Manifesto Feminisme Beyoncé

Tanpa peringatan sebelumnya atau wawancara-wawancara promosi, Beyoncé meluncurkan album terbarunya, BEYONCÉ lewat iTunes pada Jumat siang (Kamis malam di Amerika Serikat). Tak ada single pendahuluan untuk merebut perhatian pendengar. Yang ada langsung 14 lagu baru dan 17 video sekaligus.

Internet pun menggempita. Data Twitter yang dikutip Billboard dan New York Times mencatat ada 1,2 juta tweet soal kemunculan album ini dalam waktu 12 jam.

Menurut Billboard.com juga, dalam sehari, penjualan album tersebut–yang hanya dilakukan lewat iTunes–mencapai 430 ribu kopi. Angka ini diperkirakan akan membuat Beyoncé ada di nomor satu dalam penjualan album. Penjualan ‘ketengan’ lagu-lagu di album tersebut baru bisa dilakukan mulai 20 Desember nanti. Untuk sementara, pembelian album hanya bisa dilakukan secara utuh.

Dalam satu-satunya rilis resmi Beyoncé tentang album barunya, ia bilang bahwa ia rindu dengan masa-masa menonton video musik seperti di era “Thriller” Michael Jackson. Menonton video musik bersama keluarga, sebagai sebuah peristiwa massal tersendiri. “Sekarang orang hanya mendengar beberapa detik lagu di iPod mereka. Mereka tidak merasakan pengalaman utuhnya. Semuanya soal single dan hype yang dimunculkan. Ada terlalu banyak hal yang menghalangi antara musik dan seni dan penggemar.” Maka Beyoncé pun menghilangkan semua jalur distribusi itu.

Michael Cragg dari The Guardian menganalisis alasan bisnis di balik strategi distribusi yang dilakukan Beyoncé. Menurut dia, proses pemasaran album yang berfokus pada single ternyata tak menguntungkan buat album terakhir Beyoncé, “4”. Tak ada lagu-lagunya dari album “4” yang masuk top 10 di Amerika Serikat. Sementara, ketika versi awal album BEYONCÉ diperdengarkan di kalangan eksekutif perusahaan rekamannya, justru sangat minim lagu yang berpotensi jadi single. Jadi, harus ada cara lain untuk menyiasati ‘kekurangan’ single di album baru ini.

Cragg juga menyoroti citra Beyoncé yang kini sudah cukup kuat untuk membuat sebuah album yang visioner. Album-album sebelumnya, menurut Cragg, lebih terasa seperti pelengkap single daripada satu kesatuan utuh. Dan BEYONCÉ adalah kesatuan utuh yang ditunggu-tunggu itu.

Jejak Beyoncé yang kita kenal dari album-album sebelumnya hanya ada di beberapa lagu, seperti “Pretty Hurts” dan “XO”. “Jealous” sebenarnya mengeksplorasi tema yang sama seperti “If I Were A Boy” — menjadi si pria dalam sebuah hubungan yang notabene lebih longgar tuntutan sosialnya untuk menjadi setia. Namun pengemasan “Jealous” jauh lebih modern daripada “If I Were a Boy” yang balada sentimental.

BEYONCÉ bukan hanya wujud dari sebuah visi ambisius, tapi juga album yang modern, terpoles, seksi, matang, dan cerdas. Cerdas karena Beyoncé menunjukkan pemahaman yang mendalam akan bagaimana kita sekarang mengonsumsi budaya pop.

Dalam menonton serial televisi, film, atau musik video, citra gif menjadi suatu elemen penting. Tumblr dengan mekanisme reblog-nya dan situs BuzzFeed yang menjadi besar dengan mengelola konten menggunakan citra-citra gif seolah menjadi pendikte cara kita menyerap budaya pop.

Maka video-video Beyoncé di album ini adalah sebuah peti harta karun penuh kekayaan visual yang berpotensi jadi ratusan gif images yang bisa tak habis-habisnya di-reblog.

Setiap ekspresi, tatapan, dan gerakan tubuh yang ada di 17 video itu bisa dipotong-potong dan ditangkap untuk menjadi konten viral. Beyoncé tahu, ini bukan masanya lagi audiens menelan mentah-mentah pemasaran atau hype yang diciptakan oleh publisis. Bahwa lewat citra gif, audiens bisa menciptakan konten pemasaran yang mereka sukai sendiri.

Terbukti, setelah peluncuran tiba-tiba album ini, BuzzFeed pun langsung mengumpulkan 41 citra gif yang “paling sempurna dan mengagumkan dari album terbaru Beyoncé”.

Bukan hanya citra gif yang jadi target, standar seni yang tinggi pun diterapkan di sini. Jika untuk membuktikan pengaruh seni dalam albumnya, Jay Z harus meniru gaya seniman Marina Abramovich untuk mempromosikan “Magna Carta Holy Grail”, lalu Lady Gaga merilis album berjudul “Artpop”, maka seni dalam video-video Beyoncé sudah langsung terlihat. Contohnya ada di shot ini:

Lewat video “Drunk in Love”, Beyonce tampil sebagai sosok yang lepas kontrol. Ada jejak-jejak Rihanna di “Pour It Up” yang muncul di video ini, dari gerakan tubuh, cara menyanyi, sampai karakter yang ia tampilkan. Namun salah satu kekuatan Beyoncé adalah, bahkan jika ia meminjam identitas atau gaya yang pernah muncul dari seorang penampil pun, ia bisa mengopinya sambil tetap mempertahankan identitasnya sendiri.

Sepanjang menonton video dan mendengar lagu-lagu di album ini, jelas terlihat tren musik dan visual yang diambil Beyoncé. Ada drama ala Lana del Rey, musikalitas Janelle Monae, pengaruh sutradara Stanley Kubrick dan gaya Madonna di video “Haunted”, sampai lagu bergaya ‘Drakewave’ (dan tentu saja Drake menjadi salah satu bintang tamu di album itu).

Seksualitas
Selama ini, lewat lagu-lagunya, Beyoncé menunjukkan kepercayaannya pada institusi pernikahan sekaligus sebagai perempuan mandiri dalam sebuah hubungan. Di album ini, bukan hanya ia semakin menegaskan posisinya itu, Beyoncé juga menunjukkan sosoknya sebagai makhluk seksual.

Ada bagian-bagian dari beberapa lagu di album ini yang bisa membuat malu pendengarnya, seperti di “Blow” tentang mendapat oral seks, “Rocket”, dan “Partition” (“He Monica Lewinsky-ed all on my gown”).

Bahwa pernikahan Jay Z dan Beyoncé adalah sebuah institusi tersendiri buat angkatan milennial, kita sudah mengetahuinya. Namun citra Beyoncé selama ini selalu bersih, manis, tertata. Kini, lewat lagu-lagu di atas, kita mendapat gambaran bagaimana kehidupan seksual mereka.

Tampaknya, keputusan Beyoncé membuka diri soal aspek seksual dirinya sejalan dengan pidato penulis Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, yang menjadi bagian dari salah satu lagu, “***Flawless”. Lewat lagu ini, Beyoncé seolah ingin menjawab semua kritik yang menyebut dia tak cukup feminis. Inilah manifesto feminisme Beyoncé.

Pidato Chimamanda Ngozi Adichie yang dikutip di lagu ini berasal dari TEDTalk yang berjudul “We All Should Be Feminists”. Dalam pidato penting itu, Chimamanda mengatakan, “Kita mengajarkan pada anak perempuan bahwa mereka tak bisa menjadi makhluk seksual sama halnya seperti pria.” Album ini seolah menjadi cara Beyoncé menunjukkan identitas seksualnya.

Feminisme Beyoncé tak berhenti pada identitas seksual saja. Ada soal ambisi, pemberdayaan, kesetaraan dalam hubungan, dan yang terpenting, definisi feminisme yang ia percayai.

Mengutip dari pidato Chimamanda lagi, feminis adalah orang yang percaya akan kesetaraan sosial, politis, dan ekonomi antargender. Dan ketika kata-kata ini diucapkan, wajah Beyoncé muncul dari kerumunan.

Keberanian Beyoncé memproklamirkan dirinya sebagai seorang feminis, lewat kata-kata Chimamanda Ngozi Adichie, adalah hal yang mengagumkan sekaligus pintar. Beyoncé tak perlu menyatakan secara langsung posisinya, tapi ia memilih kutipan yang paling kuat untuk menggambarkan keyakinannya.

Dengan mengasosiasikan dirinya ke label yang sering dianggap mengerikan oleh masyarakat itu, Beyoncé membuka dirinya pada risiko akan kritik jika perilakunya tak mencerminkan nilai-nilai feminisme.

Di album ini, kita mendapati Beyoncé yang mantap akan pilihan politiknya sebagai perempuan. Ini bukanlah sosok yang sama seperti yang dulu menulis lirik “Cater 2 U” atau anthem pemberdayaan setengah matang “Run the World (Girls)”. Tak hanya soal pesan, dari musikalitas pun, “***Flawless” adalah lagu yang jauh lebih kuat. Bukan tak mungkin, lewat lagu tersebut, semakin banyak perempuan (dan laki-laki juga) yang teryakinkan untuk mengakui dirinya sebagai seorang feminis dan memperjuangkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik.

(Pertama diterbitkan di sini)

Mencari Presiden Peduli Perubahan Iklim

Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi ‘milik’ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional.

Untuk mencapai angka itu, Presiden memulai berbagai inisiatif, termasuk yang terpenting melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan, menyatukan berbagai peta tata ruang hutan yang berbeda dari masing-masing Kementerian yang menyebabkan tumpang tindih izin, dan membentuk Badan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation — Pengurangan Emisi dari Penebangan dan Perusakan Lahan). Sebagian besar pengurangan emisi karbondioksida nasional rencananya akan difokuskan di sektor kehutanan. Skema REDD ini memungkinkan negara-negara maju untuk memberikan pendanaan ke negara-negara berkembang sebagai imbalan agar negara berkembang menjaga hutannya.

Untuk mewakili Indonesia pada negosiasi perubahan iklim di forum PBB pun, Presiden membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang menjadi titik koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Baik Dewan Nasional Perubahan Iklim ataupun Badan REDD didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, yang lebih lemah kekuatan hukumnya dibanding undang-undang.

Jika presiden baru pada 2014 nanti tak menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas, atau malah tak percaya perubahan iklim benar terjadi, keberadaan badan-badan tersebut — dan penanganan isu iklim di Indonesia terancam mengalami kemunduran.

Hal ini bukannya tak disadari Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar. Dalam pertemuan dengan media pekan lalu di Jakarta, Rachmat mengatakan, DNPI sudah mulai melakukan pendekatan secara pribadi ke beberapa partai politik. Ada yang menerima, ada yang tak mau diganggu.

Rachmat menjelaskan bagaimana ia memberi pemahaman pada partai politik soal negosiasi perubahan iklim yang sedang berjalan di PBB. “Cara paling gampangnya saja, kita bilang, kalau kita sukses di negosiasi, Indonesia akan dapat duit. Nggak sukses, ya nggak dapat duit. Uang-uang internasional yang akan dibagi pada 2015 mau dikasih ke siapa?” kata Rachmat.

Rencananya, pada 2015 nanti, akan ada sebuah kesepakatan global baru menggantikan Protokol Kyoto yang akan mewajibkan setiap negara di dunia melakukan aksi-aksi dalam pengurangan emisi karbondioksida. Bukan hanya kewajiban, menurut Rachmat, akan ada pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang — termasuk Indonesia — dalam aktivitas yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Warsawa awal Desember 2013 lalu, Indonesia, bersama Chile, Kosta Rika, dan Kolombia, terpilih sebagai negara-negara yang akan mendapat bantuan pendanaan dalam aksi pengurangan emisi karbondioksida. Proyek yang diajukan Indonesia adalah program transportasi perkotaan rendah emisi atas usulan Kementerian Perhubungan.

Situs UNFCCC (Badan PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim) mencatat upaya ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan bermotor. Proyek percontohannya akan dilakukan di tiga kota, Medan, Menado, Batam, dengan penerapan rencana mobilitas rendah karbon. Di tingkat nasional, aktivitasnya akan berupa pengembangan kerangka kerja untuk transportasi perkotaan rendah karbon, sementara di tingkat lokal, akan ada pengembangan angkutan umum berkualitas, transportasi tak bermotor, manajemen parkir, manajemen lalu lintas, perencanaan kota, pengembangan bahan bakar alternatif, dan efisiensi kendaraan.

Menurut Rachmat, pada 2015 nanti, Indonesia akan mendapat pendanaan untuk banyak aktivitas penanganan perubahan iklim lainnya. DNPI, kata dia, sudah mendapat kepercayaan PBB untuk mengelola dana-dana itu, sehingga keberlangsungannya diperlukan.

Namun, perubahan iklim bukan hanya soal bagi-bagi uang untuk proyek pengurangan emisi karbondioksida. Tanpa ancaman perubahan iklim pun, lingkungan Indonesia sudah terancam kerusakan luas dari penanganan serampangan dari ekstraksi sumber daya alam.

Aktivitas sumber daya alam, termasuk pertambangan dan perkebunan, masih akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan untuk meraihnya, pembukaan hutan pun tak bisa terhindarkan. Artinya emisi karbondioksida Indonesia bisa terancam naik.

Aktivis lingkungan Chalid Muhammad dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) meragukan komitmen para capres 2014 terhadap perlindungan hutan. Alasannya, dari Aburizal Bakrie sampai Prabowo Subianto, sumber kekayaan mereka sangat lekat dengan sektor ekstraksi sumber daya alam. “Kalau Jokowi, selain dia sebagai pengusaha mebel, saya belum melihat pendapatnya tentang perlindungan hutan,” kata Chalid.

Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan juga menyoroti adanya kontradiksi antara komitmen Indonesia mengurangi buangan gas karbondioksida dan fokus pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam.

Selama ini, Abednego setuju bahwa kebijakan perubahan iklim yang ada selama ini sangat berfokus pada sosok eksekutif saja, atau presiden. “Belum masuk ke ruang publik yang lebih tinggi, seperti undang-undang,” ujarnya.

Kandidat capres yang maju sekarang pun belum ada yang berbicara soal lingkungan. “Jokowi bisa mengklaim dia membersihkan sungai, tapi itu baru bagian dari argumentasi penanganan banjir,” kata Abednego.

Memang, dunia dalam iklim yang berubah akan mengalami banjir yang lebih sering. Namun perubahan iklim juga berdampak pada biaya transportasi yang semakin tinggi, penyesuaian infrastruktur jika terjadi kenaikan paras muka air laut, dan sulitnya akses ke air bersih. Ini tentu akan menjadi tantangan buat calon presiden 2014.

Terpusatnya isu perubahan iklim hanya pada sosok eksekutif Presiden SBY, menurut Abednego, adalah sebuah kesempatan. Bahwa di masa presiden selanjutnya, isu ini harus naik kelas ke tingkat nasional dan Indonesia punya undang-undang soal perubahan iklim. Bukan hanya itu, 2014 seharusnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih birokrasi dari perusak lingkungan. Maka jangan pilih kandidat capres yang terlibat aksi perusakan lingkungan.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Mengembalikan Hutan Adat ke Pemilik Aslinya

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu.

Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam ‘mengelola’ hutan dengan memberi izin buat HPH atau HTI, namun ada masalah atas pengakuan hak masyarakat adat yang belum terjawab.

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sudah menyebut soal menghormati identitas hak budaya dan masyarakat tradisional. Namun belum ada penjelasan detail tentang siapa yang disebut masyarakat adat dan seperti apa identitas budaya yang dimaksud.

Sandra mencontohkan produk undang-undang yang saling bertolakbelakang meski keluar di tahun yang sama dan dibahas oleh anggota DPR yang sama pula. Seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 6 menyebut “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” Namun, UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan hutan adat sebagai hutan negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

Artinya, kata Sandra, selama ini, negara punya kontrol atas wilayah tersebut. “Ini landgrabbing (perampasan lahan) yang sistematis yang dilakukan oleh negara sendiri,” katanya, Kamis (4/12) di Jakarta.

Kenyataannya, ada jutaan warga termasuk juga masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah hutan. Komnas HAM, kata Sandra, sedang menyusun laporan akan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah hutan tersebut. Seperti bisa diduga, “Indikasi pelanggaran HAM-nya luas, meski belum bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat,” ujar Sandra.

Konflik lahan di Mesuji yang muncul pada pemberitaan media-media nasional akhir 2011 lalu adalah sebuah kasus ekstrem. Namun, menurut Sandra, “Banyak daerah lain yang hampir meledak-ledak juga.”

Tentu tak semuanya seperti itu. Ada yang hidup tentram, namun lebih karena mereka tak tahu mereka berada di kawasan hutan negara dan tak diketahui oleh polisi hutan.

Ada juga yang sadar mereka hidup di kawasan hutan negara, tapi terlindungi karena kebijakan pemerintah daerah yang pro-masyarakat adat. Lalu ada juga masyarakat adat seperti Orang Rimba yang sudah diakui haknya untuk hidup di hutan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional sejak Agustus 2000, tapi tetap saja sampai sekarang mendapat rongrongan untuk mengkonversi lahan.

Kisah Orang Rimba
Pada Agustus 2000, pemerintah menetapkan kawasan hutan hujan dataran rendah seluas 600 km persegi sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas. Di Taman Nasional ini, Orang Rimba berhak untuk tinggal sesuai tradisi mereka. Atas dasar penetapan taman nasional itu juga, pemerintah lalu membatalkan izin-izin perkebunan yang sudah keburu dikeluarkan namun mengancam hak dan penghidupan Orang Rimba.

Menurut Rakhmat Hidayat, Direktur Esekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, sekarang ada sekitar 1000an Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional tersebut.

Meski wilayah tempat tinggal mereka sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, tetap saja Orang Rimba mendapat tekanan dari ancaman pembalakan liar. Orang Rimba yang tinggal di luar Taman Nasional malah menghadapi kenyataan berkurangnya pendapatan, karena ada lahan mereka yang sebagian berubah jadi HTI, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau area transmigrasi.

Padahal, jika hutan mereka tetap terjaga, Orang Rimba punya mekanisme sendiri dalam menjaganya. “Pemasukan mereka sehari-hari bisa dari karet, lalu untuk 2-3 bulan bisa dari kapulaga, buah dan kopi bisa jadi pemasukan tahunan, dan buat tabungan, mereka punya kayu. Jadi ini siklus ekonomi yang tak berhenti,” kata Rakhmat.

Selain itu, Orang Rimba juga punya penataan lahan sendiri. Hutan di lereng gunung tak akan disentuh, di bagian tengah akan jadi komplek pertanian, di bagian kering akan jadi kuburan, dan di lahan basah jadi sawah. “Sistem ini menunjukkan bahwa hutan memiliki fungsi konservasi, ekonomi, budaya, dan religi buat Orang Rimba.”

Sistem pembagian wilayah tersebut masih cukup terjaga di Taman Nasional Bukit Dubabelas, namun pelan-pelan mulai menghilang buat Orang Rimba yang tinggal di dekat kawasan HTI atau transmigrasi. Sistem tradisional itu juga, menurut Rakhmat, jadi pembuktian bahwa masyarakat adat bisa dengan lebih baik mengelola dan melindungi hutan daripada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.

“Orang Rimba kalau menikah butuh 100 jenis bunga. Satu jenis bunga hilang saja, bisa tidak jadi karena mereka percaya dewanya tidak akan turun. Saat mereka melahirkan, mereka harus ke kawasan hutan khusus, karena ternyata di sana ada 58 jenis tanaman obat, sumber air, dan madu. Jadi mereka tidak akan merusak hutan,” ujar Rakhmat.

Orang Rimba sebenarnya hanya satu dari empat masyarakat adat yang ada di Jambi, selain mereka masih ada Duano (Bajau), Talang Mamak, dan Batik Sembilan.

Rencana nasional MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadikan Jambi sebagai provinsi yang akan menyumbang di sektor energi. Artinya hutan-hutan Jambi yang tersisa akan diperuntukkan buat tambang batubara atau dikonversi jadi lahan sawit.

Hutan memang bisa dilindungi, namun hutan tak bisa jadi pulau sendiri, dikelilingi oleh lahan tambang atau sawit. Dan sampai sekarang belum ada kebijakan permanen untuk menghormati hak masyarakat adat. Belum lagi tekanan investasi yang terus terjadi.

Josi Khatarina, Tim Kerja Legal Satgas REDD+, bilang, gerakan satu peta yang menyeragamkan semua peta pemberian izin penggunaan hutan bisa meminimalisir adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan status hutan seperti yang sudah terjadi selama ini. Satu peta utama ini juga dijanjikan akan melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunannya.

Meski begitu, Rakhmat mengingatkan bahwa ada cara-cara menyiasati pemberian izin di lapangan. “Di Jambi, tidak ada lagi izin HTI, tapi banyak sekali yang statusnya pinjam pakai. Jangan sampai aturan soal tata ruang hutan jadi menghambat masyarakat adat. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, lebih baik buat siapa? Nanti masyarakat adat malah akan terusir lagi, konflik lagi.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Bahaya Korupsi Politik Menjelang 2014

Bahwa parlemen, politisi, dan partai politik jadi pelaku besar (jika bukan terbesar) korupsi di Indonesia mungkin sudah jadi pengetahuan awam. Yang mengherankan, belum ada upaya signifikan dalam mencegah praktik korupsi yang terjadi di ranah politik tersebut. Kelompok ini seperti tak terjangkau di tengah hiruk-pikuk upaya pembenahan integritas memberantas korupsi yang sedang terjadi.

Sampai sejauh ini tak ada mekanisme jelas yang bisa memaksa parlemen, politisi, dan parpol untuk membersihkan diri. Yang ada, kita hanya bisa menunggu aksi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan yang dilakukan oleh KPK.

Fakta ini terungkap lewat konferensi pers peluncuran Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia yang berlangsung Selasa (3/12) di Jakarta.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan tahun ini, Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara. Tahun lalu, Indonesia ada di urutan 118 dari 176 negara yang disurvei. Meski naik secara peringkat, skor Indonesia masih stagnan di 32. Skalanya 0 adalah yang terburuk dan 100 adalah yang terbersih.

Berikut posisi Indonesia dalam skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 di antara negara-negara lain di Asia Pasifik:
indeks persepsi korupsi 1

Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 2013 di antara negara-negara Asia Pasifik.

Berikut negara-negara di dunia yang punya skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 sama seperti Indonesia:
indeks persepsi korupsi 2

Negara-negara di dunia yang punya skor Indeks Persepsi Korupsi 2013 sama seperti Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Dadang Trisasongko, ada tiga pilar utama penyumbang buruknya skor persepsi korupsi di Indonesia, yaitu dari ranah hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), bisnis (proses birokrasi perizinan, pajak, bea cukai), dan yang ketiga dari ranah politik (parpol, parlemen, dan politisi).

Jika perbaikan birokrasi di sektor hukum dan bisnis bisa dilakukan lewat sebuah masterplan bernama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), maka status DPR sebagai badan legislatif yang lepas dari kekuasaan eksekutif, menyulitkan pengawasan.

“Risiko pelanggaran integritas terbesar ada di ranah politik. Siapa yang harus mengawasi parlemen dan politisi? Apakah Presiden? Presiden saja kesulitan masuk ke partainya sendiri, apalagi harus mengawasi partai lain,” kata Dadang.

Isu korupsi di ranah politik ini menjadi sangat penting menjelang 2014, tahun Pemilu. Tak ada batasan berapa besar sumbangan yang bisa diberikan ke partai politik. Tak jelas juga siapa yang menyumbang dan dari mana asal uang tersebut. Bagaimana aliran dana kampanye atau integritas calon legislatif bisa diawasi jika tidak ada keterbukaan dari partai politik?

Sebagai gambaran, Dadang menceritakan tanggapan yang diterima TI Indonesia saat harus mengaudit keuangan partai-partai politik di Indonesia. “Memang hasilnya tidak bagus, tapi lebih bagus daripada menolak diaudit,” katanya. Beberapa partai yang menolak diaudit keuangannya adalah Partai Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Transaksi politik 2014
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto bilang, “Indeks stagnan bukan berarti upayanya (memberantas korupsi) juga stagnan.” Indeks Persepsi Korupsi ini, menurut Bambang, “Jangan dianggap yang paling penting sehingga yang lain-lain jadi tidak bermakna.”

Responden Indeks Persepsi Korupsi adalah pebisnis dan pakar. Maka, “Jika kita ingin skor naik cepat, sektor-sektor yang bersinggungan dengan pebisnislah yang harus diperbaiki,” katanya.

Namun ada upaya-upaya lain dalam pembenahan integritas birokrat dan penegak hukum yang mungkin tak terbaca oleh Indeks ini. Contohnya, KPK kini tengah mengembangkan mekanisme uji integritas sendiri untuk memetakan persepsi tentang penegak hukum. Ada juga indeks yang memetakan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dari APBD-nya. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Bappenas juga punya program Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. “Apakah upaya-upaya yang kami lakukan ini kompatibel dengan yang dinilai oleh Transparency International? Jangan-jangan itu semua nggak diukur,” ujar Bambang.

Bambang juga mengingatkan, ada transaksi-transaksi yang sudah terjadi sekarang untuk membiayai tahun politik 2014. “Ada proses korupsi yang sedang bekerja yang luar biasa masifnya. Lalu bagaimana kita meletakkan angka Indeks Persepsi Korupsi di tengah proses itu? Ada angka-angka lain yang kini bekerja lebih konkret dari Indeks Persepsi Korupsi.”

Menurut Bambang, ada pola-pola sejarah yang selalu berulang pada tahun sebelum berlangsungnya Pemilu dengan penyelewengan dana di sektor perbankan. Ia menyebut BLBI yang terjadi pada 1998, lalu 2004 dengan kasus-kasus kredit di sektor bank seperti BNI dan Maria Pauline Lumowa, dan 2008 dengan Century. KPK, menurut Bambang, juga sudah melihat adanya indikasi kejadian serupa di sektor perbankan akan terulang untuk biaya politik pada 2014 nanti. “Tapi kalau diungkap sekarang, akan tertutup ini angka Indeks Persepsi Korupsi,” katanya.

Sebagai antisipasi, KPK sudah mempelajari proses bisnis dari A-Z pada subsidi pupuk, impor daging sapi, dan di sektor pendidikan untuk melihat di mana ada potensi penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi. Salah satu hasilnya adalah terbongkarnya kasus impor daging sapi yang melibatkan (bekas) petinggi Partai Keadilan Sejahtera.

Bukan hanya sapi, kata Bambang, “Bagaimana subsidi pupuk dimainkan untuk biaya politik Pemilu 2014 nanti, kami sudah tahu.” Tampaknya apa yang ia ungkapkan hanyalah satu dari banyak cara yang akan dipakai politisi dan parpol untuk membiayai ambisi kekuasaan mereka.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Pertarungan Pitbull Sembunyi-sembunyi di Indonesia

Jika masyarakat umum (pernah) punya topeng monyet sebagai hiburan, masyarakat kelas atas kini punya ajang pertarungan pitbull yang eksklusif.

Berbeda dengan topeng monyet yang ada jejak budayanya, ajang pertarungan pitbull tak berasal dari Indonesia, namun kini tengah berkembang pesat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Denpasar.

Ranggawisnu, juru bicara Koalisi Masyarakat Nasional Antikekerasan Hewan Indonesia, menjelaskan bagaimana organisasinya bisa menemukan beberapa ajang pertarungan pitbull tersebut.

Tiket masuk ke pertarungan-pertarungan ini dijual seharga Rp500 ribu-Rp1 juta dengan lokasi yang berpindah-pindah di Bali. Pertarungan pun diadakan dengan sembunyi-sembunyi.

Rekaman sembunyi-sembunyi dan foto-foto yang diambil menunjukkan kandang pertandingan yang terbuat dari papan penuh dengan darah. Rekaman itu juga menunjukkan bagaimana dua pitbull lebih dulu dipisah dan diberdirikan oleh penjaganya dengan posisi saling memunggungi. Begitu mereka dilepas, keduanya langsung menyerang satu sama lain. Salah satu pitbull dalam rekaman itu yang berwarna putih terlihat dalam posisi tiduran dan kakinya meronta-ronta dari gigitan pitbull di atasnya yang berwarna cokelat.

Sama halnya dengan pertunjukan topeng monyet yang monyetnya dilatih agar patuh, anjing-anjing pitbull yang bertarung ini dikondisikan untuk saling menyerang.

Pitbull, menurut Rangga, adalah hewan yang sangat patuh pada pemiliknya. Maka salah satu cara pemiliknya untuk mengondisikan si pitbull menjadi penyerang adalah dengan menyuruh menggigit. “Kalau mereka sudah menggigit, tidak akan bisa lepas. Malah kadang butuh tang untuk melepaskan gigitannya,” kata Rangga.

Dari pembiakannya, mereka dipuasakan, dipukuli, atau diadu antarmereka sendiri dan dipaksa mengiggit. Dessy Zahara Angelina, Program Manager Animal Friends Yogyakarta malah memberikan gambaran yang lebih detail. Ada anjing-anjing pitbull yang dilatih di treadmill khusus untuk menjaga kekuatan mereka. Ada juga yang ditaruh di lahan kosong tanpa perlindungan, terpapar pada cuaca, lalu hanya diberi makanan seadanya tanpa minuman.

Dari sini, anjing pitbull akan ‘diseleksi’ untuk melihat yang kondisinya paling kuat. Baru setelah itu, mereka yang terpilih akan diisolasi dan diberi nutrisi pilihan buat bekal pertarungan. Jika di pertarungan mereka kalah, maka akan dikembalikan ke lapangan lagi.

Uang bukanlah motivasi utama bagi mereka yang terlibat dalam pertarungan pitbull, karena toh mereka para pemilik anjing sudah mengeluarkan uang yang juga besar untuk memelihara para petarung ini.

Memang, baik di Yogyakarta atau Bali, ada uang ratusan juta yang berputar dalam pertarungan ini. Namun, unsur kebanggaan memiliki pitbull dengan trah termurni menjadi motivasi yang lebih besar. Pertarungan menjadi cara bagi si pemilik untuk ‘mengetes’ kemurnian trah pitbull yang mereka miliki.

Di Bali, sejak November 2010 sampai November 2013 ini, setidaknya sudah ada enam kali pertarungan, dan sekali coaching clinic oleh seorang pelatih sekaligus juri, pembiak, dan motivator asal Brasil.

Pada Juli 2013, polisi sempat membubarkan acara ini, namun sayangnya para penyelenggara tak dikenai KUHP Pasal 302 tentang Penelantaran dan Penyiksaan Hewan. “Mereka hanya sempat ditahan karena tidak memiliki izin keramaian. Sayang sekali sehingga hewannya tak dapat disita,” kata Rangga. Penyelenggara memang mengajukan izin ke aparat setempat, namun menyamarkannya sebagai ajang pameran atau acara olahraga.

Yogyakarta malah menurut Dessy menjadi markas utama ajang pertarungan pitbull. Pada 2009, malah polsek tempat pertarungan tersebut diadakan ikut mengawal sampai menjaga pintu masuk ajang pertarungan. “Kami laporkan itu ke tingkat Polda, bahwa kenapa polsek justru mendukung aktivitas yang melanggar Pasal 302 KUHP?”

Sama seperti di Bali, acara pertarungan pitbull di Yogyakarta pun dilakukan sembunyi-sembunyi, hanya dari SMS dan mulut ke mulut. Harga tiket masuknya relatif lebih murah, yaitu Rp100 ribu.

Namun pengunjung yang datang bukan hanya dari Yogyakarta, tapi juga dari Semarang, Malang, Surabaya, sampai Bali. Bahkan pengunjung dari Bali pun saat itu terliaht mempelajari sistem-sistem pertarungan. ‘Anakan’ pitbull dari Bali juga saat itu dibeli dengan murah dari Yogya. Rangga menghitung, kira-kira Rp5 juta-Rp7 juta dikeluarkan hanya untuk membeli anakannya.

Di pintu masuk pertarungan, hp harus dimatikan, alat perekam pun tak diperbolehkan, karena nantinya ada dokumentasi resmi pertarungan pitbull yang diperjualbelikan. Namun toh, Dessy bisa menampilkan dokumentasi tersebut dalam konferensi pers soal pertarungan pitbull ini di Jakarta, Senin (24/11).

Sejak 2009, menurut Dessy, tak ada lagi aktivitas pertarungan pitbull tingkat nasional yang terjadi di Yogyakarta. Meski begitu, aktivitas kecil-kecilan masih terjadi. Polda DI Yogyakarta, menurut dia, sudah siap menindak, namun harus ada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang menguatkan itu.

Pemprov DI Yogyakarta juga kini sudah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang menyatakan tak akan memberi izin atas segala aktivitas yang melakukan kekerasan terhadap hewan.

Bukannya berhenti, turnamen-turnamen ini malah hanya pindah wilayah. Dari Yogyakarta, Dessy menyebut Malang sebagai tujuan basecamp baru karena keberadaan beking-beking. Dari Malang, atau dari beberapa kota di Indonesia itu, para pemilik pun membawa anjing-anjing mereka ke pertarungan pitbull internasional di Filipina dan Thailand.

Pencinta satwa dan pemilik pitbull Chico Hakim, yang hadir di konferensi pers itu, bilang, bukannya ajang serupa ini tak ada di negara lain. “Tetap terjadi, tapi sudah dilarang secara tegas.” Media pun, menurut Chico, kerap hanya membungkus fenomena semacam ini sebagai sebuah tren menarik, tapi bukan sebagai bagian dari penyiksaan hewan.

Dessy menambahkan, awalnya, klab pemilik anjing di Yogyakarta sempat tegas pada penyelenggara pertarungan. Lama-lama mereka takut juga. Alasan utamanya, “Mereka sangsi dengan kemampuan kepolisian menindak para penyelenggara ini.”

Padahal, menurut Rangga, bukan hanya Pasal 302 KUHP yang bisa digunakan untuk menjerat para penyelenggara ajang tarung pitbull, tapi juga adanya surat edaran Dirjen Peternakan berdasarkan rekomendasi Perkumpulan Kinologi Indonesia (Perkin) pada 2009 yang mengimbau untuk tidak membiakkan pitbull di Indonesia karena masih banyak yang awam dalam pengendaliannya.

Pitbull-pitbull yang dibiasakan untuk menggigit dalam pertarungan ini, menurut Rangga, bisa jadi bahaya tersendiri bagi masyarakat awam. Namun, tanpa bahaya itu pun, praktik penyiksaan yang terjadi dalam pertarungan pitbull sudah cukup jadi alasan untuk menghentikannya.

(Pertama diterbitkan di sini)

Mengenal Alice Munro, Peraih Nobel Sastra 2013

Kolumnis dan editor Roxane Gay, lewat akun Twitter-nya, mengatakan ada myopia budaya yang sering menyertai pemberian Nobel Sastra. Bahwa setiap kali penerima penghargaan bergengsi itu diumumkan, ada ketidaktahuan akan siapa sastrawan yang tahun itu dipastikan menerima Nobel. Namun, ketika nama Alice Munro diumumkan sebagai penerima Nobel Sastra 2013, bukan kebingungan yang muncul, melainkan rasa bahagia yang merata.

Alice Munro, seorang penulis Kanada berusia 82 tahun, tak hanya luas dikenal dan diakui sebagai maestro cerita pendek modern, tapi juga sangat dicintai. Dia adalah orang Kanada pertama sekaligus perempuan Kanada pertama yang mendapat penghargaan Nobel Sastra. Sampai saat ini, baru ada 13 perempuan yang menjadi penerima penghargaan ini.

Swedish Academy berusaha menghubungi Alice Munro untuk memberitahunya bahwa dia memenangkan penghargaan Nobel, tapi telpon di rumahnya tak diangkat. Para pemberi Nobel itu pun terpaksa meninggalkan pesan suara. Setelah Munro mengetahui bahwa ia menjadi peraih penghargaan bergengsi itu, dan ditanya kenapa ia tak mengangkat telpon, Munro bilang, bahwa saat itu tengah malam di Kanada, dan ia tak ingat sama sekali ada pemberian Nobel.

Alasan Munro menulis cerita pendek sudah sering diulang–bahwa format ini ia gunakan untuk ‘berlatih’ karena merasa belum siap menulis novel. Pilihan subjeknya pun sangat intim dan personal, akan apa yang terjadi sehari-hari pada kehidupan gadis dan perempuan Kanada.

Seolah, pilihan topiknya itu tidak ‘politis’ atau ‘penting’, tapi penulis Roxana Robinson dalam blog di situs New Yorker mengatakan bahwa justru dengan pilihan topik dan subjeknya itu, Munro tengah menyodorkan isu politis yang penting dan radikal dan mengguncang. “Intinya adalah gadis-gadis dan perempuan-perempuan ini, mereka yang menjalani hidup yang sempit dan terbatas, yang tak punya pengaruh, yang memiliki sedikit pengalaman hidup, sama signifikan dan pentingnya seperti anak laki-laki dan pria yang mengonsumsi obat-obatan, berkendara melewati perbatasan, meluncur di sungai, atau berburu paus. Bahwa kehidupan perempuan juga didorong oleh kekuatan-kekuatan hebat yang menjadi dasar semua pengalaman penting. Dan kekuatan itu datang dari dalam: kemarahan, cinta, kecemburuan, kebencian, dan duka.”

Inilah yang membuat kemenangan Alice Munro penting, bahwa kerjanya menuliskan kisah-kisah yang seolah kecil dan tak penting tentang perempuan-perempuan yang bukan siapa-siapa mendapat pengakuan lewat penghargaan Nobel Sastra.

Setidaknya ada 14 kumpulan cerita pendek yang diterbitkan oleh Alice Munro. Yang pertama, “Dance of the Happy Shades”, terbit pada 1968, saat ia berusia 37 tahun.

Meski nama dan reputasi Munro sudah banyak diketahui, ternyata tak banyak yang mengetahui atau membaca karyanya di Indonesia, padahal format cerpen sangat populer di sini.

Untuk ini saya mengajukan teori. Bahwa pilihan topik cerita-cerita Munro — tentang kehidupan sederhana gadis-gadis dan perempuan–dianggap tak cukup bergengsi. Kadang orang membaca atas alasan gengsi, dan Munro seringnya tak masuk dalam daftar penulis yang dianggap ‘bergengsi’ untuk kemudian bisa dipamerkan ke orang lain bahwa mereka telah membaca karya penulis X atau Y.

Orang juga sering membaca atas rekomendasi dari para ‘pembentuk selera’ — kritikus atau sastrawan dengan nama besar. Dan sampai sekarang, saya belum pernah menemukan sosok sastrawan besar Indonesia yang merekomendasikan Alice Munro untuk dibaca. Mungkin, sekali lagi, itu ada hubungannya dengan gengsi. Bahwa cerpen-cerpennya dianggap tak cukup penting untuk diketahui dan diresapi karena bukan tentang sebuah ‘ide besar’.

Buat mereka yang sudah membaca, mencintai, dan memuja Munro, Nobel Sastra menjadi sebuah penghargaan dan pengakuan yang sangat layak akan apa yang telah ia lakukan selama ini. Buat yang belum mengetahui Munro, semoga pemberian Nobel Sastra menjadi alasan (gengsi) yang cukup kuat untuk membuat mereka mulai mengenal karya-karyanya.

(Pertama diterbitkan di sini)

Ekspedisi Mengabadikan Burung-burung Surga

Selama 8 tahun sejak 2004, fotografer dan peneliti Tim Laman bersama dengan ornitolog Edward Scholes mengelilingi Papua, Papua Nugini, sebagian Australia barat, Halmahera, dan Kepulauan Aru, untuk mencari 39 spesies ‘birds of paradise’ atau burung-burung cendrawasih.

Tujuan mereka, melakukan pendokumentasian modern atas burung-burung cendrawasih di habitatnya. Mereka mengambil foto akan gaya-gaya unik yang dilakukan burung jantan untuk menarik perhatian para betinanya.

Laman dan Scholes juga merekam gaya-gaya burung jantan ini ‘menari’ dan menampilkan bulu-bulu mereka yang indah dalam rangka memikat si betina, selain juga merekam suara-suara yang dibuat oleh burung-burung ini.

Jika dicatat dalam angka, ekspedisi yang dilalui Laman dan Scholes membutuhkan 200 penerbangan komersil, 58 perjalanan dengan perahu, dua kali hanyut di lautan, 33 kali naik helikopter, 18 ekspedisi, untuk mengunjungi 51 situs lapangan.

Saking terpencilnya tempat yang didatangi Tim Laman dan Edward Scholes, mereka harus melakukan perjalanan selama 5 hari untuk mencapai rumah sakit dan melakukan bedah Scholes menderita usus buntu.

Total mereka menghabiskan 2006 jam mendokumentasikan 39 spesies burung cendrawasih, 544 hari berada di lapangan, dan melakukan 146 pemanjatan pohon. Hasilnya adalah 39.568 foto dari spesies-spesies unik ini.

Saat mempresentasikan temuannya di auditorium at America, Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis (22/8) lalu, Laman memutar beberapa video singkat yang menampilkan ritual kawin burung-burung cendrawasih ini. Apa yang ia lakukan, menurutnya, bukanlah sesuatu yang istimewa. Selama beratus-ratus tahun, peneliti lain sudah mendokumentasikan burung-burung cendrawasih ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Alfred Russel Wallace yang datang ke Wokam, Kepulauan Aru pada 1857 untuk mendokumentasikan burung cendrawasih di sana.

“Jika Anda pergi ke museum di Bogor, New York, atau London, spesies-spesies burung cendrawasih ini bisa Anda temukan, dalam bentuk kulit atau awetan. Saya hanya yang memfoto semua spesies burung ini dalam keadaan hidup, melakukan versi modern dari pendokumentasian keanekaragamanhayati,” kata Laman.

Laman menyebut bahwa ‘birds of paradise’ atau burung cendrawasih bisa menjadi spesies utama yang kharismatik untuk menjadi simbol perlindungan suatu wilayah, dalam hal ini untuk melindungi hutan Papua, seperti halnya orangutan menjadi simbolik terhadap perlindungan hutan Kalimantan.

“Dari 39 spesies burung cendrawasih, 27-nya ditemukan di Indonesia. Ini seharusnya bisa menjadi alasan kuat agar orang sadar akan sumber daya yang luar biasa berharga di hutan Indonesia dan kemudian melindungi habitat burung-burung cendrawasih ini.”

Perburuan burung cendrawasih memang menjadi masalah, kata Laman, dan harus dihentikan. Namun, perdagangan yang terjadi sekarang hanya menyasar burung-burung cendrawasih berbulu bagus, alias jantannya, sehingga tak terlalu mengganggu keseimbangan populasi mereka. Alasannya, setelah kawin, si betinalah yang membangun sarang dan membesarkan bayi burung itu sendirian, tanpa campur tangan si jantan. Yang menjadi ancaman adalah tekanan dari penebangan hutan dan pertambangan di sekitar habitat burung-burung cendrawasih.

Jika burung-burung ini dan habitatnya terlindungi, maka kehidupan lain di hutan tersebut (serangga dan tanaman yang kaya jenisnya) juga akan ikut terlindungi.

Sampai sekarang, hanya ada 3 spesies burung cendrawasih yang masuk daftar merah ‘endangered’ dan ketiganya ada di Papua Nugini. Di Indonesia, ada 3 spesies burung cendrawasih yang masuk daftar ‘nearly threatened’ atau nyaris terancam.

Tarian si jantan
Tim Laman bersama dengan Edward Scholes asalnya mendokumentasikan ritual kawin burung-burung cendrawasih ini untuk proyek majalah National Geographic. Pada Juli 2007, liputan mereka bertajuk “Feathers of Seduction” pun diterbitkan.

Saat itu, mereka sudah memotret dan merekam 20 spesies, dalam jangka waktu tiga tahun mereka menghabiskan 5 bulan di Papua Nugini dan 5 bulan juga di Papua. Kenapa butuh tiga tahun? Karena tak sepanjang tahun mereka bisa melihat burung-burung itu, ada periode khusus di mana burung-burung itu bisa mereka lihat, selain juga mereka memiliki proyek-proyek penelitian lain.

Mereka kemudian berpikir, kenapa tidak mencari pendanaan dan mendokumentasi semua 39 spesies cendrawasih yang ada? Akhirnya selama lima tahun berikutnya, Laman dan Scholes terus-terusan mendokumentasi 19 spesies yang belum mereka temukan.

Yang unik dari karakteristik burung cendrawasih tentu adalah bulu-bulunya. Hanya burung jantanlah yang memiliki bulu-bulu dengan kecantikan luar biasa itu. Fungsinya, hanya demi memikat si betina.

Si betina biasanya tak berbulu istimewa, hanya coklat biasa. Mereka akan menetaskan satu butir telur, membesarkan anaknya sendiri, termasuk membangun sarang tanpa bantuan si jantan.

Dalam presentasinya, Laman menunjukkan video berbagai ritual kawin burung cendrawasih yang unik. Spesies Wilson’s Bird-of-Paradise di Waigeo dan Batata, Papua Barat, misalnya. Burung ini memiliki tengkorak berwarna biru, bulu kuning dan merah di punggungnya, serta buntut terdiri dari dua bulu yang bentuknya melingkar.

Ia memikat si betinanya dengan cara bersih-bersih, memindahkan setiap daun yang ada di wilayah kekuasaannya. Siapa yang bisa paling bersih menjaga rumahnya, itulah yang akan dipilih si betina.

Ada juga Western Parotia yang menampilkan tarian dengan rok bulu-bulunya yang hitam, seperti tutu hitam seorang ballerina, untuk memikat si betina. Bahkan ada ‘kursi penonton’ agar si betina bisa melihat aksi tarian si jantan ini.

Kebiasaan unik lain dilakukan oleh Twelve-wired Bird-of-Paradise yang ditemukan di Nimbokrang, Indonesia. Di bagian belakang burung ini, ada 12 antena yang mencuat yang awalnya tak diketahui apa fungsinya. Baru setelah terjadi ritual kawin, Laman melihat sendiri apa fungsi 12 antena itu, untuk menggoda si betina dengan cara ‘menyikat’ tubuh si burung betina.

Magnificent Riflebird dari Tanjung Vogelkop, Papua Barat, akan terlihat seperti burung hitam biasa, meski memiliki sekilas warna biru di lehernya. Namun kehebatannya memikat baru terlihat saat si betina muncul. Dia akan membentangkan kedua sayapnya selebar mungkin sambil melakukan tarian dan mendekati si betina.

Burung-burung cendrawasih ini, menurut Laman, cukup kharismatis untuk jadi objek wisata tersendiri. Lewat proyek ini, ia berharap semakin banyak orang yang tertarik mengetahui bahkan melihat mereka secara langsung sehingga ada dorongan untuk melindungi habitat berbagai spesies cendrawasih.

Ia tak khawatir turis dan pariwisata akan menimbulkan tekanan baru buat habitat cendrawasih. Alasannya, aktivitas mengamati burung adalah turisme skala kecil. Hanya sedikit orang yang bersedia mengeluarkan uang banyak untuk pergi ke desa-desa terpencil dan membayar pemandu lokal untuk melihat burung-burung cantik ini. “Aktivitas ini sudah terjadi dan bisa menjadi sumber pemasukan alternatif buat penduduk desa daripada mereka berburu atau menjual hutan mereka ke pertambangan atau perusahaan kayu,” kata Laman.

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Potret Pelaksanaan Hukuman Mati di Asia

Asia menjadi salah satu pilar dunia tempat hukuman mati diberlakukan secara aktif. Hanya empat negara, Bhutan, Kamboja, Nepal, dan Filipina, yang sudah menghapuskan hukuman mati dan kemudian akan disusul oleh Mongolia.

Pada dasarnya, menurut Roger Hood, profesor emeritus bidang kriminologi dari University of Oxford dan bekas direktur pusat kriminologi Oxford, Inggris, penghapusan hukuman mati adalah membatasi kekuasaan negara yang sewenang-wenang dalam mengakhiri hak hidup seseorang, meski dia adalah pelaku kejahatan. Bahwa hak seseorang untuk hidup adalah sesuatu yang universal.

Dalam panel diskusi soal evolusi hukuman mati di kawasan Asia yang berlangsung pada Konferensi Melawan Hukuman Mati ke-5 yang berlangsung di Madrid, Spanyol, Hood menyampaikan argumennya. Ia juga memberi penghargaan buat Indonesia yang untuk pertama kalinya mengubah suaranya menjadi abstain dalam sidang PBB yang membahas moratorium penggunaan hukuman mati. Dalam sidang yang sama, Vietnam juga menyatakan abstain untuk ketiga kalinya.

Namun negara-negara Asia lain, seperti Cina, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Afghanistan tetap melawan moratorium tersebut. Mereka melihat bahwa moratorium penghapusan hukuman mati adalah serangan atas kedaulatan negara, bahwa keadilan kriminal tak ada hubungannya dengan hak hidup yang universal.

Di Singapura, proses penjatuhan hukuman mati menunjukkan adanya kegagalan sistem proses pengadilan di sana. Parvais Jabbar, pengacara yang sering bekerja dalam kasus-kasus hukuman mati di Singapura, menjelaskan bagaimana sistem pengadilan harus dimanipulasi demi dijatuhkannya hukuman mati.

Salah satunya adalah pada kasus-kasus kepemilikan heroin (15 gram), terpidana wajib mendapat hukuman mati. Kewajiban hukuman mati ini (mandatory death sentence) berarti menutup kemungkinan UU tersebut bisa ditinjau ulang, seperti proses yang sering kita lihat di Mahkamah Konstitusi.

Hakim di ruang sidang pun tak mendapat kesempatan untuk melakukan kewenangannya sebagai hakim, karena jaksa penuntutlah yang benar-benar menentukan apakah seseorang bisa hidup atau mati.

Dalam satu kasus kepemilikan narkoba yang ditangani Jabbar, satu tersangka mengaku bersalah, satunya lagi tidak. Maka barang bukti kepemilikan pun harus dimanipulasi untuk memungkinkan salah satu dari mereka mendapat hukuman mati.

Di Singapura kepemilikan heroin 15 gram wajib mendapat hukuman mati, dan kurang dari itu atau 14,99 gram, bisa lolos. Aturan tak resmi ini pun kemudian dikenal dengan nama “14,99 Rule”.

Mongolia menjadi satu-satunya negara Asia dalam sidang PBB tersebut yang memberi suara mendukung moratorium hukuman mati. Sosormaa Chuluunbaatar, penasihat hak asasi dan kebijakan partisipasi publik untuk presiden Mongolia menceritakan bagaimana negaranya bisa sampai di posisi tersebut.

Pada 14 Januari 2010, presiden mereka mendeklarasikan moratorium terhadap hukuman mati. Alasannya, “Mongolia adalah negara yang bermartabat dan kami adalah orang-orang yang terhormat, sudah saatnya kami menaruh hukuman mati di masa lalu. Jalan kami menuju demokrasi harus bersih dan tak berdarah,” kata Sosormaa di panel diskusi.

Seperti yang biasa dialami para politisi dan pemimpin ketika membicarakan penghapusan hukuman mati, masyarakat Mongolia pun menentangnya. Mereka berpendapat waktunya masih belum tepat untuk menghapus hukuman mati. “Mereka takut akan ada kejahatan meningkat, bahwa jaminan keselamatan hidup mereka akan hilang.”

Tapi komunikasi publik yang disampaikan di Mongolia juga menekankan bahwa penghapusan hukuman mati tak berarti melupakan kejahatan yang dilakukan. “Tak pernah ada momen politik yang tepat untuk menghapus hukuman mati. Politisi dan pemimpinlah yang harus membuat momen itu datang. Pemimpin juga bertugas untuk menjamin keamanan hak asasi manusia.”

Yug Chaudhry, pengacara dari India, memberi contoh statistik yang bisa membantah anggapan bahwa penghilangan hukuman mati akan membuat kejahatan makin meluas. Sejak 2005-2011, tak ada eksekusi yang dilakukan di sana, sementara di 2012, hanya 1 eksekusi yang dilakukan, begitu pula pada 2013. Namun jumlah pembunuhan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut justru menurun. “Jika orang bilang, menghapus hukuman mati akan membuat kejahatan merajalela, kami punya bukti angka bahwa ternyata tidak seperti itu dalam 22 tahun terakhir.”

Chaudhry bercerita bagaimana pelaksanaan eksekusi dua hukuman mati di India pada 2012 dan 2013 ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat di sana. Kedua eksekusi ini dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam, tanpa pengumuman, dan rahasia. Masyarakat baru diberitahu bahwa eksekusi dilakukan setelah terjadi.

Alasan yang diberikan pemerintah dan dikutip oleh media secara resmi, adalah “pemerintah tak ingin masyarakat berusaha untuk menghentikan eksekusi.” Artinya, pemerintah sadar bahwa eksekusi ini bisa mendapat perlawanan dari masyarakat. Di sisi lain, pemerintah secara sewenang-wenang berusaha menghambat proses hukum yang sah dan bisa diambil untuk menghentikan eksekusi.

Setelah eksekusi pertama dilakukan terhadap terpidana teroris, masyarakat menyambutnya dengan gembira. Namun, setelah eksekusi kedua dilakukan, terhadap seorang terpidana konspirasi penyerangan parlemen, masyarakat pun berbalik pada pemerintah. “Ada kemarahan yang meluas, bagaimana pemerintah tak mengizinkan bertemu keluarga terakhir kali, jenazahnya tak dikembalikan, betapa tak pantasnya semua itu, sehingga orang sampai menyatakan kejijikannya.”

Akibatnya, kini suasana mulai berubah kembali. Sudah ada politisi-politisi yang berani menyatakan mereka mau menghapus hukuman mati, kecuali untuk terorisme.

Bagaimana dengan Indonesia?

Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyoroti peran media yang belum memberi ruang debat cukup bagi terpidana hukuman mati. “Masyarakat akan peduli kalau mereka tahu para terpidana ini atau konsekuensi dari hukuman mati, tapi ruang yang diberikan buat para terpidana ini sangat kecil.”

Padahal, ada potensi magnet sosial dalam kisah terpidana Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu yang ditembak mati pada 2006, bahwa mereka tak diberi hak untuk mengajukan grasi kedua kalinya. Eksekusi mereka pun menjadi sorotan politik nasional bahkan di kalangan dunia internasional.

Kini ada lagi dua terpidana kasus pembunuhan, Ruben Pata Sambo (72) dan anaknya, Markus Pata Sambo, yang dijatuhi hukuman mati. Tapi proses hukum yang membuat mereka dipidana mati diduga direkayasa sehingga ada dorongan untuk menunda bahkan membatalkan hukuman mereka.

Dalam presentasinya, Otto juga menunjukkan bagaimana di dalam negeri, pemerintah sudah menjatuhkan 155 hukuman mati sejak 1998-2013. Dan ada 420 pekerja migran Indonesia per Mei 2013 yang dijatuhi hukuman mati di berbagai negara. Namun pemerintah dan publik tak mengambil tindakan apa-apa terhadap fakta ini. Artinya, pemerintah dan publik cenderung mendukung diteruskannya pelaksanaan hukuman mati di dalam dan luar negeri bagi warga negara mereka.

Otto melihat pengaruh budaya dan agama yang sangat kuat di Indonesia dalam dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman mati. “Kultur kita, juga di agama, selalu meminta yang setimpal. Di sini kehilangan nyawa, di sana juga harus ambil nyawa. Kultur kita bukan yang memaafkan.”

Selain itu, ada unsur logika elite politik yang menggunakan jargon-jargon hukuman mati untuk meraih dukungan. “Mereka berasumsi kuat bahwa segala sesuatu bisa dihentikan dengan ancaman dan efek jera. Padahal dari studi-studi yang ada, efek jera akibat hukuman mati itu tidak signifikan.”

Otto melihat pernyataan soal hukuman mati hanyalah upaya menumpang sentimen publik yang kuat mendukung untuk meraih popularitas politik, seperti wacana koruptor bisa dihukum mati yang sering diangkat Mahfud MD, calon presiden 2014.

Penghapusan hukuman mati, seperti kata Otto, adalah upaya masyarakat untuk tak lagi menggunakan budaya dan ajaran setimpal itu untuk kemudian, “bisa naik ke level memaafkan.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Langkah Panjang Menuju Penghapusan Hukuman Mati

Hukuman mati bukan hal mudah untuk dilawan, bahkan sudah menjadi keniscayaan untuk mendukung pelaksanaan hukuman tersebut buat para kriminal yang dianggap melakukan kejahatan berat.

Namun pada 12-15 Juni 2013, ada sekitar 1500 orang aktivis, pengacara, dan politisi dari 90 negara yang menghadiri Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati (World Congress Against the Death Penalty) di Madrid, Spanyol. Ini adalah untuk kelima kalinya acara tersebut diadakan, setelah pertama kali diadakan di Strasbourg pada 2001, kemudian di Montreal pada 2004, Paris (2007), dan Jenewa (2010).

Sejak 2001, mereka berkumpul setiap tiga tahun untuk membahas penghapusan hukuman mati di berbagai negara di dunia. Baik peserta maupun penyelenggara kongres ini sadar betul, posisi yang mereka ambil bukanlah sesuatu yang populer.

Dalam konferensi pers sebelum pembukaan kongres tersebut di Palacio Municipal de Congresos, Madrid, Presiden Koalisi Dunia Melawan Hukuman Mati, Florence Bellivier mengatakan bahwa setiap negara punya konteks budaya dan ekonomi masing-masing mengenai hukuman mati. Dan evolusi setiap negara tersebut menuju penghapusan hukuman mati selalu saja sulit. “Lewat kongres ini kami ingin gerakan abolisi tidak hanya ada di satu negara saja, atau ada di negara Eropa tertentu saja.”

Kongres ini disponsori oleh empat negara Eropa yang sudah menghapus hukuman mati, yaitu Spanyol, Norwegia, Swiss, dan Prancis. Saat ini, sudah ada 97 negara di dunia yang menghapus hukuman mati. Ada 57 negara (termasuk Indonesia) yang masih memberlakukan hukuman mati, dan 36 negara lain yang sebenarnya masih memberlakukan hukuman mati namun tak melakukan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Dan 8 negara lain sudah menghapus hukuman mati, kecuali terjadi hal khusus.

Apa sebenarnya yang membuat hukuman mati harus dihapuskan?

Raphaël Chenuil-Hazan, direktur Ensemble contre la peine de mort (ECPM) dalam pidato pembukaannya mengatakan, ini hukuman yang kejam, tak manusiawi, dan merendahkan, bukan hanya untuk si narapidana tapi masyarakat yang menjatuhkan hukuman tersebut.

“Hukuman mata dibalas mata ini adalah penalti yang tak beradab dan kuno,” kata dia.

Salah satu sesi utama dalam konferensi ini rencananya akan membahas hukuman mati di kawasan negara-negara Timur Tengah, lengkap dengan kajian keagamaan, sosiologis, serta legalnya. Tahun ini, konferensi juga akan memfokuskan diri pada Iran. Tak ketinggalan aktivitas hukuman mati di negara-negara Asia (termasuk Indonesia) bakal jadi bahasan.

Jerry Givens, seorang mantan sipir di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yang sudah mengeksekusi 62 orang punya pendapat soal penghapusan hukuman mati. Ada 25 narapidana yang ia suntik mati, dan 37 lain yang ia setrum dengan 3000 volt listrik.

“Balas dendam itu bukan keadilan. Kita hanya membuat senang ayah atau ibu yang anaknya terbunuh, sehingga mereka mendapat penutup. Namun bagaimana kita memberi ‘penutup buat keluarga yang dijatuhi hukuman mati? Kalau misalnya pemerintah mau menurunkan tingkat kriminalitas, kenapa dengan membunuh?”

Givens kemudian menyoroti kondisi pengadilan yang dijalani narapidana di Amerika Serikat. “Di negara saya, jika kamu tak punya uang, maka kamu tidak akan mendapat pengadilan yang adil. Bagaimana jika dari 62 orang yang saya bunuh tersebut, ada yang mendapat pengadilan tak adil? Jika mereka dihukum penjara dan baru diketahui 20 tahun kemudian bahwa napi ini ternyata tidak bersalah, dia bisa dilepas. Tapi jika mereka dihukum mati, saya tak bisa menggali mereka dari kuburan, menghidupkan mereka lagi.”

“Kematian itu pasti akan datang. Jika Tuhan mengambil nyawa, dia tetaplah Tuhan. Jika saya yang mengambil nyawa, saya adalah seorang jagal.”

Kata-kata Givens si mantan jagal itu disambut oleh air mata dari Tanya Ibar. Suami Tanya, Pedro Ibar, sudah 19 tahun berada dalam ‘antrian’ hukuman mati di negara bagian Florida, AS. Pedro Ibar adalah satu-satunya warga negara Spanyol yang dijatuhi hukuman mati di negara bagian tersebut.

“Tak mungkin mendengar kata-kata seperti itu dari sipir yang mengawasi suami saya,” kata dia. “Di Amerika, saya dibilang kekasih seorang pembunuh, di sini saya mendapat dukungan luar biasa. Mereka berusaha mengganti hilangnya nyawa orang lain dengan mencabut nyawa suami saya, ini bukanlah keadilan. Apa pembenarannya? Pencarian keadilan bukanlah tentang melakukan sesuatu yang mudah atau populer, tapi tentang melakukan hal yang benar.”

Sentimen Tanya Ibar tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dalam upacara pembukaan Kongres. “Inilah saatnya politisi berani melawan argumen lama, bahwa penghapusan hukuman mati akan menghancurkan masyarakat dan meningkatkan kejahatan.”

Fabius bercerita bahwa Prancis baru 30 tahun lalu menghapuskan hukuman mati. Pada saat itu, masyarakatnya sangat mendukung penjatuhan hukuman tersebut. Saat penghapusan hukuman mati diberlakukan, sentimen yang berlaku di masyarakat Prancis pun begitu tak ramah. Fabius tapi menekankan, “Penghapusan hukuman mati di Prancis membuat kita sadar bahwa keberanian para politisi ini melawan opini mayoritas publik terbayar, dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang tepat.”

Gry Larsen, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, mengakui beratnya langkah yang harus diambil menuju penghapusan hukuman mati di sebuah negara. “Tak bisa sekaligus, ada tahap-tahap yang bisa diambil lebih dulu sebelum penghapusan hukuman mati.”

Pertama, bisa dengan melakukan moratorium hukuman mati sehingga mengurangi jumlah narapidana yang dieksekusi, lalu kemudian membatasi jumlah kejahatan kriminal yang bisa mendapat hukuman mati, sampai kemudian hukuman itu dihapuskan.

Terorisme
Di Indonesia, kadang hukuman mati dilakukan tak lewat jalur hukum. Eksekusi pelaku terorisme ada yang melalui proses pengadilan, tapi sering juga terjadi tanpa melalui proses pengadilan, hanya dilakukan saat penggerebekan oleh Detasemen 88, meski mereka masih terduga teroris. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah hilangnya nyawa yang disebabkan oleh aksi terorisme tersebut.

Namun Soad El Khammal, seorang ibu dan pengacara yang kehilangan dua anak laki-lakinya dan suaminya karena ledakan bom di Casablanca pada Mei 2003, tetap tak mendukung pelaksanaan hukuman mati.

“Jika saya ditanya saat itu, mungkin saya akan membunuh sendiri para pelaku pengeboman itu dengan tangan saya. Namun setelah 10 tahun berlalu, saya berintrospeksi. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anak, saya tak bisa melihat orang dibunuh seperti itu lewat hukuman mati. Dan yang kedua, saya tetap ingin melihat mereka dipenjara selama seumur hidup, kemudian mungkin mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan.”

“(Mendukung penghapusan hukuman mati) bukanlah memberi ampunan, tapi membiarkan mereka merasa bersalah seperti seharusnya.”

(Pertama kali diterbitkan di sini)

Praktik Hukuman Mati di Timur Tengah dan Afrika Utara

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA) adalah satu dari dua pilar utama tempat hukuman mati masih diberlakukan. Asia menjadi pilar satunya lagi. Maka dalam 5th World Congress Against Death Penalty (Kongres Dunia ke-5 Melawan Hukuman Mati) yang berlangsung di Madrid, Spanyol, pembahasan mengenai praktik hukuman mati di kawasan ini menjadi salah satu sesi utama.

Yang membuat rumit adalah saling terkaitnya aturan hukum negara-negara di kawasan ini dengan aspek sejarah keagamaan yang kemudian menginspirasi penjatuhan hukuman mati. Filsuf Tunisia dan antropolog Quran, Youssef Seddik yang menjadi salah satu panelis dalam sesi pembahasan hukuman mati di kawasan MENA mengemukakan pendapatnya.

Ia mengakui, saat ada populasi yang merasa bahwa agamanya yang terbaik, mereka akan dengan buta mengikuti ajaran agama tersebut. “Memang, hukum ‘mata dibalas mata’ itu ada dalam Quran, namun manipulasi akan hukuman ini sudah berlangsung begitu lama akibat interpretasi sepotong-sepotong dari pembacaan Quran.”

Meski hukum itu tercantum dalam Quran, namun menurut Youssef, hukum tersebut diperuntukkan bagi “sons of Israel”. “Orang-orang Islam lupa, bahwa ini bukan hukum mereka,” kata Youssef.

Ia kemudian merujuk pada konsep ‘qisas’ yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Youssef tak mengartikan ‘qisas’ sebagai pembalasan, tapi sebagai ‘reparation’ atau upaya memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan atau kompensasi. Youssef juga menambahkan bahwa di ayat tersebut ada penekanan bahwa upaya memperbaiki kesalahan ini harus dilakukan secara baik, adil, dan penuh kasih. Kompensasi inilah yang dalam ayat Quran dijanjikan memiliki peringanan beban tersendiri buat korban. Sementara pelakunya atau “mereka yang sudah melampaui batas kebenaran,” akan mendapat hukuman menyakitkan tersendiri dari Tuhan.

Dari interpretasi ini Youssef menyimpulkan bahwa, jika populasi Timur Tengah dan Afrika Utara membaca Quran secara tepat, dan tak hanya mengikuti buta, maka pemberian hukuman mati di kawasan ini bisa dihapuskan sejak berabad-abad lalu.

Youssef kemudian menyebut contoh surat lain, Al-Maidah di ayat 28 yang berkisah tentang dua saudara. Ayat tersebut mengutip perkataan, “Jika memang kamu merentangkan tangan untuk membunuhku, saya tak akan merentangkan tangan saya untuk membunuhmu, karena saya takut pada Allah.” Konsep ini, menurut Youssef, sesuai dengan ajaran antikekerasan Mahatma Gandhi dengan simbolisme memberi pipi lain saat satu pipi ditampar.

Pengaruh agama pada kebijakan kenegaraan bukanlah hal yang spesifik pada Islam dan kawasan MENA. Youssef mengingatkan bahwa pengaruh agama juga terlihat ketika berbicara soal Paus dan kaitannya dengan pil KB atau sistem kontrasepsi di negara-negara mayoritas penganut Katolik atau pengaruh agama pada penentangan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.

“Tuhan sudah memberi tahu bahwa kita punya keyakinan agama yang berbeda, tapi di atas itu semua kita juga adalah manusia. Jika kita masih mengikuti hukuman ini, artinya kita belum terangkat sebagai mahkluk hidup yang absolut, yang melewati batasan perbedaan etnis, kelompok, atau agama dan mencapai kemanusiaan seutuhnya.”

Sentimen Youssef soal kemanusiaan ini juga dikuatkan oleh pernyataan penerima Nobel Perdamaian Mairead Maguire. Menurutnya, perjuangan menghapus hukuman mati adalah salah satu pekerjaan penting yang menunjukkan bahwa manusia harus berevolusi lebih dari sekadar mesin pembunuh.

“Saat ini ada pria, wanita, dan anak-anak yang duduk dalam sel di kepala mereka sendiri, bertanya-tanya kapan mereka akan dibunuh. Menurut saya ini kejam. Kita harus meminta pemerintah untuk tidak membunuh mereka dalam nama kita.”

Penjatuhan hukuman mati di kawasan MENA seringnya bukan soal aksi kriminal berat. Di Mesir, seperti disampaikan oleh Nasser Amin, direktur Arab Center for the Independence of the Judiciary and Legal Profession, hukuman mati lebih untuk menakut-nakuti oposisi politik. Ada 150 jenis kejahatan di Mesir yang bisa dikenai hukuman mati, dan ini sering sekali digunakan dan sangat mengerikan pelaksanaannya.

Setelah pergantian rezim Mubarak, kini pemerintahan Mesir ada di tangan ekstrem kanan yang tak menunjukkan tanda-tanda akan menghapuskan hukuman mati. Malah mereka mau penggunaannya terus diperluas. Di sisi lain, ada gerakan masyarakat sipil yang tak mau terus berada di bawah rezim baru dengan perilaku mereka yang mengentengkan perlindungan pada nyawa manusia. Maka perubahan terhadap status hukuman mati di Mesir sangat tergantung pada perubahan rezim pemerintahan.

Kondisinya berbeda lagi di Lebanon, satu-satunya negara Arab yang tak menggunakan Islam sebagai sumber undang-undang karena pluralisme agama penduduknya. Meski begitu tetap saja, pemerintah bisa menjatuhkan hukuman tersebut saat ada tekanan dari komunitas religius.

Ada yang menjadi sorotan dari Ghassan Moukheiber, anggota parlemen Lebanon dan pelapor untuk Komite Hak Asasi Manusia di parlemen. Kadang media turut berperan memberikan cerita-cerita dramatis dan menjadi vektor penting dalam sentimen yang berkembang di masyarakat. “Mereka bahkan muncul dari balik ruang editorial dan jelas-jelas berpihak pada menjatuhkan hukuman terberat.”

Ghassan menyebut satu hal yang menjadi kekuatan dan keuntungan kawasan ini dalam upaya menghapus hukuman mati, yaitu kesamaan bahasa. “Kita tak hanya menerbitkan teks-teks hukum yang rumit, tapi juga harus mempunyai ungkapan bahasa Arab yang tepat untuk membangun argumen dalam melawan opini publik.”

Argumen itu pun harus menangkap esensi bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti membela para pelaku kejahatan atau membebaskan mereka, tapi memberi hukuman yang memenuhi standar kemanusiaan. Yang menghukum para pembunuh tanpa ikut-ikutan membuat kita juga menjadi mesin pembunuh.

(Pertama kali diterbitkan di sini)