam atas dugaan keberadaan ‘pemilih hantu’ atau pemilih palsu. Dalam kunjungan ke pasar malam itu, Nurul Izzah meminta komisi pemilu untuk membantu memperbarui daftar pemilih tetap yang berisi 4600 nama pemilih. Nama-nama ini adalah orang-orang yang sudah meninggal, tak lagi tinggal di alamat tersebut, atau alamatnya tak lengkap.

Bukannya diperbarui, komisi pemilihan malah memberi data-data tersebut kepada partai UMNO yang tergabung dalam koalisi berkuasa Barisan Nasional. “Saya tak mendapat jawaban memuaskan dari komisi pemilihan,” katanya.

Nurul Izzah bukanlah sosok asing bagi media di Indonesia. Saat ayahnya dijatuhkan dari posisi deputi perdana menteri Mahathir Mohamad pada 1998, Nurul Izzah bertemu dengan presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie di Batam. Foto Nurul yang masih mahasiswa saat berkunjung ke Jakarta muncul di koran-koran nasional masa itu.

Dia bersama suami, ayah, dan ibunya juga ikut menonton film ‘Habibie-Ainun’ pada Desember 2012 lalu. Kedekatan ayah Nurul dan Habibie juga menjadi objek serangan politik seorang menteri Malaysia, yang menyebut Habibie seorang pengkhianat. Sebelumnya, pada 2010, Nurul juga datang ke Jakarta dan bertemu Anies Baswedan dan Yenny Wahid.

Nurul Izzah sekarang sudah jadi seorang istri dan ibu dua anak. Kampanye membuatnya kehilangan waktu bertemu anak-anaknya. Namun dia pikir, pengorbanan waktu ini harus ia lakukan demi mengubah masa depan buat anak-anaknya. “Kami punya peluang memenangkan ini (pemilu). Ada peningkatan jumlah pemilih, kami optimistis namun tetap waspada.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Media yang Tak Seimbang Pada Pemilu Malaysia

Media seharusnya menjadi pemantau dan pengawas, apalagi dalam proses pemilihan umum. Namun, membaca artikel koran soal kampanye pemilihan umum Malaysia di berbagai media cetak dan elektronik, terlihat jelas bias yang muncul dari nada pemberitan media setempat. Sering sekali tak terlihat bedanya antara advertorial politik dan sebuah berita.

Misalnya, sebuah berita tentang kampanye Perdana Menteri Najib Razak di daerah pedesaan yang mencantumkan lengkap apa yang dia katakan dan uang yang dia bagikan, termasuk tuduhan-tuduhannya pada partai opisisi tanpa ada kutipan penyeimbang.

Model berita semacam ini terus sampai halaman 17 di samping satu halaman iklan koalisi berkuasa Barisan Nasional di setiap lembarnya. Sekalinya ada tokoh partai oposisi yang dikutip, hanya satu orang untuk satu berita dan tidak menjawab tuduhan-tuduhan dari berita-berita sebelumnya.

Sebuah penelitian ‘Watching the Watchdog’ tentang peliputan media Malaysia untuk pemilu 2013 dari peneliti University of Nottingham Malaysia dan Centre for Independent Journalism menemukan bahwa pemilih di Malaysia tak mendapat informasi yang adil dan objektif tentang lanskap politik menjelang pemilu.

“Selamat datang di Malaysia,” kata Executive Officer Centre for Independent Journalism Masjaliza Hamzah, Jumat (3/5) di Petaling Jaya, Malaysia.

Tak ada yang berubah dari gaya pemberitaan media Malaysia menjelang pemilu. Malah Masjaliza melihat ada intensitas yang lebih tinggi dalam serangan-serangan politik yang dilancarkan.

Beberapa temuan kunci pada hasil penelitian yang mereka presentasikan termasuk adanya porsi pemberitaan lebih banyak untuk koalisi yang masih berkuasa di Malaysia, Barisan Nasional. Sering perbedaan itu sangat besar jaraknya. Bukan hanya porsinya yang lebih besar, tapi pemberitaan mereka diberikan dalam nada yang positif.

Sumber berita online hanyalah satu-satunya pihak yang tak menuruti norma itu, karena mereka memberi kuantitas dan kualitas pemberitaan berimbang pada Barisan Nasional dan oposisi Pakatan Rakyat.

Perdana Menteri Najib Razak adalah figur yang paling banyak diberitakan. Dia, bersama mantan PM Mahathir Mohammad dan politisi lain Muhyidin Yassin menjadi trio yang bertanggungjawab atas dua pertiga serangan politik yang muncul di media.

Menurut Masjaliza, malah dalam iklan-iklan serangan politik, strategi yang sama terus saja diterapkan. Sejak 1999, iklan politik sudah mengingatkan akan ancaman bahwa penduduk etnis Tionghoa bakal kehilangan identitas dan budayanya jika memilih pada koalisi oposisi.

Sekarang pun, iklan-iklan dari Barisan Nasional menyoroti keberadaan PAS yang notabene partai Islam dalam koalisi oposisi Pakatan Rakyat. Iklan-iklan Barisan Nasional menyebut bahwa PAS akan menerapkan hukum Islam di Malaysia dan menghilangkan minuman keras serta babi.

“Orang-orang sadar bahwa kualitas peliputan soal media sangat buruk. Mereka bahkan berhenti membaca berita-berita dari media yang berafiliasi atau malah dimiliki oleh koalisi yang berkuasa,” tambah Mas.

Pemilih muda pun kemudian beralih ke media online. Namun sebenarnya mereka sudah tahu siapa yang mau dipilih. Bagaimana media melaporkannya, tak akan mempengaruhi keputusan mereka. Maka mereka menggunakan media untuk mencari tahu di mana tempat terjadinya kampanye-kampanye, apa yang terjadi di kota-kota atau daerah-daerah lain yang belum diberitakan, agar bisa dibagi ke sesama teman mereka.

Bukan berarti pula media online bebas dari gangguan. Cara baru yang dicatat oleh kelompok masyarakat PEMANTAU adalah munculnya serangan-serangan online yang membuat beberapa situs, termasuk situs berita MalaysiaKini, tak bisa dibuka karena seolah-olah dikunjungi terlalu banyak orang.

Zaharom Nain, profesor dan direktur di riset fakultas seni dan ilmu sosial University of Nottingham kampus Malaysia, menambahkan, selain taktik-taktik yang menyulut ketakutan, ada cara baru yang muncul di media untuk menyerang lawan politik. “Tahun ini, seks adalah hal besar. Ada banyak sekali video seks yang muncul. Setiap minggu ada saja video yang muncul dari pemimpin oposisi,” kata Zaharom.

Situasi ini tentu saja tak ideal. Tapi, menurut Masjaliza, perubahan lanskap media di Malaysia tentu tergantung pada hasil pemilihan Minggu (5/5) nanti. Pemilu di mana calon pemilihnya tak mendapat akses informasi dan berita yang berimbang akan siapa yang mereka pilih.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Pemilih Gelap vs Pemilih Ekspatriat

Di tengah pasar malam yang ramai, Nurul Izzah, anak sulung dari pemimpin Oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, membagi-bagikan brosur dan kartu buat mereka yang tengah berbelanja. Beberapa media asing sudah menunggu untuk mewawancara, tapi dia tak mau. “Tunggu saya selesai bagikan ini dulu,” katanya.

Selain wartawan, tak banyak yang mendatangi Nurul untuk berbicara. Seringnya malah Nurul yang harus menghentikan orang untuk berbicara dengannya.
Seorang perempuan etnis Tionghoa langsung maju mengenalkan dirinya dengan suara keras. Dia bilang, dia datang langsung dari Swiss, pulang ke Malaysia hanya demi ‘undi’ atau ikut pemilu. “Saya baru datang sore ini. Saya dapat info Nurul Izzah akan datang ke pasar ini, saya langsung ke sini untuk memberi semangat,” kata Veronica Liew Hui Mei.

Konsultan investasi ini bolak-balik mengatakan penerbangannya butuh 23 jam, dan dia sama sekali belum bertemu keluarganya. Bahkan mungkin ia baru akan bertemu keluarganya hari Senin nanti usai pemilu. Pada hari Selasa, 7 Mei, dia sudah kembali lagi ke Swiss.

Untuk kedua kalinya dalam 1 bulan terakhir, Veronica pulang ke Malaysia. Sebelumnya, dia datang tepat pada saat Perdana Menteri Najib Razak membubarkan parlemen pada 3 April lalu.

Seorang pria etnis Tionghoa berkaus kuning dengan tulisan ‘Bersih’ warna merah berjalan di samping Veronica. Namanya Liew Weng, seorang pebisnis dari Shanghai. Dia meninggalkan bisnisnya demi pulang ke Malaysia hanya untuk memilih.

“Kami baru pertama kali bertemu di sini, sebelumnya kami hanya berhubungan lewat email, mengorganisir jaringan dan saling tukar informasi,” ujar Veronica.

Veronica dan Weng adalah bagian dari gerakan ‘Jom Balik Undi’ atau ‘mari pulang untuk memilih’. Menurut Veronica, dalam beberapa hari ke depan, akan ada gerakan solidaritas pulang orang-orang Malaysia di luar negeri seperti dirinya untuk memilih. Jumat ini, ada 100 warga negara Malaysia di Hong Kong yang akan pulang, naik satu pesawat yang sama. Masih ada 50 WN Malaysia dari Vancouver dan sekitar 20an lagi dari Amerika Serikat.

Tetapi yang jadi target adalah Singapura, karena menurut Weng, ada 400 ribu orang Melayu di Singapura yang berhak untuk memilih.

Saking ketatnya pemilu Malaysia kali ini, setiap suara begitu bermakna. Alasannya, pada pemilu terakhir 2008, partai berkuasa bisa kehilangan dua pertiga dari mayoritas parlemen dan kendali atas parlemen di lima negara bagian hanya karena perbedaan 70 ribu suara dengan oposisi. Maka, Weng memperkirakan, jika semakin banyak orang yang datang untuk memilih, maka sudah pasti perubahan akan terjadi. “Ini adalah kesempatan terakhir untuk berubah,” kata Weng.

Baik Veronica maupun Weng merasa bahwa keinginan untuk perubahan tak hanya ada pada diri mereka, tapi meluas di kalangan teman dan keluarga. “Pada pemilu sebelumnya, yang ingin perubahan hanya etnis Tionghoa, sekarang meluas. India, Melayu,” Weng menambahkan.

Partai berkuasa Barisan Nasional mencoba menyerang partai oposisi Pakatan Rakyat yang berkoalisi dengan partai Islam PAS. Iklan-iklan politik Barisan Nasional menyoroti skenario yang akan terjadi jika koalisi tempat PAS bergabung menang, seperti hari libur akan diganti Jumat, tak boleh ada miras dan hiburan, diberantasnya rumah potong babi, dan pemberlakuan hukum Islam di Malaysia (hudud). Terhadap iklan-iklan ini, Veronica dan Weng mengaku tak takut.

“Kami tak peduli, kami lebih peduli pada korupsi, bahwa orang sekarang hidup dalam ketakutan karena angka kriminalitas yang meningkat terus. Dan teknik menakut-nakuti ini tak akan mempan,” ujar Veronica.

Gerakan Jom Balik Undi pun mendapat dukungan yang tak main-main. CEO Air Asia X Azran Osman-Rani menyatakan akan menyediakan beberapa kursi pada penerbangan harga rendah termasuk untuk pemesanan last minute untuk warga negara yang tercatat boleh memilih.

“Kami tak peduli mereka mau memilih siapa, tapi setidaknya datanglah untuk memilih. Maka pasti akan ada perubahan,” kata Weng.

Weng juga berharap, datangnya orang-orang Malaysia ini bisa melawan balik taktik ‘phantom voters’ atau pemilih palsu dalam pemilu Malaysia kali ini. Pemilih palsu ini adalah pekerja-pekerja migran yang didatangkan dari luar negeri, termasuk Indonesia, untuk bisa memilih.

Dalam sebuah konferensi pers, pemimpin Oposisi Malaysia, Pakatan Rakyat, Anwar Ibrahim menuduh bahwa komisi pemilihan Malaysia dan kantor Perdana Menteri terlibat dalam upaya untuk memindahkan lebih dari 40 ribu pemilih palsu dari Sabah dan Sarawak ke beberapa negara bagian kunci di Malaysia.

Seperti diberitakan The Malaysian Insider, Pakatan Rakyat menyatakan punya dokumen kredibel yang membuktikan warga negara asing dibawa menggunakan 16 pesawat charter, termasuk Boeing 747, sejak 25 April.

Bukti tersebut termasuk salinan email dari kantor Perdana Menteri Malaysia yang membahas detil operasi tersebut. Informasi penerbangan didapat dari staf maskapai Malaysia Airlines dan pesawat budget AirAsia. Mereka adalah para pekerja asing dari Thailand, Kamboja, Pakistan, dan Myanmar yang masuk lewat Bukit Kayu Hitam dan berasal dari Indonesia lewat Port Klang dan berbagai jalur masuk lewat laut lainnya.

“Pemilihan waktu kedatangan mereka dalam jumlah sebesar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah mereka sengaja dibawa ke sini untuk memilih Barisan Nasional (BN),” kata mantan deputi perdana menteri Malaysia itu.

Menurut laporan, setiap harinya ada 4500 orang dibawa masuk lewat Kuala Lumpur International Airport di Sepang, sejak sepekan lalu. Anwar menyebut mereka kini diinapkan di berbagai depot imigrasi dan kamp militer di Malaysia. Mereka juga diduga diberi kartu identitas Malaysia di sirkuit F1 Sepang dan bandara internasional.

Departemen Imigrasi membantah tuduhan ini. “Jawabannya, tidak ada,” kata Dirjen Imigrasi Datuk Alias Ahmad pada The Malaysian Insider lewat pesan singkat. “Bahkan jumlahnya menurun di depot,” dia menjawab soal jumlah tahanan di depot imigrasi.

Meski optimis, Veronica menyimpan ketakutan tersendiri. “Saya khawatir, apa yang akan terjadi setelah semua orang berusaha keras, dan perubahan tidak terjadi hanya karena cara-cara kotor. Karena mereka akan bermain sangat kotor. Orang-orang pasti akan turun ke jalanan.”

“Jika itu yang terjadi, saya dan Weng sudah membahas kemungkinan itu, kami tak akan kembali ke negara tempat kami tinggal sekarang.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Sebuah Desa di Tengah Iklim yang Berubah

Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah.


magepanda 1
Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut statistik resmi, bekerja sebagai petani. Tempat tinggal dan jalan untuk para penduduk sudah jadi dan tinggal mereka tempati. Orang-orangnya didatangkan dari berbagai permukiman dari perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi desa subur bentukan pemerintah tersebut.

Mereka yang kemudian beranak-cucu di Magepanda tertarik untuk meninggalkan kampung-kampung di perbukitan karena melihat potensi lahan yang cukup subur, kondisi alam yang bagus, dan melimpahnya ketersediaan air. Dari gambaran Pencratius Vitalis Padji atau Piet, ketua gabungan kelompok petani di sana, Magepanda adalah sebuah desa permai seperti yang tergambar dalam buku-buku pelajaran atau lagu-lagu anak pada masa lalu.

Petani di sana awalnya tak mengerjakan sawah. Mereka berladang dan menanam ubi jalar, jagung, talas, sorgum, labu, serta kacang-kacangan. Hasil ladang inilah yang sepanjang tahun menjadi sumber makanan mereka. Menurut Piet, ketika orang-orang pertama tinggal di desa, hanya penduduk keturunan Bugis saja yang “membuka petak” (istilah mereka untuk petani yang menanam padi di sawah).

Baru pada 1980-an, saat pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian, penduduk pun mulai beralih dari berladang ke sawah. Petak sawah pun mulai terlihat banyak. Mereka mulai tahu perbedaan jenis padi. Ada yang masih bertahan dengan cara tradisional berladang, namun semakin lama praktik itu pun semakin ditinggalkan. Magepanda pun dikenal sebagai lumbung padi Nusa Tenggara Timu.

Iklim yang berubah
Sebagai petani, kehidupan penduduk Magepanda sangat bergantung pada musim. Menjelang musim hujan adalah saat-saat mereka mempersiapkan lahan untuk ditanami bibit. Dari situ, mereka bisa memprediksi kapan panen dan kapan mereka bisa mendapat penghasilan. “Perbedaan [antara] musim panas dan hujan jelas, Oktober sampai akhir Mei itu sudah jelas hujan,” kata Piet.

Frans Dong, seorang tokoh masyarakat desa, mengatakan, dia ingat betul pada 1976, saat liburan sekolah, makan jagung pada bulan Februari. Itu pun dibilang jagung yang sudah terlambat tanam karena biasanya keluarganya merayakan Tahun Baru dengan makan jagung. “Sekarang, bulan Februari, jagung malah belum tanam,” katanya.

Pada saat saya datang ke Magepanda pada pertengahan Februari lalu, fasilitator pertanian Apolinaris mengatakan, musim hujan belum deras, malah kini sudah panas. “Bukan gagal panen lagi, ini sudah gagal tanam,” kata dia. Melihat pemberitaan soal banjir Jakarta di televisi nasional, dia bilang, “Wah, di Jakarta banyak sekali air sampai banjir. Kami yang melihatnya iri.”

Karena hujan jarang turun dan lebih susah diprediksi, sekarang petani lebih suka memakai pompa untuk mengambil air tanah guna mengairi sawah. Saat ini tercatat ada 120-an mesin pompa air yang resmi, belum lagi yang tak resmi. Mesin-mesin itu menyedot air sampai kedalaman 10-20 meter.

magepanda 2

Penggunaan pompa air berlebihan pun berdampak pada kekosongan rongga tanah, sehingga desa yang letaknya dekat permukaan laut ini kemasukan air laut. Bahkan desa tetangga mereka, Reroroja, kena imbasnya. Sumur-sumur mereka mengering sehingga penduduk harus membeli air seharga Rp2 ribu per jeriken. Ini tentu berarti tambahan pengeluaran untuk sekadar memenuhi kebutuhan air bersih, di luar makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Batha Pius dari Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda mengatakan, “Kami sudah bilang, ‘cukup sudah’, tapi terus saja pompanya dipakai,” kata Pius, Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda. “Jawab mereka, ‘nanti mereka yang punya sawah itu saja yang makan, kami tidak’.”

Bukan lagi pemilik
Namun ternyata kebanyakan petani di Magepanda hanyalah pekerja di lahan sendiri. Menurut Badan Penyuluh Kecamatan, sekitar 45 persen dari 870 hektar sawah di Magepanda malah dimiliki oleh orang dari luar desa. Kebanyakan dari Bugis atau malah pejabat di Maumere. Saat panen, “Orang-orang hanya melihat karung-karung beras diangkut, lalu dibawa pergi,” kata Piet.

Rata-rata mereka yang masih memiliki lahan, hanya punya 0,25-0,5 hektare. “Mana mungkin hidup bertahan selama 12 bulan dengan hasil dari sawah seluas itu?” kata Piet lagi. Ada memang yang masih punya 2-3 hektare, tapi jumlahnya hanya belasan. Tak heran banyak generasi muda mereka yang tak mau lagi jadi petani, namun memilih jadi tukang ojek. Tak capek meski uangnya tak menentu. “Tapi masa mau semua jadi ojek?” kata Frans.

Saat generasi orangtua mereka berladang dulu, penduduk desa bisa mengandalkan hasil ladang sebagai sumber cadangan pangan berkelanjutan. Dengan fokus petani pada sawah, maka padi kini menjadi satu-satunya sumber pangan buat mereka. Tak ada lagi ubi atau kacang-kacangan yang bisa jadi simpanan makanan.

Padi juga berfungsi jadi mata uang buat mereka. Semua kebutuhan dari sekolah anak, pakaian, dan modal usaha didapat dari menjual beras. Sayangnya, musim yang tak pasti turut memengaruhi kemampuan sawah berproduksi. Dan ini menyebabkan pemasukan penggarap serta pemilik lahan semakin sedikit.

Hasil panen per hektar sawah di desa itu, menurut rata-rata kecamatan, bisa mencapai 3,5-4,5 ton, tapi bisa juga mencapai 6-7 ton per hektar jika dikerjakan secara intensif. Namun hasil intensif ini tergantung dengan seberapa banyak pupuk yang digunakan, dan ini berarti modal yang semakin besar juga.

Jika biaya menggarap sawah dipecah-pecah komponennya, ada kebutuhan traktor (Rp1-1,2 juta per hektar) dan biaya buruh untuk menanam dan mencabut rumput (10% dari hasil panen). Hujan yang makin tak bisa diandalkan kedatangannya membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pompa. Untuk sawah seluas 1 hektare, dibutuhkan minimal 1000 liter solar atau sekitar Rp4,5 juta. Angka ini bisa saja lebih besar, karena ada sawah yang sekali diairi bisa langsung terendam, namun ada juga yang habis diairi tapi tak kunjung terendam sehingga harus menyalakan pompa lagi untuk menaikkan air.

Ada lagi biaya bibit yang rata-rata Rp200 ribu per 50 kg serta pupuk yang diberikan dua minggu sekali dalam tiga bulan, yang mencapai 36 liter. Petani harus membayar Rp110 ribu per 5 liter. “Ini baru natrium, belum kalium, fosfor,” tambah. Jadi total mereka menghabiskan Rp7-8 juta per hektar, atau Rp6-6,5 juta jika tanpa pompa.

Masa panen pun tidak lagi berarti masa meraup untung. Ada biaya makan untuk pekerja, biaya angkut dari sawah ke jalan lalu ke penggilingan. Baik Piet maupun Frans, sepakat, mereka nyaris tidak mendapat keuntungan dari biaya Rp7-8 juta per hektare dari mengerjakan sawah.

Mereka yang tinggal di Magepanda hanyalah satu dari jutaan cerita mengenai kerapuhan sebuah desa di tengah ancaman iklim yang tak lagi pasti. Data BPS 2012 menyebutkan, 60 persen atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan 70 persen atau 80 juta orang di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.

Seperti kata Pius, “Saya bertanya-tanya, akan jadi apa Magepanda nanti?”

Nanti, saat pompa harus menarik air lebih dalam, saat lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar bahan bakar pompa, dan saat keuntungan produksi para petani tak lagi mampu menutup kehidupan sehari-hari, mungkin petani Magepanda tak mendapat apa-apa selain rugi.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Setengah Hati Menuju Ekonomi Hijau

KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.

Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabella Teixeira, dalam sebuah konferensi pers menyatakan teks yang berhasil muncul dari KTT Bumi ini sebagai sebuah “kemenangan besar” dalam proses negosiasi internasional.

Dokumen sebanyak 49 halaman berjudul “The Future We Want” ini mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi baik oleh negara maju dan negara berkembang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau ‘ekonomi hijau’.

Hanya saja, kelompok masyarakat sipil, kelompok bisnis, bahkan delegasi dari banyak negara mengaku tidak puas dengan hasil teks ini karena lemahnya keputusan-keputusan politik yang terkandung dalam teks.

Tidak ada target waktu yang jelas akan kapan daftar pekerjaan dalam dokumen tersebut harus dipenuhi. Selain itu, negara maju juga tidak memberi kepastian atau malah harapan akan adanya dana-dana bantuan bagi negara miskin untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dengan alasan krisis keuangan zona Euro.

Belum lagi jika paragraf-paragraf di dokumen ini dicermati satu per satu, makin jelas terlihat kelemahan dokumen tersebut. Kelompok High Seas Alliance sudah menyoroti soal minimnya aspek perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional.

Banyak juga yang menyoroti hilangnya frasa “hak reproduksi” dalam dokumen tersebut, padahal mengatur jumlah populasi penting dilakukan untuk demi mengurangi beban planet Bumi. Dengan 7 miliar penduduk, kita hidup di planet yang kewalahan memenuhi kebutuhan kita.

Direktur Eksekutif WWF Lasse Gustavsson memberi gambaran, “Ini adalah realitanya. Bumi membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengganti sumber daya yang kita konsumsi dalam 12 bulan. Kita sudah kehilangan banyak spesies. Ada banyak utang ekologi, dan kini waktunya membayar.”

Direktur politik Greenpeace Daniel Mittler dan direktur eksekutif Oxfam Barbara Stocking sama-sama menyatakan bahwa negara berkembang tidak bisa diharapkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDG) tanpa bantuan finansial dari negara maju. Tetapi konferensi ini tidak menunjukkan adanya kemauan politik menuju bantuan keuangan tersebut maupun unsur-unsur perlindungan lingkungan yang kuat.

Negosiator dari Bangladesh Quamrul Chowdhury termasuk yang kecewa dengan hasil yang muncul dari Rio+20.

Membangun teknologi pangan, beralih ke teknologi energi yang terbarukan, atau menyediakan akses ke sumber-sumber air bersih tentu butuh biaya besar bagi negara miskin seperti Bangladesh, sementara negara-negara maju tidak menjanjikan baik keuangan maupun transfer hak paten untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. “Dokumen ini tidak ambisius, tidak punya instrumen kongkret untuk menerapkannya, dan tidak menentukan apa-apa.”

KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.

Chowdhury juga menyoroti tidak adanya definisi yang tajam dari ‘ekonomi hijau’ dalam dokumen ini dan hal ini bisa berbahaya buat negara berkembang. Menurut direktur program Third World Network, kelompok pengamat pembangunan dan negara berkembang dalam negosiasi internasional, Chee Yoke Ling, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan melihat ‘ekonomi hijau’ sebagai cara untuk menjual teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang. Ini tentu akan membebani negara berkembang dengan utang-utang belanja baru untuk membeli teknologi mahal demi beralih ke pembangunan ramah lingkungan.

Tetapi tak semuanya buruk. Sekjen United Nations Conference on Sustainable Development (Badan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan) Sha Zukang mengumumkan ada $513 miliar bantuan dana yang terdaftar dari berbagai institusi PBB atau antarpemerintah (seperti Bank Dunia), kerjasama bilateral, atau inisiatif swasta yang muncul dari konferensi ini.

Untuk beberapa isu, seperti perlindungan masyarakat adat, akses terhadap tanah dan pertanian organik, serta hak kecukupan pangan, dokumen ini juga cukup kuat. “Setidaknya, tidak ada yang merujuk ke promosi benih-benih transgenik,” ujar Chee Yoke Ling.

Tetapi, Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, “Apakah paragraf soal perlindungan masyarakat adat di dokumen ini akan berpengaruh ke semakin cepatnya pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Masyarakat Adat di DPR misalnya? Itu masih harus kita lihat.”

Meski kabur dan lemah, nyatanya dokumen ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki dunia untuk mencoba mengembangkan peta menuju ekonomi hijau.

Dan, seperti kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Rio de Janeiro, seusai konferensi ini masing-masing kementerian akan mempresentasikan visi mereka masing-masing akan ekonomi hijau. Definisi ekonomi hijau kini sangat tergantung pada masing-masing negara untuk mengartikannya.

Setidaknya, dari Hotel Copacabana Palace, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjanji untuk menyusun ulang kebijakan merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang bidang tambang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Kata Presiden, “Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan. Saya bertanggungjawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil.”

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat diwawancarai di Rio de Janeiro soal ekonomi hijau juga menjawab bahwa Indonesia akan berusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi juga membangun industri olahan, sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru.

Keputusan ini mungkin akan menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia bisa beralih dari mengejar kekayaan ekonomi dengan cara-cara yang minim dampak terhadap lingkungan sementara di saat bersamaan bisa menjamin akses penduduknya yang rentan terhadap kekurangan pangan, air bersih, sumber listrik, serta kesejahteraan?

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Sulitnya Lepas dari Candu Energi Murah

Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. ‘Twitterstorm’ itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil.

Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau Rp 9,4 kuadriliun setahun. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang diberikan banyak negara untuk mensubsidi bahan bakar fosil, harapannya, masyarakat jadi sadar dan mendorong pemerintahnya untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau program-program sosial lainnya.

Namun, seperti yang sudah terjadi di Indonesia dan Nigeria, sangat sulit untuk mengurangi bahkan menghentikan subsidi untuk bahan bakar fosil.

Pemerintah Indonesia dan Nigeria tahun ini sempat berusaha untuk mengurangi subsidi BBM dan hasilnya adalah penolakan besar-besaran dari masyarakat. Subsidi BBM di negara-negara berkembang menjadi bentuk insentif nyata untuk menggerakkan perekonomian.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, subsidi pemerintah AS ke industri minyak tidak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, namun justru menguatkan industri minyak sehingga bisa menghambat investasi ke sektor energi terbarukan dan mendorong penggunaan BBM yang tidak terbatas.

Pada sebuah diskusi soal hambatan politik dalam mengurangi subsidi BBM di salah satu rangkaian acara KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan bahwa di Indonesia, mengurangi subsidi BBM menjadi masalah berlapis yang selalu diselesaikan pemerintah dengan solusi instan, yaitu menaikkan harga.

Salah satu faktor yang menyulitkan pengurangan subsidi BBM di Indonesia adalah tidak adanya rencana jangka panjang untuk melakukan hal tersebut. “Baru sebulan sebelum kenaikan BBM, Menteri ESDM datang ke DPR dan mengatakan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sebulan kemudian, kenyataannya berbeda. Masyarakat tentu bingung, apa yang terjadi? Apa yang berubah dalam satu bulan terakhir? Ini karena tidak ada kejelasan rencana jangka panjang.”

Selain itu, debat soal pengurangan subsidi juga selalu dipengaruhi soal isu pengelolaan BBM yang lebih baik dan korupsi. “Orang selalu berpikir bahwa jika pemerintah mengelola BBM dengan lebih baik dan efisien, serta mengurangi korupsi, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena nggak punya duit, maka harga BBM naik. Tentu tidak semudah itu. Kenaikan harga bisa tetap terjadi.”

Ada juga faktor kelas menengah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan bahan bakar murah dan punya kemampuan kuat untuk memobilisasi diri sehingga bisa menyatakan penolakan kuat mereka terhadap rencana ini.

Di satu sisi, subsidi BBM memang bisa menjadi pengeluaran yang merugikan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa bagi masyarakat miskin, mengurangi subsidi bisa langsung mengurangi daya beli mereka.

Yang perlu dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM adalah dengan memiliki rencana-rencana jangka panjang sehingga ada jaring pengaman berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda pula.

Mekanisme bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2005, menurut Fabby, adalah solusi jangka pendek yang cukup bagus untuk membantu rakyat miskin. Hanya saja, tidak bisa terus-terusan seperti itu.

Sementara bagi kelas menengah, seharusnya sudah ada sistem transportasi yang baik bagi mereka untuk menuju ke tempat kerja. Saat sistem transportasi sudah tersedia, maka kenaikan harga BBM tak akan membuat kelas menengah Indonesia terguncang. “Nah sistem transportasi ini kan harus direncanakan secara jangka panjang, tak bisa dibangun dalam 1-2 hari,” kata Fabby. Perencanaan jangka panjang seperti itulah yang belum dimiliki pemerintah ketika berencana menaikkan harga BBM.

Pemerintah sebenarnya sempat juga menawarkan konversi BBM ke BBG yang, Fabby menilai, cukup bisa diandalkan sebagai jaring pengaman dalam upaya mengurangi subsidi. Hanya saja, lagi-lagi, infrastruktur untuk konversi ini belum disiapkan.

Tentu saja, penanganan korupsi serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam akan membantu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat saat pemerintah mengurangi subsidi. Hal lain yang disoroti Fabby adalah bahwa masyarakat Indonesia sampai sekarang tidak mendapat akses ke analisis harga produksi minyak atau angka-angka subsidi yang transparan sehingga upaya menaikkan harga BBM selalu dicurigai motivasinya.

Dari daftar hal-hal di atas, jelas bahwa pemerintah harus menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum (lagi-lagi) memutuskan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM.

Transparansi di bidang subsidi BBM juga menjadi masalah utama di Amerika Serikat. Ada lima poin utama yang disampaikan oleh Peter Lehner, direktur eksekutif National Resources Defense Council.

Pemerintah AS adalah salah satu yang menginisiasi pengurangan subsidi buat industri minyak pada forum G-20, namun sampai sekarang pemerintahan Presiden Obama mendapati bahwa hal ini sangat sulit dilakukan.

Subsidi yang diberikan ke industri minyak, menurut Lehner, dibelanjakan untuk melobi para politisi dan senator atau kelompok-kelompok yang mendukung politisi tersebut. “Kita tidak tahu berapa banyak uang yang mengalir dari industri minyak ke politik.”

Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan resmi akan berapa sebenarnya jumlah yang diberikan pemerintah AS ke industri minyak mereka. Lalu ada subsidi-subsidi tidak langsung yang diterima industri minyak. Lehner menganalogikannya dengan membuang sampah. “Jika kita membuang sampah sembarangan, ada dendanya. Sementara karbondioksida dari minyak membuang polusi, menyebabkan asma, dan mereka gratis saja melakukan itu.”

Bahkan, di Amerika Serikat ada $120 miliar/tahun yang harus dibayar untuk biaya kesehatan masyarakat karena faktor polusi tersebut. “Ditambah dengan karbondioksida yang menyebabkan berubahnya pola cuaca, keaikan permukaan air laut, mungkin harga yang harus kita bayar untuk membiayai industri minyak bisa mencapai $10 triliun per tahun.”

Mengurangi subsidi BBM di Amerika Serikat juga berarti menghentikan monopoli industri minyak pada sektor transportasi. “Sekarang sama sekali tidak ada alternatif untuk BBM kendaran di Amerika Serikat selain bensin. Di Brasil kita bisa melihat ada ethanol atau mobil listrik,” kata Lehner.

Kuatnya monopoli industri minyak di AS bahkan berpengaruh pada tidak berkembangnya sektor transportasi publik di negara tersebut. Hasilnya, hampir semua orang memiliki mobil dan berkendara. “Jika kita mengurangi subsidi mereka, kekuatan politik mereka, maka kita tidak harus didikte oleh industri minyak bumi ini,” tambah Lehner.

Dari ‘badai’ di Twitter soal permintaan mengakhiri subsidi BBM, Lehner mengambil kesimpulan. “Beberapa waktu lalu banyak orang tidak tahu bahwa BBM mereka disubsidi, kini banyak orang meminta penghentian subsidi BBM. Artinya orang-orang sebenarnya tertarik soal energi bersih, mereka juga tidak tahan dengan monopoli industri minyak, bahwa mereka ingin energi bersih, tidak hidup dalam ketakutan akan ancaman BBM habis.”

Tak bisa dipungkiri bahwa dunia sudah kecanduan dengan energi murah. Namun untuk melepaskan diri dari subsidi BBM tak semudah yang selalu dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, dengan menaikkan harga. Harus ada jaring-jaring pengaman yang diterapkan di masyarakat terlebih dahulu. Bahwa reformasi subsidi BBM juga berarti memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Apa Artinya ‘Ekonomi Hijau’?

Pada forum sidang umum di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dan menyatakan berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk melindungi lingkungan.

Beberapa hal yang diajukan Presiden sBY sebagai bukti pada forum sidang umum PBB ini termasuk upayanya pada 2007 mengakomodasi negosiasi di forum PBB lain, Konferensi Perubahan Iklim yang waktu itu berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Presiden juga menyebut soal moratorium buat izin-izin baru atas hak-hak pembukaan hutan primer serta lahan gambut yang ia keluarkan pada 2011. Lalu menyebut juga soal Coral Reef Triangle atau konferensi terumbu karang yang berlangsung pada 2007. Menurut SBY dalam pidatonya, konferensi untuk menyelamatkan terumbu karang itu adalah inisiatif Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah satu dari 191 kepala negara yang datang dan berkumpul di Rio de Janeiro untuk mencoba merumuskan langkah-langkah menuju sebuah sistem ekonomi baru bernama ‘ekonomi hijau’.

Bumi, dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 miliar, tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan semua penduduknya. Bahwa kita hidup di planet yang sudah melebihi kapasitas dalam kemampuan memberi makan penduduknya

Ekonomi hijau diperlukan sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang kita kenal selama ini. Alasannya, sistem ekonomi yang kita jalani sekarang terbukti merusak lingkungan. Terlihat hutan-hutan dunia yang mulai habis, begitu pula stok ikan di lautan atau kerusakan terumbu karang, atau semakin tipisnya persediaan minyak bumi yang mendasari hampir semua aktivitas ekonomi serta energi kita.

Idealnya, sistem ekonomi hijau akan memastikan bahwa setiap negara, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, melakukannya dengan cara yang bertanggungjawab dan melindungi lingkungan.

Dalam forum sidang PBB tersebut, Presiden SBY mencoba meyakinkan bahwa, “Kepedulian terhadap lingkungan ada di jantung pembangunan Indonesia.” Presiden juga mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Indonesia menuju jalur pembangunan rendah karbon dan mulai beralih ke sumber energi terbarukan.

Ekonomi hijau, menurut SBY, adalah kesempatan untuk menghancurkan mitos bahwa pembangunan berarti menebang hutan, mengeluarkan polusi karbondioksida, atau menyebabkan kesenjangan ekonomi.

Kata-kata yang indah. Pasalnya, belum ada upaya jelas bagaimana Indonesia akan beralih ke ekonomi hijau. Salah satu yang dipamerkan Indonesia adalah keinginannya untuk mengurangi emisi karbondioksida sebanyak 26 persen pada 2020 dan 41 persen dengan bantuan internasional terutama dengan mempertahankan hutan dalam skema REDD.

REDD atau Reducing Emissions from Deforestation and Land Degradation adalah skema yang memungkinkan negara-negara maju untuk membayar negara berkembang atas jasa penyerapan karbon dari hutan-hutan di negara berkembang.

Menanggapi pidato Presiden SBY di Rio de Janeiro, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, “Tampaknya yang ditangkap pemerintah Indonesia justru kapitalisme hijau, berlawanan dengan konsep ekonomi hijau yang dipaparkan oleh lembaga lingkungan PBB, UNEP.”

Salah satu elemen ekonomi hijau yang dipaparkan UNEP adalah bagaimana agar upaya mengurangi kemiskinan di sebuah negara tidak mengancam kondisi lingkungan. Sementara di Rio de Janeiro, Presiden SBY, menurut Abdon, tidak mengemukakan soal konflik-konflik antara rakyat dan sumber daya mineral yang kini sering terjadi di Indonesia ke forum internasional.

Seperti kita tahu, konflik di Mesuji; Sape, Bima; atau Pulau Padang muncul di pemberitaan media di Indonesia dalam enam bulan terakhir. Belum lagi menghitung hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia, seperti orangutan, gajah, atau harimau, yang mati akibat konflik habitat dengan perusahaan sawit atau industri kayu atau menghitung pencemaran limbah ke alam dari sektor-sektor tersebut.

Padahal, konflik agraria, tergusurnya penduduk asli dari suatu daerah karena konsesi tambang atau hak pengelolaan hutan, bukanlah masalah yang hanya ada di Indonesia saja. Demo menentang tambang emas atau aktivitas perebutan lahan milik warga juga terjadi di Peru, misalnya.

“Indonesia harusnya mengangkat ini ke persoalan global, bahwa masalah-masalah konflik tanah atau sumber daya yang terjadi di negara berkembang adalah realita dunia dan bukan hanya di Indonesia saja. Masalah-masalah ini pun muncul karena rezim-rezim dan sistem dari negara maju. Kita tidak harus mengamini konsep green economy yang diajukan di sini. Kenapa kesannya sekarang kita hanya mengubah green economy jadi greed economy (ekonomi kerakusan). Yang saya lihat di sini mereka hanya jualan.”

REDD menurut Abdon memang bisa menjadi pintu masuk buat Indonesia ke ekonomi hijau. Hanya saja, saat ini, proyek REDD seolah menjadi cara utama bagi Indonesia untuk mendapat pendanaan dengan cara yang ‘hijau’. Padahal dokumen The Future We Want sebanyak 49 halaman yang menjadi hasil KTT Bumi ini menghasilkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals — SDG) yang mencakup isu-isu luas, lebih dari sekadar menjaga hutan tetap lestari untuk mendapat pemasukan.

Ada pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, kesehatan serta kesehatan reproduksi, sampai turisme, misalnya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat ditanya soal arah ekonomi hijau Indonesia sebenarnya sudah menyebut soal pengembangan teknologi untuk energi terbarukan serta praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan. Namun dua aspek itu masih terlalu kecil jika dibanding dengan luasnya cakupan ekonomi hijau yang disebut dalam dokumen PBB.

Kambuaya menambahkan bahwa baru setelah kembali ke Indonesia nanti pemerintah akan melakukan pertemuan tingkat tinggi sendiri agar masing-masing kementerian menentukan langkah-langkah mereka menerapkan ekonomi hijau. Tetapi, ia menegaskan, tidak akan ada yang berubah dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. “(Ekonomi hijau) bukan berarti berhenti mengambil sumber alam, tetap mengambil sumber daya alam tapi tidak merusak. Silakan bekerja, tapi harus menjaga aturan lingkungan.”

Tampaknya benar, belum ada perubahan paradigma berarti dari cara pemerintah mengartikan ekonomi hijau. Bekerja seperti biasa.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Persekutuan Laut Venezuela dan Amerika Serikat

Di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, Venezuela biasanya berada di posisi yang sangat berlawanan, bahkan anti dengan kapitalisme Amerika Serikat. Maka, aneh ketika bisa ada persekutuan erat antara Venezuela dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di meja perundingan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Selasa (19/6) dini hari lalu.

Hampir seminggu terakhir, delegasi dari 193 negara anggota PBB berkumpul di Rio de Janeiro dalam rangka pertemuan 10 tahun sekali membahas komitmen politik para pemimpin dunia untuk menentukan arah pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang sekaligus memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Hasil yang diharapkan dari konferensi tingkat tinggi ini terangkum dalam dokumen berjudul ‘The Future We Want’ atau ‘Masa Depan yang Kami Inginkan’.

Dokumen 49 halaman tersebut terbagi dalam beberapa paragraf soal sektor-sektor khusus seperti membangun ekonomi hijau, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, dan kesehatan. Nantinya, setiap kepala negara akan menandatangani dokumen ini di akhir konferensi dan mereka wajib menjalankan poin-poin dalam setiap bahasan ini di tingkat nasional.

Dokumen ‘The Future We Want’ ini juga membahas soal perlindungan ekosistem kelautan. Pada bahasan inilah aliansi unik antara Venezuela dan Amerika Serikat terjadi. Di meja perundingan, Venezuela tiba-tiba saja mengambil posisi sama dengan Amerika Serikat dengan menghambat negosiasi sehingga yang kemudian muncul dalam teks adalah minimnya perlindungan laut lepas.

Entah apa yang menyebabkan Venezuela tiba-tiba menjadi sekutu buat Amerika Serikat. Padahal, di meja perundingan internasional, Venezuela masuk dalam kelompok negara berkembang G77 dan Cina (Indonesia masuk di kelompok negara berkembang ini juga) yang sudah mengambil posisi pro perlindungan kelautan yang kuat.

Kelompok negara kuat dalam negosiasi seperti Uni Eropa, Brasil, India, dan Afrika Selatan padahal sudah menyatakan pro perlindungan laut yang kuat. Amerika Serikat, bersama dengan Rusia, Kanada, Venezuela, dan Jepang, ada di posisi berlawanan.

“Entah apa yang terjadi di sini, di meja perundingan kami melihat Venezuela bekerja sangat erat membela kepentingan Amerika Serikat dan memecahkan diri dari kelompok G77. Apakah Chavez di usianya kini tiba-tiba jadi berpihak pada kapitalisme?” kata Matthew Gianni, penasihat politik dan kebijakan Deep Sea Conservation Coalition.

Hugo Chavez sendiri tentu tidak berada langsung di meja perundingan, adalah para negosiatornya yang mengambil posisi tersebut. Meski biasanya para negosiator mengambil posisi sesuai kebijakan politik masing-masing negara. Chavez akan datang ke KTT Bumi ini dan dijadwalkan berbicara di forum tingkat tinggi baru pada Kamis (21/6) sore.

Perlindungan laut lepas yang kuat akan membatasi praktik-praktik pengambilan ikan di laut secara berlebihan yang akan merusak ekosistem bawah laut, atau bahkan menguras stok ikan di lautan. Laut juga akan terlindungi dari praktik pertambangan bawah laut yang diprediksi akan makin banyak terjadi, seperti pertambangan nikel yang sedang mengancam kawasan laut Raja Ampat di Papua.

Tetapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Apa yang membuat mereka enggan memberi perlindungan kuat pada laut lepas dalam dokumen ini?

Menurut Gianni, salah satu alasannya adalah mempertahankan monopoli ekonomi dari industri obat-obatan di Amerika Serikat. “Ada hal yang bernama sumber daya genetik laut yang kemudian bisa diolah jadi bahan pembuat produk-produk farmasi,” kata dia.

Jika sumber daya genetik laut ini berasal dari spesies yang ditemukan di laut internasional dan ternyata bisa mengobati kanker misalnya, maka idealnya hak paten atas pengembangan obat ini adalah milik masyarakat internasional. Berbagi manfaat secara global.

Hanya saja, posisi pemerintah Amerika Serikat adalah ingin membiarkan perusahaan-perusahaan farmasi untuk pergi sendiri ke laut lepas, bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, tanpa aturan, dan kemudian menguasai hak paten atas obat yang mereka kembangkan dari spesies laut di perairan internasional.

“Industri farmasi kini mulai menyadari apa yang akan terjadi pada mereka jika ada traktat baru dalam perlindungan laut. Mereka tidak ingin mengembangkan obat yang salah satu bahannya adalah spesies laut, lalu 10 tahun kemudian dituntut untuk pelanggaran hak paten oleh masyarakat internasional. Mereka ingin kepastian,” ujar Gianni lagi.

Ahli biologi konservasi laut Universitas Oxford Alex Rogers juga mengatakan bahwa laut tidak bisa menunggu lebih lama. Pasalnya praktikpengambilan ikan berlebihan di lautan (overfishing) dan pengambilan ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut terus terjadi.

“Tidak ada alasan, selain kemauan politis, bagi negara-negara untuk tidak mengejar para pelaku kerusakan di laut tersebut. Kita sudah punya cukup teknologi untuk memantau kapal-kapal ikan yang melakukan praktik-praktik merusak laut tersebut, kapan dan di mana mereka melakukannya. Sayangnya, kita tidak bisa melihat langsung seperti apa kerusakan ekosistem bawah laut sehingga orang tidak menganggap ini penting,” kata dia.

Gianni juga menambahkan bahwa dengan perlindungan laut yang kuat ia mengharap terjadinya perubahan paradigma pada cara kita melihat lautan, lebih dari sekadar tempat mengambil ikan. “Kita kini tidak bisa lagi sekadar mengambil ikan di lautan, kita sudah punya cukup teknologi untuk memahami seperti apa ekosistem laut, lalu bagaimana kita bisa merencanakan mengambil ikan di ekosistem seperti itu dengan cara yang bertanggungjawab, kemudian bagaimana kita bisa menyisakan ikan di laut untuk tahun-tahun ke depan.”

Sayangnya, upaya AS, Venezuela, Rusia, Kanada, dan Jepang memastikan bahwa perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem laut tidak masuk dalam dokumen hasil akhir KTT Bumi di Rio de Janeiro. Mereka tampaknya berpikir bisa terus-terusan menyedot persediaan ikan di lautan sampai habis tak bersisa.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Melindungi Monumen Alam dari Limbah Kota

Kepulauan Cagarras terletak 5 km selatan dari Pantai Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. Terdiri dari enam pulau utama dan tiga gugusan karang, pulau ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Rio de Janeiro, sama pentingnya menjadi simbol kota seperti halnya Patung Kristus Penebus (Cristo Redentor) yang terkenal itu. Pemandangan akan kota Rio de Janeiro dari udara pun selalu menampilkan gugusan pulau ini sebagai kekhasannya.

Baru pada 2010, gugusan pulau tersebut mendapat status kawasan terlindungi dari pemerintah federal Brasil sebagai ‘monumen alami’. Alasannya, gugusan pulau tersebut, terutama di pulau terbesar Redonda, menjadi habitat tempat bersarangnya dua spesies burung khas Brasil, fragata dan atoba. Bahkan Pulau Redonda adalah lokasi reproduksi terbesar kedua buat burung fragata di seluruh Brasil. Belum lagi vegetasi hutan yang ada di permukaan pulau.

Letak kepulauan ini yang tak jauh dari Rio de Janeiro membuatnya rentan dengan polusi. Ada kapal-kapal besar yang setiap hari masuk ke pelabuhan sehingga menyisakan jejak bahan bakar di air. Belum lagi sampah organik yang mengalir ke laut dari polusi air penduduk kota. Tergantung gelombang, limbah industri dari Teluk Guanabara juga mengancam ekosistem di sekitar gugusan pulau tersebut yang memang rapuh.

cagarras 1

Situasi yang terjadi di Kepulauan Cagarras bukanlah hal asing. Teluk Jakarta seolah jadi comberan buat limbah pabrik, sampah, serta air kotor tanpa filter yang mengalir ke laut dari berbagai aktivitas penduduk kota.

Sama seperti Pulau Redonda yang jadi habitat alami burung fragata dan atoba, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta pun menjadi habitat alami elang bondol yang notabene adalah maskot atau simbol kota. Seharusnya, bisa ada perlindungan serupa terhadap elang bondol yang memang sudah masuk daftar satwa dilindungi. Kini populasi elang bondol terus menurun karena, salah satunya, mangsa makin sedikit akibat pencemaran laut.

Jakarta pun secara rutin menerima kedatangan kapal-kapal kargo yang masuk ke Tanjung Priok, sama seperti di Rio de Janeiro. Yang beda dari dua situasi ini adalah di Rio de Janeiro, ada upaya untuk mengurangi aliran sampah dan limbah ke laut.

cagarras 2

Kepala Kawasan Monumen Alami Kepulauan Cagarras, Fabiana Biwdo Cesar, mengatakan sangat sulit melindungi kawasan kepulauan tersebut dari polusi air akibat sisa bahan bakar minyak kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan.

“Saat ini kami sedang bekerja dengan otoritas kelautan untuk membuat rute baru buat kapal-kapal sehingga mereka bisa memberi ruang bernapas bagi monumen alam ini,” ujar dia, Sabtu (16/6) di Rio de Janeiro.

Mereka kini juga mulai menyadarkan penduduk kota Rio akan pentingnya pengolahan limbah air rumah tangga. “Penduduk kota memang sudah sadar bahwa mereka mengeluarkan limbah air rumah tangga, tapi mereka belum menghubungkannya dengan polusi laut.”

Institusi yang dipimpin Fabiana pun menyelipkan brosur di tagihan air akan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan penduduk kota untuk mengurangi beban laut akibat limbah rumah tangga.

Bagi para nelayan di sekitar area kawasan perlindungan pun, mereka tidak bisa menggunakan kapal besar untuk menangkap ikan. Jaring yang digunakan harus berukuran kecil. Semua orang yang berada di sekitar kawasan ini harus di luar radius 10 meter. Meski begitu, orang-orang tetap bisa menyelam, memancing, dan berenang di sekitar gugusan pulau tersebut.

Saat ini, kantor administrasi Monumen Alami Kepulauan Cagarras pun bekerjasama dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi tugas untuk mendata berbagai spesies hewan maupun tumbuhan di sekitar pulau. Uniknya lagi, kantor ini juga meminta nelayan yang biasa menangkap ikan di sekitar pulau untuk ikut mencatat spesies ikan apa saja yang mereka temukan.

“Semakin banyak spesies yang bisa kami kumpulkan, apalagi jika ada yang unik, maka kami bisa mengklaim tingkat perlindungan yang lebih tinggi dari ‘monumen alami’ buat gugusan pulau ini,” kata Fabiana. Sebuah langkah yang bisa dicontoh Jakarta untuk melindungi keanekaragaman hayati di Kepulauan Seribu.

(Pertama kali diterbitkan di sini)