<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isyana Artharini &#187; Lingkungan</title>
	<atom:link href="https://isyana.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isyana.com</link>
	<description>Reporter - Editor - Reader - Writer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mencermati Program Penyelamatan Lingkungan Dua Pasangan Capres-Cawapres</title>
		<link>https://isyana.com/?p=83</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Pada 2014 ini, kita sudah melihat Provinsi Riau mengalami darurat kabut asap. Sekolah diliburkan, udara sampai pada taraf yang membahayakan kesehatan, bahkan mematikan. Jangankan beraktivitas, bernapas pun sulit. Tak hanya soal kesehatan, kerugian finansial dari kabut asap Riau itu mencapai Rp20 triliun, jauh melebihi APBD Riau yang ‘hanya’ Rp8 triliun. Itu baru satu contoh ‘kecil’, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=83">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pada 2014 ini, kita sudah melihat Provinsi Riau mengalami darurat kabut asap. Sekolah diliburkan, udara sampai pada taraf yang membahayakan kesehatan, bahkan mematikan. Jangankan beraktivitas, bernapas pun sulit. Tak hanya soal kesehatan, kerugian finansial dari kabut asap Riau itu mencapai Rp20 triliun, jauh melebihi APBD Riau yang ‘hanya’ Rp8 triliun.</p>
<p>Itu baru satu contoh ‘kecil’, belum lagi konflik antara satwa dan manusia. Orangutan sering ditemukan dalam kondisi terluka parah atau malah tewas dengan keadaan mengenaskan. Selama tiga tahun terakhir, WWF juga mencatat ada 43 gajah yang dibunuh di Sumatera.</p>
<p>Lalu ada masalah hutan adat. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengakui hak kepemilikan masyarakat adat akan hutan, tapi sampai sekarang banyak masyarakat adat yang terkena masalah hukum karena dianggap merusak hutan. Padahal, selama turun-temurun, mereka sudah tinggal di dalam hutan itu, hidup, mencari makan, dan mencari nafkah dari hutan. Kasus masyarakat adat di Semende Banding ini jadi salah satu contohnya. Komnas HAM pun siap melakukan investigasi menyeluruh atas tak berjalannya pengakuan hak masyarakat adat setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Masih banyak masalah lain yang belum disebutkan, tapi kemudian bagaimana komitmen para pasangan capres-cawapres dalam program penyelamatan lingkungan hidup?</p>
<p>Dalam 9 halaman visi misi dan program yang didaftarkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ke KPU, program Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup ada di bagian ke-8 dari 9 program mereka. Berikut janji mereka:</p>
<p>1. Memulai reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau, dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional, dan suaka alam.</p>
<p>2. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa.</p>
<p>3. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat, secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektar, didukung oleh pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.</p>
<p>4. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global.</p>
<p>5. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang izin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam definisi luas.</p>
<p>6. Merehabilitasi daerah aliran sungai dan sumber air.</p>
<p>7. Mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.</p>
<p>8. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global, yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia.</p>
<p>Sementara, Jokowi-Jusuf Kalla, dengan 42 halaman visi misi yang mereka daftarkan ke KPU, bisa lebih leluasa mengemukakan program mereka. Visi misi mereka pertama kali menyebut soal lingkungan pada halaman 8, saat membahas akan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korusi, bermartabat, dan terpercaya. Pasangan ini berjanji untuk melakukan “pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar….penegakan hukum lingkungan….menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat.”</p>
<p>Lewat poin ini, sepertinya Jokowi-JK mencoba menawarkan kepastian sebagai lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap hutannya.</p>
<p>Kemudian, di halaman 13, dalam satu paragraf panjang tentang peningkatan peran global Indonesia, Jokowi-JK pertama kali menyebut soal perubahan iklim. Di antara berbagai fungsi diplomasi di Indonesia di tingkat regional maupun internasional, pasangan ini berjanji untuk “mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim…”</p>
<p>Pada halaman 21, di poin 9 dalam bab “Kedaulatan di Bidang Politik”, Jokowi-JK mengatakan bahwa “Kami berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat”.</p>
<p>Poin ini mereka perjelas lagi lewat enam subpoin lanjutan, dari mulai memastikan peraturan undang-undang yang mengakui menghormati, melindungi, dan memajukan masyarakat adat, sampai hak-hak masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria. Mereka juga berjanji untuk memastikan bahwa undang-undang pertanahan akan sesuai dengan pengakuan hak masyarakat adat. Visi misi Jokowi-JK mengakui bahwa konflik pertanahan yang terjadi selama ini terjadi karena undang-undang mengingkari hak masyarakat adat.</p>
<p>Lalu, dalam 42 program prioritas penegakan hukum, visi misi Jokowi-JK punya bahasa tegas dalam penegakan hukum lingkungan. Di halaman 26, ada “Kami berkomitmen menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negara ini.”</p>
<p>Selanjutnya ada, “Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.”</p>
<p>Di halaman yang sama, aspek hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dipertegas lagi.</p>
<p>Perubahan iklim muncul lagi di halaman 32, meski hanya ditulis, “Kami berkomitmen untuk merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional.”</p>
<p>Tak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kalimat ini.</p>
<p>Kemudian, pada halaman 36 dokumen visi misi Jokowi-JK, mereka berjanji untuk mengembangkan sektor perikanan tapi juga mengurangi intensitas penangkapan di kawasan yang sudah terlalu banyak diambil ikannya (overfishing), sambil meningkatkan penangkapan di kawasan yang belum tergarap ‘sesuai batas kelestarian’.</p>
<p>Mereka juga berjanji untuk melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, serta meningkatkan luas kawasan konservasi perairan sampai menjadi 17 juta hektar dalam lima tahun, dan bertambah 700 hektar. Di saat bersamaan, mereka juga berencana meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, jadi 40-50 juta ton per tahun pada 2019.</p>
<p>Lewat visi misi ini, tampaknya pasangan Jokowi-JK tengah menjanjikan bahwa perbaikan lingkungan tetap bisa berjalan sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Visi misi mereka rupanya ingin membuktikan bahwa perlindungan lingkungan hidup tak berarti kita merugi secara ekonomi.</p>
<p>Masih di halaman yang sama, meski subjeknya ada di bawah komitmen Jokowi-JK melakukan penguatan sektor kehutanan, tapi poin pertamanya bukan pada meningkatkan produksi hutan, melainkan “pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging”. Dokumen visi misi Jokowi-JK juga menyebutkan soal pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pencegahan kebakaran dan illegal logging, dan pelestarian hutan juga perlindungan 20,63 juta hektar sisa areal yang masih berhutan. Mereka juga menyebut “perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, khususnya yang tercatat dalam Appendix I CITES ada 86 jenis dan Appendix II 1549 jenis.”</p>
<p>Penyebutan Appendix I dan II CITES di sini penting dan patut diapreasiasi. Alasannya, CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adalah konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa serta flora. Appendix I berisi daftar spesies yang terancam punah, sehingga perdangannya hanya diperbolehkan dalam situasi khusus. Appendix II mendaftar spesies-spesies yang belum terancam punah, tapi perdagangannya harus diawasi untuk menghindari penggunaan atau perburuan yang mengancam kehidupan mereka.</p>
<p>Dengan secara spesifik Jokowi-JK menyebut Appendix CITES menunjukkan bahwa visi misi mereka setidaknya punya latar riset yang lebih kuat daripada poin singkat yang diajukan Prabowo-Hatta.</p>
<p>Dokumen visi misi kedua pasangan bisa Anda baca sendiri di situs KPU, ini 42 halaman dokumen yang diajukan Jokowi-Jusuf Kalla dan ini 9 halaman dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>
<p>Jika pembahasan salah satu kandidat di sini tampak lebih panjang daripada kandidat yang lain, lebih karena salah satunya mengajukan dokumen yang kaya nuansa dan bahan bahasan daripada pernyataan normatif kandidat saingannya.</p>
<p>Tentu, dokumen ini baru sekadar janji. Pelaksanaannya masih nanti. Namun setidaknya lewat visi misi inilah kita bisa mengetahui apa rencana kerja para kandidat capres-cawapres setelah terpilih.</p>
<p>Pertarungan pencitraan hanya langkah pertama dalam upaya memikat pemilih. Yang lebih substansial kini adalah melihat program kerja, membaca, dan membandingkan apa kekuatan serta kelemahan masing-masing kandidat. Sehingga siapapun yang kita pilih nanti adalah buah analisis, bukan sekadar karena citra yang satu lebih tegas atau yang satu lebih merakyat. Setelah kita tahu apa yang mereka janjikan, kita juga akan tahu, apa saja yang harus kita tagih saat salah satu kandidat berada di tampuk kekuasaan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mencermati-program-penyelamatan-lingkungan-dua-pasangan-capres-cawapres-121959563.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar Sirip Hiu di Tanjung Luar</title>
		<link>https://isyana.com/?p=9</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 05:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu tempat yang membuat Indonesia terkenal sebagai eksportir sirip hiu terkemuka dunia adalah tempat pelelangan ikan Tanjung Luar yang terletak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di tempat pelelangan ini, setiap harinya, puluhan, bahkan ratusan, hiu dan ikan pari dalam berbagai ukuran dibongkar dari 70 kapal yang datang dari perairan Sulawesi dan Flores. Jumlah <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=9">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu tempat yang membuat Indonesia terkenal sebagai eksportir sirip hiu terkemuka dunia adalah tempat pelelangan ikan Tanjung Luar yang terletak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.</p>
<p>Di tempat pelelangan ini, setiap harinya, puluhan, bahkan ratusan, hiu dan ikan pari dalam berbagai ukuran dibongkar dari 70 kapal yang datang dari perairan Sulawesi dan Flores. Jumlah kapal sebanyak itu cukup signifikan untuk menyapu habis populasi hiu dan manta di sekitaran lautan tersebut. Bahkan Tanjung Luar disebut sebagai pasar hiu dan manta paling agresif di dunia.</p>
<p><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-12" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-1.jpeg" alt="tanjung luar 1" width="600" height="229" /></a><br />
<em>Tempat pelelangan ikan Tanjung Luar, Lombok. (Foto: JAAN/Gili Eco Trust/#saveshark/Earth Island Institute)</em></p>
<p>Rata-rata ada 21 jenis hiu yang diperdagangkan di Tanjung Luar. Penduduk setempat menggunakan nama-nama lokal untuk menyebut beberapa jenis hiu ini, seperti hiu karet, hiu lonjor, hiu tikus, dan hiu kodok.</p>
<p>Begitu dibongkar dan dilelang, hiu-hiu dan pari atau manta ini akan langsung dibawa ke Jakarta, Bali, dan Surabaya, dengan tujuan akhir Hong Kong serta Cina daratan.</p>
<p>Sekilas, nilai ekonomi yang ditawarkan dari penangkapan hiu ini terasa besar. Sepanjang 2012, ada sekitar 3036 hiu dan manta dengan ukuran 1-4 meter yang mampir di Tanjung Luar. Nilainya mencapai sekitar Rp1,3 miliar selama setahun. Namun jika dibagi dengan 5000 orang yang tercatat sebagai penduduk Tanjung Luar, jumlah itu tentu tak seberapa. Pada 2013, hiu dan manta dengan ukuran sama yang dibongkar di Tanjung Luar tercatat ada 2627 dengan nilai Rp1,1 miliar.</p>
<p>Penghitungan jumlah tangkapan hiu dan manta ini dilakukan tanpa mengikutkan bayi-bayi hiu yang dijual per kilogram seperti layaknya ikan biasa di pasar saking banyaknya, bukan lewat pelelangan. Di Tanjung Luar juga banyak ditemukan hiu-hiu betina yang sedang hamil menjadi buruan. Ini tentu akan berdampak pada keseimbangan jumlah predator di laut.</p>
<p><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-2.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-13" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-2.jpeg" alt="tanjung luar 2" width="600" height="297" /></a><br />
<em>Tempat pelelangan ikan Tanjung Luar, Lombok. (Foto: JAAN/Gili Eco Trust/#saveshark/Earth Island Institute)</em></p>
<p>Fakta-fakta ini adalah temuan dari penyelidikan selama dua tahun yang dilakukan oleh Jakarta Animal Aid Network, gerakan #saveshark Indonesia, Gili Eco Trust, dan Earth Island Institute.</p>
<p>&#8220;Nilai ekonominya terlalu sedikit untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,&#8221; kata campaigner dan pelapor JAAN Pramudya Harzani, Jumat (14/2) dalam konferensi pers mengenai temuan tersebut.</p>
<p>Meski perlindungan undang-undang terhadap hiu di Indonesia baru berlaku untuk jenis tertentu seperti hiu gergaji/gitar Sentani, namun Indonesia sudah meratifikasi resolusi Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Resolusi ini mewajibkan negara-negara yang sudah menandatanganinya untuk melindungi hiu dari perburuan sirip.</p>
<p>Perburuan dan pelelangan hiu di Tanjung Luar bukanlah tradisi turun-temurun. &#8220;Tradisi mereka adalah nelayan, bukan tradisi berburu hiu,&#8221; kata Pramudya. Dan seringnya, nelayan ini berburu hiu atas permintaan rentenir. Nelayan-nelayan ini terbelit utang sehingga harus membayar dalam bentuk tangkapan hiu. Banyak juga nelayan yang dimodali secara khusus untuk melaut dan menangkap hiu. Kisarannya mulai dari Rp5 juta untuk 2 hari melaut sampai Rp20 juta untuk 12 hari.</p>
<p>Begitu sampai di tempat pelelangan, tak bisa sembarang orang yang ikut membeli hiu-hiu ini. Ada 12 pembeli utama yang terbagi dalam kelompok Jawa, Madura, Bugis, dan Sasak. Mereka inilah yang punya koneksi dengan penampung sirip hiu dan insang manta.</p>
<p>Dengan volume bongkaran hiu dan manta di Tanjung Luar, tak mungkin petugas pelelangan tak tahu apa yang sedang terjadi. Toh praktik itu terus berlangsung karena tak ada larangan resmi dalam bentuk undang-undang atau kuota ekspor, meski kecaman dari dunia internasional akan konsumsi hiu sudah berlangsung lama. Toh data Badan Pusat Statistik pada 2012 mencatat ada 60 ribu ton hiu dan 434 ton sirip yang diekspor Indonesia. Artinya, produk hiu tercatat sebagai komoditas ekspor resmi.</p>
<p>Perburuan sirip hiu dan insang manta juga memakan korban lumba-lumba. Mamalia ini ikut diburu untuk jadi umpan buat hiu. Padahal, perlindungan terhadap lumba-lumba berpengaruh terhadap label &#8216;dolphin safe&#8217; yang sangat penting buat industri tuna. Konsumen internasional meminta ada label &#8216;dolphin safe&#8217; pada produk tuna yang dijual. Artinya, lumba-lumba tak dibahayakan dalam industri penangkapan tuna. Jika perburuan lumba-lumba di Tanjung Luar terus terjadi, maka label &#8216;dolphin safe&#8217; yang dimiliki Indonesia bisa dicabut, dan industri tuna kita terancam kehilangan konsumen internasional.</p>
<p><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-3.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-14" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2014/02/tanjung-luar-3.jpeg" alt="tanjung luar 3" width="600" height="412" /></a><br />
<em>Tempat pelelangan ikan Tanjung Luar, Lombok. (Foto: JAAN/Gili Eco Trust/#savesharks/Earth Island Institute)</em></p>
<p>Menurut aktivis JAAN Femke den Haas, pada 2013 lalu di Peru juga ada aktivitas perburuan lumba-lumba untuk jadi umpan hiu. Namun dalam sebulan pemerintahnya tanggap dan menghentikan praktik tersebut. &#8220;Di Tanjung Luar ini sudah berlangsung dua tahun dan tidak ada tindak lanjutnya,&#8221; kata Femke.</p>
<p>Menghentikan perburuan hiu untuk sirip, manta untuk insang, atau lumba-lumba untuk umpan tak sekadar soal keseimbangan ekosistem saja. Ada persoalan ekonomi yang mendasar.</p>
<p>Perburuan sumber daya laut dengan model seperti ini tak membawa kesejahteraan yang berlanjut buat penduduk lokal. Muatan hiu dan manta ini hanya sekadar mampir di Tanjung Luar, lalu dibawa ke tujuan akhir di Hong Kong dan Cina. Volume penangkapan yang dilakukan sekarang, apalagi sampai bayi-bayi hiu ikut ditangkapi, artinya menghabiskan &#8216;jatah&#8217; tangkapan nelayan generasi berikutnya.</p>
<p>Delphine Robbe dari Gili Eco Trust bilang organisasinya punya pilihan program ekonomi laut yang bisa dikembangkan di Tanjung Luar, seperti pariwisata laut atau budidaya air tawar. Namun sulit untuk mengalihkan nelayan ke model-model bisnis seperti itu jika mereka terus terikat utang dengan rentenir. Belum lagi kekuatan mafia di Tanjung Luar yang membuat nelayan tak bisa berhenti menangkapi hiu dan manta.</p>
<p>Sebagai perbandingan, wisata melihat manta di Nusa Lembongan, Bali, bisa membawa pemasukan Rp23,5 miliar per tahun, sementara hasil tangkapan hiu dan manta dalam setahun terakhir hanya membawa rata-rata Rp1 miliar per tahun. Membiarkan manta (dan hiu) hidup pun seharusnya jadi pilihan ekonomi yang lebih logis. Industri pariwisata hiu dan manta pun sudah ada di Nusa Penida, Bali dan bahkan di pulau-pulau Gili, Lombok Barat.</p>
<p>Dengan rencana pemerintah menerapkan program Visit Lombok and Sumbawa di 2015, seharusnya ada kepentingan untuk menjaga ekosistem laut kawasan tersebut lebih lestari. Menurut Delphine, jika ada aturan yang lebih ketat soal perdagangan, seperti melarang penjualan insang manta atau sirip hiu, maka setidaknya ada dasar hukum yang mengurangi pengaruh mafia pengepul sirip dan insang di Tanjung Luar.</p>
<p>Sayangnya, pemerintah, baik pusat dan lokal, maupun penduduk setempat, belum mampu melihat opsi-opsi ini untuk alternatif kesejahteraan. Maka penangkapan hiu dan manta terus-terusan dijadikan sumber pemasukan, meski tak seberapa, seolah keduanya tak akan pernah habis dieksploitasi.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/pasar-sirip-hiu-di-tanjung-luar-111329418.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancaman Bencana Lingkungan Dari Proyek Reklamasi Teluk Benoa</title>
		<link>https://isyana.com/?p=17</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 05:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Proyek reklamasi Teluk Benoa bisa membuat Bali semakin rentan terhadap bencana banjir yang sama atau malah lebih parah dari Jakarta. Bukan hanya itu, proyek reklamasi seluas 838 hektar tersebut juga mengancam pemasukan nelayan di sekitar teluk, ketahanan pangan, serta keberlangsungan tradisi penduduk lokal. Deputi Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko, di Jakarta, Kamis (23/1), mengatakan bahwa <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=17">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proyek reklamasi Teluk Benoa bisa membuat Bali semakin rentan terhadap bencana banjir yang sama atau malah lebih parah dari Jakarta. Bukan hanya itu, proyek reklamasi seluas 838 hektar tersebut juga mengancam pemasukan nelayan di sekitar teluk, ketahanan pangan, serta keberlangsungan tradisi penduduk lokal.</p>
<p>Deputi Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko, di Jakarta, Kamis (23/1), mengatakan bahwa reklamasi ini akan menutup akses ruang-ruang yang selama ini bisa diakses orang banyak. Kawasan reklamasi itu rencananya akan dibangun hotel, perumahan pantai, mal, taman bermain wahana seperti Disneyland, dan ruang pertunjukan musik dan teater skala besar. Rencana ini, menurutnya, hanya akan dinikmati oleh golongan 1% penduduk Indonesia. &#8220;Bahkan mungkin hanya 0,01%,&#8221; katanya.</p>
<p>Posisi Teluk Benoa yang menjadi penampungan untuk empat sungai besar di Bali juga bisa mengancam aliran air. Akibatnya, banjir besar bisa terjadi terjadi perubahan tata ruang dan tata guna lahan di Teluk Benoa.</p>
<p>Koordinator Pendidikan dan Jaringan Penguatan Koalisi Perikanan untuk Keadilan Rakyat (Kiara) Selamat Daroyni membandingkan reklamasi yang akan dilakukan di Bali dengan yang sudah terjadi di Jakarta.</p>
<p>Di utara Jakarta, ada 831 hektar lahan yang direklamasi. Akibatnya 6 juta meter kubik air tak punya &#8216;lahan parkir&#8217;. Saat curah hujan tinggi mulai bulan Desember, bisa dipastikan, rob akan menggenangi kawasan permukiman masyarakat di Pademangan dan Penjaringan. &#8220;Bahkan sudah 11 tahun ada yang namanya Kampung Apung di Penjaringan karena tak pernah kering dari banjir,&#8221; ujar Selamat.</p>
<p>Daerah lain di Indonesia yang kini kena banjir bandang, yaitu Manado, Sulawesi Utara, juga direklamasi seluas 150 hektar. Dari dua contoh itu, Selamat menuding reklamasi punya andil dalam menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p>
<p>Dari sisi pemasukan masyarakat, Kiara menyebut ada 17.450 keluarga nelayan yang tergusur dan hilang pekerjaannya akibat reklamasi. Keluarga nelayan ini tersebar di Jakarta, Semarang, Balikpapan, Manado, Teluk Palu, dan Losari, Makassar.</p>
<p>Ada 12 desa di daerah sekitar 838 hektar yang akan direklamasi di Teluk Benoa. Banyak dari penduduk yang menggantungkan pemasukan sebagai nelayan dan usaha jasa wisata air. Di kawasan hutan mangrove yang akan jadi titik reklamasi juga terdapat banyak keramba kepiting serta rumpon tempat memancing udang.</p>
<p>Saat air surut, ada tradisi lokal masyarakat untuk turun ke laut mencari kepiting dan udang. Artinya mereka bisa mendapat makanan dengan cara ini. Belum lagi ada pura yang terletak di kawasan Teluk Benoa. &#8220;Bagaimana bisa masyarakat mengakses Teluk Benoa jika hak kelola hanya diserahkan ke satu perusahaan?&#8221; kata Suriadi.</p>
<p>Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana dalam kajiannya sudah menyatakan bahwa reklamasi tak layak dilakukan dengan pertimbangan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi finansial. Namun tak ada yang berubah dari rencana proyek reklamasi.</p>
<p>Surat Keputusan pertama soal proyek reklamasi Teluk Benoa tertanggal pada 26 Desember 2012. Namun, masyarakat baru mengetahuinya pada Juli 2013, sepekan setelah kedatangan bintang sepakbola Cristiano Ronaldo sebagai duta mangrove pada akhir Juni 2013.</p>
<p>Baru setelah itu media di Bali melansir studi kelayakan reklamasi. Gubernur Bali, menurut Suriadi, awalnya bilang tak tahu tentang proyek reklamasi ini dan meminta agar masyarakat tak langsung apriori. Ketika SK mulai tersebar luas, terlihat bahwa hak pengelolaan nantinya ada pada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Nantinya, 838 hektare atau 3/4 wilayah Teluk Benoa akan dikonversi jadi daratan.</p>
<p>Posisi Teluk Benoa sangat strategis. Ada akses darat dan laut. Dari bandara, hanya lima menit. Letaknya ada di tengah-tengah segitiga emas pariwisata Bali. Dengan luas wilayah dan pola pengembangan yang direncanakan, Suardi yakin proyek reklamasi hanya akan menjadi alat mengumpulkan modal, bukan untuk perlindungan pantai.</p>
<p>Musisi Jerinx dari Superman is Dead yang juga aktif di Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi menambahkan, penolakan terhadap proyek ini adalah habisnya toleransi terhadap pembangunan yang selama ini berlangsung di Bali. &#8220;Selama ini Bali dijajah oleh modal yang masuk untuk mengeruk keuntungan. Sudah cukup Bali dan wilayah-wilayah lain yang direklamasi diperas oleh orang-orang yang punya duit. Mereka tidak membuat sesuatu di Bali, hanya dampaknya saja yang nanti terasa.&#8221;</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/ancaman-bencana-lingkungan-dari-proyek-reklamasi-teluk-benoa-140843188.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saat &#8216;Tsunami&#8217; Hama Wereng Dianggap Hal Sepele</title>
		<link>https://isyana.com/?p=19</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 05:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah krisis besar diprediksi akan datang dan mengancam sawah-sawah serta produksi beras di Indonesia. Tanda-tandanya sudah ada, namun yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya persiapan dalam menghadapi bencana besar itu. Bencana yang dimaksud adalah ancaman ledakan hama wereng yang diramalkan terjadi saat panen pada 2014 nanti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen dari Departemen Proteksi Tanaman, <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=19">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sebuah krisis besar diprediksi akan datang dan mengancam sawah-sawah serta produksi beras di Indonesia. Tanda-tandanya sudah ada, namun yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya persiapan dalam menghadapi bencana besar itu. Bencana yang dimaksud adalah ancaman ledakan hama wereng yang diramalkan terjadi saat panen pada 2014 nanti.</p>
<p>Menurut penelitian yang dilakukan oleh dosen dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Hermanu Tri Widodo, spot ledakan populasi wereng sudah terjadi merata di 15 kabupaten yang menjadi sentra produksi padi di sepanjang Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan sepanjang Agustus-Desember 2013.</p>
<p>Wereng juga muncul karena hujan, dan hampir seluruh desa sentra produksi mengalami hujan tinggi. Bahkan 40%-nya dari wilayah-wilayah tersebut mengalami hujan di atas curah normal. Selain itu, wereng muncul sebagai akibat dari penggunaan pestisida, dan sayangnya terjadi penggunaan pestisida berlebihan oleh petani di sentra-sentra produksi tersebut. &#8220;Ibaratnya seperti mau memadamkan api, tapi yang disiramkan malah minyak,&#8221; kata Hermanu, di Jakarta, Selasa (24/12).</p>
<p>Ledakan hama wereng bukanlah hal baru di Indonesia. Peristiwa ini pernah terjadi pada 2011, 1986, sampai 1974, namun yang membedakan kini adalah minimnya penanganan atas kejadian yang seharusnya dianggap sebagai kondisi darurat dalam menjaga stok pangan nasional itu.</p>
<p>Hermanu berharap prediksinya meleset, namun ia sudah menghitung akibat dan besarnya kerugian jika ledakan hama wereng terbukti di 2014. Dengan prediksi minimal saja, ada sekitar 1,1 juta ton beras yang hilang. Nilai kerugiannya cukup fantastis, yaitu Rp6 triliun. Dan ada sekitar 1,5 juta keluarga tani yang merugi akibat hama wereng ini.</p>
<p>&#8220;Saya tidak mau berpikir ramalan saya benar. Berat membayangkan saudara-saudara petani yang hanya punya lahan 0,2 hektar dan rugi karena wereng,&#8221; ujar Hermanu lagi.</p>
<p>Sebagai anggota komisi perlindungan di Kementerian Pertanian, Hermanu sudah bolak-balik mengingatkan tentang adanya ancaman ledakan hama wereng yang akan terjadi. Namun peringatan itu dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Bahwa tidak ada yang luar biasa dalam kejadian ini.</p>
<p>Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian IPB menambahkan, &#8220;Kalau ada tsunami datang, tapi rakitnya dari batang pisang, ya akan hilang. Respons harus sesuai dengan bencana yang akan muncul. Nah ini bahkan rakit dan batang pisang saja tidak ada.&#8221;</p>
<p>Sebenarnya, informasi akan serangan wereng sudah cepat terdeteksi. Setidaknya dari awal Oktober lalu, di Semarang, petugas sudah melihat ada 12 hektar dari 759 hektar sawah yang terkena serangan. Namun, Dinas Pertanian setempat malah memberikan pestisida. Pada akhir November, malah ada 40% lahan sawah yang terkena serangan.</p>
<p>Saat ledakan hama wereng terjadi pada 1986, hanya dalam 2 hari, pemerintah di masa itu mengeluarkan Inpres yang melarang 57 jenis pestisida yang bisa memperparah penyebaran wereng.</p>
<p>Di Thailand saja yang saat ini mengalami ledakan hama wereng, sudah ada pelarangan jenis pestisida untuk mencegah hama semakin meluas. &#8220;Di Indonesia, pemerintah malah bilang, &#8216;Datanya belum ada, itu kan di Thailand. Padahal terbukti ada sebaran wereng yang semakin meluas di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur,&#8221; kata Hermanu. Ketidaktegasan dalam melarang penggunaan beberapa jenis pestisida ini, menurutnya, menunjukkan beratnya keberpihakan pemerintah pada pengusaha daripada ke petani.</p>
<p>Saking putus asanya para petani, Hermanu menemukan bahwa mereka banyak menggunakan pestisida yang seharusnya tak boleh dipakai untuk padi atau malah peruntukannya sama sekali bukan untuk pestisida. Temuannya di lapangan mendapati dari cairan antinyamuk yang sering diiklankan di televisi sampai lavender, kapur ajaib, dan bahan Decis (yang terbukti justru memicu wereng) dipakai juga.</p>
<p>Pemakaian yang tak terkendali ini disinyalir karena proses pemasaran, distribusi, dan penjualan membuat pestisida menjadi seperti produk konsumen biasa. Ada iklan dan bonus yang diterima oleh agen. Selain itu, 67% petani memakai pestisida yang mereka beli dari kios, bukan petugas. Kios pun menyarankan penggunaan pestisida bukan atas dasar pengetahuan, tapi bonus, dari naik haji sampai motor.</p>
<p>Sebenarnya penggunaan pestisida yang ilegal termasuk pelanggaran hukum, namun Hermanu tak mau menyalahkan petani. &#8220;Suasananya membuat petani jadi putus asa,&#8221; kata Hermanu.</p>
<p>Suryo menambahkan bahwa sebenarnya, dari sisi teknologi yang tersedia di dalam negeri, tak ada masalah untuk mengatasi wereng. Yang dibutuhkan sekarang adalah komando dalam tindakan masif untuk penanganannya. Jika tidak, bisa dipastikan, stok beras 2014 tak akan aman.</p>
<p>Sawah semakin habis<br />
Dalam pidatonya pada 21 Desember 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembangunan pertanian adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan. Namun pembangunan tidak boleh merusak alam, seperti pada masa silam.</p>
<p>Kenyataannya, menurut manajer advokasi dan jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, pembangunan di sisi pertanian itu tidak terjadi. Meski jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menunjukkan penurunan, namun indeks keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan dalam dua hal tersebut bagi penduduk yang tinggal di perdesaan. Ada 63,2% penduduk miskin yang tinggal di desa, dan sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor pertanian.</p>
<p>Dari sisi anggaran saja, dari 2012-2014 menunjukkan anggaran Kementerian Pertanian yang semakin menurun. Dari Rp17,09 triliun pada 2012, jadi Rp19,04 triliun pada 2013, dan malah jadi Rp15,4 triliun pada 2014. Said menunjukkan perbandingan dengan Kementarian Agama, yang anggarannya di 2014 nanti akan menjadi Rp49,5 triliun dari Rp41,7 triliun pada 2013.</p>
<p>Belum lagi rencana besar pemerintah lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bisa mengancam keberadaan sawah-sawah di Pulau Jawa.</p>
<p>Lewat rencana besar itu, Pulau Jawa rencananya akan menjadi koridor utama untuk industri dan jasa nasional. Dalam rangka rencana besar ini juga, ada areal persawahan di empat desa yang akan dilalui proyek pembangunan jalan dan perluasan pelabuhan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Menurut Said, setidaknya ada 60 hektar lahan sawah produktif yang hilang atau setara dengan 300 ton produksi gabah yang hilang.</p>
<p>Badan Pertanahan Nasional sudah menyebut bahwa ada 110 ribu hektar lahan sawah yang berubah fungsi setiap tahunnya. Namun, bukannya diatasi, MP3EI malah seolah jadi pelegalan yang mempercepat terjadinya perubahan lahan sawah itu. Sedangkan, pencetakan lahan sawah baru yang terjadi di luar Jawa saat ini tak mampu mengejar area produksi pertanian yang berubah fungsi.</p>
<p>Tak hanya masalah konversi lahan saja, dari sisi infrastruktur irigasi pun, sudah terjadi defisit sebesar 83 juta m3 air pada 2010, dan akan menjadi defisit 92 juta m3 pada 2015.</p>
<p>Bukti-bukti ini menunjukkan baru sekelumit dari macam-macam kesulitan yang dihadapi petani di Indonesia. Bahkan, menurut Hermanu, kerugian yang ditanggung petani di Indonesia adalah sebuah bentuk subsidi bagi pemenuhan kebutuhan mereka yang tinggal di perkotaan.</p>
<p>(Pertama diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/saat-tsunami-hama-wereng-dianggap-hal-sepele-093447738.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Presiden Peduli Perubahan Iklim</title>
		<link>https://isyana.com/?p=21</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi &#8216;milik&#8217; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional. <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=21">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sejak KTT Perubahan Iklim berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 2007, isu perubahan iklim dan kehutanan di Indonesia seolah jadi &#8216;milik&#8217; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>
<p>Puncaknya adalah pada saat Pertemuan G-20 di Pittsburgh, AS, pada 2009. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi karbonnya sebanyak 26% pada 2020, bahkan bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional.</p>
<p>Untuk mencapai angka itu, Presiden memulai berbagai inisiatif, termasuk yang terpenting melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan, menyatukan berbagai peta tata ruang hutan yang berbeda dari masing-masing Kementerian yang menyebabkan tumpang tindih izin, dan membentuk Badan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation &#8212; Pengurangan Emisi dari Penebangan dan Perusakan Lahan). Sebagian besar pengurangan emisi karbondioksida nasional rencananya akan difokuskan di sektor kehutanan. Skema REDD ini memungkinkan negara-negara maju untuk memberikan pendanaan ke negara-negara berkembang sebagai imbalan agar negara berkembang menjaga hutannya.</p>
<p>Untuk mewakili Indonesia pada negosiasi perubahan iklim di forum PBB pun, Presiden membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim yang menjadi titik koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia.</p>
<p>Baik Dewan Nasional Perubahan Iklim ataupun Badan REDD didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, yang lebih lemah kekuatan hukumnya dibanding undang-undang.</p>
<p>Jika presiden baru pada 2014 nanti tak menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas, atau malah tak percaya perubahan iklim benar terjadi, keberadaan badan-badan tersebut &#8212; dan penanganan isu iklim di Indonesia terancam mengalami kemunduran.</p>
<p>Hal ini bukannya tak disadari Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar. Dalam pertemuan dengan media pekan lalu di Jakarta, Rachmat mengatakan, DNPI sudah mulai melakukan pendekatan secara pribadi ke beberapa partai politik. Ada yang menerima, ada yang tak mau diganggu.</p>
<p>Rachmat menjelaskan bagaimana ia memberi pemahaman pada partai politik soal negosiasi perubahan iklim yang sedang berjalan di PBB. &#8220;Cara paling gampangnya saja, kita bilang, kalau kita sukses di negosiasi, Indonesia akan dapat duit. Nggak sukses, ya nggak dapat duit. Uang-uang internasional yang akan dibagi pada 2015 mau dikasih ke siapa?&#8221; kata Rachmat.</p>
<p>Rencananya, pada 2015 nanti, akan ada sebuah kesepakatan global baru menggantikan Protokol Kyoto yang akan mewajibkan setiap negara di dunia melakukan aksi-aksi dalam pengurangan emisi karbondioksida. Bukan hanya kewajiban, menurut Rachmat, akan ada pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang &#8212; termasuk Indonesia &#8212; dalam aktivitas yang berhubungan dengan perubahan iklim.</p>
<p>Dalam Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Warsawa awal Desember 2013 lalu, Indonesia, bersama Chile, Kosta Rika, dan Kolombia, terpilih sebagai negara-negara yang akan mendapat bantuan pendanaan dalam aksi pengurangan emisi karbondioksida. Proyek yang diajukan Indonesia adalah program transportasi perkotaan rendah emisi atas usulan Kementerian Perhubungan.</p>
<p>Situs UNFCCC (Badan PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim) mencatat upaya ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan bermotor. Proyek percontohannya akan dilakukan di tiga kota, Medan, Menado, Batam, dengan penerapan rencana mobilitas rendah karbon. Di tingkat nasional, aktivitasnya akan berupa pengembangan kerangka kerja untuk transportasi perkotaan rendah karbon, sementara di tingkat lokal, akan ada pengembangan angkutan umum berkualitas, transportasi tak bermotor, manajemen parkir, manajemen lalu lintas, perencanaan kota, pengembangan bahan bakar alternatif, dan efisiensi kendaraan.</p>
<p>Menurut Rachmat, pada 2015 nanti, Indonesia akan mendapat pendanaan untuk banyak aktivitas penanganan perubahan iklim lainnya. DNPI, kata dia, sudah mendapat kepercayaan PBB untuk mengelola dana-dana itu, sehingga keberlangsungannya diperlukan.</p>
<p>Namun, perubahan iklim bukan hanya soal bagi-bagi uang untuk proyek pengurangan emisi karbondioksida. Tanpa ancaman perubahan iklim pun, lingkungan Indonesia sudah terancam kerusakan luas dari penanganan serampangan dari ekstraksi sumber daya alam.</p>
<p>Aktivitas sumber daya alam, termasuk pertambangan dan perkebunan, masih akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan untuk meraihnya, pembukaan hutan pun tak bisa terhindarkan. Artinya emisi karbondioksida Indonesia bisa terancam naik.</p>
<p>Aktivis lingkungan Chalid Muhammad dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) meragukan komitmen para capres 2014 terhadap perlindungan hutan. Alasannya, dari Aburizal Bakrie sampai Prabowo Subianto, sumber kekayaan mereka sangat lekat dengan sektor ekstraksi sumber daya alam. &#8220;Kalau Jokowi, selain dia sebagai pengusaha mebel, saya belum melihat pendapatnya tentang perlindungan hutan,&#8221; kata Chalid.</p>
<p>Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan juga menyoroti adanya kontradiksi antara komitmen Indonesia mengurangi buangan gas karbondioksida dan fokus pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam.</p>
<p>Selama ini, Abednego setuju bahwa kebijakan perubahan iklim yang ada selama ini sangat berfokus pada sosok eksekutif saja, atau presiden. &#8220;Belum masuk ke ruang publik yang lebih tinggi, seperti undang-undang,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Kandidat capres yang maju sekarang pun belum ada yang berbicara soal lingkungan. &#8220;Jokowi bisa mengklaim dia membersihkan sungai, tapi itu baru bagian dari argumentasi penanganan banjir,&#8221; kata Abednego.</p>
<p>Memang, dunia dalam iklim yang berubah akan mengalami banjir yang lebih sering. Namun perubahan iklim juga berdampak pada biaya transportasi yang semakin tinggi, penyesuaian infrastruktur jika terjadi kenaikan paras muka air laut, dan sulitnya akses ke air bersih. Ini tentu akan menjadi tantangan buat calon presiden 2014.</p>
<p>Terpusatnya isu perubahan iklim hanya pada sosok eksekutif Presiden SBY, menurut Abednego, adalah sebuah kesempatan. Bahwa di masa presiden selanjutnya, isu ini harus naik kelas ke tingkat nasional dan Indonesia punya undang-undang soal perubahan iklim. Bukan hanya itu, 2014 seharusnya jadi kesempatan untuk bersih-bersih birokrasi dari perusak lingkungan. Maka jangan pilih kandidat capres yang terlibat aksi perusakan lingkungan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mencari-presiden-peduli-perubahan-iklim-102234433.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengembalikan Hutan Adat ke Pemilik Aslinya</title>
		<link>https://isyana.com/?p=23</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 05:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu. Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam &#8216;mengelola&#8217; hutan dengan memberi izin buat HPH <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=23">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 yang keluar pada 16 Mei 2013 lalu menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Maka seharusnya, pengelolaan hutan adat harus kembali diserahkan pada masyarakat adat. Sayangnya, kenyataan di lapangan tak semudah itu.</p>
<p>Bukan hanya masalah birokrasi atau kebiasaan berpuluh-puluh tahun pemerintah dalam &#8216;mengelola&#8217; hutan dengan memberi izin buat HPH atau HTI, namun ada masalah atas pengakuan hak masyarakat adat yang belum terjawab.</p>
<p>Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sudah menyebut soal menghormati identitas hak budaya dan masyarakat tradisional. Namun belum ada penjelasan detail tentang siapa yang disebut masyarakat adat dan seperti apa identitas budaya yang dimaksud.</p>
<p>Sandra mencontohkan produk undang-undang yang saling bertolakbelakang meski keluar di tahun yang sama dan dibahas oleh anggota DPR yang sama pula. Seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 6 menyebut &#8220;Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.&#8221; Namun, UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 mendefenisikan hutan adat sebagai hutan negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.</p>
<p>Artinya, kata Sandra, selama ini, negara punya kontrol atas wilayah tersebut. &#8220;Ini landgrabbing (perampasan lahan) yang sistematis yang dilakukan oleh negara sendiri,&#8221; katanya, Kamis (4/12) di Jakarta.</p>
<p>Kenyataannya, ada jutaan warga termasuk juga masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah hutan. Komnas HAM, kata Sandra, sedang menyusun laporan akan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah hutan tersebut. Seperti bisa diduga, &#8220;Indikasi pelanggaran HAM-nya luas, meski belum bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat,&#8221; ujar Sandra.</p>
<p>Konflik lahan di Mesuji yang muncul pada pemberitaan media-media nasional akhir 2011 lalu adalah sebuah kasus ekstrem. Namun, menurut Sandra, &#8220;Banyak daerah lain yang hampir meledak-ledak juga.&#8221;</p>
<p>Tentu tak semuanya seperti itu. Ada yang hidup tentram, namun lebih karena mereka tak tahu mereka berada di kawasan hutan negara dan tak diketahui oleh polisi hutan.</p>
<p>Ada juga yang sadar mereka hidup di kawasan hutan negara, tapi terlindungi karena kebijakan pemerintah daerah yang pro-masyarakat adat. Lalu ada juga masyarakat adat seperti Orang Rimba yang sudah diakui haknya untuk hidup di hutan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional sejak Agustus 2000, tapi tetap saja sampai sekarang mendapat rongrongan untuk mengkonversi lahan.</p>
<p>Kisah Orang Rimba<br />
Pada Agustus 2000, pemerintah menetapkan kawasan hutan hujan dataran rendah seluas 600 km persegi sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas. Di Taman Nasional ini, Orang Rimba berhak untuk tinggal sesuai tradisi mereka. Atas dasar penetapan taman nasional itu juga, pemerintah lalu membatalkan izin-izin perkebunan yang sudah keburu dikeluarkan namun mengancam hak dan penghidupan Orang Rimba.</p>
<p>Menurut Rakhmat Hidayat, Direktur Esekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, sekarang ada sekitar 1000an Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional tersebut.</p>
<p>Meski wilayah tempat tinggal mereka sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, tetap saja Orang Rimba mendapat tekanan dari ancaman pembalakan liar. Orang Rimba yang tinggal di luar Taman Nasional malah menghadapi kenyataan berkurangnya pendapatan, karena ada lahan mereka yang sebagian berubah jadi HTI, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau area transmigrasi.</p>
<p>Padahal, jika hutan mereka tetap terjaga, Orang Rimba punya mekanisme sendiri dalam menjaganya. &#8220;Pemasukan mereka sehari-hari bisa dari karet, lalu untuk 2-3 bulan bisa dari kapulaga, buah dan kopi bisa jadi pemasukan tahunan, dan buat tabungan, mereka punya kayu. Jadi ini siklus ekonomi yang tak berhenti,&#8221; kata Rakhmat.</p>
<p>Selain itu, Orang Rimba juga punya penataan lahan sendiri. Hutan di lereng gunung tak akan disentuh, di bagian tengah akan jadi komplek pertanian, di bagian kering akan jadi kuburan, dan di lahan basah jadi sawah. &#8220;Sistem ini menunjukkan bahwa hutan memiliki fungsi konservasi, ekonomi, budaya, dan religi buat Orang Rimba.&#8221;</p>
<p>Sistem pembagian wilayah tersebut masih cukup terjaga di Taman Nasional Bukit Dubabelas, namun pelan-pelan mulai menghilang buat Orang Rimba yang tinggal di dekat kawasan HTI atau transmigrasi. Sistem tradisional itu juga, menurut Rakhmat, jadi pembuktian bahwa masyarakat adat bisa dengan lebih baik mengelola dan melindungi hutan daripada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.</p>
<p>&#8220;Orang Rimba kalau menikah butuh 100 jenis bunga. Satu jenis bunga hilang saja, bisa tidak jadi karena mereka percaya dewanya tidak akan turun. Saat mereka melahirkan, mereka harus ke kawasan hutan khusus, karena ternyata di sana ada 58 jenis tanaman obat, sumber air, dan madu. Jadi mereka tidak akan merusak hutan,&#8221; ujar Rakhmat.</p>
<p>Orang Rimba sebenarnya hanya satu dari empat masyarakat adat yang ada di Jambi, selain mereka masih ada Duano (Bajau), Talang Mamak, dan Batik Sembilan.</p>
<p>Rencana nasional MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia menjadikan Jambi sebagai provinsi yang akan menyumbang di sektor energi. Artinya hutan-hutan Jambi yang tersisa akan diperuntukkan buat tambang batubara atau dikonversi jadi lahan sawit.</p>
<p>Hutan memang bisa dilindungi, namun hutan tak bisa jadi pulau sendiri, dikelilingi oleh lahan tambang atau sawit. Dan sampai sekarang belum ada kebijakan permanen untuk menghormati hak masyarakat adat. Belum lagi tekanan investasi yang terus terjadi.</p>
<p>Josi Khatarina, Tim Kerja Legal Satgas REDD+, bilang, gerakan satu peta yang menyeragamkan semua peta pemberian izin penggunaan hutan bisa meminimalisir adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan status hutan seperti yang sudah terjadi selama ini. Satu peta utama ini juga dijanjikan akan melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunannya.</p>
<p>Meski begitu, Rakhmat mengingatkan bahwa ada cara-cara menyiasati pemberian izin di lapangan. &#8220;Di Jambi, tidak ada lagi izin HTI, tapi banyak sekali yang statusnya pinjam pakai. Jangan sampai aturan soal tata ruang hutan jadi menghambat masyarakat adat. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, lebih baik buat siapa? Nanti masyarakat adat malah akan terusir lagi, konflik lagi.&#8221;</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/mengembalikan-hutan-adat-ke-pemilik-aslinya-144102950.html">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspedisi Mengabadikan Burung-burung Surga</title>
		<link>https://isyana.com/?p=32</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 06:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perlindungan Hewan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Selama 8 tahun sejak 2004, fotografer dan peneliti Tim Laman bersama dengan ornitolog Edward Scholes mengelilingi Papua, Papua Nugini, sebagian Australia barat, Halmahera, dan Kepulauan Aru, untuk mencari 39 spesies &#8216;birds of paradise&#8217; atau burung-burung cendrawasih. Tujuan mereka, melakukan pendokumentasian modern atas burung-burung cendrawasih di habitatnya. Mereka mengambil foto akan gaya-gaya unik yang dilakukan burung <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=32">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selama 8 tahun sejak 2004, fotografer dan peneliti Tim Laman bersama dengan ornitolog Edward Scholes mengelilingi Papua, Papua Nugini, sebagian Australia barat, Halmahera, dan Kepulauan Aru, untuk mencari 39 spesies &#8216;birds of paradise&#8217; atau burung-burung cendrawasih.</p>
<p>Tujuan mereka, melakukan pendokumentasian modern atas burung-burung cendrawasih di habitatnya. Mereka mengambil foto akan gaya-gaya unik yang dilakukan burung jantan untuk menarik perhatian para betinanya.</p>
<p>Laman dan Scholes juga merekam gaya-gaya burung jantan ini &#8216;menari&#8217; dan menampilkan bulu-bulu mereka yang indah dalam rangka memikat si betina, selain juga merekam suara-suara yang dibuat oleh burung-burung ini.</p>
<p>Jika dicatat dalam angka, ekspedisi yang dilalui Laman dan Scholes membutuhkan 200 penerbangan komersil, 58 perjalanan dengan perahu, dua kali hanyut di lautan, 33 kali naik helikopter, 18 ekspedisi, untuk mengunjungi 51 situs lapangan.</p>
<p>Saking terpencilnya tempat yang didatangi Tim Laman dan Edward Scholes, mereka harus melakukan perjalanan selama 5 hari untuk mencapai rumah sakit dan melakukan bedah Scholes menderita usus buntu.</p>
<p>Total mereka menghabiskan 2006 jam mendokumentasikan 39 spesies burung cendrawasih, 544 hari berada di lapangan, dan melakukan 146 pemanjatan pohon. Hasilnya adalah 39.568 foto dari spesies-spesies unik ini.</p>
<p>Saat mempresentasikan temuannya di auditorium at America, Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis (22/8) lalu, Laman memutar beberapa video singkat yang menampilkan ritual kawin burung-burung cendrawasih ini. Apa yang ia lakukan, menurutnya, bukanlah sesuatu yang istimewa. Selama beratus-ratus tahun, peneliti lain sudah mendokumentasikan burung-burung cendrawasih ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Alfred Russel Wallace yang datang ke Wokam, Kepulauan Aru pada 1857 untuk mendokumentasikan burung cendrawasih di sana.</p>
<p>&#8220;Jika Anda pergi ke museum di Bogor, New York, atau London, spesies-spesies burung cendrawasih ini bisa Anda temukan, dalam bentuk kulit atau awetan. Saya hanya yang memfoto semua spesies burung ini dalam keadaan hidup, melakukan versi modern dari pendokumentasian keanekaragamanhayati,&#8221; kata Laman.</p>
<p>Laman menyebut bahwa &#8216;birds of paradise&#8217; atau burung cendrawasih bisa menjadi spesies utama yang kharismatik untuk menjadi simbol perlindungan suatu wilayah, dalam hal ini untuk melindungi hutan Papua, seperti halnya orangutan menjadi simbolik terhadap perlindungan hutan Kalimantan.</p>
<p>&#8220;Dari 39 spesies burung cendrawasih, 27-nya ditemukan di Indonesia. Ini seharusnya bisa menjadi alasan kuat agar orang sadar akan sumber daya yang luar biasa berharga di hutan Indonesia dan kemudian melindungi habitat burung-burung cendrawasih ini.&#8221;</p>
<p>Perburuan burung cendrawasih memang menjadi masalah, kata Laman, dan harus dihentikan. Namun, perdagangan yang terjadi sekarang hanya menyasar burung-burung cendrawasih berbulu bagus, alias jantannya, sehingga tak terlalu mengganggu keseimbangan populasi mereka. Alasannya, setelah kawin, si betinalah yang membangun sarang dan membesarkan bayi burung itu sendirian, tanpa campur tangan si jantan. Yang menjadi ancaman adalah tekanan dari penebangan hutan dan pertambangan di sekitar habitat burung-burung cendrawasih.</p>
<p>Jika burung-burung ini dan habitatnya terlindungi, maka kehidupan lain di hutan tersebut (serangga dan tanaman yang kaya jenisnya) juga akan ikut terlindungi.</p>
<p>Sampai sekarang, hanya ada 3 spesies burung cendrawasih yang masuk daftar merah &#8216;endangered&#8217; dan ketiganya ada di Papua Nugini. Di Indonesia, ada 3 spesies burung cendrawasih yang masuk daftar &#8216;nearly threatened&#8217; atau nyaris terancam.</p>
<p><strong>Tarian si jantan</strong><br />
Tim Laman bersama dengan Edward Scholes asalnya mendokumentasikan ritual kawin burung-burung cendrawasih ini untuk proyek majalah National Geographic. Pada Juli 2007, liputan mereka bertajuk &#8220;Feathers of Seduction&#8221; pun diterbitkan.</p>
<p>Saat itu, mereka sudah memotret dan merekam 20 spesies, dalam jangka waktu tiga tahun mereka menghabiskan 5 bulan di Papua Nugini dan 5 bulan juga di Papua. Kenapa butuh tiga tahun? Karena tak sepanjang tahun mereka bisa melihat burung-burung itu, ada periode khusus di mana burung-burung itu bisa mereka lihat, selain juga mereka memiliki proyek-proyek penelitian lain.</p>
<p>Mereka kemudian berpikir, kenapa tidak mencari pendanaan dan mendokumentasi semua 39 spesies cendrawasih yang ada? Akhirnya selama lima tahun berikutnya, Laman dan Scholes terus-terusan mendokumentasi 19 spesies yang belum mereka temukan.</p>
<p>Yang unik dari karakteristik burung cendrawasih tentu adalah bulu-bulunya. Hanya burung jantanlah yang memiliki bulu-bulu dengan kecantikan luar biasa itu. Fungsinya, hanya demi memikat si betina.</p>
<p>Si betina biasanya tak berbulu istimewa, hanya coklat biasa. Mereka akan menetaskan satu butir telur, membesarkan anaknya sendiri, termasuk membangun sarang tanpa bantuan si jantan.</p>
<p>Dalam presentasinya, Laman menunjukkan video berbagai ritual kawin burung cendrawasih yang unik. Spesies Wilson&#8217;s Bird-of-Paradise di Waigeo dan Batata, Papua Barat, misalnya. Burung ini memiliki tengkorak berwarna biru, bulu kuning dan merah di punggungnya, serta buntut terdiri dari dua bulu yang bentuknya melingkar.</p>
<p>Ia memikat si betinanya dengan cara bersih-bersih, memindahkan setiap daun yang ada di wilayah kekuasaannya. Siapa yang bisa paling bersih menjaga rumahnya, itulah yang akan dipilih si betina.</p>
<p>Ada juga Western Parotia yang menampilkan tarian dengan rok bulu-bulunya yang hitam, seperti tutu hitam seorang ballerina, untuk memikat si betina. Bahkan ada &#8216;kursi penonton&#8217; agar si betina bisa melihat aksi tarian si jantan ini.</p>
<p>Kebiasaan unik lain dilakukan oleh Twelve-wired Bird-of-Paradise yang ditemukan di Nimbokrang, Indonesia. Di bagian belakang burung ini, ada 12 antena yang mencuat yang awalnya tak diketahui apa fungsinya. Baru setelah terjadi ritual kawin, Laman melihat sendiri apa fungsi 12 antena itu, untuk menggoda si betina dengan cara &#8216;menyikat&#8217; tubuh si burung betina.</p>
<p>Magnificent Riflebird dari Tanjung Vogelkop, Papua Barat, akan terlihat seperti burung hitam biasa, meski memiliki sekilas warna biru di lehernya. Namun kehebatannya memikat baru terlihat saat si betina muncul. Dia akan membentangkan kedua sayapnya selebar mungkin sambil melakukan tarian dan mendekati si betina.</p>
<p>Burung-burung cendrawasih ini, menurut Laman, cukup kharismatis untuk jadi objek wisata tersendiri. Lewat proyek ini, ia berharap semakin banyak orang yang tertarik mengetahui bahkan melihat mereka secara langsung sehingga ada dorongan untuk melindungi habitat berbagai spesies cendrawasih.</p>
<p>Ia tak khawatir turis dan pariwisata akan menimbulkan tekanan baru buat habitat cendrawasih. Alasannya, aktivitas mengamati burung adalah turisme skala kecil. Hanya sedikit orang yang bersedia mengeluarkan uang banyak untuk pergi ke desa-desa terpencil dan membayar pemandu lokal untuk melihat burung-burung cantik ini. &#8220;Aktivitas ini sudah terjadi dan bisa menjadi sumber pemasukan alternatif buat penduduk desa daripada mereka berburu atau menjual hutan mereka ke pertambangan atau perusahaan kayu,&#8221; kata Laman.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/ekspedisi-mengabadikan-burung-burung-surga-102853051.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Desa di Tengah Iklim yang Berubah</title>
		<link>https://isyana.com/?p=53</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah. Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=53">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah.</p>
<p><em><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg"><br />
</a><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-55 size-full" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-1.jpeg" alt="magepanda 1" width="600" height="400" /></a></em>Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut statistik resmi, bekerja sebagai petani. Tempat tinggal dan jalan untuk para penduduk sudah jadi dan tinggal mereka tempati. Orang-orangnya didatangkan dari berbagai permukiman dari perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi desa subur bentukan pemerintah tersebut.</p>
<p>Mereka yang kemudian beranak-cucu di Magepanda tertarik untuk meninggalkan kampung-kampung di perbukitan karena melihat potensi lahan yang cukup subur, kondisi alam yang bagus, dan melimpahnya ketersediaan air. Dari gambaran Pencratius Vitalis Padji atau Piet, ketua gabungan kelompok petani di sana, Magepanda adalah sebuah desa permai seperti yang tergambar dalam buku-buku pelajaran atau lagu-lagu anak pada masa lalu.</p>
<p>Petani di sana awalnya tak mengerjakan sawah. Mereka berladang dan menanam ubi jalar, jagung, talas, sorgum, labu, serta kacang-kacangan. Hasil ladang inilah yang sepanjang tahun menjadi sumber makanan mereka. Menurut Piet, ketika orang-orang pertama tinggal di desa, hanya penduduk keturunan Bugis saja yang “membuka petak” (istilah mereka untuk petani yang menanam padi di sawah).</p>
<p>Baru pada 1980-an, saat pemerintah memperkenalkan teknologi pertanian, penduduk pun mulai beralih dari berladang ke sawah. Petak sawah pun mulai terlihat banyak. Mereka mulai tahu perbedaan jenis padi. Ada yang masih bertahan dengan cara tradisional berladang, namun semakin lama praktik itu pun semakin ditinggalkan. Magepanda pun dikenal sebagai lumbung padi Nusa Tenggara Timu.</p>
<p><strong>Iklim yang berubah</strong><br />
Sebagai petani, kehidupan penduduk Magepanda sangat bergantung pada musim. Menjelang musim hujan adalah saat-saat mereka mempersiapkan lahan untuk ditanami bibit. Dari situ, mereka bisa memprediksi kapan panen dan kapan mereka bisa mendapat penghasilan. &#8220;Perbedaan [antara] musim panas dan hujan jelas, Oktober sampai akhir Mei itu sudah jelas hujan,&#8221; kata Piet.</p>
<p>Frans Dong, seorang tokoh masyarakat desa, mengatakan, dia ingat betul pada 1976, saat liburan sekolah, makan jagung pada bulan Februari. Itu pun dibilang jagung yang sudah terlambat tanam karena biasanya keluarganya merayakan Tahun Baru dengan makan jagung. &#8220;Sekarang, bulan Februari, jagung malah belum tanam,&#8221; katanya.</p>
<p>Pada saat saya datang ke Magepanda pada pertengahan Februari lalu, fasilitator pertanian Apolinaris mengatakan, musim hujan belum deras, malah kini sudah panas. &#8220;Bukan gagal panen lagi, ini sudah gagal tanam,&#8221; kata dia. Melihat pemberitaan soal banjir Jakarta di televisi nasional, dia bilang, &#8220;Wah, di Jakarta banyak sekali air sampai banjir. Kami yang melihatnya iri.&#8221;</p>
<p>Karena hujan jarang turun dan lebih susah diprediksi, sekarang petani lebih suka memakai pompa untuk mengambil air tanah guna mengairi sawah. Saat ini tercatat ada 120-an mesin pompa air yang resmi, belum lagi yang tak resmi. Mesin-mesin itu menyedot air sampai kedalaman 10-20 meter.</p>
<p><a href="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-2.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-57 size-full" src="http://isyana.com/wp-content/uploads/2013/03/magepanda-2.jpeg" alt="magepanda 2" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Penggunaan pompa air berlebihan pun berdampak pada kekosongan rongga tanah, sehingga desa yang letaknya dekat permukaan laut ini kemasukan air laut. Bahkan desa tetangga mereka, Reroroja, kena imbasnya. Sumur-sumur mereka mengering sehingga penduduk harus membeli air seharga Rp2 ribu per jeriken. Ini tentu berarti tambahan pengeluaran untuk sekadar memenuhi kebutuhan air bersih, di luar makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.</p>
<p>Batha Pius dari Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda mengatakan, &#8220;Kami sudah bilang, &#8216;cukup sudah&#8217;, tapi terus saja pompanya dipakai,&#8221; kata Pius, Badan Penyuluh Kecamatan Magepanda. &#8220;Jawab mereka, &#8216;nanti mereka yang punya sawah itu saja yang makan, kami tidak&#8217;.&#8221;</p>
<p><strong>Bukan lagi pemilik</strong><br />
Namun ternyata kebanyakan petani di Magepanda hanyalah pekerja di lahan sendiri. Menurut Badan Penyuluh Kecamatan, sekitar 45 persen dari 870 hektar sawah di Magepanda malah dimiliki oleh orang dari luar desa. Kebanyakan dari Bugis atau malah pejabat di Maumere. Saat panen, &#8220;Orang-orang hanya melihat karung-karung beras diangkut, lalu dibawa pergi,&#8221; kata Piet.</p>
<p>Rata-rata mereka yang masih memiliki lahan, hanya punya 0,25-0,5 hektare. &#8220;Mana mungkin hidup bertahan selama 12 bulan dengan hasil dari sawah seluas itu?&#8221; kata Piet lagi. Ada memang yang masih punya 2-3 hektare, tapi jumlahnya hanya belasan. Tak heran banyak generasi muda mereka yang tak mau lagi jadi petani, namun memilih jadi tukang ojek. Tak capek meski uangnya tak menentu. &#8220;Tapi masa mau semua jadi ojek?&#8221; kata Frans.</p>
<p>Saat generasi orangtua mereka berladang dulu, penduduk desa bisa mengandalkan hasil ladang sebagai sumber cadangan pangan berkelanjutan. Dengan fokus petani pada sawah, maka padi kini menjadi satu-satunya sumber pangan buat mereka. Tak ada lagi ubi atau kacang-kacangan yang bisa jadi simpanan makanan.</p>
<p>Padi juga berfungsi jadi mata uang buat mereka. Semua kebutuhan dari sekolah anak, pakaian, dan modal usaha didapat dari menjual beras. Sayangnya, musim yang tak pasti turut memengaruhi kemampuan sawah berproduksi. Dan ini menyebabkan pemasukan penggarap serta pemilik lahan semakin sedikit.</p>
<p>Hasil panen per hektar sawah di desa itu, menurut rata-rata kecamatan, bisa mencapai 3,5-4,5 ton, tapi bisa juga mencapai 6-7 ton per hektar jika dikerjakan secara intensif. Namun hasil intensif ini tergantung dengan seberapa banyak pupuk yang digunakan, dan ini berarti modal yang semakin besar juga.</p>
<p>Jika biaya menggarap sawah dipecah-pecah komponennya, ada kebutuhan traktor (Rp1-1,2 juta per hektar) dan biaya buruh untuk menanam dan mencabut rumput (10% dari hasil panen). Hujan yang makin tak bisa diandalkan kedatangannya membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pompa. Untuk sawah seluas 1 hektare, dibutuhkan minimal 1000 liter solar atau sekitar Rp4,5 juta. Angka ini bisa saja lebih besar, karena ada sawah yang sekali diairi bisa langsung terendam, namun ada juga yang habis diairi tapi tak kunjung terendam sehingga harus menyalakan pompa lagi untuk menaikkan air.</p>
<p>Ada lagi biaya bibit yang rata-rata Rp200 ribu per 50 kg serta pupuk yang diberikan dua minggu sekali dalam tiga bulan, yang mencapai 36 liter. Petani harus membayar Rp110 ribu per 5 liter. &#8220;Ini baru natrium, belum kalium, fosfor,&#8221; tambah. Jadi total mereka menghabiskan Rp7-8 juta per hektar, atau Rp6-6,5 juta jika tanpa pompa.</p>
<p>Masa panen pun tidak lagi berarti masa meraup untung. Ada biaya makan untuk pekerja, biaya angkut dari sawah ke jalan lalu ke penggilingan. Baik Piet maupun Frans, sepakat, mereka nyaris tidak mendapat keuntungan dari biaya Rp7-8 juta per hektare dari mengerjakan sawah.</p>
<p>Mereka yang tinggal di Magepanda hanyalah satu dari jutaan cerita mengenai kerapuhan sebuah desa di tengah ancaman iklim yang tak lagi pasti. Data BPS 2012 menyebutkan, 60 persen atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan 70 persen atau 80 juta orang di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.</p>
<p>Seperti kata Pius, &#8220;Saya bertanya-tanya, akan jadi apa Magepanda nanti?&#8221;</p>
<p>Nanti, saat pompa harus menarik air lebih dalam, saat lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar bahan bakar pompa, dan saat keuntungan produksi para petani tak lagi mampu menutup kehidupan sehari-hari, mungkin petani Magepanda tak mendapat apa-apa selain rugi.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/sebuah-desa-di-tengah-iklim-yang-berubah-034002252.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setengah Hati Menuju Ekonomi Hijau</title>
		<link>https://isyana.com/?p=59</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 07:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=59">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.</p>
<p>Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabella Teixeira, dalam sebuah konferensi pers menyatakan teks yang berhasil muncul dari KTT Bumi ini sebagai sebuah &#8220;kemenangan besar&#8221; dalam proses negosiasi internasional.</p>
<p>Dokumen sebanyak 49 halaman berjudul &#8220;The Future We Want&#8221; ini mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi baik oleh negara maju dan negara berkembang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau &#8216;ekonomi hijau&#8217;.</p>
<p>Hanya saja, kelompok masyarakat sipil, kelompok bisnis, bahkan delegasi dari banyak negara mengaku tidak puas dengan hasil teks ini karena lemahnya keputusan-keputusan politik yang terkandung dalam teks.</p>
<p>Tidak ada target waktu yang jelas akan kapan daftar pekerjaan dalam dokumen tersebut harus dipenuhi. Selain itu, negara maju juga tidak memberi kepastian atau malah harapan akan adanya dana-dana bantuan bagi negara miskin untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dengan alasan krisis keuangan zona Euro.</p>
<p>Belum lagi jika paragraf-paragraf di dokumen ini dicermati satu per satu, makin jelas terlihat kelemahan dokumen tersebut. Kelompok High Seas Alliance sudah menyoroti soal minimnya aspek perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional.</p>
<p>Banyak juga yang menyoroti hilangnya frasa &#8220;hak reproduksi&#8221; dalam dokumen tersebut, padahal mengatur jumlah populasi penting dilakukan untuk demi mengurangi beban planet Bumi. Dengan 7 miliar penduduk, kita hidup di planet yang kewalahan memenuhi kebutuhan kita.</p>
<p>Direktur Eksekutif WWF Lasse Gustavsson memberi gambaran, &#8220;Ini adalah realitanya. Bumi membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengganti sumber daya yang kita konsumsi dalam 12 bulan. Kita sudah kehilangan banyak spesies. Ada banyak utang ekologi, dan kini waktunya membayar.&#8221;</p>
<p>Direktur politik Greenpeace Daniel Mittler dan direktur eksekutif Oxfam Barbara Stocking sama-sama menyatakan bahwa negara berkembang tidak bisa diharapkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDG) tanpa bantuan finansial dari negara maju. Tetapi konferensi ini tidak menunjukkan adanya kemauan politik menuju bantuan keuangan tersebut maupun unsur-unsur perlindungan lingkungan yang kuat.</p>
<p>Negosiator dari Bangladesh Quamrul Chowdhury termasuk yang kecewa dengan hasil yang muncul dari Rio+20.</p>
<p>Membangun teknologi pangan, beralih ke teknologi energi yang terbarukan, atau menyediakan akses ke sumber-sumber air bersih tentu butuh biaya besar bagi negara miskin seperti Bangladesh, sementara negara-negara maju tidak menjanjikan baik keuangan maupun transfer hak paten untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. &#8220;Dokumen ini tidak ambisius, tidak punya instrumen kongkret untuk menerapkannya, dan tidak menentukan apa-apa.&#8221;</p>
<p>KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.</p>
<p>Chowdhury juga menyoroti tidak adanya definisi yang tajam dari &#8216;ekonomi hijau&#8217; dalam dokumen ini dan hal ini bisa berbahaya buat negara berkembang. Menurut direktur program Third World Network, kelompok pengamat pembangunan dan negara berkembang dalam negosiasi internasional, Chee Yoke Ling, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan melihat &#8216;ekonomi hijau&#8217; sebagai cara untuk menjual teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang. Ini tentu akan membebani negara berkembang dengan utang-utang belanja baru untuk membeli teknologi mahal demi beralih ke pembangunan ramah lingkungan.</p>
<p>Tetapi tak semuanya buruk. Sekjen United Nations Conference on Sustainable Development (Badan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan) Sha Zukang mengumumkan ada $513 miliar bantuan dana yang terdaftar dari berbagai institusi PBB atau antarpemerintah (seperti Bank Dunia), kerjasama bilateral, atau inisiatif swasta yang muncul dari konferensi ini.</p>
<p>Untuk beberapa isu, seperti perlindungan masyarakat adat, akses terhadap tanah dan pertanian organik, serta hak kecukupan pangan, dokumen ini juga cukup kuat. &#8220;Setidaknya, tidak ada yang merujuk ke promosi benih-benih transgenik,&#8221; ujar Chee Yoke Ling.</p>
<p>Tetapi, Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, &#8220;Apakah paragraf soal perlindungan masyarakat adat di dokumen ini akan berpengaruh ke semakin cepatnya pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Masyarakat Adat di DPR misalnya? Itu masih harus kita lihat.&#8221;</p>
<p>Meski kabur dan lemah, nyatanya dokumen ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki dunia untuk mencoba mengembangkan peta menuju ekonomi hijau.</p>
<p>Dan, seperti kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Rio de Janeiro, seusai konferensi ini masing-masing kementerian akan mempresentasikan visi mereka masing-masing akan ekonomi hijau. Definisi ekonomi hijau kini sangat tergantung pada masing-masing negara untuk mengartikannya.</p>
<p>Setidaknya, dari Hotel Copacabana Palace, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjanji untuk menyusun ulang kebijakan merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang bidang tambang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.</p>
<p>Kata Presiden, &#8220;Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan. Saya bertanggungjawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil.&#8221;</p>
<p>Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat diwawancarai di Rio de Janeiro soal ekonomi hijau juga menjawab bahwa Indonesia akan berusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi juga membangun industri olahan, sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru.</p>
<p>Keputusan ini mungkin akan menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia bisa beralih dari mengejar kekayaan ekonomi dengan cara-cara yang minim dampak terhadap lingkungan sementara di saat bersamaan bisa menjamin akses penduduknya yang rentan terhadap kekurangan pangan, air bersih, sumber listrik, serta kesejahteraan?</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/setengah-hati-menuju-ekonomi-hijau.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulitnya Lepas dari Candu Energi Murah</title>
		<link>https://isyana.com/?p=61</link>
		<comments>https://isyana.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isyana.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. &#8216;Twitterstorm&#8217; itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau <a class="read-more" href="https://isyana.com/?p=61">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. &#8216;Twitterstorm&#8217; itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil.</p>
<p>Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau Rp 9,4 kuadriliun setahun. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang diberikan banyak negara untuk mensubsidi bahan bakar fosil, harapannya, masyarakat jadi sadar dan mendorong pemerintahnya untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau program-program sosial lainnya.</p>
<p>Namun, seperti yang sudah terjadi di Indonesia dan Nigeria, sangat sulit untuk mengurangi bahkan menghentikan subsidi untuk bahan bakar fosil.</p>
<p>Pemerintah Indonesia dan Nigeria tahun ini sempat berusaha untuk mengurangi subsidi BBM dan hasilnya adalah penolakan besar-besaran dari masyarakat. Subsidi BBM di negara-negara berkembang menjadi bentuk insentif nyata untuk menggerakkan perekonomian.</p>
<p>Berbeda dengan di Amerika Serikat, subsidi pemerintah AS ke industri minyak tidak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, namun justru menguatkan industri minyak sehingga bisa menghambat investasi ke sektor energi terbarukan dan mendorong penggunaan BBM yang tidak terbatas.</p>
<p>Pada sebuah diskusi soal hambatan politik dalam mengurangi subsidi BBM di salah satu rangkaian acara KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan bahwa di Indonesia, mengurangi subsidi BBM menjadi masalah berlapis yang selalu diselesaikan pemerintah dengan solusi instan, yaitu menaikkan harga.</p>
<p>Salah satu faktor yang menyulitkan pengurangan subsidi BBM di Indonesia adalah tidak adanya rencana jangka panjang untuk melakukan hal tersebut. &#8220;Baru sebulan sebelum kenaikan BBM, Menteri ESDM datang ke DPR dan mengatakan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sebulan kemudian, kenyataannya berbeda. Masyarakat tentu bingung, apa yang terjadi? Apa yang berubah dalam satu bulan terakhir? Ini karena tidak ada kejelasan rencana jangka panjang.&#8221;</p>
<p>Selain itu, debat soal pengurangan subsidi juga selalu dipengaruhi soal isu pengelolaan BBM yang lebih baik dan korupsi. &#8220;Orang selalu berpikir bahwa jika pemerintah mengelola BBM dengan lebih baik dan efisien, serta mengurangi korupsi, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena nggak punya duit, maka harga BBM naik. Tentu tidak semudah itu. Kenaikan harga bisa tetap terjadi.&#8221;</p>
<p>Ada juga faktor kelas menengah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan bahan bakar murah dan punya kemampuan kuat untuk memobilisasi diri sehingga bisa menyatakan penolakan kuat mereka terhadap rencana ini.</p>
<p>Di satu sisi, subsidi BBM memang bisa menjadi pengeluaran yang merugikan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa bagi masyarakat miskin, mengurangi subsidi bisa langsung mengurangi daya beli mereka.</p>
<p>Yang perlu dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM adalah dengan memiliki rencana-rencana jangka panjang sehingga ada jaring pengaman berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda pula.</p>
<p>Mekanisme bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2005, menurut Fabby, adalah solusi jangka pendek yang cukup bagus untuk membantu rakyat miskin. Hanya saja, tidak bisa terus-terusan seperti itu.</p>
<p>Sementara bagi kelas menengah, seharusnya sudah ada sistem transportasi yang baik bagi mereka untuk menuju ke tempat kerja. Saat sistem transportasi sudah tersedia, maka kenaikan harga BBM tak akan membuat kelas menengah Indonesia terguncang. &#8220;Nah sistem transportasi ini kan harus direncanakan secara jangka panjang, tak bisa dibangun dalam 1-2 hari,&#8221; kata Fabby. Perencanaan jangka panjang seperti itulah yang belum dimiliki pemerintah ketika berencana menaikkan harga BBM.</p>
<p>Pemerintah sebenarnya sempat juga menawarkan konversi BBM ke BBG yang, Fabby menilai, cukup bisa diandalkan sebagai jaring pengaman dalam upaya mengurangi subsidi. Hanya saja, lagi-lagi, infrastruktur untuk konversi ini belum disiapkan.</p>
<p>Tentu saja, penanganan korupsi serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam akan membantu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat saat pemerintah mengurangi subsidi. Hal lain yang disoroti Fabby adalah bahwa masyarakat Indonesia sampai sekarang tidak mendapat akses ke analisis harga produksi minyak atau angka-angka subsidi yang transparan sehingga upaya menaikkan harga BBM selalu dicurigai motivasinya.</p>
<p>Dari daftar hal-hal di atas, jelas bahwa pemerintah harus menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum (lagi-lagi) memutuskan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM.</p>
<p>Transparansi di bidang subsidi BBM juga menjadi masalah utama di Amerika Serikat. Ada lima poin utama yang disampaikan oleh Peter Lehner, direktur eksekutif National Resources Defense Council.</p>
<p>Pemerintah AS adalah salah satu yang menginisiasi pengurangan subsidi buat industri minyak pada forum G-20, namun sampai sekarang pemerintahan Presiden Obama mendapati bahwa hal ini sangat sulit dilakukan.</p>
<p>Subsidi yang diberikan ke industri minyak, menurut Lehner, dibelanjakan untuk melobi para politisi dan senator atau kelompok-kelompok yang mendukung politisi tersebut. &#8220;Kita tidak tahu berapa banyak uang yang mengalir dari industri minyak ke politik.&#8221;</p>
<p>Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan resmi akan berapa sebenarnya jumlah yang diberikan pemerintah AS ke industri minyak mereka. Lalu ada subsidi-subsidi tidak langsung yang diterima industri minyak. Lehner menganalogikannya dengan membuang sampah. &#8220;Jika kita membuang sampah sembarangan, ada dendanya. Sementara karbondioksida dari minyak membuang polusi, menyebabkan asma, dan mereka gratis saja melakukan itu.&#8221;</p>
<p>Bahkan, di Amerika Serikat ada $120 miliar/tahun yang harus dibayar untuk biaya kesehatan masyarakat karena faktor polusi tersebut. &#8220;Ditambah dengan karbondioksida yang menyebabkan berubahnya pola cuaca, keaikan permukaan air laut, mungkin harga yang harus kita bayar untuk membiayai industri minyak bisa mencapai $10 triliun per tahun.&#8221;</p>
<p>Mengurangi subsidi BBM di Amerika Serikat juga berarti menghentikan monopoli industri minyak pada sektor transportasi. &#8220;Sekarang sama sekali tidak ada alternatif untuk BBM kendaran di Amerika Serikat selain bensin. Di Brasil kita bisa melihat ada ethanol atau mobil listrik,&#8221; kata Lehner.</p>
<p>Kuatnya monopoli industri minyak di AS bahkan berpengaruh pada tidak berkembangnya sektor transportasi publik di negara tersebut. Hasilnya, hampir semua orang memiliki mobil dan berkendara. &#8220;Jika kita mengurangi subsidi mereka, kekuatan politik mereka, maka kita tidak harus didikte oleh industri minyak bumi ini,&#8221; tambah Lehner.</p>
<p>Dari &#8216;badai&#8217; di Twitter soal permintaan mengakhiri subsidi BBM, Lehner mengambil kesimpulan. &#8220;Beberapa waktu lalu banyak orang tidak tahu bahwa BBM mereka disubsidi, kini banyak orang meminta penghentian subsidi BBM. Artinya orang-orang sebenarnya tertarik soal energi bersih, mereka juga tidak tahan dengan monopoli industri minyak, bahwa mereka ingin energi bersih, tidak hidup dalam ketakutan akan ancaman BBM habis.&#8221;</p>
<p>Tak bisa dipungkiri bahwa dunia sudah kecanduan dengan energi murah. Namun untuk melepaskan diri dari subsidi BBM tak semudah yang selalu dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, dengan menaikkan harga. Harus ada jaring-jaring pengaman yang diterapkan di masyarakat terlebih dahulu. Bahwa reformasi subsidi BBM juga berarti memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan.</p>
<p>(Pertama kali diterbitkan di <a href="https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/sulitnya-lepas-dari-candu-energi-murah.html" target="_blank">sini</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://isyana.com/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
